PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut statuta UB adalah peraturan dasar pengelolaan UB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UB.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UB yang men5rusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
5. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang men5rusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UB untuk dan atas nama MWA.

7.Dewan... SK No 081087 A

PRESIDEN

1. Dewan Profesor adalah perangkat SAU yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.

2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi; dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelaj arar' yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.

6. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang men5rusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UB.

9. SivitasSK No 081088 A

PRESIDEN

1. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UB.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.
3. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

UB ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Bagian Kesatu Umum

(1) UB dalam rangka mengelola bidang akademik dan

nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UB.

(1) (2) Statuta UB sebagaimana dimaksud pada ayat

meliputi:

• visi, misi, tujuan, dan budaya akademik;

• identitas;

• penyelenggaraan. . . SK No 081089 A

PRESIDEN

• penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
• sistem pengelolaan;
• sistem penjaminan mutu;
• kode etik;
• bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
• perencanaan; dan
• pendanaan dan kekayaan.

Bagian Kedua Visi, Misi, T.rjuan, Nilai Dasar, dan Budaya Akademik

UB mempunyai visi menjadi perguruan tinggi pelopor dan pembaharu dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang menunjang industri berbasis budaya untuk kesejahteraan masyarakat.

UB memiliki misi:

• menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki moral dan akhlak yang luhur, mandiri, serta profesional, dan berjiwa kewirausahaan;

• menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ber'manfaat bagi masyarakat;

• menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran pergurLlan tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasar pada nilai kearifan lokal yang luhur; dan

• menyelenggarakanSK No 081090A

PRESIDEN

• menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola perguruan tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

UB mempunyai tujuan:

• menghasilkan lulusan yang berkemampuan 'berjiwa kewirausahaan, profesional, akademik, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
• menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya yang mampu berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional; yang c. mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan Sivitas Akademika; dan yang d. mewujudkan tata kelola perguruan tinggi akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi UB: Yang Maha a. keimanan dan ketakwaan kepada T\rhan Esa; integritas, b. perikemanusiaan, inklusivitas, spiritualitas, dan intelektualitas dalam setiap pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan humaniora;

• amanah SK No 081091 A

PRES IDEN

C amanah dan merdeka berpikir dalam pengembanan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dalam perjuangan memperbaiki masyarakat menuju masyarakat madani; d keadilan sosial menuju terbinanya insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur; dan e otonom dan nirlaba dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

UB mempunyai budaya akademik brawijaya ydng meliputi:

• integrasi spiritualitas dan intelektualitas dalam setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• integritas, keunggulan, kreativitas, dan inovatif;
• kepeloporan, kemandirian, dan ekselensi;
• tanggung jawab sosial dan berwawasan nasional/internasional, dengan berkarakter Brawijayan;
• memahami dan menghargai keberagaman budaya dan kebenaran universal;
• menghargai eksistensi ciptaan T\rhan yang Maha Esa; dan
• menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Bagian Ketiga Identitas

Paragraf 1 Kedudukan dan Hari Jadi

UB berkedudukan di Kota Malang Provinsi Jawa Timur

Tanggal 5 Januari merupakan hari jadi (dies natalis) UB.

Paragraf 2 Lambang, Bendera, Busana, Himne, Mars, dan Moto

Pasal 1 1

(1) UB mempunyai lambang, bendera, busana, himne,

dan mars.

(2) Lambang, bendera, busana, himne, dan mars,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas, eksistensi, sarana pemersatu, nilai budaya, dan kejuangan yang berakar pada sejarah dan cita-cita UB.

(3) Lambang, bendera, busana, himne, dan mars UB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. (41 Jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera, busana, himne, dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Busana UB terdiri atas busana akademik dan

busana almamater.

(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenakan oleh pimpinan UB dan pimpinan

Fakultas, profesor, anggota SAU, dan wisudawan.

