Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
2. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
3. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak.
4. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
6. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat

berupa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga atau perangkat daerah. 8. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 9. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, penunjukan langsung, dan/atau e- purchasing. 12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. 13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

15. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

16. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

17. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur kementerian/lembaga atau pemerintah daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.

18. Tim/Tenaga Ahli adalah tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

19. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan.

20. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan Jasa Konstruksi yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau perangkat daerah.

21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

22. Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia yang merupakan atau dimiliki oleh orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

23. Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang.

24. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

25. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi.

26. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

27. Tender Terbatas adalah Tender dengan pascakualifikasi yang pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha Papua untuk mendapatkan Penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

28. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia dengan nilai tertentu.

29. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

30. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

31. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum,

perusahaan penjaminan, konsorsium perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, konsorsium perusahaan asuransi, konsorsium lembaga penjaminan, dan/atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor INDONESIA. 32. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh kementerian/lembaga atau perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. 33. Konsolidasi Pengadaan adalah strategi pengadaan Jasa Konstruksi yang menggabungkan beberapa paket pengadaan Jasa Konstruksi sejenis. 34. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. 35. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah sekretaris jenderal, sekretaris kementerian, sekretaris utama, direktur jenderal, inspektur jenderal, deputi, kepala badan, atau pejabat yang setara. 36. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada perangkat daerah provinsi adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, inspektur daerah provinsi, asisten sekretaris daerah provinsi, kepala dinas daerah provinsi, kepala badan daerah provinsi, staf ahli gubernur, atau kepala biro sekretariat daerah provinsi. 37. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada perangkat daerah kabupaten/kota adalah sekretaris daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, inspektur daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris daerah kabupaten/

kota, kepala dinas daerah kabupaten/kota, kepala badan daerah kabupaten/kota, atau staf ahli bupati/wali kota. 38. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan. 39. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi. 40. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat penunjukan Penyedia barang/jasa kepada Penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan. 41. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan. 42. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. 43. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak. 44. Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak secara sepihak akibat kesalahan Pengguna Jasa dan/atau Penyedia. 45. Penghentian Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia untuk sementara menghentikan berlakunya Kontrak diakibatkan Keadaan Kahar atau keadaan lainnya.

46. Pengakhiran Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dan Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak berdasarkan kesepakatan.
47. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam Kontrak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang terdapat dalam Kontrak tidak dapat dipenuhi.
48. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang meliputi: a. Jasa Konsultansi Konstruksi; dan b. Pekerjaan Konstruksi. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi lebih operasional dan efektif.

(1) Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Pengadaan Langsung, Tender Terbatas, atau Tender/Seleksi di lingkungan kementerian/lembaga, atau perangkat daerah yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk: a. pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau

b. pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri. (3) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk: a. pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi terintegrasi; b. pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan dengan pengadaan khusus; dan c. pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui penunjukan langsung.

Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengadaan Jasa Konstruksi, meliputi: a. PA; b. KPA; c. PPK; d. Pejabat Pengadaan; e. Pokja Pemilihan; f. agen pengadaan; g. PjPHP/PPHP; dan h. Penyedia.

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; c. MENETAPKAN perencanaan pengadaan; d. MENETAPKAN dan mengumumkan RUP; e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Jasa Konstruksi; f. MENETAPKAN penunjukan langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal; g. MENETAPKAN PPK; h. MENETAPKAN PjPHP/PPHP; i. MENETAPKAN Tim Teknis; j. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; k. menyatakan Tender gagal atau Seleksi gagal; dan l. MENETAPKAN pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. Seleksi untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki kewenangan dan tugas melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi. (3) PA/KPA melimpahkan kewenangan kepada PPK dalam hal: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan b. mengadakan dan MENETAPKAN perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. (4) PA/KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. (5) Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA/KPA dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung. (6) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas dan kewenangan: a. menyusun perencanaan pengadaan; b. MENETAPKAN spesifikasi teknis/KAK; c. MENETAPKAN rancangan Kontrak; d. MENETAPKAN HPS;

e. MENETAPKAN besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; g. MENETAPKAN Tim Pendukung; h. MENETAPKAN Tim/Tenaga Ahli; i. MENETAPKAN SPPBJ; j. mengendalikan Kontrak; k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan n. menilai kinerja Penyedia. (2) PPK selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan b. mengadakan dan MENETAPKAN perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. (3) PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. (4) Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung.

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung.

(1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memiliki tugas dan kewenangan: a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan c. MENETAPKAN pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender Terbatas;
2. Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
3. Seleksi untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang. (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli. (5) Selain dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Pendukung.

Agen pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratu juta rupiah) dan Jasa Konsultansi Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h harus memenuhi kualifikasi Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang berbentuk badan usaha dapat melaksanakan kerja sama operasi. (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan: a. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar; b. memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah; c. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah; atau d. memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil. (3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh:

a. Penyedia dengan kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha kecil; dan b. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil. (4) Dalam melaksanakan kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu badan usaha anggota kerja sama operasi harus menjadi leadfirm. (5) Leadfirm kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen). (6) Jumlah anggota kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan: a. untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerja sama operasi; dan b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerja sama operasi. (7) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak; b. kesesuaian kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; e. ketepatan tempat penyerahan; dan f. penerapan Keselamatan Konstruksi.

(1) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi tahapan: a. identifikasi kebutuhan; b. penetapan jenis Jasa Konstruksi; c. jadwal pengadaan; d. anggaran pengadaan Jasa Konstruksi; e. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; f. penyusunan perkiraan biaya/RAB; g. pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi; h. Konsolidasi Pengadaan Jasa Konstruksi; dan i. Penyusunan biaya pendukung. (2) Penyusunan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kementerian/lembaga atau perangkat daerah, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. (3) Dalam hal perencanaan pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi, selain memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tahapan penyusunan detailed engineering design sebelum tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f. (4) Perencanaan pengadaan Jasa Konstruksi mengacu pada pendekatan Konstruksi Berkelanjutan dengan menerapkan prinsip Konstruksi Berkelanjutan. (5) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan pengadaan.

(1) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan rencana kerja kementerian/lembaga atau perangkat daerah. (2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen penetapan jenis Jasa Konstruksi.

(1) Penyusunan identifikasi kebutuhan Pekerjaan Konstruksi harus memperhatikan hal sebagai berikut: a. penentuan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan jenis, fungsi/kegunaan, dan target/sasaran yang akan dicapai; b. penentuan tingkat kompleksitas Pekerjaan Konstruksi; c. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang mampu dilaksanakan oleh usaha kecil; d. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi, untuk segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana; e. penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri; f. persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan; g. studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain; h. dokumen detailed engineering design tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui Penyedia; i. ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai; j. Pekerjaan Konstruksi menggunakan Kontrak tahun tunggal atau Kontrak tahun jamak; k. untuk Pekerjaan Konstruksi yang memerlukan pembebasan lahan, SPPBJ dapat diterbitkan dalam hal:

1. administrasi untuk pembayaran ganti rugi, termasuk untuk pemindahan hak atas tanah telah diselesaikan;
2. administrasi untuk pembayaran ganti rugi sebagian lahan telah diselesaikan, untuk pembebasan lahan yang dilakukan secara bertahap; dan/atau
3. administrasi perizinan pemanfaatan tanah telah diselesaikan. (2) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan metode Pengadaan Langsung dapat dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h. (3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi menggunakan Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. masa pelaksanaan pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

(1) Penyusunan identifikasi kebutuhan Jasa Konsultansi Konstruksi harus memperhatikan hal sebagai berikut: a. jenis jasa konsultansi yang dibutuhkan; b. tingkat kompleksitas pekerjaan jasa konsultansi; c. fungsi dan manfaat dari pengadaan jasa konsultansi; d. target yang ditetapkan; e. pihak yang akan menggunakan jasa konsultansi tersebut; f. waktu pelaksanaan pekerjaan; g. ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai; dan h. jenis Kontrak tahun tunggal atau tahun jamak.

