KETENAGANUKLIRAN

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir.

2. Tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebasakan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.

3. Radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya.

4. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

5. bahan nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai.

6. bahan galian nuklir adalah bahan dasar untuk pembuatan bahan bakar nuklir.

7. Bahan bakar nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan proses transformasi inti berantai.

8. Limbah…

PRESIDEN

1. Limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi.
2. Zat radioaktif adalah setiap zat yang memancarkan radiasi pengion dengan aktivitas jenis lebih besar dari pada 70 kBq/kg (2 nCi/g).
3. Pengelolaan limbah radioaktif adalah pengumpulan pengelompokan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau pembuangan limbah radioaktif.
4. Radioisotop adalah isotop yang mempunyai kemampuan untuk memancarkan radiasi pengion.
5. Instalasi nuklir adalah:

• reaktor nuklir;
• fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau
• fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bebas.

1. Reaktor nuklir adalah alat atau instalasi yang dijalankan dengan bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian, dan/atau produksi radioisotop.

2. Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya reaktor nuklir secara tetap, antara lain, dilakukan pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran komponen reaktor, dekontaminasi, dan pengamanan akhir.

3. Kecelakaan nuklir adalah setiap kejadian atau rangkaian kejadian yang menimbulkan kerugian nuklir.

4. Kerugian nuklir adalah setiap kerugian yang dapat berupa kematian, cacat, cedera atau sakit, kerusakan harta benda, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh radiasi atau gabungan radiasi dengan sifat racun, sifat mudah meledak, atau sifat bahaya lainnya sebagai akibat kekritisan bahan bakar nuklir dalam instalasi nuklir atau selama pengangkutan, termasuk kerugian sebagai akibat tindakan preventif dan kerugian sebagai akibat atau tindakan untuk pemulihan lingkungan hidup.

5. Pengusaha instalasi nuklir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam pengoperasian instalasi nuklir.

6. Pihak…

PRESIDEN

1. Pihak ketiga adalah orang atau badan yang menderita kerugian nuklir, tidak termasuk pengusaha instalasi nuklir dan pekerja instalasi nuklir yang menurut struktur organisasi berada di bawah pengusaha instalasi nuklir.

(1) Bahan nuklir terdiri atas:

• bahan galian nuklir,
• bahan bakar nuklir, dan
• bahan bakar nuklir bekas.

(2) Bahan nuklir dikuasai oleh Negara dan pemanfaatannya diatur dan

diawasi oleh Pemerintah

(1) Pemerintah membentuk Badan Pelaksana yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Badan Pelaksana menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir, produksi bahan baku untuk pembuatan dan produksi bahan bakar nuklir, produksi radioisotop untuk keperluan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan limbah radioaktif.

(1) Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan inspeksi.

Pasal 5…

PRESIDEN

Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir.

Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan, dan tata kerja lembaga-lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan

Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pemerintah dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir secara komersial.

(1) Penelitian dan pengembangan tenaga nuklir harus diselenggarakan

dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir untuk keselamatan, keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan rakyat.

(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan terutama oleh dan menjadi tanggung jawab Badan Pelaksana.

(3) Penelitian dan pengembangan mengenai keselamatan nuklir perlu

diperhatikan untuk mengurangi dampak negatif pemanfaatan tenaga nuklir.

(4) Dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan instansi dan badan lain.

(1) Penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi bahan galian nuklir

hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

PRESIDEN

(2) Badan...

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, badan swasta, dan/atau badan lain.

(1) Produksi dan/atau pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan

bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan/atau badan swasta.

(1) Produksi bahan bakar nuklir nonkomersial dilaksanakan oleh Badan

Pelaksana.

(2) Produksi bahan bakar nuklir komersial dilaksanakan oleh Badan

Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.

(1) Produksi radioisotop nonkomersial dilaksanakan oleh Badan

Pelaksana.

(2) Produksi radioisotop komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha

Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.

(1) Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir

nonkomersial dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dan perguruan tinggi negeri.

(3) Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir

komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.

