Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini, yang dimaksud dengan:

1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, dan Anggota Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

3. Ketua Bidang adalah ketua bidang yang membidangi pengawasan hakim dan investigasi.

4. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

5. Kepala Biro adalah kepala biro pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan perilaku hakim.

6. Tenaga Ahli adalah pelaksana khusus yang ditunjuk oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Sekretaris Jenderal untuk melakukan Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Pemeriksaan, dan/atau Investigasi.

7. Majelis adalah penanggung jawab atas penanganan satu Laporan yang terdiri atas 3 (tiga) Anggota.

8. Hakim adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

9. Badan Peradilan adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. www.djpp.kemenkumham.go.id

10. Pelapor adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan publik, badan hukum, korporasi, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan kepada Komisi Yudisial tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

11. Terlapor adalah Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

12. Saksi adalah seseorang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri atas suatu pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

13. Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu Laporan.

14. Kuasa adalah orang perseorangan, sekelompok orang, atau advokat sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberi kuasa oleh Pelapor untuk mengurus kepentingannya berkaitan dengan Laporan.

15. Petugas Penerima adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro, untuk melakukan penerimaan, pencatatan, dan penomoran Laporan, serta melayani konsultasi atau permintaan informasi atas tahapan penanganan Laporan yang disampaikan secara langsung oleh Pelapor.

16. Petugas Verifikasi adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro, untuk melakukan Verifikasi Laporan.

17. Petugas Anotasi adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro, untuk melakukan Anotasi Laporan.

18. Petugas Pemantau adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro, untuk melakukan Pemantauan.

19. Petugas Investigasi adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini kepala biro yang membidangi Investigasi, untuk melakukan Investigasi.

20. Petugas Pemeriksa adalah petugas yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro, untuk melakukan Pemeriksaan.

21. Petugas Persidangan adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro, untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan Sidang Panel dan/atau Sidang Pleno.

22. Sekretaris Pengganti adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro, untuk memberikan dukungan administratif dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan penyiapan Penetapan Sidang Panel, Keputusan Sidang Panel, dan/atau Keputusan Sidang Pleno. www.djpp.kemenkumham.go.id

23. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, selanjutnya disingkat KEPPH, adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009.

24. Laporan adalah pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran KEPPH.

25. Registrasi adalah pencatatan dan penomoran Laporan yang telah memenuhi persyaratan dalam buku register laporan Komisi Yudisial.

26. Verifikasi adalah pemeriksaan persyaratan Laporan.

27. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Petugas Penerima kepada masyarakat atau Pelapor berkaitan dengan Laporannya.

28. Anotasi adalah pendapat tertulis dari Tim Anotasi atas satu Laporan.

29. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan/atau pengecekan secara langsung terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan.

30. Investigasi adalah serangkaian kegiatan, dan/atau tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan terkait dengan Laporan.

31. Pemeriksaan adalah pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran KEPPH.

32. Klarifikasi adalah keterangan tertulis yang disampaikan Pelapor dan/atau Terlapor berkaitan dengan Laporan.

33. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, keterangan Terlapor, dan/atau hasil dari kegiatan pendalaman Komisi Yudisial, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindakan pelanggaran KEPPH terkait menandakan telah terjadi pelanggaran KEPPH.

34. Sidang Panel adalah forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial yang terdiri atas 3 (tiga) Anggota atau paling sedikit 2 (dua) Anggota.

35. Sidang Pleno adalah forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial yang terdiri atas seluruh Anggota atau paling sedikit 5 (lima) Anggota.

36. Hari adalah hari kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penanganan Laporan dilaksanakan secara transparan, cepat, tepat, cermat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak mengurangi hak-hak Pelapor, Saksi, Ahli, dan Terlapor. (2) Komisi Yudisial tidak dapat melakukan penanganan Laporan atas dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Hakim sebelum diundangkannya UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

(1) Dalam rangka penanganan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Komisi Yudisial membentuk tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Verifikasi, Tim Anotasi, Tim Pemantau, Tim Investigasi, Tim Pemeriksa, dan Tim Gabungan. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan wewenang dan tugas sesuai dengan: a. tata cara yang diatur dalam peraturan ini; b. Pedoman Perilaku Penerima Laporan, Pemantauan, Anotasi, Pemeriksaan, dan Investigasi yang merupakan pedoman Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

(1) Pelapor wajib: a. melampiri dan/atau melengkapi Laporan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini; b. memenuhi permintaan Komisi Yudisial dalam rangka menindaklanjuti Laporannya; dan c. menyampaikan bukti-bukti pendukung Laporannya. (2) Pelapor berhak: a. melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Terlapor kepada Komisi Yudisial; b. mendapatkan jaminan kerahasiaan atas keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. memperoleh standar pelayanan penanganan Laporan; d. mendapatkan pelayanan informasi atas perkembangan dan hasil akhir penanganan Laporan, termasuk Petikan Keputusan Sidang Pleno; e. menyampaikan pengaduan atas kinerja pelayanan penanganan Laporan; f. menyampaikan keberatan terhadap hasil akhir penanganan Komisi Yudisial atas Laporannya; dan g. mencabut Laporannya. (3) Standar pelayanan penanganan Laporan, mekanisme pelayanan informasi, dan mekanisme penyampaian pengaduan atas kinerja pelayanan penanganan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

(1) Terlapor wajib: a. memenuhi panggilan atau permintaan Klarifikasi Komisi Yudisial berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH; dan b. memberikan data, keterangan, dan/atau informasi yang dibutuhkan Komisi Yudisial dalam rangka pembuktian. (2) Terlapor berhak: a. memberikan keterangan secara bebas kepada Komisi Yudisial atas Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH; b. menerima surat panggilan secara patut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini; c. mendapatkan jaminan kerahasiaan keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial; d. mendapatkan perlakuan yang menjunjung kehormatan, keluhuran, dan martabat Hakim dalam Pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial; e. mendapatkan pemberitahuan atas hasil akhir penanganan Laporan, termasuk Petikan Keputusan Sidang Pleno; f. mendapatkan pemulihan nama baik, harkat, dan martabat dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Yudisial dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH.

(1) Saksi wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berkaitan dengan Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Saksi berhak: a. memberikan keterangan secara bebas kepada Komisi Yudisial berkaitan dengan Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH; dan b. mendapatkan jaminan keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial.

(1) Ahli wajib memberikan keterangan berdasarkan keahliannya kepada Komisi Yudisial berkaitan dengan Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH. (2) Ahli berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Komisi Yudisial atas Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH.

(1) Laporan ditujukan kepada Ketua. (2) Laporan disampaikan dalam bahasa INDONESIA secara tertulis atau dengan format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (compact disc) atau yang serupa dengan itu. (3) Laporan dapat disampaikan langsung, melalui pos, faksimile, atau sistem online.

(1) Laporan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor. (2) Laporan paling sedikit memuat: a. identitas Pelapor, meliputi nama dan alamat surat; b. nama dan tempat tugas Terlapor; dan c. pokok laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH. (3) Laporan dilampiri: a. fotokopi kartu identitas Pelapor yang masih berlaku; b. surat kuasa khusus dalam hal Pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang; dan c. bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Persyaratan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan terhadap: a. Laporan yang diprioritaskan; dan/atau b. Laporan yang berkaitan dengan Pemantauan.

(1) Dalam hal Pelapor tuna aksara, Laporan dapat disampaikan secara lisan. (2) Petugas Penerima mencatat hal-hal yang disampaikan oleh Pelapor. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor.

Setiap Laporan dicatat dan diberi nomor penerimaan oleh Petugas Penerima paling lama 2 (dua) hari sejak diterima.

(1) Masyarakat atau Pelapor dapat mengajukan permohonan Layanan Informasi/Konsultasi berkaitan dengan Laporannya selama belum dilakukan Registrasi. (2) Materi Layanan Informasi/Konsultasi hanya terbatas pada Laporan yang terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH.

(1) Layanan Informasi/Konsultasi dilakukan oleh Petugas Penerima. (2) Petugas Penerima dapat melakukan koordinasi dengan Tim Verifikasi. (3) Petugas Penerima membuat Laporan Layanan Informasi/Konsultasi pada setiap kegiatan pelayanan. (4) Laporan Layanan Informasi/Konsultasi paling sedikit memuat: a. identitas pemohon Layanan Informasi/Konsultasi; b. waktu pelaksanaan Layanan Informasi/Konsultasi; dan c. materi yang dikonsultasikan. (5) Laporan Layanan Informasi/Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara berkala kepada Ketua Bidang melalui Kepala Biro. (6) Laporan Layanan Informasi/Konsultasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Verifikasi Laporan dilakukan oleh Tim Verifikasi. (2) Tim Verifikasi terdiri atas Tenaga Ahli dan Petugas Verifikasi. (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Bidang berdasarkan usul Kepala Biro.

(1) Laporan yang telah dicatat dalam agenda surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilimpahkan oleh Petugas Penerima kepada Tim Verifikasi. (2) Tim Verifikasi melakukan Verifikasi persyaratan Laporan paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

(1) Dalam hal terdapat Laporan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Verifikasi meminta Klarifikasi dan/atau persyaratan Laporan kepada Pelapor melalui surat paling lama 5 (lima) hari sejak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diterima. (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Biro. (3) Pelapor wajib memenuhi permintaan Komisi Yudisial paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima. (4) Dalam hal Pelapor tidak memenuhi permintaan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisi Yudisial menyatakan Laporan tidak dapat diterima.

Dalam keadaan tertentu, permintaan persyaratan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dengan persetujuan tertulis dari Kepala Biro.

(1) Persyaratan Laporan yang telah dipenuhi Pelapor, dicatat dalam nomor surat yang bersangkutan oleh Petugas Penerima. (2) Petugas Penerima menyerahkan persyaratan Laporan kepada Tim Verifikasi paling lama 1 (satu) hari sejak diterima. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Tim Verifikasi melakukan Verifikasi tambahan paling lama 3 (tiga) hari sejak persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. (4) Dalam hal Laporan belum memenuhi persyaratan, Tim Verifikasi dapat meminta Klarifikasi dan/atau persyaratan Laporan kembali kepada Pelapor dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Dalam hal Pelapor memberikan persyaratan Laporan yang diminta Komisi Yudisial setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Laporan dicatat dalam nomor agenda surat masuk baru, diberikan catatan keterkaitan dan digabungkan dengan Laporan sebelumnya untuk dilakukan penanganan.

(1) Dalam hal Pelapor tidak dapat memenuhi persyaratan Laporan, Tim Verifikasi dapat meminta data pendukung secara tertulis kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim. (2) Permintaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan tertulis Ketua Bidang melalui Kepala Biro. (3) Pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim wajib memberikan data yang diminta oleh Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima. (4) Dalam hal Badan Peradilan dan/atau Hakim tidak memberikan data dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisi Yudisial meminta data melalui pimpinan Mahkamah Agung. (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua.

(1) Data yang telah dipenuhi oleh Badan Peradilan dan/atau Hakim dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (3). (2) Dalam hal pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim tidak memberikan data yang diminta Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat kepada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial menyatakan Laporan tidak dapat diterima. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan sebagai informasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Verifikasi selesai dalam hal: a. Laporan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan Registrasi; b. Laporan memerlukan kegiatan pendalaman berupa Pemantauan dan/atau Investigasi. c. Laporan tidak dapat diterima untuk dilakukan Registrasi, meliputi:

1. Laporan bukan wewenang dan tugas Komisi Yudisial; atau
2. Laporan tidak memenuhi persyaratan setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan/atau Pasal 22 ayat (2). (2) Hasil Verifikasi dituangkan dalam Laporan Verifikasi oleh Tim Verifikasi. (3) Laporan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas Pelapor dan Terlapor; b. pokok Laporan; c. analisis persyaratan Laporan; dan d. simpulan dan saran tindak lanjut penanganan Laporan. (4) Saran tindak lanjut penanganan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa: a. Laporan dilakukan Registrasi; b. Laporan diprioritaskan; c. meneruskan Laporan untuk dilakukan Pemantauan; d. meneruskan Laporan untuk dilakukan Investigasi; dan/atau e. menyatakan Laporan tidak dapat diterima. (5) Dalam hal saran tindak lanjut berupa Laporan dinyatakan tidak dapat diterima, Tim Verifikasi dapat mengusulkan untuk meneruskan Laporan kepada lembaga yang berwenang dan/atau Laporan diarsipkan.

(1) Laporan Verifikasi dengan saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a diserahkan kepada Kepala Biro paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal Laporan Verifikasi. (2) Kepala Biro memberikan perintah Registrasi dan mengusulkan Tim Anotasi kepada Ketua Bidang paling lama 1 (satu) hari sejak Laporan diterima. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Ketua Bidang MENETAPKAN Tim Anotasi dan menyerahkan kepada Kepala Biro paling lama 2 (dua) hari sejak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. (4) Laporan diserahkan kepada Tim Anotasi paling lama 1 (satu) hari sejak penetapan diterima.

(1) Laporan Verifikasi dengan saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b diserahkan kepada Ketua Bidang melalui Kepala Biro paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal Laporan Verifikasi. (2) Ketua Bidang meneruskan Laporan dalam Sidang Panel untuk dibahas dan diputus. (3) Tindak lanjut penanganan Laporan dilakukan berdasarkan Penetapan Sidang Panel.

(1) Laporan Verifikasi dengan saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c dilimpahkan kepada Petugas Pemantau paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal Laporan Verifikasi. (2) Petugas Pemantau menindaklanjuti Laporan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.

(1) Laporan Verifikasi dengan saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d diserahkan kepada Ketua Bidang melalui Kepala Biro paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal Laporan Verifikasi. (2) Ketua Bidang memberikan persetujuan tertulis tentang tindak lanjut penanganan Laporan dan menyerahkan kepada Kepala Biro paling lama 2 (dua) hari sejak Laporan Hasil Verifikasi diterima. (3) Dalam hal Ketua Bidang menyetujui saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d, Kepala Biro melimpahkan Laporan kepada Biro Investigasi untuk ditindaklanjuti. (4) Dalam hal keputusan Ketua Bidang tidak menyetujui saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d, tindak lanjut penanganan Laporan dilakukan berdasarkan persetujuan Ketua Bidang.

(1) Laporan Verifikasi dengan saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf e, diserahkan kepada Kepala Biro paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal Laporan Verifikasi. (2) Kepala Biro memberikan persetujuan tertulis atas saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari sejak Laporan Verifikasi diterima. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal Kepala Biro menyetujui saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf e, Tim Verifikasi membuat surat paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan tertulis diterima tentang: a. pemberitahuan kepada Pelapor tentang berakhirnya penanganan Laporan dengan menyebutkan alasannya; dan/atau b. meneruskan Laporan kepada instansi yang berwenang. (4) Dalam hal Kepala Biro tidak menyetujui saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf e, tindak lanjut penanganan Laporan dilakukan berdasarkan perintah Kepala Biro.

Pendalaman Laporan dilakukan melalui kegiatan: a. Anotasi; b. Pemantauan; dan/atau c. Investigasi.

(1) Anotasi dilakukan oleh Tim Anotasi. (2) Tim Anotasi terdiri atas Tenaga Ahli dan Petugas Anotasi. (3) Tim Anotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Bidang berdasarkan usul Kepala Biro.

Anotasi paling sedikit memuat: a. nomor Registrasi; b. identitas Pelapor dan Terlapor; c. pokok laporan; d. data pendukung yang dilampirkan; e. kasus posisi; f. analisis; dan g. simpulan dan saran. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kegiatan Anotasi untuk 1 (satu) nomor Registrasi Laporan dilakukan oleh Tim Anotasi paling lama 5 (lima) hari sejak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) diterima. (2) Anotasi diserahkan kepada Kepala Biro paling lama 1 (satu) hari sejak ditandatangani. (3) Kepala Biro menyampaikan Anotasi kepada Ketua Bidang paling lama 1 (satu) hari sejak Anotasi ditandatangani, guna diusulkan kepada Wakil Ketua untuk dibahas dalam Sidang Panel Pembahasan. (4) Tim Anotasi melakukan pemaparan Anotasi dalam Sidang Panel Pembahasan.

(1) Dalam hal Tim Anotasi menilai Laporan yang diterima belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Laporan dikembalikan kepada Tim Verifikasi dengan disertai catatan paling lama 5 (lima) hari sejak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) diterima. (2) Pengembalian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. (3) Tim Verifikasi menindaklanjuti catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak Laporan diterima dan melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada Tim Anotasi.

(1) Tim Anotasi dapat menyampaikan saran secara tertulis kepada Ketua Bidang agar Laporan dilakukan Investigasi paling lama 5 (lima) hari sejak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) diterima. (2) Tindak lanjut saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perintah Ketua Bidang.

(1) Pemantauan dilakukan oleh Tim Pemantau yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau paling sedikit 2 (dua) orang Petugas Pemantau. (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Biro berdasarkan perintah dari Ketua Bidang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemantauan dapat dilakukan berdasarkan: a. Laporan yang berisi permohonan Pemantauan; dan/atau b. inisiatif Komisi Yudisial. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dicatat dalam agenda surat masuk serta memenuhi kelengkapan persyaratan administratif dan substantif. (3) Tata cara Pemantauan atas inisiatif Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial tersendiri.

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi: a. identitas Pelapor, dilengkapi keterangan antara lain: alamat surat, alamat surat elektronik (e-mail), nomor telepon, nomor telepon genggam, dan/atau nomor faksimile; b. nomor perkara; c. jadwal dan agenda persidangan; d. identitas majelis hakim dan panitera pengganti; e. identitas para pihak yang berperkara; dan f. kronologis singkat perkara. (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi uraian mengenai alasan diperlukannya Pemantauan.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilimpahkan oleh Tim Verifikasi kepada bagian yang menangani pemantauan paling lama 2 (dua) hari sejak Laporan diterima. (2) Petugas Pemantau melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan substantif atas permohonan Pemantauan paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima. (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Laporan Analisis Pemantauan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Laporan Analisis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. identitas perkara; b. uraian singkat pokok perkara; c. penilaian kelayakan Pemantauan; dan d. saran.

(1) Laporan Analisis Pemantauan disampaikan kepada Ketua Bidang melalui Kepala Biro paling lama 2 (dua) hari untuk mendapatkan persetujuan tindak lanjut permohonan Pemantauan. (2) Ketua Bidang memberikan persetujuan tertulis mengenai tindak lanjut permohonan Pemantauan paling lama 2 (dua) hari sejak Laporan Analisis Pemantauan diterima. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Petugas Pemantau melalui Kepala Biro paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan. (4) Dalam hal permohonan Pemantauan memerlukan kegiatan pendalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, tindak lanjut dilakukan berdasarkan perintah Ketua Bidang. (5) Dalam hal tidak diperlukan Pemantauan, Petugas Pemantau membuat surat pemberitahuan kepada Pelapor paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal perintah Ketua Bidang.

(1) Pemantauan dapat dilaksanakan pada semua tingkat peradilan. (2) Objek Pemantauan meliputi: a. proses persidangan; b. perilaku Hakim; dan c. situasi dan kondisi pengadilan. (3) Tim Pemantau dilengkapi dengan identitas dan surat tugas Pemantauan.

(1) Tim Pemantau dapat melakukan koordinasi dan/atau bekerja sama dengan instansi lain, jejaring Komisi Yudisial, dan/atau pihak lain dalam melakukan Pemantauan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Koordinasi dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Ketua Bidang berdasarkan usul Kepala Biro. (3) Tata cara koordinasi dan/atau kerja sama diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

(1) Hasil Pemantauan dituangkan dalam Laporan Pemantauan paling lama 5 (lima) hari sejak Pemantauan selesai dilaksanakan. (2) Laporan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Pemantau. (3) Laporan Pemantauan memuat: a. identitas perkara; b. uraian singkat pokok perkara; c. temuan Pemantauan; d. analisis objek pemantauan; e. kesimpulan ditemukan atau tidaknya pelanggaran KEPPH; dan f. saran.

(1) Laporan Pemantauan disampaikan kepada Ketua Bidang melalui Kepala Biro paling lama 2 (dua) hari sejak selesai dibuat. (2) Ketua Bidang menentukan tindak lanjut penanganan Laporan paling lama 2 (dua) hari sejak Laporan Pemantauan diterima. (3) Dalam hal diperlukan, Tim Pemantau dapat melakukan gelar hasil Pemantauan dengan Ketua Bidang. (4) Gelar hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Gelar Pemantauan.

(1) Dalam hal Pemantauan memerlukan kegiatan pendalaman, tindak lanjut Pemantauan dilakukan berdasarkan perintah Ketua Bidang. (2) Dalam hal tidak ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH, Tim Pemantau membuat surat pemberitahuan kepada Pelapor paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal perintah Ketua Bidang. (3) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH, Ketua Bidang meneruskan Laporan Pemantauan dalam Sidang Panel Pembahasan untuk dibahas dan diputus. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Tim Pemantau melakukan pemaparan Laporan Pemantauan dalam Sidang Panel Pembahasan. (5) Tindak lanjut Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan Penetapan Sidang Panel.

(1) Investigasi dilakukan oleh Tim Investigasi yang terdiri atas: a. 1 satu) orang penanggung jawab; b. 1 ((satu) orang pengawas; c. 1 (satu) orang ketua; dan d. paling sedikit 1 (satu) orang anggota. (2) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh kepala biro yang membidangi Investigasi berdasarkan perintah Ketua Bidang. (3) Tim Investigasi dapat melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi lain, jejaring Komisi Yudisial, dan/atau pihak lain.

(1) Investigasi dilakukan berdasarkan Penetapan Sidang Pleno, Penetapan Sidang Panel, dan/atau perintah Ketua Bidang atas saran Tim Verifikasi atau Tim Anotasi. (2) Investigasi dilakukan paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak Laporan diterima biro yang membidangi Investigasi. (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis Ketua Bidang atas usulan kepala biro yang membidangi Investigasi. (4) Tata cara pelaksanaan Investigasi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.

(1) Ketua tim wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Investigasi kepada pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf b untuk dilakukan analisis. (2) Pengawas wajib membuat Laporan Investigasi atas laporan pelaksanaan tugas Investigasi. (3) Laporan Investigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. identitas Terlapor; b. dugaan pelanggaran KEPPH; c. temuan; d. analisis; dan e. simpulan dan saran. (4) Laporan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipaparkan oleh Tim Investigasi dalam Sidang Panel, Sidang Pleno, dan/atau kepada Ketua Bidang.

(1) Laporan Investigasi atas Penetapan Sidang Pleno dan/atau Penetapan Sidang Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), disampaikan dalam Sidang Pleno dan/atau Sidang Panel melalui Kepala Biro. (2) Laporan Investigasi atas perintah Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), disampaikan kepada Ketua Bidang paling lama 3 (tiga) hari sejak ditandatangani oleh penanggung jawab. (3) Tindak lanjut Laporan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan hasil Sidang Pleno, Sidang Panel, atau perintah Ketua Bidang.

(1) Sidang Panel dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. (2) Wakil Ketua MENETAPKAN Majelis dan waktu sidang paling lama 2 (dua) hari sejak diusulkan. (3) Sidang Panel dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal penetapan sidang.

(1) Majelis terdiri atas ketua dan anggota. (2) Majelis bertanggung jawab atas penanganan Laporan sampai akhir. (3) Pelaksanaan Sidang Panel dibantu oleh Petugas Persidangan sebagai Sekretaris Pengganti. (4) Sidang Panel dapat menghadirkan Tim Anotasi, Tim Pemantau, Tim Investigasi, Tim Gabungan, dan/atau pihak lain untuk didengar pendapatnya.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengambilan keputusan Sidang Panel dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. (3) Pendapat anggota Sidang Panel yang berbeda dicatat dalam Penetapan Sidang Panel atau Keputusan Sidang Panel.

(1) Sidang Panel dilaksanakan untuk memutus: a. Laporan dapat ditindaklanjuti; atau b. Laporan tidak dapat ditindaklanjuti. (2) Laporan dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan: a. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor; atau b. permintaan Klarifikasi kepada Terlapor. (3) Laporan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan pemberitahuan kepada Pelapor dan/atau pimpinan Badan Peradilan melalui surat.

(1) Laporan yang dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dituangkan dalam Penetapan Sidang Panel paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan sidang. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota Majelis, serta Petugas Persidangan sebagai Sekretaris Pengganti.

(1) Laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dituangkan dalam Keputusan Sidang Panel paling lama 5 (lima) hari sejak pelaksanaan sidang. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota Majelis serta Petugas Anotasi atau Petugas Pemantau sebagai Sekretaris Pengganti. (3) Petugas Anotasi atau Petugas Pemantau membuat surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan sidang. (4) Pemberitahuan kepada pimpinan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dilakukan dalam hal Komisi Yudisial pernah meminta data dan/atau Klarifikasi kepada pimpinan Badan Peradilan yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilampiri Petikan Keputusan Sidang Panel.

(1) Dalam rangka mengupayakan peningkatkan kapasitas Hakim, Sidang Panel dapat memutus untuk memberikan peringatan kepada Terlapor. (2) Petugas Anotasi atau Petugas Pemantau membuat surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan sidang. (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua. (4) Petugas Anotasi atau Petugas Pemantau membuat surat pemberitahuan kepada Pelapor tentang berakhirnya penanganan Laporan paling lama 2 (dua) hari sejak surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim. (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri Petikan Keputusan Sidang Panel.

(1) Penetapan Sidang Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor Registrasi; b. identitas Pelapor dan Terlapor; c. amar penetapan yang menyatakan laporan dapat ditindaklanjuti dan bentuk tindak lanjut; d. hari dan tanggal penetapan; e. nama dan tanda tangan ketua dan anggota Majelis serta Sekretaris Pengganti. (2) Keputusan Sidang Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor Registrasi; b. identitas Pelapor dan Terlapor; c. pertimbangan yang menjadi dasar keputusan; d. amar keputusan yang menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti; e. hari dan tanggal keputusan; f. nama dan tanda tangan ketua dan anggota Majelis serta Sekretaris Pengganti. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penanganan lanjutan Laporan meliputi: a. Pemeriksaan; dan/atau b. Klarifikasi kepada Terlapor. (2) Penanganan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Penetapan Sidang Panel.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Pemeriksa. (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dengan surat tugas Pimpinan Komisi Yudisial.

(1) Pemeriksaan Pelapor, Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) Anggota dari Majelis dan Tenaga Ahli dengan dibantu oleh Sekretaris Pengganti. (2) Pemeriksaan terhadap Pelapor dan/atau Saksi dapat dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas Tenaga Ahli dan/atau Petugas Pemeriksa dengan dibantu oleh Sekretaris Pengganti.

(1) Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Sidang Panel. (2) Pemeriksaan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penetapan Sidang Panel. (3) Dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Bidang. (4) Setiap informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan bersifat rahasia. (5) Untuk kepentingan Pemeriksaan, Tim Pemeriksa dapat menentukan pihak-pihak yang perlu dilakukan Pemeriksaan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemeriksaan dilakukan terhadap: a. Pelapor; b. Saksi; c. Ahli; dan/atau d. Terlapor. (2) Sebelum melakukan Pemeriksaan, Tim Pemeriksa wajib melakukan telaah atas Laporan meliputi: a. surat Laporan; b. surat-surat yang berkaitan dengan pokok Laporan; c. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan d. alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, dan/atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

(1) Surat panggilan dapat dikirimkan melalui pos, faksimile, dan/atau surat elektronik. (2) Dalam hal surat panggilan dikirimkan melalui faksimile dan/atau surat elektronik, surat panggilan yang asli wajib diberikan kepada Terperiksa.

(1) Surat panggilan kepada Pelapor harus diterima paling singkat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pemeriksaan. (2) Apabila Pelapor tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Pemeriksaan yang tercantum pada surat panggilan pertama. (3) Apabila Pelapor tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan dengan alasan yang sah, dapat dilakukan pemanggilan ketiga dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Pemeriksaan yang tercantum pada surat panggilan kedua. (4) Dalam hal Pelapor tidak memenuhi 3 (tiga) kali panggilan dengan alasan yang sah atau tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan tanpa alasan yang sah, Sidang Panel dapat menyatakan Laporan gugur yang dituangkan dalam Berita Acara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Surat panggilan kepada Saksi harus diterima paling singkat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pemeriksaan. (2) Apabila Saksi tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan selanjutnya dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemeriksaan yang tercantum pada panggilan sebelumnya. (3) Dalam hal Saksi tidak memenuhi 3 (tiga) panggilan tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil Saksi dengan paksa. (4) Pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan berdasarkan Penetapan Sidang Pleno.

(1) Dalam hal Saksi merupakan pegawai instansi, surat panggilan ditembuskan kepada atasan yang bersangkutan. (2) Komisi Yudisial dapat mengirimkan surat permohonan bantuan kepada atasan Saksi untuk menugaskan Saksi agar memenuhi panggilan Komisi Yudisial. (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Sekretaris Jenderal atas nama Ketua.

(1) Surat panggilan kepada Ahli harus diterima paling singkat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pemeriksaan. (2) Dalam hal Ahli adalah pegawai instansi, surat panggilan ditembuskan kepada pimpinan instansi. (3) Komisi Yudisial dapat mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pimpinan instansi untuk menugaskan Ahli agar memenuhi panggilan Komisi Yudisial. (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Sekretaris Jenderal atas nama Ketua.

(1) Surat panggilan kepada Terlapor harus diterima paling singkat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan. (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua. (3) Apabila Terlapor tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Pemeriksaan yang tercantum pada surat panggilan pertama. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Apabila Terlapor tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan dengan alasan yang sah, dilakukan pemanggilan ketiga dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Pemeriksaan yang tercantum pada surat panggilan kedua. (5) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi 3 (tiga) kali panggilan dengan alasan yang sah atau tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan tanpa alasan yang sah, Terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan keterangan. (6) Dalam hal Terlapor tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Komisi Yudisial dapat mengambil keputusan atas Laporan hanya berdasarkan data yang diperoleh Komisi Yudisial.

(1) Surat panggilan kepada Terlapor ditembuskan kepada atasan Terlapor secara berjenjang. (2) Komisi Yudisial mengirimkan surat permohonan bantuan kepada atasan Terlapor untuk menugaskan Terlapor agar memenuhi panggilan Komisi Yudisial. (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua.

(1) Pemeriksaan dilakukan: a. secara tertutup dan bersifat rahasia; b. di kantor Komisi Yudisial atau di tempat lain yang ditentukan oleh Tim Pemeriksa; c. pada hari dan jam kerja, kecuali dalam hal tertentu pemeriksaan dapat dilakukan di luar hari dan jam kerja; dan d. secara tertulis atau lisan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam hal Terperiksa lebih dari seorang. (2) Tim Pemeriksa dapat melakukan konfrontasi atas keterangan Pelapor, Saksi, dan/atau Terlapor. (3) Konfrontasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan dalam surat panggilan.

(1) Pelapor, Saksi, atau Ahli dapat diminta untuk bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan kepada Komisi Yudisial. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Lafal sumpah atau janji Pelapor atau Saksi: a. Bagi yang beragama Islam: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.” b. Bagi yang beragama Katholik: “Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.” c. Bagi yang beragama Protestan: “Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya” d. Bagi yang beragama Hindu: “Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.” e. Bagi yang beragama Budha: “Demi Sang Hyang Adhi Budha saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.” (3) Lafal sumpah atau janji Ahli: a. Bagi yang beragama Islam: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sesuatu yang diminta untuk diterangkan sesuai keahlian saya dengan sejujur-jujurnya, tanpa memihak dan profesional”. b. Bagi yang beragama Katholik: “Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan sesuatu yang diminta untuk diterangkan sesuai keahlian saya dengan sejujur-jujurnya, tanpa memihak dan profesional”. c. Bagi yang beragama Protestan: “Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sesuatu yang diminta untuk diterangkan sesuai keahlian saya dengan sejujur-jujurnya, tanpa memihak dan profesional. Semoga Tuhan menolong saya.” d. Bagi yang beragama Hindu: “Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sesuatu yang diminta untuk diterangkan sesuai keahlian saya dengan sejujur-jujurnya, tanpa memihak dan profesional.” e. Bagi yang beragama Budha: “Demi Sang Hyang Adhi Budha saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sesuatu yang diminta untuk diterangkan sesuai keahlian saya dengan sejujur-jujurnya, tanpa memihak dan profesional.”

(1) Setiap Pemeriksaan wajib dibuat Berita Acara Pemeriksaan. (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, Berita Acara Pemeriksaan dibuat secara terpisah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Terperiksa. (4) Salinan Berita Acara Pemeriksaan diberikan kepada Terperiksa atas permintaannya. (5) Tim Pemeriksa menerima setiap bukti yang diserahkan pada saat Pemeriksaan dengan tanda terima.

(1) Dalam hal Terperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, diberi keterangan pada bagian akhir berita acara dan ditandatangani Pemeriksa. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat bukti.

(1) Berdasarkan Penetapan Sidang Pleno, Komisi Yudisial dapat melakukan Pemeriksaan tambahan. (2) Pemeriksaan tambahan dilaksanakan sesuai dengan tata cara Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(1) Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat melakukan pemeriksaan bersama. (2) Pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Anggota berdasarkan hasil Sidang Pleno. (3) Tata cara pelaksanaan pemeriksaan bersama diatur dalam peraturan bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

(1) Komisi Yudisial dapat meminta Klarifikasi kepada Terlapor berdasarkan Penetapan Sidang Panel. (2) Permintaan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali. (3) Tim Pemeriksa membuat surat permintaan Klarifikasi paling lama 3 (tiga) hari sejak Penetapan Sidang Panel diterima. (4) Surat permintaan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada pejabat satu tingkat di atas Terlapor. (5) Terlapor memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan Klarifikasi diterima. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal Terlapor memberikan Klarifikasi, Tim Pemeriksa memberikan analisis terhadap Klarifikasi tersebut paling lama 5 (lima) hari sejak diterima. (2) Dalam hal Terlapor tidak memberikan Klarifikasi setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5), Terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan Klarifikasi. (3) Dalam hal Terlapor tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Yudisial dapat mengambil keputusan atas Laporan hanya berdasarkan data yang diperoleh Komisi Yudisial. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam Sidang Panel untuk dibahas dan diputus. (5) Tindak lanjut Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil Sidang Panel.

Dalam hal Terlapor tidak hadir memenuhi panggilan tetapi memberikan Klarifikasi, Tim Pemeriksa memberikan analisis terhadap Klarifikasi tersebut paling lama 5 (lima) hari sejak Klarifikasi diterima.

(1) Hasil Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan/atau Ahli dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pemeriksaan selesai. (2) Laporan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Bidang paling lama 2 (dua) hari sejak ditandatangani, guna diusulkan kepada Wakil Ketua untuk dibahas dalam Sidang Panel Pemeriksaan. (3) Tim Pemeriksa melakukan pemaparan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sidang Panel Pemeriksaan. (4) Laporan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar pelaksanaan; b. kegiatan yang dilakukan; c. hasil Pemeriksaan; d. analisis; e. kesimpulan; dan f. saran. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Hasil Pemeriksaan dan/atau Klarifikasi Terlapor dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Majelis paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pemeriksaan selesai dan/atau Klarifikasi diterima. (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pendahuluan, meliputi:

1. data umum;
2. dasar Pemeriksaan;
3. ruang lingkup Pemeriksaan; dan
4. tujuan pemeriksaan. b. riwayat penanganan Laporan; c. keterangan Pelapor, Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor; d. fakta yang ditemukan; e. analisis dan pendapat; f. kesimpulan; dan g. saran. (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Bidang paling lama 2 (dua) hari sejak ditandatangani, guna diusulkan kepada Wakil Ketua untuk dibahas dalam Sidang Pleno. (4) Majelis melakukan pemaparan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam Sidang Pleno dengan dibantu oleh Tim Pemeriksa.

(1) Sidang Panel Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51. (2) Sidang Panel Pemeriksaan dapat menghadirkan Tim Pemeriksa.

(1) Sidang Panel Pemeriksaan membahas Laporan Pemeriksaan Pendahuluan untuk memutus: a. Laporan dapat ditindaklanjuti dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Terlapor; atau b. Laporan tidak dapat ditindaklanjuti. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemeriksaan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan jika terdapat dugaan pelanggaran KEPPH yang didukung bukti permulaan. (3) Laporan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pemberitahuan kepada Pelapor dan/atau pimpinan Badan Peradilan melalui surat.

(1) Laporan yang dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dituangkan dalam Penetapan Sidang Panel paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan sidang. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota Majelis, serta Petugas Persidangan sebagai Sekretaris Pengganti.

(1) Laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dituangkan dalam Keputusan Sidang Panel paling lama 5 (lima) hari sejak pelaksanaan sidang. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota Majelis serta Petugas Pemeriksa sebagai Sekretaris Pengganti. (3) Petugas Pemeriksa membuat surat pemberitahuan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan sidang. (4) Pemberitahuan kepada pimpinan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dilakukan dalam hal Komisi Yudisial pernah meminta data dan/atau Klarifikasi kepada pimpinan Badan Peradilan yang bersangkutan. (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri Petikan Keputusan Sidang Panel.

(1) Dalam rangka mengupayakan peningkatkan kapasitas Hakim, Sidang Panel dapat memutus untuk memberikan peringatan kepada Terlapor. (2) Petugas Pemeriksa membuat surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan. (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua. (4) Petugas Pemeriksa membuat surat pemberitahuan kepada Pelapor tentang berakhirnya penanganan Laporan paling lama 2 (dua) hari sejak surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri Petikan Keputusan Sidang Panel.

(1) Penetapan Sidang Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor Registrasi; b. identitas Pelapor dan Terlapor; c. amar penetapan yang menyatakan laporan dapat ditindaklanjuti dan bentuk tindak lanjut; d. hari dan tanggal penetapan; e. nama dan tanda tangan ketua dan anggota Majelis serta Sekretaris Pengganti. (2) Keputusan Sidang Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor Registrasi; b. identitas Pelapor dan Terlapor; c. ringkasan dan riwayat penanganan Laporan; d. fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan; e. pertimbangan yang menjadi dasar keputusan; f. amar keputusan yang menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti; g. hari dan tanggal keputusan; h. nama dan tanda tangan ketua dan anggota Majelis serta Sekretaris Pengganti.

(1) Sidang Pleno dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. (2) Wakil Ketua MENETAPKAN waktu sidang paling lama 2 (dua) hari sejak diusulkan. (3) Sidang Pleno dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal penetapan sidang.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sidang Pleno dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang Anggota. (2) Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua. (3) Dalam hal Ketua berhalangan, Sidang Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua. (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan dalam waktu bersamaan, Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua Bidang atau salah satu Anggota yang dipilih oleh anggota Sidang Pleno.

(1) Pelaksanaan Sidang Pleno dibantu oleh Petugas Persidangan. (2) Sidang Pleno dapat menghadirkan Tim Anotasi, Tim Pemantau, Tim Investigasi, Tim Pemeriksa, Tim Gabungan, dan/atau pihak lain untuk didengar pendapatnya. (3) Setiap pelaksanaan Sidang Pleno harus dibuat Berita Acara Sidang Pleno paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Sidang Pleno dilaksanakan. (4) Berita Acara Sidang Pleno ditandatangani oleh ketua Sidang Pleno dan Petugas Persidangan.

(1) Pengambilan keputusan Sidang Pleno dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. (3) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, diambil keputusan yang paling menguntungkan Terlapor. (4) Pendapat anggota Sidang Pleno yang berbeda dicatat dalam Berita Acara Sidang Pleno dan/atau Keputusan Sidang Pleno.

(1) Sidang Pleno dilaksanakan untuk memutus: a. tindak lanjut penanganan Laporan; b. akhir penanganan Laporan berupa:

1. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH; atau
2. Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. (2) Hasil Sidang Pleno tentang tindak lanjut penanganan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Penetapan Sidang Pleno oleh Petugas Persidangan paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan sidang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penetapan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan anggota Sidang Pleno serta Petugas Persidangan sebagai Sekretaris Pengganti. (4) Hasil Sidang Pleno tentang akhir penanganan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam Keputusan Sidang Pleno oleh Majelis paling lama 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan sidang. (5) Keputusan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua dan anggota Sidang Pleno serta Petugas Pemeriksa sebagai Sekretaris Pengganti. (6) Sidang Pleno menunjuk 1 (satu) Anggota dari Majelis sebagai penanggung jawab pembuatan Keputusan Sidang Pleno.

(1) Penetapan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (2) memuat: a. kepala penetapan berbunyi “DEMI MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; b. identitas Terlapor; c. ringkasan Laporan; d. amar penetapan; e. hari dan tanggal penetapan; dan f. nama dan tanda tangan ketua dan anggota Sidang Pleno serta Sekretaris Pengganti. (2) Keputusan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) memuat: a. kepala keputusan berbunyi “DEMI MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; b. identitas Terlapor; c. duduk permasalahan; d. dasar kewenangan; e. pertimbangan Anggota sebagai dasar keputusan; f. amar keputusan; dan g. hari dan tanggal keputusan; h. nama dan tanda tangan ketua dan anggota Sidang Pleno serta Sekretaris Pengganti. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengambilan keputusan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. Kesimpulan Sidang Panel; b. Laporan Hasil Verifikasi; c. Anotasi; d. Laporan Hasil Pemantauan; e. Laporan Hasil Investigasi; f. Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; dan/atau g. Laporan Hasil Pemeriksaan. (2) Pengambilan keputusan Sidang Pleno atas akhir penanganan Laporan harus mempertimbangkan fakta yang ditemukan dalam Pemeriksaan dan/atau Klarifikasi, serta paling sedikit memenuhi 2 (dua) alat bukti dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti satu dengan lainnya dan penilaian Anggota.

(1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) terdiri atas: a. keterangan Saksi; b. keterangan Ahli; c. surat; d. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; e. keterangan Pelapor; f. keterangan Terlapor; dan g. petunjuk. (2) Penilaian Anggota atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan dengan arif dan bijaksana, setelah diadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

(1) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b angka 1, Sidang Pleno memutus jenis sanksi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b angka 2, Komisi Yudisial memulihkan nama baik Terlapor. (3) Dalam rangka mengupayakan peningkatkan kapasitas Hakim, Sidang Pleno dapat memutus untuk memberikan peringatan kepada Terlapor.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) berupa: a. sanksi ringan, terdiri atas:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; atau
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. b. sanksi sedang, terdiri atas:
4. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
5. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
6. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau
7. hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan. c. sanksi berat, terdiri atas:
8. pembebasan dari jabatan struktural;
9. hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
10. pemberhentian sementara;
11. pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
12. pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

(1) Tindak lanjut penanganan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan Penetapan Sidang Pleno. (2) Dalam hal Terlapor dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, huruf b, dan huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, Komisi Yudisial mengirimkan surat pemberitahuan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal Terlapor dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c angka 4 dan angka 5, Komisi Yudisial mengirimkan surat pemberitahuan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung dengan permintaan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim. (4) Dalam hal Terlapor diberikan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), Komisi Yudisial mengirimkan surat peringatan kepada Terlapor yang ditembuskan kepada atasan Terlapor secara berjenjang. (5) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan melalui surat yang disampaikan kepada Terlapor dan ditembuskan kepada atasan Terlapor secara berjenjang. (6) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditembuskan kepada Terlapor.

(1) Petugas Pemeriksa membuat surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) sampai dengan ayat (3) paling lama 2 (dua) hari sejak Keputusan Sidang Pleno ditandatangani dengan melampirkan: a. Salinan Keputusan Sidang Pleno untuk surat tentang usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3); b. Petikan Keputusan Sidang Pleno untuk surat peringatan atau pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua. (3) Petugas Pemeriksa membuat surat pemberitahuan kepada Pelapor tentang berakhirnya penanganan Laporan paling lama 2 (dua) hari sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim. (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri Petikan Keputusan Sidang Pleno.

(1) Komisi Yudisial dapat mengumumkan amar Keputusan Sidang Pleno kepada publik setelah usul penjatuhan sanksi Komisi Yudisial berlaku atau berlaku secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Sidang Pleno.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Komisi Yudisial dapat menghentikan penanganan Laporan pada setiap tahapan dalam hal Terlapor tertangkap tangan, ditangkap, atau ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum karena melakukan tindak pidana dan telah diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. (2) Penghentian penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan putusan atas perkara Terlapor telah berkekuatan hukum tetap. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka kembali dalam hal putusan pengadilan menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi terdapat pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Terlapor.

(1) Dalam hal Laporan memerlukan lebih dari satu kegiatan pendalaman dan/atau penanganan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 57 ayat (1), dibentuk Tim Gabungan. (2) Tim Gabungan memiliki kewajiban dan tugas yang melekat pada tim sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(1) Tim Gabungan pada kegiatan pendalaman ditetapkan oleh Ketua Bidang berdasarkan usul Kepala Biro. (2) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tenaga Ahli dan Petugas Anotasi, Petugas Pemantau, dan/atau Petugas Investigasi. (3) Koordinator Tim Gabungan ditetapkan oleh Ketua Bidang. (4) Koordinator melaporkan hasil kegiatan Tim Gabungan kepada Ketua Bidang. (5) Hasil kegiatan Tim Gabungan ditindaklanjuti sesuai perintah Ketua Bidang.

(1) Tim Gabungan dalam penanganan lanjutan ditetapkan oleh Sidang Panel atau Sidang Pleno. (2) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Pemeriksa sebagai koordinator, dan Tenaga Ahli, Petugas Anotasi, Petugas Pemantau, dan/atau Petugas Investigasi yang menangani Laporan sebelumnya. (3) Koordinator melaporkan hasil kegiatan Tim Gabungan dalam Sidang Panel dan/atau Sidang Pleno. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelapor dapat mengajukan keberatan atas Keputusan Sidang Panel. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Petikan Keputusan Sidang Panel diterima. (3) Keberatan diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial. (4) Keberatan harus memuat uraian yang menjadi dasar keberatan dengan disertai bukti pendukung.

(1) Ketua Bidang menunjuk Tim Anotasi atau Tim Pemeriksa untuk melakukan analisis terhadap setiap dasar keberatan paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas diterima. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan yang menyatakan diterima atau tidaknya keberatan Pelapor. (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Biro paling lama 1 (satu) hari sejak ditandatangani. (4) Kepala Biro menyampaikan Analisis kepada Ketua Bidang paling lama 2 (dua) hari sejak Analisis ditandatangani, untuk diusulkan kepada Wakil Ketua guna dibahas dalam Sidang Panel yang memutus Laporan.

(1) Sidang Panel memutus keberatan Pelapor diterima atau tidak diterima. (2) Tindak lanjut keberatan dilakukan berdasarkan hasil Sidang Panel sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.

(1) Laporan dapat dicabut dengan syarat: a. diajukan secara tertulis oleh Pelapor dan/atau kuasanya kepada Ketua dengan menyebutkan alasannya; dan b. Laporan belum diajukan dalam Sidang Panel Pembahasan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal pencabutan Laporan dilakukan oleh Kuasa, harus dengan kuasa khusus untuk itu.

(1) Pencabutan Laporan disampaikan kepada Ketua Bidang untuk mendapatkan persetujuan. (2) Dalam hal pencabutan Laporan disetujui, Petugas Penerima mencatat keterangan pencabutan dalam buku Registrasi. (3) Pelapor mendapatkan salinan Laporan jika diminta.

Penanganan Laporan dapat diprioritaskan dalam hal: a. mendapat perhatian masyarakat luas; b. pokok Laporan menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor berdasarkan bukti pendukung yang kuat; c. pokok laporan menyangkut Terlapor yang menangani tindak pidana serius; d. pokok Laporan mempunyai hubungan dengan proses penegakan hukum yang sedang ditangani aparat penegak hukum; dan/atau e. Laporan disampaikan atau diteruskan oleh instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan/atau satuan petugas yang dibentuk oleh PRESIDEN atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan tetap memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.

(1) Laporan dapat diprioritaskan atas usul Anggota melalui Ketua Bidang. (2) Ketua Bidang meneruskan usul Anggota dalam Sidang Panel Pembahasan untuk MEMUTUSKAN tindak lanjut penanganan. (3) Tindak lanjut penanganan dilakukan berdasarkan Penetapan Sidang Panel.

(1) Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat negara untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap Saksi yang tidak hadir memenuhi panggilan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3). (3) Tata cara penyadapan dan pemanggilan paksa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Yudisial tersendiri.

Permintaan bantuan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dilakukan oleh biro yang membidangi investigasi berdasarkan Penetapan Sidang Pleno atau Keputusan Sidang Pleno.

Dalam hal penanganan Laporan ditemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor, Komisi Yudisial wajib meneruskan Laporan kepada instansi yang berwenang berdasarkan Penetapan Sidang Pleno atau Keputusan Sidang Pleno.

Semua Laporan yang diterima sebelum berlakunya peraturan ini, dilakukan penanganan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.

Semua surat menyurat dalam rangka penanganan Laporan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Ketua, kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini.

Tata cara pelaksanaan tugas Tim Anotasi, Tim Pemantau, Tim Investigasi, Tim Pemeriksa, dan/atau Tim Gabungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan Sekretaris Jenderal, dan Prosedur Standar Operasi (Standard Operating Procedure) dibuat paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Republik INDONESIA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Yudisial ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2013 KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

EMAN SUPARMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id