(2) Dalam hal jasa konsultansi yang diperlukan yaitu jasa pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi maka yang perlu diketahui: a. waktu Pekerjaan Konstruksi tersebut dimulai; b. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi; dan c. jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian masing-masing yang diperlukan. (3) Dalam hal Jasa Konsultansi Konstruksi menggunakan Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Penetapan jenis Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b berupa: a. Jasa Konsultansi Konstruksi; atau b. Pekerjaan Konstruksi.

(1) Jadwal pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyusun: a. rencana jadwal persiapan pengadaan; dan b. rencana jadwal pelaksanaan pengadaan. (2) Rencana jadwal persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. jadwal persiapan pengadaan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh PPK; dan b. jadwal persiapan pemilihan yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan. (3) Rencana jadwal pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia; b. jadwal pelaksanaan Kontrak; dan c. jadwal serah terima hasil pekerjaan.

(1) Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh kementerian/lembaga atau perangkat daerah untuk memperoleh Jasa Konstruksi yang dibutuhkan. (2) Anggaran pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. biaya Jasa Konstruksi yang dibutuhkan; dan b. biaya pendukung. (3) Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi biaya yang termasuk pada komponen yang terdapat dalam spesifikasi teknis/KAK. (4) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. biaya pelatihan; b. biaya instalasi dan testing; c. biaya administrasi; dan/atau d. biaya lainnya.

(1) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi: a. spesifikasi bahan bangunan konstruksi; b. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan; c. spesifikasi proses/kegiatan; d. spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/ metode kerja; dan e. spesifikasi jabatan kerja konstruksi.

(2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan: a. mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan; b. dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri; c. semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional INDONESIA; d. metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan; e. jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan; f. mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; g. mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; h. mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk; i. mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan; j. mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran; dan k. mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi. (3) KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e untuk pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi: a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran; c. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli; d. kemampuan badan usaha Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi;

e. sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; dan f. uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi, khusus untuk Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan dan manajemen penyelenggaraan Jasa Konstruksi. (4) Uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. lokasi pekerjaan; dan d. produk yang dihasilkan (output).

(1) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian dan perencanaan, produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d termasuk rancangan konseptual SMKK. (2) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi perancangan, produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d termasuk rancangan konseptual SMKK dan biaya penerapan SMKK. (3) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan, produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d termasuk RKK pengawasan. (4) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan dan manajemen konstruksi, produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d termasuk RKK pengawasan dan manajemen konstruksi. (5) Penyusunan rancangan konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dilakukan dengan berorientasi pada: a. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan kementerian/lembaga atau perangkat daerah; b. ketersediaan rantai pasok sumber daya konstruksi; c. kemampuan Pelaku Usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang dibutuhkan kementerian/ lembaga atau perangkat daerah; dan/atau d. ketersediaan anggaran pada kementerian/lembaga atau perangkat daerah. (2) Dalam melakukan pemaketan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang: a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang memiliki sifat pekerjaan sama dan tingkat efisiensi baik dari sisi waktu dan/atau biaya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing sesuai dengan hasil kajian/telaah; b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan Penyedia yang sesuai; c. menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau d. memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi. (3) Pemaketan dilakukan dengan MENETAPKAN sebanyak- banyaknya paket untuk usaha kecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

(1) Pemaketan Jasa Konsultansi Konstruksi untuk: a. nilai HPS sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil; b. nilai HPS di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau c. nilai HPS di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar. (2) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dapat disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya dalam hal kompleksitas pekerjaan yang akan diseleksikan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b. (3) Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk: a. nilai HPS sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil; b. nilai HPS di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; c. nilai HPS di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non badan usaha milik negara; atau

d. nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar. (4) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat disyaratkan untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah dalam hal pekerjaan yang akan ditenderkan memiliki tingkat risiko sedang dan/atau teknologi madya. (5) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disyaratkan untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non badan usaha milik negara dalam hal pekerjaan yang akan ditenderkan memiliki tingkat risiko besar dan/atau teknologi tinggi.

(1) Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dalam perencanaan pengadaan, meliputi: a. PA, dapat mengonsolidasikan paket antar-KPA dan/atau antar-PPK; b. KPA, dapat mengonsolidasikan paket antar-PPK; dan c. PPK, dapat mengonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing. (2) Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengumuman RUP. (3) Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kegiatan pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi atau perubahan RUP. (4) Konsolidasi Pengadaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemaketan. (5) Nilai pemaketan hasil Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi nilai pemaketan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) dari setiap paket yang dikonsolidasikan.

(1) Detailed engineering design sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya. (2) Detailed engineering design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui Penyedia. (3) Ketentuan pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk: a. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu lama; dan/atau b. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan detailed engineering design konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup.

Prinsip Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) terdiri atas: a. kesamaan tujuan, pemahaman, dan rencana tindak; b. pengurangan penggunaan sumber daya (reduce), berupa lahan, material, air, sumber daya alam, dan sumber daya manusia; c. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik; d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (reuse); e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle); f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian; g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana; h. orientasi kepada siklus hidup;

i. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan; j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan k. dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi.

(1) Dokumen perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dituangkan ke dalam RUP oleh PPK. (2) Pengumuman RUP kementerian/lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran. (3) Pengumuman RUP perangkat daerah dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi sistem informasi Rencana Umum Pengadaan. (5) RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau daftar isian pelaksanaan anggaran.

(1) Persiapan pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut: a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK;

b. penetapan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi; c. penyusunan dan penetapan HPS; d. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak; dan e. penetapan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga. (2) Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK dan dapat dibantu oleh Tim Pendukung, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. (3) Spesifikasi teknis/KAK, HPS, detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia, rancangan Kontrak dan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga yang telah ditetapkan dituangkan menjadi dokumen persiapan pengadaan. (4) Dokumen persiapan pengadaan untuk metode pemilihan Pengadaan Langsung disampaikan kepada Pejabat Pengadaan. (5) Dokumen persiapan pengadaan untuk metode pemilihan Tender Terbatas atau Tender/Seleksi disampaikan kepada UKPBJ.

(1) Reviu spesifikasi teknis/KAK dilakukan berdasarkan data/informasi terkini. (2) PPK MENETAPKAN spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui PA/KPA dalam dokumen spesifikasi teknis/KAK berdasarkan hasil reviu. (3) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar, PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan PA/KPA.

(1) Penyusunan HPS didasarkan pada: a. hasil perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan; b. pagu anggaran yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan daftar isian pelaksanaan anggaran mengacu kepada pagu anggaran yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga atau perangkat daerah; dan c. hasil reviu perkiraan biaya/RAB. (2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Perhitungan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Tender Terbatas atau Tender Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perancang (engineer’s estimate) berdasarkan detailed engineering design. (4) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia serta paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran. (5) PPK dapat MENETAPKAN Tim/Tenaga Ahli untuk memberikan masukan dalam penyusunan HPS. (6) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), hasil reviu perkiraan biaya/RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian/lembaga untuk pekerjaan yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja

negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah untuk pekerjaan yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. (7) PPK MENETAPKAN HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir: a. penyampaian dokumen penawaran untuk pemilihan pascakualifikasi; atau b. penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

(1) Bentuk Kontrak dalam Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas: a. surat perintah kerja, untuk metode pemilihan Pengadaan Langsung; dan b. surat perjanjian, untuk metode pemilihan Seleksi. (2) Jenis Kontrak dalam Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas: a. Kontrak lumsum; b. Kontrak waktu penugasan. (3) Kontrak lumsum untuk Jasa Konsultansi Konstruksi digunakan dalam hal: a. Kontrak yang didasarkan atas produk/keluaran (output based); b. ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan c. KAK lengkap dan akurat disertai dengan kebutuhan minimal tenaga ahli. (4) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya personel dan biaya nonpersonel.

(5) Kontrak waktu penugasan untuk Jasa Konsultansi Konstruksi digunakan dalam hal: a. Kontrak yang didasarkan atas unsur personel dan nonpersonel (input based); b. waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan; c. KAK menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan. (6) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan: a. pembayaran biaya personel dilakukan dengan remunerasi sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan volume penugasan aktual dan ketentuan dalam Kontrak; dan b. pembayaran biaya nonpersonel dilakukan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan pelaksanaan aktual dan ketentuan dalam Kontrak.

(1) Bentuk Kontrak dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri atas: a. surat perintah kerja, untuk metode pemilihan Pengadaan Langsung; dan b. surat perjanjian, untuk metode pemilihan Tender Terbatas atau Tender. (2) Jenis Kontrak dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri atas: a. Kontrak lumsum; b. Kontrak harga satuan; dan c. Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. (3) Jenis Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan untuk Pengadaan Langsung. (4) Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan dalam hal: a. Kontrak didasarkan atas produk/keluaran (output based);

b. ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan c. detailed engineering design dan spesifikasi teknis lengkap dan akurat. (5) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya dan volume. (6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan dalam hal: a. Kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen penyusun (input based); b. kuantitas/volume masih bersifat perkiraan; dan c. detailed engineering design dan spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan. (7) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama atas realisasi volume pekerjaan dengan harga satuan tetap sesuai perkiraan volume dalam daftar kuantitas dan harga dan ketentuan dalam Kontrak. (8) Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak lumsum dan terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak harga satuan di dalam satu perjanjian Kontrak.

(1) Penyusunan rancangan Kontrak untuk Pengadaan Langsung berisikan surat perintah kerja dan syarat-syarat umum Kontrak. (2) Rancangan surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari standar Kontrak dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan paling sedikit:

a. jenis Kontrak; b. lingkup pekerjaan; c. keluaran hasil pekerjaan; d. kesulitan dan risiko pekerjaan; e. masa pelaksanaan; f. masa pemeliharaan, untuk Pekerjaan Konstruksi; g. cara pembayaran; h. sistem perhitungan hasil pekerjaan; i. besaran uang muka; j. bentuk dan ketentuan Jaminan; k. besaran denda; dan l. pilihan penyelesaian sengketa Kontrak. (3) Karakteristik pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam surat perintah kerja. (4) PPK MENETAPKAN rancangan Kontrak dengan memperhatikan spesifikasi teknis/KAK dan HPS. (5) Perubahan rancangan surat perintah kerja dan syarat- syarat umum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan menjadi bagian Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung hanya dilakukan melalui persetujuan PPK.

(1) Penyusunan rancangan Kontrak untuk Tender Terbatas atau Tender/Seleksi berisikan surat perjanjian, syarat- syarat umum Kontrak, dan syarat-syarat khusus Kontrak. (2) Rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari standar Kontrak dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan paling sedikit: a. jenis Kontrak; b. lingkup pekerjaan; c. keluaran/output hasil pekerjaan; d. kesulitan dan risiko pekerjaan; e. masa pelaksanaan; f. masa pemeliharaan, untuk Pekerjaan Konstruksi; g. cara pembayaran;

h. sistem perhitungan hasil pekerjaan; i. umur konstruksi dan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan; j. besaran uang muka; k. bentuk dan ketentuan Jaminan; l. ketentuan penyesuaian harga; m. besaran denda; n. keterlibatan subpenyedia; dan o. pilihan penyelesaian sengketa Kontrak. (3) Karakteristik pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam syarat-syarat khusus Kontrak. (4) PPK MENETAPKAN rancangan Kontrak dengan memperhatikan spesifikasi teknis/KAK dan HPS. (5) Rancangan Kontrak yang telah ditetapkan, menjadi bagian Dokumen Pemilihan dan hanya boleh diubah melalui persetujuan PPK.

Uang muka diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha kecil; b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi kualifikasi usaha menengah dan kualifikasi usaha besar dan Penyedia jasa Konsultasi Konstruksi; atau c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

(1) Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, dan Jaminan pemeliharaan bersifat: a. tidak bersyarat; dan b. mudah dicairkan. (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicairkan oleh penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterbitkan. (3) Besaran Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Jaminan uang muka diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka; b. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; c. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS; dan d. Jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

Pejabat Pengadaan melakukan persiapan pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung yang meliputi: a. reviu dokumen persiapan pengadaan; b. penetapan persyaratan Penyedia; c. penetapan jadwal pemilihan; dan d. penetapan Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung.

Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia melalui Tender Terbatas atau Tender/Seleksi yang meliputi: a. reviu dokumen persiapan pengadaan; b. penetapan metode pemilihan Penyedia; c. penetapan metode kualifikasi; d. penetapan persyaratan Penyedia; e. penetapan metode evaluasi penawaran; f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran; g. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; h. penyusunan Dokumen Pemilihan; dan i. penetapan Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding.

Reviu dokumen persiapan pengadaan meliputi: a. KAK untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi;

b. spesifikasi teknis dan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi; c. HPS; d. rancangan Kontrak; e. dokumen anggaran belanja; f. ID paket RUP; g. waktu penggunaan barang/jasa; h. analisis pasar; dan i. uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan Konstruksi terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.

Pejabat Pengadaan dalam persiapan pemilihan Penyedia Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi MENETAPKAN: a. metode kualifikasi dilakukan dengan metode pascakualifikasi; b. metode evaluasi kualifikasi dilakukan dengan metode sistem gugur; c. metode evaluasi penawaran dilakukan dengan metode sistem gugur; dan d. metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode 1 (satu) file.

