Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

(1) Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disingkat UNY merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2) UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

UNY mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

(1) UNY memiliki organ yang terdiri atas: a. Senat; b. Rektor; c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Pertimbangan. (2) Selain organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UNY sebagai perguruan tinggi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum memiliki organ Dewan Pengawas.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Ketentuan mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Statuta UNY.

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas: a. Rektor dan wakil rektor; b. biro; c. fakultas dan pascasarjana; d. lembaga; dan e. unit pelaksana teknis.

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rektor menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

d. pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

(1) Wakil rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. (2) Wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Rektor Bidang Akademik; b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama. (3) Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan keuangan. (5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni. (6) Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan kerja sama.

(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi UNY yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UNY. (2) Biro bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil rektor sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Biro dipimpin oleh kepala.

Biro terdiri atas: a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama; dan b. Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan pengelolaan sarana akademik; d. pelaksanaan registrasi dan pengelolaan data mahasiswa; e. pelaksanaan penyusunan statistik akademik;

f. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa; g. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni; h. pelaksanaan urusan kerja sama; dan i. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan layanan publik.

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas: a. Bagian Akademik dan Registrasi; b. Bagian Kemahasiswaan; c. Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; dan d. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Akademik dan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan sarana akademik, registrasi dan pengelolaan data mahasiswa, dan penyusunan statistik akademik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Akademik dan Registrasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan pengelolaan sarana akademik; d. pelaksanaan registrasi dan pengelolaan data mahasiswa; dan e. pelaksanaan penyusunan statistik akademik.

Bagian Akademik dan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. Subbagian Akademik; b. Subbagian Sarana Akademik; dan c. Subbagian Registrasi dan Statistik.

(1) Subbagian Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Subbagian Sarana Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana akademik. (3) Subbagian Registrasi dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, pengolahan data dan penyusunan statistik akademik.

Bagian Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan pembinaan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa, serta pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa; b. pelaksanaan layanan pembinaan karir kemahasiswaan; c. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa; d. pelaksanaan urusan administrasi kegiatan kemahasiswaan;

e. pelaksanaan registrasi dan statistik alumni serta urusan alumni lainnya; dan f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni.

Bagian Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas: a. Subbagian Minat dan Penalaran Mahasiswa; b. Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa; dan c. Subbagian Layanan Informasi Kemahasiswaan dan Alumni.

(1) Subbagian Minat dan Penalaran Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melakukan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa serta informasi dan pembinaan karir kemahasiswaan. (2) Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan layanan kesejahteraan mahasiswa. (3) Subbagian Layanan Informasi Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan administasi kegiatan kemahasiswaan, registrasi alumni, pengolahan data kemahasiswaan dan alumni, penyusunan statistik alumni, pengelolaan informasi kemahasiswaan dan alumni, dan urusan alumni lainnya.

Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melaksanakan layanan kerja sama, hubungan masyarakat, dan layanan publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan statistik data kerja sama dan hubungan masyarakat; c. pelaksanaan layanan kerja sama; dan d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan layanan publik.

Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas: a. Subbagian Kerja Sama; dan b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Layanan Publik.

(1) Subbagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri serta pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemberian layanan kerja sama. (2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Layanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi serta pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemberian layanan hubungan masyarakat dan layanan publik.

Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan,

kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, hukum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara; d. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; e. pelaksanaan urusan hukum; f. pelaksanaan urusan kepegawaian; g. pelaksanaan urusan perencanaan; dan h. pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas: a. Bagian Umum dan Barang Milik Negara; b. Bagian Hukum dan Kepegawaian; c. Bagian Perencanaan; d. Bagian Keuangan dan Akuntansi; dan e. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Umum dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Bagian Umum dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan; b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan

c. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Umum dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, dan ketatausahaan pimpinan. (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, pertamanan, pengaturan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana kantor, serta urusan kerumahtanggaan lainnya. (3) Subbagian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang milik negara.

Bagian Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Bagian Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaaan penyusunan peraturan; b. pelaksanaan fasilitasi permasalahan hukum;

c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; d. pelaksanaan penyusunan formasi dan rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; e. pelaksanaan urusan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya; f. pelaksanaan urusan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; g. pelaksanaan urusan disiplin dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan; dan h. pelaksanaan administrasi kepegawaian lainnya.

Bagian Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas: a. Subbagian Hukum; b. Subbagian Tata Laksana; c. Subbagian Pendidik; dan d. Subbagian Tenaga Kependidikan.

(1) Subbagian Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan peraturan dan fasilitasi permasalahan hukum. (2) Subbagian Tata Laksana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana. (3) Subbagian Pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan formasi dan rencana pengembangan serta pengadaan, pengangkatan, dan mutasi lainnya, pengembangan, disiplin, pemberhentian, dan administrasi kepegawaian pendidik. (4) Subbagian Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan formasi dan rencana pengembangan serta pengadaan, pengangkatan, dan

mutasi lainnya, pengembangan, disiplin, pemberhentian, dan administrasi kepegawaian tenaga kependidikan.

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan, program, dan anggaran serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan, program, dan anggaran; b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, dan anggaran; dan c. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program.

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran; dan b. Subbagian Evaluasi Program dan Anggaran.

(1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengembangan, program, dan anggaran. (2) Subbagian Evaluasi Program dan Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan, program, dan anggaran serta penyusunan laporan pelaksanaan program.

Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Bagian Keuangan dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri atas: a. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. Subbagian Non Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak. (2) Subbagian Non Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b mempunyai tugas melakukan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran non penerimaan negara bukan pajak. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan Pasal 29 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya. (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Fakultas terdiri atas: a. Fakultas Ilmu Pendidikan; b. Fakultas Bahasa dan Seni; c. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; d. Fakultas Ilmu Sosial; e. Fakultas Teknik; f. Fakultas Ilmu Keolahragaan; dan g. Fakultas Ekonomi.

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Fakultas menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas; b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di lingkungan Fakultas; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan di lingkungan Fakultas; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Fakultas.

(1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas: a. Dekan dan Wakil Dekan; b. Senat Fakultas; c. Bagian Tata Usaha; dan d. Laboratorium/Bengkel/Studio. (2) Pada setiap Fakultas dapat dibentuk jurusan sesuai dengan kebutuhan. (3) Pembentukan jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelembagaan perguruan tinggi.

(1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggungjawab kepada Rektor. (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil dekan. (3) Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

(1) Wakil dekan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) terdiri atas: a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama; b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. (2) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta hubungan masyarakat dan kerja sama. (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, umum dan keuangan, kepegawaian, barang milik negara, evaluasi, dan pelaporan. (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

(1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas. (2) Ketentuan mengenai Senat Fakultas ditetapkan oleh Rektor.

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan fakultas.

(2) Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Dekan dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil dekan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mempunyai tugas melaksanakan layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hubungan masyarakat, kerja sama, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, keuangan dan akuntansi, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan fakultas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerja sama di lingkungan fakultas; b. pelaksanaan layanan administratif kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas; c. pelaksanaan pengelolaan data fakultas; d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan fakultas; e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta hubungan masyarakat di lingkungan fakultas; f. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan fakultas; g. pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi di lingkungan fakultas; dan h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.

Bagian Tata Usaha pada Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas: a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni; b. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Keuangan dan Akuntansi.

(1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a mempunyai tugas melakukan layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, kerja sama, dan pengelolaan data fakultas. (2) Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan fakultas. (3) Subbagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, dan akuntansi serta evaluasi dan pelaporan fakultas.

(1) Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan fakultas. (2) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. (3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.

Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan. (3) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Jurusan.

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri atas: a. Ketua Jurusan; b. Sekretaris Jurusan; c. Program Studi; dan d. kelompok jabatan fungsional dosen.

(1) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d merupakan kelompok

pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan. (3) Jumlah jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Tugas dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin. (2) Pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu monodisipliner diselenggarakan di Fakultas dan/atau jurusan yang memenuhi syarat.

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. Direktur dan Wakil Direktur; b. Program Studi; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggungjawab kepada Rektor. (2) Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur. (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.

(1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan. (2) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, hubungan masyarakat, dan kerja sama di lingkungan Pascasarjana. (3) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan di bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan pascasarjana.

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dan Pasal 67 huruf b merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi. (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, pengelolaan barang milik negara, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan pascasarjana.

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik atau unsur penunjang akademik dan penjaminan mutu di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, dan pengembangan pendidikan. (2) Lembaga dipimpin oleh ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Lembaga.

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 terdiri atas: a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan penelitian dasar dan terapan;

c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan h. pelaksanaan urusan adminitrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bagian Tata Usaha; d. Pusat; dan e. kelompok jabatan fungsional.

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, sistem informasi, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; b. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan urusan dokumentasi, penyebarluasan, dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian; dan f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan kerja sama di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Subbagian Program, Data, dan Informasi.

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan kerja sama di

lingkungan lembaga serta dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Subbagian Program, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, dan layanan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian, evaluasi, dan pelaporan.

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya. (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator. (3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan; b. pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan;

c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik; d. koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan; e. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan.

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bagian Tata Usaha; d. Pusat; dan e. Kelompok jabatan fungsional.

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan. (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan melalui Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, sistem informasi, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan; b. pengumpulan dan pengolahan data penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan; c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan; d. pemberian layanan informasi di bidang penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan; dan e. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kerja sama, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Subbagian Program, Data, dan Informasi.

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan kerja sama di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan serta dokumentasi dan publikasi hasil penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan. (2) Subbagian Program, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b mempunyai tugas

melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, dan layanan data dan informasi hasil penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan serta evaluasi dan pelaporan.

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan sesuai dengan bidangnya. (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator. (3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e dan Pasal 85 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya. (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur penunjang akademik dan/atau sumber belajar UNY.

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 terdiri atas: a. Perpustakaan; b. Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan c. Layanan Bimbingan dan Konseling.

(1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a merupakan UPT di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh Kepala.

UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan layanan kepustakaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Perpustakaan; b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka; c. pengolahan bahan pustaka; d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan.

UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. kelompok jabatan fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan, pengolahan, dan pemberian layanan pustaka serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan UPT Perpustakaan. (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Perpustakaan.

(1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b merupakan UPT di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala.

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi; e. pengembangan sistem informasi dan jaringan; f. pengelolaan jaringan; g. pemeliharaan dan perbaikan sistem informasi dan jaringan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. kelompok jabatan fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b mempunyai tugas melakukan fasilitasi pengembangan, pengelolaan, pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengelolaan sistem informasi dan jaringan serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi. (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(1) UPT Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c merupakan UPT di bidang layanan bimbingan dan konseling yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor serta

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. (2) UPT Layanan Bimbingan dan Konseling dipimpin oleh Kepala.

UPT Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, UPT Layanan Bimbingan dan Konseling menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Layanan Bimbingan dan Konseling; b. pelaksanaan layanan konsultasi; c. pelaksanaan pemberian mediasi; d. pelaksanaan penyuluhan; e. pelaksanaan pendampingan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Layanan Bimbingan dan Konseling.

UPT Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. kelompok jabatan fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan layanan konsultasi, pemberian mediasi, penyuluhan, dan pendampingan serta perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, evaluasi, dan

pelaporan di lingkungan UPT Layanan Bimbingan dan Konseling. (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Layanan Bimbingan dan Konseling.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, Pasal 103 huruf c, dan Pasal 108 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya. (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor. (2) Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta UNY.

(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNY.

(2) Ketentuan mengenai Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta UNY.

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan organ yang menjalankan fungsi pembinaan teknis terhadap badan layanan umum di UNY. (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.

(1) Kepala biro merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT wajib melakukan koordinasi, baik dengan unit

organisasi di lingkungan UNY maupun dengan satuan kerja di luar UNY sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UNY dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan UNY maupun dengan instansi lain di luar UNY sesuai dengan tugasnya masing-masing; b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing; d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; f. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UNY; g. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan UNY; dan h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UNY.

Perubahan organisasi dan tata kerja UNY ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan UNY dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja. (2) Ketentuan mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Wakil Rektor dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 53 diberikan tunjangan jabatan Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Tahun 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja UNY disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UNY sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri ini. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA