PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Statuta UM adalah peraturan dasar pengelolaan UM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UM.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UM yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UM yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, p€ffiberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

5. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.

6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan UM.

7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Sekolah. . . SK No 101211 A

PRESIDEN

1. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.

2. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, danf atau pendidikan profesi. 1O. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

3. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UM.

4. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas men5rusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UM.

7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunj ang penyelen ggaraan pendidikan tin ggi di UM.

9. Kernenterian SK No l0l2l2 A

PRESIDEN

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

UM ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Bagian Kesatu Umum

(1) UM sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum,

dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UM. (21 Statuta UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja;

• identitas;

• penyelenggaraan tridharmaperguruan tinggi;

• sistem pengelolaan;

• sistem penjaminan mutu;

• kode SK No 101213 A

FRESIDEN

• kode etik;
• bentuk dan tata cara pembentukan peraturan;
• sistem perencanaan; dan
• pendanaan dan kekayaan.

Bagian Kedua Visi, Misi, T\rjuan, Nilai Dasar, dan Budaya Kerja

(1) Susunan MWA terdiri atas:

• 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
• 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
• 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
• anggota. (21 Ketua, wakil ketua, dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipilih dari dan oleh anggota MWA.

(3) Anggota MWA yang berasal dari unsur Menteri,

Rektor, ketua SAU, wakil dari tenaga kependidikan, dan wakil dari mahasiswa dilarang menjadi ketua, wakil ketua, atau sekretaris MWA. (41 Tata cara pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA diatur dengan Peraturan MWA.

UM memiliki visi menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

UM memiliki misi:

• menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul;
• menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk menghasilkan temuan baru dan bermanfaat bagi masyarakat; dan
• menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk memberdayakan dan menyej ahterakan masyarakat, di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

UM memiliki tujuan:

• menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, vokasi, dan profesi yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, serta mampu berkembang secara profesional;

• menghasilkan SK No l0l2l4 A

PRESIDEN

b menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif bereputasi internasional dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora; dan C menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahlran, teknologi, dan humaniora untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

UM dalam menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi memiliki nilai dasar:

• Pancasila;
• keimanan dan ketakwaan;
• nasionalis;
• ilmiah;
• asah, asih, asuh; dan
• belajar sepanjang hayat.

UM mempunyai budaya kerja yang meliputi:

• jujur;
• integritas;
• komunikatif;
• visioner;
• strategis;
• kreatif;
• inovatif;
• disiplin;
• kerja keras;
• kolaboratif; dan
• keteladanan.

Bagian

SK No 101215 A

PRESIDEN

REPUBLIK !NDONESIA

Bagian Ketiga Identitas

Paragraf 1 Kedudukan, Hari Jadi, dan Jati Diri

UM berkedudukan di Kota Malang Provinsi Jawa Timur

(1) Kekayaan berupa tanah yang bersumber dari

pengembangan dana UM setelah penetapan kekayaan awal merupakan barang milik UM.

(1) (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UM dan ditatausahakan oleh UM.

(3) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UM selain

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan

Pasal 88 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah

mendapatkan persetujuan MWA.

Paragraf 3 Sarana dan Prasarana

Tanggal 18 Oktober merupakan hari jadi UM

Pasal 1 1

Kependidikan unggul berbasis kehidupan merupakan jati diri UM.

Paragraf 2 Lambang, Bendera, Panji, Himne, Mars, dan Busana

(1) UM memiliki lambang, bendera, panji, himne, mars,

I dan busana. (21 Lambang, bendera, panji, himne, mars, dan busana UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera,

panji, himne, mars, dan busana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian

SK No 101216 A

PRESIDEN

.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Paragraf 1 Pendidikan

(1) UM menyelenggarakan pendidikan akademik,

pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi melalui Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan dapat mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional. (21 Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuka, mengubah, dan menutup Program Studi.

(3) Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan SAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendidikan di UM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) diselenggarakan dengan kurikulum

yang dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kompetensi lulusan, dan tantangan nasional dan global. (21 Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Pengembangan

SK No l0l2l7 A

PRESIDEN

(3) Pengembangan dan evaluasi kurikulum sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) UM memberikan gelar, ijazah dan transkrip

akademik, surat keterangan pendamping tjazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada lulusan UM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 UM mencabut gelar, ijazall dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. I

(3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah

dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) UM dapat memberikan gelar doktor kehormatan

kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan UM. (21 UM dapat mencabut gelar doktor kehormatan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Tata .

SK No 101218 A

PRESIDEN

(3) Tata cara dan persyaratan pemberian dan

pencabutan gelar doktor kehormatan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib

menjadi bahasa pengantar di UM.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa

pengantar dalam Program Studi bahasa dan sastra daerah di UM.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa

pengantar di UM.

(1) UM menerima Mahasiswa warga negara Indonesia

dan/atau warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) UM wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa

yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 2Ooh (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.

(3) Pedoman pelaksanaan penerimaan Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembiayaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf2...

SK No l0l2l9 A

PRESIDEN

Paragraf 2 Penelitian

(1) UM menyelenggarakan penelitian dasar, penelitian

terapan, dan penelitian pengembangan untuk meningkatkan publikasi ilmiah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kekayaan intelektual, serta hilirisasi dan komersialisasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa. (21 Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

(3) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin,

interdisiplin, dan multidisiplin secara saintifik. (41 Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

(5) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau

dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian,

penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, pelindungan penyelenggaraan penelitian, dan pelindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) UM mengalokasikan dana dari biaya operasional UM

untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak atas kekayaan intelektual. (21 UM berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UM.

Paragraf 3 Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) UM menyelenggarakan pengabdian kepada

masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera dalam bentuk pelayanan, pendidikan, dan/ atau pemberdayaan masyarakat. (21 Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.

(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

dilaksanakan dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan. (41 Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan, metode, dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.

(5) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan

untuk pengembangan ilmu kependidikan, ilmu pengetahrran, teknologi, dan humaniora.

(6) Pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada

masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian SK No l0l22l A

PRESIDEN

Bagian Kelima Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

(1) UM menjunjung tinggi kebebasan akademik,

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,

dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota

Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UM. (21 Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan

kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika:

a mengupayakan SK No 101222 A

PRESIDEN

• mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UM;
• mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
• bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
• melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik UM dan ketentuan peraturan yang berlaku di UM. (21 Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepAda masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (41 Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UM untuk:

• melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
• melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

d.memperkuat... SK No 101223 A

PRESIDEN

• memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar

akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi pergurLlan tinggi.

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian Keenam Sistem Pengelolaan

Paragraf 1 Susunan Organisasi

(1) Organ UM terdiri atas:

• MWA;
• Rektor; dan
• SAU.

(2) Pelaksanaan fungsi organ UM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas serta mengutamakan kepentingan UM.

(3) Dalam menjalankan fungsinya, organ UM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Tata kerja antarorgan UM sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 2 SK No 101224 A

PRESIDEN

Paragraf 2 Majelis Wali Amanat

Pasal27

(1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (I)

huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) MWA mempunyai tugas dan wewenang:

• menyetujui usul perubahan Statuta UM;
• menetapkan kebijakan umum nonakademik UM;
• menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
• menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UM bersama SAU;
• melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
• mengangkat dan memberhentikan Rektor;
• mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
• mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
• melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UM;
• membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UM;
• memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UM;

1. membuat .

SK No 101225 A

PRESIDEN

-L7-

1. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor danf atau SAU; dan

• men5rusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

(3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri untuk diambil keputusan. (41 Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan.

(5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) atau ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Syarat untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:

• warga negara Indonesia;
• beriman dan bertakwa kepada T.rhan Yang Maha Esa;
• sehat jasmani dan rohani;
• mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UM;
• mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan / atau akademik;
• mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UM, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UM dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
• tidak berafiliasi kepada partai politik kecuali Menteri;
• tidak memiliki konflik kepentingan;
• tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
• tidak

SK No 101226 A

PRESIDEN

J tidak sedang menjadi anggota MWA di pergurLlan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

(1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang

terdiri atas:

• Menteri;
• Rektor;
• Ketua SAU;
• wakil dari SAU 5 (lima) orang;
• wakil dari masyarakat 7 (tujuh) orang, salah satunya alumni UM yang bekerja di luar UM;
• wakil dari Tenaga Kependidikan 1 (satu) orang; dan
• wakil dari mahasiswa 1 (satu) orang.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dapat menunjuk pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.

(3) Anggota MWA dari unsur mahasiswa diwakili oleh

ketua badan eksekutif mahasiswa UM.

(4) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul SAU.

(5) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima)

tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.

(6) Keanggotaan MWA berakhir apabila:

jabatan; a. berakhir masa

• meninggal dunia;

• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;

• diangkat dalam jabatan pimpinan UM atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA;

• dipidana

SK No 101227 A

PRESIDEN

• dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
• mengundurkan diri. (71 Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama

kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.

(2) Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor

tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.

(3) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota

MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah pemilih yang hadir.

(4) Rektor

SK No 101228 A

PRESIDEN

(4) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak

suara dalam pemberhentian Rektor.

(5) Setiap anggota MWA dalam pemilihan dan

pemberhentian Rektor mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali Menteri.

(6) Tata cara pemungutan suara diatur dengan

Peraturan MWA.

(1) MWA dapat mengangkat anggota kehormatan yang

bertugas memberikan masukan untuk pengembangan UM. (21 Anggota kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan MWA.

(3) Anggota kehormatan MWA berjumlah paling banyak

7 (tujuh) orang. (41 Anggota kehormatan MWA merupakan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap UM.

(5) Anggota kehormatan MWA diangkat dan

diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SAU dan Rektor.

(6) Anggota kehormatan MWA sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) mempunyai masa tugas 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.

(7) Keanggotaan kehormatan MWA diatur dalam

Peraturan MWA.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk

KA.

(2) KA...

SK No 101229 A

t''T}.=,o nepuJr-Tx

(2) KA dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung

jawab kepada MWA.

(3) KA mempunyai tugas:

• mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UM di bidang nonakademik;
• melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan
• menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.

(4) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang

termasuk ketua KA.

(5) Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan

berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang mengangkat.

(6) Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:

• pencatatan dan pelaporan keuangan;
• tata kelola perguruan tinggi;
• peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
• pengelolaan barang milik negara; dan
• manajemen risiko.

(7) Ketua dan Anggota KA diangkat dan diberhentikan

oleh MWA.

(8) Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan KA diatur

dalam Peraturan MWA.

Paragraf 3 Rektor

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UM.

(2) Dalam...

SK No 101230 A

FRESIDEN

(21 Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur organisasi di bawah Rektor terdiri atas:

• pimpinan;
• pelaksana akademik;
• penunjang akademik dan nonakademik;
• pelaksana penjaminan mutu;
• pengembang dan pelaksana tugas strategis;
• pelaksana administrasi;
• pelaksana pengawasan internal;
• pengelola usaha; dan
• unsur lain yang diperlukan.

(1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 ayat (2) huruf a terdiri atas:

• Rektor; dan
• wakil Rektor. (21 Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretaris UM.

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

• menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;

• menJrusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan;

• mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

• mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;

• mengangkat

SK No l0l23l A

FRESIDEN

• mengangkat dan memberhentikan pegawai berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UM secara optimal;
• membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
• mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
• menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA; j mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
• memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU;
• men5rusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;
• men5rusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
• menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;
• menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
• membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
• menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UM atau perubahan Statuta UM bersama dengan MWA dan SAU;

r mengajukan

SK No 101232 A

FRESIDEN

r mengajukan usulan pen5rusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA; S. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan t melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan untuk menjadi Rektor:

• warga negara Indonesia;

• beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;

• sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;

• memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;

• memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi UM;

• berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;

• memilikikompetensimanajerial;

• bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar UM lainnya yang bertentangan dengan kepentingan UM;

• memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau pergurulan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;

• berstatus sebagai Dosen dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah lektor kepala;

• berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;

• memiliki SK No 101233 A

PRESIDEN

• memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/Departemen atau sebutan lain yang setara;
• bersedia menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
• tidak sedang menjalani tugas belajar atau tzinbelajar;
• bagi calon yang berasal dari luar UM, wajib menyertakan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
• tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(1) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan

oleh MWA. (21 Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA.

(3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun

dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. ' (41 Tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

Rektor dilarang menduduki jabatan pada:

• perguruan tinggi lain;

• jabatan struktural dan/atau fungsional pada lembaga lain;

• badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan UM; dan/atau

• jabatan .

SK No 101234 A

PRESIDEN

d jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UM.