Pejabat Pengadaan menyusun tahapan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi meliputi: a. undangan; b. penyampaian dokumen penawaran administrasi, teknis, biaya/harga, dan data kualifikasi; c. pembukaan dokumen penawaran dan data kualifikasi; d. evaluasi dokumen penawaran dan data kualifikasi;

e. pembuktian kualifikasi; f. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya/harga; dan g. laporan Pejabat Pengadaan kepada PPK.

Waktu pelaksanaan setiap tahapan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disesuaikan dengan kebutuhan.

(1) Proses kualifikasi untuk Jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan dengan metode: a. prakualifikasi, untuk Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha; atau b. pascakualifikasi, untuk Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi perorangan. (2) Evaluasi kualifikasi untuk Jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan dengan metode: a. sistem pembobotan dengan ambang batas, untuk Seleksi dengan metode prakualifikasi; atau b. sistem gugur, untuk Seleksi dengan metode pascakualifikasi.

Metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) file digunakan untuk Seleksi pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha dan Seleksi pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi perorangan.

(1) Metode evaluasi penawaran untuk Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi: a. kualitas dan biaya;

b. kualitas; c. pagu anggaran; atau d. biaya terendah. (2) Metode evaluasi kualitas dan biaya dapat digunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran, waktu penugasan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK, serta besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat. (3) Metode evaluasi kualitas dapat digunakan untuk: a. pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat secara keseluruhan dan/atau lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK; atau b. Jasa Konsultansi Konstruksi perorangan. (4) Metode evaluasi pagu anggaran dapat digunakan untuk pekerjaan yang sudah ada aturan/standar yang mengatur, dapat dirinci dengan tepat, dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran. (5) Metode evaluasi biaya terendah dapat digunakan untuk pekerjaan sederhana dan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan tertentu. (6) Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

(1) Tahap prakualifikasi untuk Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha meliputi: a. pengumuman prakualifikasi; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi; c. pemberian penjelasan dalam hal diperlukan; d. penyampaian dokumen kualifikasi; e. evaluasi kualifikasi; f. pembuktian kualifikasi; g. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dan daftar pendek; dan

h. sanggah kualifikasi. (2) Tahapan pemilihan untuk Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha dengan metode kualitas terdiri atas: a. undangan; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen; c. pemberian penjelasan; d. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II; e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis; f. evaluasi administrasi dan teknis; g. pengumuman peringkat teknis; h. masa sanggah; i. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya untuk peringkat teknis kesatu; j. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya; k. penetapan dan pengumuman pemenang; dan l. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. (3) Tahapan pemilihan untuk Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha dengan metode kualitas dan biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah terdiri atas: b. undangan; c. pendaftaran dan pengunduhan dokumen; d. pemberian penjelasan; e. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II; f. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis; g. evaluasi administrasi dan teknis; h. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis; i. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya untuk penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis; j. evaluasi biaya; k. penetapan dan pengumuman pemenang; l. masa sanggah;

m. negosiasi teknis dan biaya; dan n. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. (4) Tahapan pemilihan untuk Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi perorangan terdiri atas: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen; c. pemberian penjelasan; d. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II; e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis; f. evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi; g. pembuktian kualifikasi; h. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis; i. masa sanggah; j. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya untuk peringkat teknis kesatu; k. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya; l. penetapan dan pengumuman pemenang; dan m. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

(1) Waktu pelaksanaan Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha untuk tahapan prakualifikasi meliputi: a. pengumuman prakualifikasi paling singkat 7 (tujuh) hari kerja; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan) paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi; d. penyampaian dokumen kualifikasi paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi;

e. evaluasi kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; f. pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; g. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi serta daftar pendek dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembuktian kualifikasi; h. masa sanggah kualifikasi terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi; dan i. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah kualifikasi berakhir. (2) Waktu pelaksanaan Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha untuk tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas meliputi: a. undangan Seleksi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja setelah semua sanggah dijawab; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; c. pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Seleksi; d. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir; f. evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; g. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; h. pengumuman peringkat teknis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah evaluasi penawaran; i. masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang dan jawaban sanggah

disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir; j. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya bagi yang lulus evaluasi teknis setelah masa sanggah berakhir atau sanggah telah dijawab; k. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; dan l. penetapan dan pengumuman pemenang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah evaluasi. (3) Waktu pelaksanaan Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha untuk tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah meliputi: a. undangan Seleksi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja setelah semua sanggah dijawab; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; c. pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Seleksi; d. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; e. pembukaan dokumen penawaran administrasi file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir; f. evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; g. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; h. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah evaluasi penawaran;

i. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya bagi yang lulus evaluasi teknis dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis; j. evaluasi biaya disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; k. penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah evaluasi; l. masa sanggah terhitung selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang dan jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir; dan m. negosiasi teknis dan biaya setelah masa sanggah berakhir. (4) Waktu pelaksanaan Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi perorangan meliputi: a. pengumuman Seleksi dilakukan paling cepat 5 (lima) hari kerja; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; c. pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Seleksi; d. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis, dan kualifikasi dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir; f. evaluasi administrasi dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; g. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; h. pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

i. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah evaluasi penawaran; j. masa sanggah terhitung selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang dan jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir; k. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya bagi yang lulus evaluasi teknis dilakukan 1 (satu) hari setelah masa sanggah berakhir; l. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; dan m. penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah evaluasi.

(1) Proses kualifikasi untuk Tender Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan metode: a. pascakualifikasi, untuk Tender Pekerjaan Konstruksi yang bersifat tidak kompleks; atau b. prakualifikasi, untuk Tender Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks. (2) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan metode sistem gugur.

(1) Metode evaluasi penawaran untuk Tender Pekerjaan Konstruksi meliputi: a. sistem nilai; atau b. harga terendah.

(2) Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan yang harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis. (3) Metode evaluasi dengan harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan: a. harga terendah sistem gugur; atau b. harga terendah ambang batas. (4) Metode evaluasi dengan harga terendah sistem gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk pengadaan dengan: a. spesifikasi jelas dan standar; b. persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan/atau c. harga/biaya merupakan kriteria evaluasi utama. (5) Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan. (6) Dalam hal Tender menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi harga terendah ambang batas, kriteria evaluasi dan ambang batas ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian/lembaga untuk pekerjaan yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Jasa Konstruksi pada pemerintah daerah untuk pekerjaan yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(1) Metode penyampaian dokumen penawaran untuk Tender Pekerjaan Konstruksi terdiri atas: a. 1 (satu) file; atau b. 2 (dua) file. (2) Metode 1 (satu) file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Tender yang menggunakan metode evaluasi harga terendah sistem gugur.

(3) Metode 2 (dua) file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Tender yang menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi harga terendah ambang batas.

(1) Tahapan pemilihan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi metode 2 (dua) file meliputi: a. pengumuman prakualifikasi; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi; c. pemberian penjelasan dalam hal diperlukan; d. penyampaian dokumen kualifikasi; e. evaluasi kualifikasi; f. pembuktian kualifikasi; g. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi; h. sanggah kualifikasi; i. undangan Tender; j. pendaftaran dan pengunduhan dokumen; k. pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan; l. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II; m. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis; n. evaluasi administrasi dan teknis; o. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis; p. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran harga; q. evaluasi harga; r. penetapan dan pengumuman pemenang; s. masa sanggah; t. masa sanggah banding; dan u. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. (2) Tahapan pemilihan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 2 (dua) file meliputi: a. pengumuman Tender; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen; c. pemberian penjelasan;

d. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II; e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi, teknis, dan dokumen kualifikasi; f. evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi; g. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis; h. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran harga; i. evaluasi harga; j. pembuktian kualifikasi; k. penetapan dan pengumuman pemenang; l. masa sanggah; m. masa sanggah banding; dan n. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. (3) Tahapan pemilihan untuk Tender Terbatas/Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi: a. pengumuman Tender; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen; c. pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan; d. penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga; e. pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi; f. evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi; g. pembuktian kualifikasi; h. penetapan dan pengumuman pemenang; i. masa sanggah; j. masa sanggah banding; dan k. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

(1) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Tender Terbatas/Tender Pekerjaan

Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi: a. pengumuman Tender Terbatas/Tender dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kerja; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; c. pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender Terbatas/Tender; d. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan dan paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemberian penjelasan; e. pembukaan dokumen penawaran dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir; f. evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; g. pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; h. penetapan pemenang dan pengumuman dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembuktian kualifikasi; i. masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang; j. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir; k. masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah; dan l. jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding. (2) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 2 (dua) file meliputi:

a. pengumuman Tender dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kerja; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; c. pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender; d. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan dan paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemberian penjelasan; e. pembukaan dokumen penawaran file I dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir; f. evaluasi administrasi dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; g. evaluasi teknis bagi yang yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; h. pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah evaluasi penawaran; i. pembukaan dokumen penawaran file II dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis; j. evaluasi harga disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; k. pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; l. penetapan pemenang dan pengumuman dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembuktian kualifikasi; m. masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang; n. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir;

o. masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah; dan p. jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding. (3) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi metode 2 (dua) file meliputi: a. pengumuman prakualifikasi dilakukan paling singkat 7 (tujuh) hari kerja; b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; c. pemberian penjelasan dalam hal diperlukan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi; d. penyampaian dokumen kualifikasi terhitung paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi; e. evaluasi kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; f. pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; g. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembuktian kualifikasi; h. masa sanggah kualifikasi terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi; i. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah akhir masa sanggah; j. undangan Tender disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari setelah semua sanggah dijawab;

k. pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran; l. pemberian penjelasan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Tender; m. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; n. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen administrasi dan teknis setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir; o. evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; p. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; q. pengumuman peserta yang lulus evaluasi dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis paling lambat 3 (tiga) hari setelah evaluasi penawaran Pokja Pemilihan; r. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran harga bagi yang lulus evaluasi teknis dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis; s. evaluasi harga disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; t. penetapan dan pengumuman pemenang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah evaluasi; u. masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang; v. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir; w. masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah; dan x. jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding.

(1) Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi meliputi: a. syarat kualifikasi administrasi; dan b. syarat kualifikasi teknis; (2) Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi dan untuk Tender Terbatas/Tender Pekerjaan Konstruksi meliputi: a. syarat kualifikasi administrasi; b. syarat kualifikasi teknis; dan c. syarat kualifikasi kemampuan keuangan. (2) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi: a. Tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai total HPS di bawah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); atau b. Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai total HPS di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas: a. proposal teknis; dan b. kualifikasi tenaga ahli. (2) Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi terdiri atas: a. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; b. peralatan; dan c. personel. (3) Persyaratan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas: a. pengalaman perusahaan/peserta; b. proposal teknis; dan c. kualifikasi tenaga ahli. (2) Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender Pekerjaan Konstruksi terdiri atas: a. metode pelaksanaan pekerjaan; b. peralatan utama; c. personel manajerial;

d. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan e. dokumen RKK. (3) Metode pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dipersyaratkan untuk Tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar. (4) Persyaratan teknis penawaran Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal diperlukan, persyaratan kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dan persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan penambahan persyaratan. (2) Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap paket pekerjaan. (3) Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian/lembaga untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara; atau b. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang membidangi Jasa Konstruksi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung. (2) Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas: a. undangan Pengadaan Langsung; b. instruksi kepada peserta; c. lembar data pemilihan; d. kerangka acuan kerja; e. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga; f. formulir dokumen penawaran; g. formulir isian kualifikasi; dan h. rancangan surat perjanjian kerja. (3) Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi terdiri atas: a. undangan Pengadaan Langsung; b. instruksi kepada peserta; c. lembar data pemilihan; d. spesifikasi teknis dan gambar; e. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga; f. formulir dokumen penawaran; g. formulir isian kualifikasi; dan h. rancangan surat perjanjian kerja.

(1) Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Pemilihan untuk Tender Terbatas atau Tender/Seleksi yang terdiri atas: a. dokumen kualifikasi; b. dokumen Seleksi untuk jasa Konsultansi Konstruksi; dan

c. dokumen Tender Terbatas atau Tender untuk Pekerjaan Konstruksi. (2) Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. ketentuan umum; b. instruksi kepada peserta; c. lembar data kualifikasi; d. pakta integritas; e. formulir isian data kualifikasi; dan f. tata cara evaluasi kualifikasi. (3) Dokumen Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Jasa Konsultansi Konstruksi paling sedikit memuat: a. undangan/pengumuman; b. instruksi kepada peserta; c. lembar data pemilihan; d. KAK; e. bentuk dokumen penawaran; f. rancangan Kontrak terdiri dari:

1. surat perjanjian;
2. syarat-syarat umum Kontrak; dan
3. syarat-syarat khusus Kontrak; dan g. daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga. (4) Dokumen Tender Terbatas atau Tender untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. undangan/pengumuman; b. instruksi kepada peserta; c. lembar data pemilihan; d. bentuk dokumen penawaran; e. rancangan Kontrak terdiri dari:
4. surat perjanjian;
5. syarat-syarat umum Kontrak; dan
6. syarat-syarat khusus Kontrak; f. daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga; g. spesifikasi teknis; dan

h. detailed engineering design.

Proses pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi melalui Penyedia dilakukan melalui: a.sistem pengadaan langsung secara elektronik; atau b. secara manual dan dicatatkan dalam sistem pengadaan secara elektronik.

(1) Proses pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi melalui Penyedia dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan. (2) Proses pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon Penyedia; b. calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya/harga, dan kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; c. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi; d. Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi;

e. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya/harga berdasarkan nilai total HPS dan/atau informasi lain; f. dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi, calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan, atau negosiasi biaya/harga tidak menghasilkan kesepakatan maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal; dan g. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK. (3) Dalam hal Pengadaan Langsung dinyatakan gagal, Pejabat Pengadaan dapat melakukan proses pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pelaku Usaha lain.

(1) Undangan Pengadaan Langsung paling sedikit memuat: a. nama paket dan uraian singkat pekerjaan; b. nilai total HPS dan sumber pendanaan; c. alamat pelaksanaan Pengadaan Langsung; dan d. jadwal pelaksanaan Pengadaan Langsung. (2) Dalam hal calon Penyedia tidak menyampaikan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran sesuai jadwal pelaksanaan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.

(1) Calon Penyedia menyampaikan data kualifikasi dan dokumen penawaran kepada Pejabat Pengadaan. (2) Data kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir isian kualifikasi. (3) Dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. surat penawaran; b. penawaran teknis; dan c. penawaran biaya/harga. (4) Dalam hal Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai total HPS paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dokumen penawaran yang disampaikan berupa surat penawaran dan penawaran biaya. (5) Dalam hal Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai total HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dokumen penawaran yang disampaikan berupa surat penawaran dan penawaran harga.

(1) Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran dan data kualifikasi dengan tahapan: a. koreksi aritmatik; b. evaluasi penawaran berupa evaluasi administrasi dan evaluasi teknis; c. evaluasi kualifikasi; d. pembuktian kualifikasi; dan e. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya/harga. (2) Evaluasi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) Pembuktian kualifikasi dilakukan dalam hal calon Penyedia lulus evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan evaluasi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (4) Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya/harga dilakukan dalam hal calon Penyedia lulus pembuktian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Tata cara evaluasi dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan evaluasi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pejabat Pengadaan membuat berita acara hasil Pengadaan Langsung. (2) Berita acara hasil Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. tanggal berita acara; b. nama dan alamat calon Penyedia; c. total harga penawaran dan total harga hasil negosiasi; dan d. unsur-unsur yang dievaluasi. (3) Pejabat Pengadaan menyampaikan berita acara hasil Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen penawaran dan data kualifikasi Penyedia kepada PPK.

(1) Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dalam hal: a. terdapat kesalahan dalam proses Pengadaan Langsung; b. terdapat kesalahan Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Peraturan Menteri ini; c. korupsi, kolusi, dan nepotisme melibatkan Pejabat Pengadaan dan/atau calon Penyedia; d. calon Penyedia tidak menyampaikan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi sesuai jadwal dalam undangan; e. calon Penyedia tidak lulus evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, dan/atau pembuktian kualifikasi; dan/atau

f. tidak tercapai kesepakatan pada saat klarifikasi teknis dan negosiasi biaya/harga. (2) Dalam hal Pengadaan Langsung gagal karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pejabat Pengadaan melakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang kembali calon Penyedia sebelumnya. (3) Dalam hal Pengadaan Langsung gagal karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Pejabat Pengadaan melakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain. (4) Dalam hal Pengadaan Langsung gagal yang diakibatkan oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pengadaan diganti oleh Pejabat Pengadaan yang baru.

(1) PPK mengundang calon Penyedia melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan SPPBJ setelah berita acara hasil Pengadaan Langsung diterima oleh PPK. (2) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat persiapan penunjukan Penyedia, calon Penyedia mampu memenuhi semua persyaratan pekerjaan.

Kontrak ditandatangani dengan ketentuan: a. daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran telah ditetapkan; b. penandatangan Kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ; dan c. ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.

Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Pokja Pemilihan; b. uraian singkat pekerjaan; c. nilai HPS dan nilai pagu anggaran; d. persyaratan kualifikasi; e. jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan f. jadwal penyampaian dokumen kualifikasi.

(1) Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik sesuai jadwal yang ditetapkan. (2) Apabila sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat memberikan waktu perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi.

(1) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berbentuk badan usaha kerja sama operasi, penyampaian kualifikasi pada formulir elektronik isian kualifikasi disampaikan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili badan usaha kerja sama operasi. (2) Badan usaha yang ditunjuk mewakili badan usaha kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyampaikan file formulir isian kualifikasi anggota lainnya pada sistem pengadaan secara elektronik.

(1) Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi. (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi, Pokja Pemilihan MENETAPKAN seluruh peserta yang lulus pembuktian kualifikasi sebagai peserta Tender. (3) Untuk jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan MENETAPKAN peserta yang lulus pembuktian kualifikasi ke dalam daftar pendek peserta Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut: a. berjumlah 7 (tujuh) dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh); atau b. sejumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 7 (tujuh). (4) Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kurang dari 3 (tiga) peserta, prakualifikasi dinyatakan gagal.

(1) Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat mengajukan sanggah kualifikasi melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. (2) Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi.

(1) Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir. (2) Dalam hal sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, Pokja Pemilihan melanjutkan proses prakualifikasi.

(3) Dalam hal sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.

(1) Prakualifikasi dinyatakan gagal dalam hal: a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta. (2) Tindak lanjut prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan: a. dalam hal hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, dilanjutkan dengan proses Tender/Seleksi; atau b. dalam hal hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, proses pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan proses penunjukan langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. (3) Dalam hal prakualifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan mengumumkan hasil prakualifikasi ulang dan menyampaikan hasil prakualifikasi kepada PPK. (4) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pengumuman Tender Terbatas atau Tender/Seleksi paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Pokja Pemilihan; b. uraian singkat pekerjaan; c. nilai HPS dan nilai pagu anggaran; d. persyaratan peserta; e. jadwal pengunduhan Dokumen Pemilihan; dan f. jadwal penyampaian dokumen penawaran.

(1) Pada pelaksanaan pascakualifikasi, penyampaian dokumen dokumen kualifikasi dilakukan bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran. (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berbentuk badan usaha kerja sama operasi, penyampaian kualifikasi pada formulir elektronik isian kualifikasi disampaikan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili badan usaha kerja sama operasi. (3) Badan usaha yang ditunjuk mewakili badan usaha kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyampaikan file formulir isian kualifikasi anggota lainnya pada sistem pengadaan secara elektronik. (4) Evaluasi kualifikasi dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran berupa dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga. (5) Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap: a. calon pemenang; dan b. calon pemenang cadangan, jika ada. (6) Dalam hal calon pemenang dan calon pemenang cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lulus pembuktian kualifikasi, dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya.

(7) Dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, Tender Terbatas atau Tender/Seleksi dinyatakan gagal.

(1) Untuk pelaksanaan pemilihan dengan metode prakualifikasi, Pokja Pemilihan mengundang semua peserta Tender yang telah lulus prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2). (2) Untuk pelaksanaan pemilihan dengan metode pascakualifikasi, Pokja Pemilihan mengumumkan Tender Terbatas atau Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

(1) Pelaku Usaha yang diundang atau yang berminat untuk mengikuti Tender Terbatas atau Tender/Seleksi melakukan pendaftaran. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. (3) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mengunduh Dokumen Pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

(1) Pemberian penjelasan dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (2) Dalam hal diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan di lapangan. (3) Dalam hal pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan, perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Dokumen Pemilihan.

(1) Dalam hal perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) berupa dokumen spesifikasi teknis/KAK, HPS, atau rancangan Kontrak, perubahan tersebut harus disetujui oleh PPK. (2) Persetujuan perubahan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diunggah pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dianggap sebagai persetujuan adendum Dokumen Pemilihan. (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat persetujuan PPK, perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku yaitu Dokumen Pemilihan awal. (4) Adendum Dokumen Pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan menyampaikan adendum Dokumen Pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran. (5) Dalam hal adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Pemilihan, Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

(1) Penyampaian dokumen penawaran dilakukan setelah Peserta melakukan pendaftaran dan mengunduh Dokumen Pemilihan. (2) Dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran. (3) Untuk peserta yang berbentuk kerja sama operasi, penyampaian penawaran dilakukan oleh leadfirm kerja sama operasi. (4) Dalam hal tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran sampai dengan batas akhir penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan.

(1) Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding bersifat: a. tidak bersyarat; dan b. mudah dicairkan. (2) Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pokja Pemilihan. (3) Penyampaian Jaminan penawaran dilakukan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran. (4) Penyampaian Jaminan sanggah banding dilakukan bersamaan dengan pengajuan sanggah banding.

(1) Pokja Pemilihan tidak dapat menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran. (2) Dalam hal file penawaran tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan secara elektronik atau

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pokja Pemilihan menggugurkan penawaran tersebut.

Evaluasi dilakukan dengan tahapan: a. koreksi aritmatik; b. evaluasi administrasi; c. evalusi teknis; dan d. evaluasi harga.

(1) Koreksi aritmatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dilakukan untuk: a. Kontrak harga satuan; b. Kontrak waktu penugasan; dan c. Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan pada bagian pekerjaan dengan harga satuan. (2) Koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem pengadaan secara elektronik. (3) Dalam hal koreksi aritmatik yang dilakukan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memadai, koreksi aritmatik dilakukan secara manual.

(1) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dilakukan untuk semua penawaran. (2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

(1) Dalam hal Tender Terbatas atau Tender yang menggunakan metode 1 (satu) file, evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c hanya dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah. (2) Untuk Kontrak harga satuan dan Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan terhadap 3 (tiga) penawar terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan setelah koreksi aritmatik. (3) Untuk Kontrak lumsum terhadap 3 (tiga) penawar terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai harga penawaran. (4) Dalam hal 3 (tiga) penawar terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lulus evaluasi teknis, evaluasi teknis dilanjutkan kepada peserta atau penawar terendah berikutnya. (5) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c dapat menggunakan: a. sistem gugur; atau b. pembobotan dengan menggunakan ambang batas.

(1) Penawaran harga untuk pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan metode pagu anggaran dinyatakan memenuhi syarat dalam hal total penawaran harga terkoreksi paling banyak sama dengan total HPS. (2) Penawaran harga untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dinyatakan memenuhi syarat dalam hal total penawaran harga terkoreksi paling banyak sama dengan total HPS. (3) Pokja Pemilihan dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi melakukan evaluasi kewajaran harga dalam hal total penawaran harga lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) total HPS. (4) Dalam hal dilakukan evaluasi kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta menyampaikan:

a. analisa harga satuan pekerjaan, untuk bagian pekerjaan harga satuan; dan/atau b. rincian keluaran dan harga, untuk bagian pekerjaan lumsum. (5) Analisa harga satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan rincian keluaran dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bukan merupakan bagian dari dokumen Kontrak dan hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran serta tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan. (6) Dalam hal harga penawaran peserta berdasarkan hasil evaluasi kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak wajar maka peserta dinyatakan gugur harga.

Metode penyampaian penawaran harga secara berulang pada Tender (e-reverse auction) tidak diberlakukan untuk Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi.

(1) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawaran biaya yang dilakukan terhadap: a. kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel; b. kewajaran penugasan tenaga ahli sesuai penawaran teknis; c. kewajaran penugasan tenaga pendukung; dan d. kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non- personel. (2) Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel untuk personel inti tenaga ahli didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli yang ditetapkan Menteri.

(3) Biaya remunerasi personel inti tenaga ahli pada rincian biaya langsung personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bernilai di bawah standar remunerasi minimal tenaga ahli yang ditetapkan Menteri dinyatakan tidak wajar dan nilai penawaran biaya peserta diberi nilai 0 (nol).

(1) Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. (2) Post bidding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan dokumen. (3) Dalam hal Pokja Pemilihan dalam dokumen penawaran menemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama antarpeserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap peserta lain yang tidak terlibat. (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menemukan tidak adanya peserta lain, Tender Terbatas atau Tender/Seleksi dinyatakan gagal.

(1) Penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. (2) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam MENETAPKAN calon pemenang yang akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis masa berlakunya,

Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon pemenang. (3) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar calon pemenang memperpanjang surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak sebelum dilakukan penetapan pemenang. (4) Dalam hal calon pemenang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran, calon pemenang dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenai sanksi.

(1) Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya untuk Jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan dengan ketentuan: a. dilakukan setelah masa sanggah; dan b. kepada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang. (2) Dalam hal peserta yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja Pemilihan melanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan di bawahnya secara berurutan. (3) Dalam hal klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang dan seluruh pemenang cadangan tidak menghasilkan kesepakatan, Seleksi dinyatakan gagal. (4) Hasil klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya.

(1) Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan dalam hal hanya 1 (satu)

peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi. (2) Hasil klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga.

(1) Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapan klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga/biaya yang akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis masa berlakunya, dilakukan konfirmasi kepada peserta. (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak. (3) Peserta yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan Jaminan penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenai sanksi.

(1) PA atau Pokja Pemilihan MENETAPKAN: a. pemenang Tender Terbatas atau Tender/Seleksi; dan b. paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan, jika ada. (2) Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal proses penetapan pemenang yang akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis masa berlakunya, dilakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon pemenang. (3) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran

sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak. (4) Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenai sanksi. (5) Pokja Pemilihan MENETAPKAN kembali calon pemenang dalam hal calon pemenang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1) Pokja Pemilihan MENETAPKAN pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan Tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) PA MENETAPKAN pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (3) Dalam hal penetapan pemenang oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah yang bersangkutan. (4) Dalam hal PA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), PA: a. menolak untuk MENETAPKAN pemenang pemilihan; dan b. menyatakan Tender gagal. (5) Dalam hal PA melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut.

(1) Pokja Pemilihan MENETAPKAN pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan untuk Seleksi Jasa

Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) PA MENETAPKAN pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan untuk Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (3) Dalam hal penetapan pemenang oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP kementerian/lembaga atau perangkat daerah yang bersangkutan. (4) Dalam hal PA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA: a. menolak untuk MENETAPKAN pemenang pemilihan; dan b. menyatakan Seleksi gagal. (5) Dalam hal PA melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut.

(1) Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. (2) Isi dan format pengumuman pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fitur yang terdapat dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

(1) Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dalam hal menemukan:

a. kesalahan dalam melakukan evaluasi; b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; c. rekayasa atau persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau PA/KPA. (2) Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang. (3) Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijawab oleh Pokja Pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. (4) Jawaban sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

(1) Dalam hal sanggah dinyatakan benar, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang. (2) Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima: a. untuk Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan; atau b. untuk Tender Terbatas atau Tender Pekerjaan Konstruksi, penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

(1) Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA. (2) Dalam hal tidak terdapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanggah banding diajukan kepada PA. (3) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. (4) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada APIP yang bersangkutan. (5) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan sementara proses Tender Terbatas atau Tender.

