JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Pengusaha adalah:

• orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

• orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

• orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

1. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.

2. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha

PRESIDEN

kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.

1. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

2. Cacad adalah keadaan hilang alau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.

3. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan.

4. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

10.Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.

11.Badan penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja. 12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

PRESIDEN

Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja.

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja

diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mckanisme asuransi.

(2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

(1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang

melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan

sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

Kebijaksanan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Pertama Ruang Lingkup

(1) Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam

Undang-undang ini meliputi:

• Jaminan Kecelakaan Kerja;

• Jaminan Kematian;

• Jaminan Hari Tua;

• Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

(2) Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Jaminan sosial tenaga kerja sebagiamana dimaksud dalam Pasal 6

diperuntukkan bagi tenaga kerja.

(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

huruf d berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja.

PRESIDEN

Bagian Kedua Jaminan Kecelakaan Kerja

(1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima

Jaminan Kecelakaan Kerja.

(2) Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja ialah:

• magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;

• mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;

• narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) meliputi:

• biaya pengangkutan;

• biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;

• biaya rehabilitasi;

• santunan berupa uang yang meliputi:

1. santunan sementara tidak mampu bekerja;

2. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;

3. santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.

4. santunan kematian.

PRESIDEN

(1) Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa

tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.

(2) Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga

Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacad atau meninggal dunia.

(3) Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa

kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.

(4) Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga Jaminan Kematian

(1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan

kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian.

(2) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

meliputi:

• biaya pemakaman;

PRESIDEN

• santunan berupa uang.

Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d butir 4 dan Pasal 12 ialah:

• janda atau duda;

• anak;

• orang tua;

• cucu;

• kakek atau nenck;

• saudara kandung;

• mertua.

Bagian Keempat Jaminan Hari Tua

(1) Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau

sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena:

• telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau

• cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.

(2) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua

dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu.

PRESIDEN

Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, sctelah mcncapai masa kepesertaan tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

(1) Tenaga kerja, suami atau isteri, dan anak berhak memperoleh

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

(2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi:

• rawat jalan tingkat pertama;

• rawat jalan tingkat lanjutan;

• rawat inap;

• pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;

• penunjang diagnostik;

• pelayanan khusus;

• pelayanan gawat darurat.

PRESIDEN

Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

(1) Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta

keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan, dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.

(3) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

(4) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut.

(5) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maka pengusaha

PRESIDEN

wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Badan Penyelenggara.

(6) Bentuk daftar tenaga kerja, daftar upah, daftar kecelakaan kerja

yang dimuat dalam buku, dan tata cara penyampaian data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

(2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pentahapan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan

sosial tenaga kerja disebabkan adanya pentahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Undang-undang ini.

(3) Tata cara pelaksanaan hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, luran Jaminan Kematian, dan

Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh pengusaha.

(2) Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga

kerja.

PRESIDEN

Besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan

iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Besarnya dan tata cara pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua,dan tata cara pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus

dibayarkan kepada tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja tidak

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menghitung kembali

PRESIDEN

dan menetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Menteri menetapkan kecelakaan kerja, dan besarnya jaminan

yang belum tercantum dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang ini.

(4) Perbedaan pendapat dan perhitungan besarnya jumlah jaminan

Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

(2) penyelesaiannya ditetapkan oleh Menteri.

(1) Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan

oleh Badan Penyelenggara.

(2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib membayar jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

PRESIDEN

Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan dalam pengawasan

mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi pegawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penempatan investasi dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyclenggara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal

19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

(2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

PRESIDEN

pelanggaran.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PENYIDIKAN

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga

kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang

• melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;

• melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga

PRESIDEN

kerja;

• meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;

• melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;

• melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian sehubungan dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja.

Kelebihan pembayaran jaminan yang telah diterima oleh yang berhak tidak dapat diminta kembali.

(1) Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan

Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur program asuransi sosial tenaga kerja, dan penyclenggaraannya yang ada pada waktu

PRESIDEN

Undang-undang ini mulai berlaku, telah berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

(2) Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan

Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka perusahaan yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya tetap melaksanakannya.

(3) Tenaga kerja yang telah menjadi tertanggung atau peserta dalam

program asuransi sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya dengan berlakunya Undang-undang ini tidak boleh dirugikan.

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PRESIDEN

Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 1992

INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 1992

ttd

MOERDIONO

PRESIDEN