Rektor berhenti dari jabatannya apabila:

• berakhir masa jabatan;
• meninggal dunia;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
• mengundurkan diri;
• dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
• melanggar norma dan etika akademik; atau
• dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 4 1

(1) Dalam hal Rektor berhenti dari jabatannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b sampai dengan huruf h, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.

(2) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37.

(3) Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan

Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor

baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun. (21 Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (1) huruf b memiliki tugas membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya

(2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berjumlah paling banyak 4 (empat) orang. (21 (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(4) Masa jabatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Pedoman pelaksanaan tugas wakil Rektor dan tata

cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2) huruf b terdiri atas:

• Fakultas;
• Sekolah Pascasarjana; dan
• lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal45... SK No 101236 A

PRESIDEN

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:

• Dekan dan wakil Dekan;
• SAF;
• Departemen;
• laboratorium/bengkell studio/balai; dan
• unit lain di Fakultas yang diperlukan.

(1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

huruf a bertanggung jawab kepada Rektor. (21 Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang. (21 (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan. (41 Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.

(5) Pedoman tentang syarat, tata cara pemilihan,

pengangkatan, dan pemberhentian, serta tugas Dekan dan wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal +S hunif b

mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam pen5rusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas. (21 Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Ketentuan mengenai SAF diatur dengan Peraturan

Rektor.

Pasal48... SK No 101237 A

PRESIDEN

Ketentuan mengenai Departemen, laboratorium/bengkel/ studio/balai, dan unit lain di Fakultas yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 huruf b mempunyai tugas

mengoordinasikan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. (21 Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• direktur;
• wakil direktur; dan
• Program Studi. (21 (3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b paling banyak 2 (dua) wakil direktur. (41 Direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(5) Masa jabatan direktur dan wakil direktur

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Ketentuan mengenai direktur, wakil direktur, dan

(21 Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c merLlpakan lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Lembaga

SK No 101238 A

PRESIDEN

(2) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat memiliki tugas:

• men5rusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
• melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
• melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. (41 Ketua dan sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(5) Organisasi dan tata kerja lembaga penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik. (21 Ketentuan mengenai unsur penunjang akademik dan nonakademik diatur dengan Peraturan Rektor

(1) Unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik. (21 Ketentuan mengenai unsur pelaksana penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 53 .

SK No 101239 A

PRESIDEN

(1) Unsur pengembang dan pelaksana tugas strat is

(21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan tugas strategis pembangunan nasional. (21 Ketentuan mengenai unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi di bidang akademik dan nonakademik kepada seluruh unit organisasi di UM. (21 Ketentuan mengenai unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pelaksana pengawasan internal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g mempunyai tugas membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan nonakademik. (21 Ketentuan mengenai unsur pelaksana pengawasan internal diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pengelola usaha sebagaimana dimakSud

dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UM.

(2) Ketentuan .

SK No 101240 A

PRESIDEN

(21 Ketentuan mengenai unsur pengelola usaha diatur dengan Peraturan Rektor.

Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4 Senat Akademik Universitas

(1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ,(l)

huruf c merLrpakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik. (2t Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang:

• menetapkan kebijakan akademik mengenai:

1. kurikulum Program Studi;
2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
4. persyaratan pemberian doktor kehormatan;

• menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

• menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;

• merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;

• mengawasr

SK No l0l24l A

PRESIDEN

• mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
• mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
• memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
• merekomendasikan pemberian atau pencabutan doktor kehormatan;
• memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
• memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/ atau pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen; dan
• bersama MWA dan Rektor menJrusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UM.

(1) Anggota SAU terdiri atas:

• Rektor;
• wakil rektor;
• Dekan;
• direktur Sekolah Pascasarjana;
• ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
• ketua SAF; dan
• Dosen. (21 Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Dosen perwakilan dari Fakultas.

(3) Jumlah Dosen perwakilan dari Fakultas sebagaimana

dimaksud pada ayat (21dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan Dosen pada Fakultas dengan ketentuan 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang Dosgn diwakili oleh 1 (satu) orang Dosen.

(4) Dosen...

SK No 101242 A

PRESIDEN

(41 Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat:

• beriman dan bertakwa kepada T.rhan Yang Maha Esa; jabatan akademik paling b. Dosen tetap UM dengan rendah:

1. lektor kepala; dan/atau
2. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor;

• sehat jasmani dan rohani;
• bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya;
• memiliki integritas akademik;
• memahami visi, misi, dan tujuan UM;
• memiliki kemampuan manajemen akademik;
• tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan; dan
• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Pemilihan anggota SAU perwakilan Dosen

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh SAF masing-masing Fakultas melalui rapat pleno.

(6) Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima)

tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) SAU dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota

dan dibantu seorang sekretaris merangkap anggota. (21 Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota SAU.

(3) Anggota SAU dari unsur Rektor, wakil Rektor, Dekan,

direktur Sekolah Pascasarjana, dan ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tidak dapat dipilih menjadi ketua dan sekretaris SAU.

(4) Masa

SK No 101243 A

=,',?ot5*. n E p u Jr-Trc r, o

(4) Masa jabatan ketua dan sekretaris SAU selama

5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Ketua, sekretaris, dan anggota SAU ditetapkan oleh

Rektor.

(6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua,

sekretaris, dan anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

(1) Keanggotaan SAU berakhir apabila:

• meninggal dunia;
• berakhir masa jabatan;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
• mengundurkan diri;
• diangkat dalam jabatan negeri di luar UM;
• melanggar kode etik UM dalam kategori berat; dan/atau
• dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Anggota SAU yang diberhentikan dalam masa

jabatannya digantikan oleh anggota baru.

(3) Pergantian anggota SAU sebagaimana dimaksud pada

ayat (21dilakukan melalui pergantian antar waktu.

Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya SAU dapat

membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan. (21 Pembentukan serta organisasi dan tata kerja komisi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan SAU.

Paragraf 5 Ketenagaan

(1) Pegawai UM terdiri atas Dosen dan Tenaga

Kependidikan. (21 Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• pegawai negeri sipil; dan
• nonpegawai negeri sipil.

(3) Hak dan kewajiban pegawai UM nonpegawai negeri

sipil disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai UM pegawai negeri sipil. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai UM nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (21 huruf a dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan UM.

(21Tata

SK No 101245 A

PRESIDEN

REPUBLIK !NDONESIA

(2) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan

karier, dan pemberhentian pegawai UM berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai UM berstatus nonpegawai negeri sipil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (21 huruf b terdiri atas:

• pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
• pegawai yang diangkat oleh Rektor.

(2) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai aparatur sipil negara.

(3) Pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi. (41 Rekrutmen pegawai UM berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UM berdasarkan hasil analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.

(5) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan

karier, dan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan Rektor.

(1) UM wajib membangun dan mengembangkan

manajemen kepegawaian.

(2) Manajemen

SK No 101246 A

PRESIDEN

(21 Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kualilikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen

kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai negeri sipil dari kementerian/lembaga lain dapat diterima sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan UM berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Hak kepegawaian bagi pegawai negeri sipil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (21 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. (21 Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri sipil yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

(3) Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri

sipil yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(4) Selain...

SK No 101247 A

PRESIDEN

(41 Selain hak pegawai UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pegawai UM dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur oleh Rektor.

(1) Batas usia pensiun bagi pegawai UM yang berstatus

pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UM yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai

UM yang berstatus nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen

atau Tenaga Kependidikan di UM berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6 Mahasiswa dan Alumni

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar

pada salah satu Program Studi di UM. (21 Untuk menjadi Mahasiswa UM seorang warga negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Warga...

SK No 101248 A

PRESIDEN

.

(3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UM

apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perlrndang-undangan. (41 Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penerimaan Mahasiswa UM diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk

mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran. (21 Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, dan etika akademik

(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa

diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UM melaksanakan pendampingan dan pelayanan

kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial. (21 Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

(3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi

kemahasiswaan. (41 Tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal75...

SK No 101249 A

PRESIDEN

4t

(1) Alumni UM merupakan setiap orang yang pernah

mengikuti atau telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu atau lebih program pendidikan di UM. (21 Alumni UM ikut bertanggung jawab menjaga nama baik almamater dan berperan aktif untuk memajukan UM.

(3) Hubungan antara UM dan alumni UM

diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.

(4) Alumni UM terhimpun dalam organisasi alumni

bernama Ikatan Alumni UM yang disebut IKA UM.

(5) Organisasi dan tata kerja IKA UM diatur dengan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UM.

Paragraf 7 Kerja Sama

(1) UM dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau

nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab

dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

(3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipergunakan bagi pengembangan tridharma

perguruan tinggi UM dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan.

(4) MwA...

SK No 101250 A

PFIESIDEN

42

(4) MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UM

dengan pihak lain.

(5) Ketentuan mengenai kerja sama diatur dengan

Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Sistem Penjaminan Mutu

Paragraf 1 Umum

Sistem penjaminan mutu UM terdiri atas:

• sistem penjaminan mutu internal; dan
• sistem penjaminan mutu eksternal.

Paragraf 2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

(1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan. (21 Sistem penjaminan mutu internal UM bertujuan untuk:

• menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
• mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
• mengupayakan semua unit di UM untuk bekerja sesuai dengan standar.

(3) Sistem. . .

SK No 101251A

PRESIDEN

43

(3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur pelaksana penjaminan mutu.

(4) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu

internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

(1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan pergurlran tinggi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur

jawab penunjang akademik bertanggung memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

Paragraf 4 Akuntabilitas Publik

(1) Akuntabilitas publik UM terdiri atas:

• akuntabilitas akademik; dan

• akuntabilitas nonakademik. (21 Akuntabilitas publik UM wajib diwujudkan paling sedikit dengan:

• memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;

• menyelenggarakan. SK No 101252 A

PRESIDEN

• menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dafat dipertan ggun gj awabkan ;
• men5rusun laporan keuangan UM tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
• melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

(3) Akuntabilitas publik UM sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada Menteri dan MWA dalam bentuk laporan tahunan.

Bagian Kedelapan Kode Etik

(1) Kode etik UM bertujuan untuk menunjang

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

(2) Kode etik UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• kode etik Dosen;
• kode etik Mahasiswa; dan
• kode etik Tenaga Kependidikan.

(3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a memuat norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik.

(4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UM.

(5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21huruf c memuat norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UM.

(6) Kode

SK No 101253 A

PRESIDEN

45

(6) Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU. (71 Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan Bentuk dan Tata Cara Pembentukan Peraturan

(1) Peraturan yang berlaku di UM meliputi:

• peraturanperundang-undangan;
• peraturan MWA;
• peraturan Rektor; dan
• peraturan SAU. (21 Selain peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di UM berlaku:
• keputusan MWA; dan
• keputusan Rektor.

(3) Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d hanya berlaku di internal SAU. (41 Tata cara pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh Sistem Perencanaan

(1) Sistem perencanaan UM merupakan satu kesatuan

tata cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

(2) Sistem. . .

SK No 101254 A

PRESIDEN

(21 Sistem perencanaan UM menjadi dasar bagi setiap organ UM dan seluruh Sivitas Akademika dalam pen]rusunan program.

(3) Jangka waktu perencanaan terdiri atas:

• 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang;
• 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
• 1 (satu) tahun untuk jangka pendek. (41 Sistem perencanaan UM dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan UM.

(5) Dokumen perencanaan UM sebagaimana dimaksud

pada ayat (41disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA.

(6) Dokumen perencanaan UM sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

(1) Rencana kerja dan anggaran tahunan UM paling

sedikit memuat:

• rencana kerja UM;
• anggaran tahunan UM; dan
• proyeksi keuangan. (21 Rencana kerja dan anggaran tahunan UM diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember. (41 Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pagu rencana kerja dan anggaran tahunan sebelumnya dilaksanakan sampai rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

Bagian

SK No 101255 A

PRESIDEN

Bagian Kesebelas Pendanaan dan Kekayaan

Paragraf 1 Pendanaan

(1) Pemerintah Pusat menyediakan dana untuk

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh UM yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh UM juga dapat berasal dari:

• masyarakat;
• biaya pendidikan;
• hasil pengelolaan dana abadi;
• usaha UM;
• kerja sama tridharma perguruan tinggi;
• pengelolaan kekayaan UM;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah;
• pinjaman; dan/atau
• pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penerimaan UM dari sumber dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 merupakan pendapatan UM yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf h mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan...

SK No 101256 A

PRESIDEN

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana

UM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2 Kekayaan

(1) Kekayaan UM bersumber dari:

• kekayaan awal;
• hasil pendapatan UM;
• bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Seluruh kekayaan UM termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan UM.

(3) Seluruh kekayaan UM dikelola secara man iri,

transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dan pengembangan UM dalam rangka penyelenggaraan tridharma pergurllan tinggi.

(4) Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan UM

diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Kekayaan awal UM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86 ayat (1) huruf a berupa kekayaan negara

yang dipisahkan, kecuali tanah. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul Menteri.

(4) Penatausahaan...

SK No 101257 A

PRESIDEN

(4) Penatausahaan kekayaan negara untuk ditempatkan

sebagai kekayaan awal UM diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh UM setelah

penetapan kekayaan awal bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
• anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditatausahakan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan

Pasal 88 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak

dapat dijaminkan kepada pihak lain. (21 UM melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88.

(3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) huruf a dalam penguasaan UM dapat dimanfaatkan oleh UM setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (41 Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan UM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UM.

(5) Barang...

SK No 101258 A

PRESIDEN

(5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dalam penguasaan UM dapat dimanfaatkan oleh UM setelah mendapat persetujuan gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan UM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UM.

(7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik

daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Menteri.

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UM dikelola dan

didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, satuan usaha, dan pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan UM.

(2) Penyediaan

SK No 101259 A

PRESIDEN

(21 Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan

UM harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam. (41 UM melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi UM.

(5) Mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan

prasarana di lingkungan UM diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4 Pengadaan Barang dan Jasa

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan

prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. (21 Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang

dan jasa yang sumber dananya:

• bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
• bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
• dari hibah yang tidak mengatur mengenai pengadaan barang dan/jasa dalam perjanjian hibah, diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5

SK No 101260 A

PFIESIDEN

REPUBLIK !NDONESIA

Paragraf 5 Investasi

(1) UM melakukan investasi peningkatan sarana dan

prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen UM. (21 Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UM dapat melakukan investasi pada satuan pengelola usaha.

(3) Investasi pada satuan pengelola usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 tidak boleh bertentangan dengan falsafah, nilai-nilai luhur UM, dan tujuan pendidikan karakter bangsa. (41 Nilai aset UM yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 2O%o (dua puluh persen) dari nilai aset. (41 (5) Nilai aset UM sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh auditor independen yang ditetapkan oleh KA.

(6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi

merupakan pendapatan UM. (71 Investasi UM hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasi,

kegiatan usaha, dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 6 Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

(1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi

manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan prinsip tata kelola yang baik.

(2) Akuntansi .

SK No 10126l A

PRESIDEN

(21 Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

(3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem

akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (41 Ketentuan niengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup UM diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Laporan tahunan UM meliputi laporan bidang

akademik dan laporan bidang nonakademik. (21 Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan

manajemen dan laporan keuangan. (41 Laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik disampaikan oleh Rektor kepada MWA dan Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan . setelah tahun buku berakhir.

(5) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan

pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diaudit disampaikan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Laporan keuangan tahunan UM diaudit oleh akuntan

publik.

(21Laporan .

SK No 101262 A

REPUJLTI=,',?5]*.=,o

(21 Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UM.

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diumumkan kepada publik. (41 Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KA.

(5) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan

oleh akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

(1) Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan

diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SAU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. (21 Untuk pertama kali, senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih anggota SAU dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. SAU (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Rektor. (21 (4) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasa199...

SK No 101263 A

PRESIDEN

Untuk pertama kali, SAU sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 98 ayat (41 mengusulkan anggota MWA kepada

Menteri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SAU ditetapkan.

Perjanjian yang telah dilakukan oleh UM dengan pihak lain sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pejabat pengelola UM yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada

UM tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023. (21 Pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang digunakan untuk pembiayaan organ UM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pejabat pengelola UM yang telah diangkat atau diangkat selama masa transisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sampai dengan berlakunya pola pengelolaan perguruan tinggi negeri badan hukum.

(2) Status .,

SK No 101264 A

PRESIDEN

(21 Status kepegawaian pegawai nonpegawai negeri sipil UM yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berstatus sebagai Pegawai UM dan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 20l2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l2 Nomor 493); dan
• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 20l8 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l8 Nomor 4751, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Sl( Nto 105 I 3() A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2O2l

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2O2l

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan Hukum,

Djaman

SK No 081188 A

PRESIDEN