(1) Penyanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) harus menyerahkan Jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan. (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengklarifikasi kebenaran Jaminan sanggah banding kepada penerbit Jaminan. (3) KPA menindaklanjuti sanggah banding setelah mendapatkan hasil klarifikasi dari Pokja Pemilihan atas kebenaran Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) KPA menyampaikan jawaban sanggah banding dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. (5) Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggah banding berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA dianggap menerima sanggah banding.

(6) Dalam hal tidak terdapat KPA, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan oleh PA.

(1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 disampaikan sejak tanggal pengajuan sanggah banding dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicairkan oleh penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah adanya surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan. (3) Besaran Jaminan sanggah banding dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS.

(1) Dalam hal sanggah banding dinyatakan benar atau diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau Tender ulang. (2) Dalam hal sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima: a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK; dan b. UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara. (3) Sanggah banding yang: a. pengajuannya disampaikan bukan kepada KPA; atau b. disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap dan diproses sebagai pengaduan.

Peserta yang memasukkan penawaran dalam Tender Pekerjaan Konstruksi hanya dapat mengajukan pengaduan dalam hal jawaban atas sanggah banding telah diterima oleh peserta.

(1) Tender Terbatas atau Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal: a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; d. dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Peraturan Menteri ini; e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme; f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; g. seluruh penawaran harga pada Tender Terbatas atau Tender Pekerjaan Konstruksi di atas HPS; h. negosiasi biaya pada Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi tidak tercapai; dan/atau i. korupsi, kolusi, dan nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK. (2) Sebagai tindak lanjut dari Tender Terbatas atau Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan: a. evaluasi penawaran ulang; b. penyampaian penawaran ulang; atau c. Tender Terbatas atau Tender/Seleksi ulang.

Dalam hal Tender/Seleksi gagal karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b, Tender/Seleksi ulang dapat diikuti oleh Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya.

(1) Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ. (2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, SPPBJ diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) PPK mengundang pemenang melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan SPPBJ setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK. (2) Rapat persiapan penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. keberlakuan data isian kualifikasi; b. bukti sertifikat kompetensi:

1. personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
2. personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi; c. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;

d. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; e. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan f. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian. (3) PPK menerbitkan SPPBJ dalam hal pemenang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 1. (5) Dalam hal pemenang cadangan 1 tidak memenuhi, PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 2. (6) Dalam hal tidak ada calon pemenang cadangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK tidak menerbitkan surat perintah penunjukan Penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada UKPBJ. (7) Pemenang yang diundang rapat persiapan penunjukan Penyedia yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b: a. dikenai Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan pada kas negara.

(1) SPPBJ ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia. (2) Dalam hal Tender Terbatas atau Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat ditetapkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah ditetapkan SPPBJ. (2) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, paling sedikit membahas hal sebagai berikut: a. dokumen Kontrak dan kelengkapan; b. kelengkapan RKK; c. rencana penandatanganan Kontrak; d. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; e. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; f. asuransi; g. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau h. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan Penyedia.

(3) Hasil pembahasan dan kesepakatan saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara. (4) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, PPK dibantu oleh pengawas pekerjaan, konsultan pengawas, atau konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi. (5) Dalam hal Penyedia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. SPPBJ dibatalkan; dan b. PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia terhadap pemenang cadangan, jika ada.

(1) Penandatanganan Kontrak Jasa Konstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli Kontrak kerja konstruksi. (2) Dalam hal tidak diperoleh ahli Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapat tersebut dapat diperoleh dari tim yang dibentuk oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang bersangkutan. (3) Pemberian pendapat dilakukan pada saat penyusunan rancangan Kontrak.

(1) Kontrak ditandatangani dengan ketentuan: a. daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran telah ditetapkan; b. penandatangan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ; dan

c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak. (2) Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ternyata alokasi anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah pagu anggaran cukup tersedia melalui revisi daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran. (3) Dalam hal penambahan pagu anggaran melalui revisi daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, SPPBJ dibatalkan dan kepada calon Penyedia tidak diberikan ganti rugi. (4) Penandatanganan Kontrak tahun jamak dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang- undangan. (5) Dalam hal terjadi pergeseran waktu pelaksanaan Kontrak yang mengakibatkan perubahan pembebanan tahun anggaran Kontrak dari tahun tunggal menjadi tahun jamak, penandatanganan Kontrak dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang- undangan.

(1) Pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan dokumen Kontrak. (2) Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam standar Dokumen Pemilihan.

(1) PPK atau Penyedia dapat melakukan Pemutusan Kontrak akibat tindakan wanprestasi oleh salah satu pihak. (2) Tindakan wanprestasi oleh Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyedia terbukti melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya

dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; atau k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia. (3) Tindakan wanprestasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. PPK menyetujui pengawas pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaannya tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau b. PPK tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. (4) Tindakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan melalui surat peringatan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang melakukan wanprestasi.

(1) Penghentian Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak akibat terjadinya Keadaan Kahar. (2) Penghentian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat: a. sementara; atau b. permanen. (3) Penghentian Kontrak sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan kompensasi berupa: a. perpanjangan masa Kontrak; dan/atau b. penggantian yang wajar terhadap kerugian nyata. (4) Penghentian Kontrak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan Pengakhiran Kontrak.

(1) Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Pengakhiran pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas terselesaikannya hak dan kewajiban para pihak.

Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Penyedia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diutamakan untuk Pelaku Usaha Papua dengan kualifikasi usaha kecil.

(1) Dalam hal Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) yang disampaikan hanya berupa surat penawaran dan penawaran biaya. (2) Dalam hal Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) yang disampaikan hanya berupa surat penawaran dan penawaran harga.

(1) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dilaksanakan melalui Tender Terbatas. (2) Tender Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada Pelaku Usaha Papua. (3) Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi syarat kualifikasi, Tender Terbatas dinyatakan gagal. (4) Dalam hal Tender Terbatas dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b atau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan Tender dengan pascakualifikasi.

Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender Terbatas terdiri atas: a. metode pelaksanaan pekerjaan, untuk pekerjaan yang bersifat kompleks;

b. peralatan utama; c. personel manajerial; dan d. dokumen RKK.

(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Jasa Konsultansi Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Jasa Konsultansi Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(1) Pelaku Usaha nonkecil yang mengikuti pengadaan Jasa Konstruksi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat wajib melakukan pemberdayaan Pelaku Usaha Papua dalam bentuk kemitraan dan/atau subkontrak. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua jika terdapat Pelaku Usaha Papua yang memenuhi persyaratan kualifikasi. (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pengadaan Jasa Konstruksi berupa kerja sama operasi yang melibatkan Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Papua atau Pelaku Usaha Papua dengan Pelaku Usaha Papua lain. (4) Dalam melaksanakan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK MENETAPKAN pekerjaan yang disubkontrakkan dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

(1) Standar Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas: a. Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi; b. Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi; dan c. Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi. (2) Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sertifikat badan usaha yang disampaikan dalam pembuktian kualifikasi harus berbentuk elektronik. (2) Sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan yang disampaikan dalam rapat persiapan penunjukan Penyedia barang/jasa harus berbentuk elektronik.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku untuk pengadaan Jasa Konstruksi tahun anggaran 2021.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan b. pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi.

Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak tersebut.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik

INDONESIA Tahun 2019 Nomor 319), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA