Pasal 92

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan

prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. (21 Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang

dan jasa yang sumber dananya:

• bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
• bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
• dari hibah yang tidak mengatur mengenai pengadaan barang dan/jasa dalam perjanjian hibah, diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5

SK No 101260 A

PFIESIDEN

REPUBLIK !NDONESIA

Paragraf 5 Investasi