(4) Pembangunan reaktor nuklir komersial sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) yang berupa pembangkit listrik tenaga nuklir, ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

PRESIDEN

BAB V…

PENGAWASAN

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh

Badan Pengawas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan untuk:

• terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat;
• menjamin keselamtan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;
• memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir;
• meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir;
• mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan
• menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.

(1) Setiap kegaitan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir

wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketetenraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terdahap lingkungan hidup.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

Pasal 17…

(1) Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali

dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir

lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin.

(3) Syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan biaya.

(2) Besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan.

(1) Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas

tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin.

(2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur oleh Badan Pengawas.

(1) Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan

radiasi pengion dilaksanakan oleh Badan Pengawas dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan nuklir.

(2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengawas.

(3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara

berkala dan sewaktu-waktu.

PRESIDEN

Pasal 21…

Badan Pengawas melakukan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan upaya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan pekerja, dan anggota masyarakat serta perlingungan terhadap lingkungan hidup.

(1) Pengelolaan limbah radioktif dilaksanakan untuk mencegah

timbulnya bahaya radiasi terhadap pekerja, anggota masyarakat dan lingkungan hidup.

(2) Limbah radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diklasifikasikan dalam jenis limbah radioaktif tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi.

(1) Pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

(2) Dalam melaksanakan pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan atau menunjuk Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.

(1) Penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang wajib

mengumpulkan, mengelompokan, atau mengolah dan menyimpan sementara limbah tersebut sebelum diserahkan kepada Badan Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2) Penghasil limbah radioaktif tinggi wajib menyimpan sementara

limbah tersebut dalam waktu sekurang-kurangnya selama masa operasi reaktor nuklir.

(1) Badan Pelaksana menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah

PRESIDEN

radioaktif tingkat tinggi.

(2) Penentuan...

(2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(1) Penyimpanan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan biaya.

(2) Besar biaya penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(1) Pengangkutan dan penyimpanan limbah radioaktif wajib

memperhatikan keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup.

(2) Ketentuan tentang pengelolaan limbah radioaktif, termasuk

pengangkutan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemeintah.

Pengusaha instalasi nuklir wajib bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi dalam instalasi nuklir tersebut.

(1) Dalam hal terjadi kecelakaan nuklir selama pengangkutan bahan

bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas, yang bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga adalah pengusaha instalasi nuklir pengirim.

(2) Pengusaha instalasi nuklir pengirim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada pengusaha instalasi nuklir penerima atau pengusaha pengangkutan, jika secara tertulis telah diperjanjikan.

PRESIDEN

Pasal 30…

(1) Apabila pertanggungjawabab kerugian nuklir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 melibatkan lebih dari satu pengusaha instalasi nuklir dan tidak mungkin menentukan secara pasti bagian kerugian nuklir yang disebabkan oleh tiap-tiap pengusaha instalasi nuklir tersebut, pengusaha tersebut bertanggung jawab secara bersama-sama.

(2) Pertanggungjawaban tiap-tiap pengusaha instalasi nuklir

sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi batas jumlah pertanggungjawabannya.

Apabila dalam suatu lokasi terdapat beberapa instalasi nuklir yang dikelola oleh satu pengusaha instalasi nuklir, pengusaha tersebut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian nuklir yang disebabkan oleh setiap instalasi nuklir.

Pengusaha instalasi nuklir tidak bertanggung jawab terhadap kerugian nuklir yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi karena akibat langsung dari pertikaian atau konflik bersenjata internasional atau non-internasional atau bencana alam dengan tingkat yang luar biasa yang melampaui batas rancangan persyaratan keselamatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas.

(1) Apabila pengusaha instalasi nuklir setelah melaksanakan tanggung

jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat membuktikan bahwa pihak ketiga yang menderita kerugian nuklir disebabkan oleh kesengajaan penderita sendiri, pengusaha tersebut dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk membayar seluruh atau sebagian kerugian yang diderita.

(2) Pengusaha instalasi nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berhak untuk menuntut kembali ganti rugi yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga yang melakukan kesengajaan.

PRESIDEN

Pasal 34…

(1) Pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir terhadap kerugian

nuklir paling banyak Rp. 900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) untuk setiap kecelakaan nuklir, baik untuk setiap instalasi nuklir maupun untuk setiap pengangkutan bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas.

(2) Besar batas pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(3) Jumlah pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) hanya digunakan untuk pembayaran kerugian nuklir, tidak termasuk bunga dan biaya perkara.

(4) Batas pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pengusaha instalasi nuklir wajib mempertanggungkan

pertanggungjawabannya sebesar jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) melalui asuransi atau jaminan keuangan lainnya.

(2) Ketentuan tentang kewajiban sebagiamana dimaksud pada ayat (1)

berlaku juga bagi pengusaha instalasi nuklir penerima atau pengusaha pengangkutan.

(3) Apabila dalam suatu lokasi terdapat beberapa instalasi nuklir yang

dikelola oleh satu pengusaha instalasi nuklir, pengusaha tersebut wajib mempertanggungkan pertanggungjawabannya untuk setiap instalasi yang dikelolanya.

(1) Apabila jumlah pertanggungan berkurang karena telah digunakan

untuk membayar kerugian nuklir, pengusaha instalasi nuklir wajib menjaga agar jumlah pertanggungan tetap sesuai dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Apabila perjanjian pertanggungan telah berakhir atau batal karena

suatu sebab lain, pengusaha instalasi nuklir tersebut wajib segera

PRESIDEN

memperbaharui perjanjian pertanggungannya.

(3) Apabila...

(3) Apabila pengusaha instalasi nuklir belum memperbaharui perjanjian

pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan terjadi kecelakaan nuklir, pengusaha tersebut tetap bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

(1) Ketentuan tentang pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 tidak berlaku bagi instansi pemerintah yang bukan Badan

Usaha Milik Negara.

(2) Penggantian kerugian nuklir akibat kecelakaan nuklir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(1) Perusahaan asuransi yang menanggung ganti rugi nuklir yang

disebabkan kecelakaan nuklir wajib melakukan pembayaran ganti rugi paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan pernyataan adanya kecelakaan nuklir oleh Badan Pengawas.

(2) Pernyataan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya kecelakaan nuklir.

(1) Hak menuntut ganti rugi akibat kecelakaan nuklir kedaluwarsa

apabila tidak diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak diterbitkan pernyataan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Apabila kerugian nuklir akibat kecelakaan nuklir melibatkan bahan

nuklir yang dicuri, hilang, atau ditelantarkan, maka jangka waktu untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari saat terjadinya kecelakaan nuklir dengan ketentuan jangka waktu itu tidak boleh melebihi 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak bahan nuklir dicuri, hilang, atau ditelantarkan.

(3) Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PRESIDEN

dan ayat (2) harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah penderita mengetahui atau patut mengetahui kerugian nuklir yang diderita dan pengusaha instalasi nuklir yang bertanggung jawab dengan ketentuan jangka waktu tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 40…

Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili tuntutan ganti rugi sebagiamana dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai berikut:

• Pengadilan Negeri tempat kecelakaan nuklir terjadi; atau
• Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal terjadi kecelakaan nuklir selama pengangkutan bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas di luar wilayah negara Republik Indonesia.

(1) Barangsiapa membangun, mengoperasikan, atau melakukan

dekomisioning reaktor nuklir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

(2) Barangsiapa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana pejara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terpidana dipidana dengan Kurungan paling lama 6

PRESIDEN

(enam) bulan.

Pasal 43…

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) untuk penghasil limbah radioaktif tingkat tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

ketentuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk penghasil limbah radioatif tingkat rendah dan tingkat sedang dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

PRESIDEN

BAB IX…

Pasa saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan tenaga atom tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Badan Tenaga Atom Nasional dan lembaga lain tetap melakukan fungsinya sampai dibentuk lembaga baru berdasarkan undang-undang ini.

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PRESIDEN

Agar... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 April 1997

INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 1997

ttd

MOERDIONO

PRESIDEN