(3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas toga, kalung jabatan, dan samir

digunakan pada saat rapat senat terbuka pengukuhan profesor, pengukuhan doktor honoris cattsa, dies ruatalis, dan wisuda.

(4) Busana

SK No 081093 A

PRES IDEN

(41 Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna biru dan di bagian dada kiri terdapat lambang UB.

(5) Bentuk, warna, dan penggunaan busana akademik

dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Himne dan mars UB wajib dinyanyikan pada setiap

acara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama UB. (21 Tata cara penggunaan himne dan mars UB diatur dengan Peraturan Rektor.

UB memiliki moto membangun kemuliaan masa depan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Paragraf 1 Pendidikan

(1) UB menyelenggarakan pendidikan akademik,

pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi berdasarkan standar pendidikan yang memiliki daya saing internasional dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud

yang pada ayat (1) berdasarkan kurikulum dikembangkan sesuai tujuan pendidikan, program studi, kompetensi lulusan dan tantangan lokal, regional, maupun global.

(3) Pengembangan...

SK No 081094 A

PRESIDEN

(3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dievaluasi secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahlran, teknologi, keprofesian, dan vokasional di tingkat nasional, regional, dan internasional. (41 Tata cara penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan

dilaksanakan dengan satuan waktu semester.

(2) Penyelenggaraan pendidikan menerapkan sistem

kredit semester.

(3) Selain sistem kredit semester sebagaimd.na

dimaksud pada ayat (21UB dapat menyelenggarakan sistem lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib

menjadi bahasa pengantar di UB.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa

pengantar dalam program studi bahasa dan sastra daerah di UB.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa

pengantar di UB.

(1) UB melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa

secara objektif, transparan, akuntabel, inklusif, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

(2) uBSK No 081095 A

PRESIDEN

(21 UB menerima mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia dan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) UB menjaring dan memberi prioritas kepada calon

mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, dan/atau menyandang disabilitas.

(4) UB menerima mahasiswa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) paling sedikit 2Oo/o (dua puluh persen) dari setiap penerimaan mahasiswa.

(5) UB dapat memberikan bantuan biaya pendidikan

kepada mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) UB memberikan fasilitas khusus bagi mahasiswa

penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (71 Tata cara penjaringan dan penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UB memberikan gelar, ijazah dan transkrip

akademik, surat keterangan pendamping ijazah, profesi, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat kepada lulusan UB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lulusan UB berhak menggunakan gelar akademik,

gelar profesi, dan/atau gelar vokasi yang diberikan oleh UB.

(3) u8...

SK No 081096 A

PRES IDEN

-t2-

(3) UB dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip

akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan kepada lulusan UB sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan. (41 Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan SAU.

(1) Dalam hal ljazah, transkrip akademik, surat

keterangan pendamping ljazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi rusak, hilang, atau musnah Rektor dapat menerbitl<an surat keterangan pengganti. (21 Tata cara penerbitan surat keterangan pengganti sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UB dapat memberikan gelar doktor kehormatan

dan/atau penghargaan.

(2) Gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan f atau pengembangan UB.

(3) UB dapat mencabut gelar doktor kehormatan

dan/atau penghargaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata

SK No 081097 A

PRESIDEN

(41 Tata cara pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Paragraf 2 Penelitian

(1) UB menyelenggarakan penelitian untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. (21 Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh UB atau melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, lembaga dan/atau organisasi di tingkat nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kegiatan penelitian dilakukan dalam bentuk

penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.

(4) Penelitian dilaksanakan berdasarkan orientasi dan

jati diri UB serta kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

(5) Orientasi dan jati diri penelitian UB diarahkan pada

pengembangan dan pembangunan wilayah pedesaan, perkotaan, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

(6) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh

hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Hasil ...

SK No 081098 A

PRESIDEN

-t4-

(7) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara

diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi, kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(8) UB memperoleh manfaat dari hasil penelitian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) UB memberikan penghargaan kepada Sivitas

Akademika atas hasil penelitian yang memenuhi kriteria tertentu. (1O) Tata cara penyelenggaran penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, dan pemberian penghargaan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) UB mengalokasikan dana dari biaya operasional UB

untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak atas kekayaan intelektual. (21 UB berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UB.

Paragraf 3 Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) UB menyelenggarakan pengabdian kepada

masyarakat dalam rangka mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

(2) uB

SK No 081099 A

PRES IDEN

(21 UB menyelenggarakan pengabdian kepada pelayanan, masyarakat dalam bentuk pemberdayaar,, dan/atau kerja sama dengan masyarakat sesuai kompetensi akademik yang dimiliki.

(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan

sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau Sivitas untuk pembelajaran dan pematangan Akademika. Sivitas (4\ UB memberikan penghargaan kepada Akademika atas hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu.

(5) Tata cara penyelenggaraan pengabdian kepada

masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian Kelima Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

( 1) UB menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan peraturan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,

dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dengan dari kode etik Sivitas Akademika sesuai ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

(1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota

Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan internal. (21 Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada

suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal2T

(1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan

mimbar akademik, setiap anggota Sivitas Akademika:

• mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
• mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, ' dan kemanusiaan;
• bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
• melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kode etik, dan peraturan internal. (21 Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

(3) KebebasanSK No 081101 A

PRES IDEN

(3) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenai-rg

profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rulmpun ilmu dan cabang ilmunya.

(4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar

akademik dimanfaatkan untuk:

• melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
• melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keaneragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
• memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian Keenam Sistem Pengelolaan

Paragraf 1 Susunan Organisasi

(1) Organ UB terdiri atas:

• MWA SK No 081102 A

PRES IDEN

• MWA;
• Rektor; dan
• SAU. (21 Organ UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

(3) Rapat koordinasi antarorgan UB dilakukan paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (41 Pengambilan keputusan dalam rapat yang diselenggarakan organ UB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(5) Tata kerja antarorgan UB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 2 Majelis Wali Amanat

(1) MWA dipimpin oleh:

• 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
• 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
• 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.

(2) Struktur organisasi dan tata kerja MWA diatur

dengan Peraturan MWA.

(1) MWA mempunyai tugas dan wewenang:

• menetapkan kebijakan umum nonakademik UB;

• menetapkan Peraturan MWA;

• menyetujui usul perubahan Statuta UB;

• menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UB bersama SAU;

• menetapkan SK No 081103 A

PRESIDEN

• menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana anggaran tahunan yang diusulkan Rektor;
• mengawasi pengelolaan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UB;
• mengangkat dan memberhentikan ketua dan/atau anggota KA;
• mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
• mengangkat dan memberhentikan Rektor;
• melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
• membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan SAU;

1. membangun dan membina jejaring dengan individu, institusi, dan/atau organisasi di luar UB;

• memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UB; dan
• men5rusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor. (21 Penilaian terhadap kinerja Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh MWA bersama SAU pada sidang terbuka.

(3) Dalam hal MWA tidak dapat mengambil keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri untuk diambil keputusan.

(4) Dalam

SK No 081104 A

PRESIDEN

(4) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permasalahan tidak diserahkan, Menteri berwenang mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan.

(5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) atau ayat (41bersifat final dan mengikat.

(1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang

terdiri atas:

• Menteri;
• Rektor;
• Ketua SAU;
• wakil dari tokoh masyarakat berjumlah 3 (tiga) orang;
• wakil dari alumni UB berjumlah 1 (satu) orang; jabatan f. wakil dari anggota SAU dengan akademik profesor berjumlah 7 (tujuh) orang selain ketua SAU;
• wakil dari Dosen UB yang bukan anggota SAU dengan jabatan akademik nonprofesor berjumlah 1 (satu) orang;
• wakil dari Tenaga Kependidikan berjumlah 1 (satu) orang; dan
• wakil Mahasiswa berjumlah 1 (satu) orang. (21 Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
• Warga Negara Indonesia;
• beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; jasmani dan rohani; c. sehat
• mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UB;

e.mempunyal ... SK No 081105 A

PRESIDEN

-2t-

• mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan akademik dan kemasyarakatan;
• mempunyai komitmen untuk mengembangkan UB;
• mempunyai kemampuan membangun jejaring dan menggalang hubungan sinergis antara UB dengan masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan/atau institusi internasional;
• tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali anggota dari unsur Menteri; dan
• tidak mempunyai konflik kepentingan dengan tugas MWA.

(3) Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan

Kementerian untuk menghadiri rapat MWA. (41 Anggota MWA yang mewakili unsur tolioh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib memiliki integritas dan reputasi baik serta komitmen dan kemampuan untuk pengembangan pendidikan tinggi.

(5) Anggota MWA yang mewakili unsur tokoh

(41 masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat diusulkan oleh rektor dan dipilih oleh SAU.

(6) Anggota MWA yang mewakili unsur Alumni UB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari ketua umum Ikatan Alumni UB. (71 Anggota MWA yang mewakili unsur Dosen dan unsur Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h dipilih oleh Rektor dan disampaikan kepada SAU.

(8) Anggota .

SK No 081106 A

FRES tDEN

(8) Anggota MWA yang mewakili unsur Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berasal dari pemimpin lembaga eksekutif Mahasiswa di tingkat universitas.

(9) Tata cara pengangkatan anggota MWA diatur dengan

Peraturan MWA.

(1) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima)

tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali dari unsur Mahasiswa.

(2) Anggota MWA yang berasal dari unsur Mahasiswa

diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

(3) Anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan SAU. (41 Ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA dipilih dari dan oleh anggota MWA.

(5) Unsur keanggotaan MWA dari Menteri, Rektor,

Ketua SAU, wakil dari Dosen, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilarang menjadi ketua, wakil, atau sekretaris MWA.

(6) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang memangku jabatan rangkap sebagai pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA.

(7) Keanggotaan MWA berakhir apabila:

• meninggal dunia; jabatan; b. berakhir masa
• berhalangan tetap secara terus menerus selama 6 (enam) bulan;

d.mengundurkan... SK No 081107 A

PRES tDEN

• mengundurkan diri; jabatan: e. diangkat dalam

1. pimpinan UB atau pimpinan pada perguruan tinggi lain; atau
2. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA; dan/atau

• dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(8) Tata cara pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris,

dan pemberhentian anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama,

kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor. (21 Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.

(3) Dalam hal pemilihan dan pemberhentian Rektor,

Menteri mempunyai 35oh (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah hak suara pemilih.

(4) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak

suara dalam pemberhentian Rektor. dengan (5) Tata cara pemungutan suara diatur Peraturan MWA.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk

KA.

(1) (2) KA sebagaimana dimaksud pada ayat

bertanggung jawab kepada MWA.

(3) K4...

SK No 081108 A

PRESIDEN

(3) KA berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:

• ketua;
• wakil ketua;
• sekretaris; dan
• anggota.

(4) Anggota KA paling sedikit menguasai keahlian dalam

bidang:

• pencatatan dan pelaporan keuangan;
• tata kelola perguruan tinggi;
• peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan
• pengelolaan barang milik negara.

(5) Anggota KA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima)

tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota KA

diangkat dan diberhentikan oleh MWA. (71 Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota KA diatur dengan Peraturan MWA.

(1) KA mempunyai tugas:

• mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UB di bidang nonakademik;
• melakukan analisis manajemen resiko; dan
• menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, KA dapat meminta

dan memperoleh semua informasi yang dibutuhkan dari unsur pengawasan internal dan lembaga audit independen.

(3) T.rgas dan tata kerja KA diatur dengan Peraturan

MWA.

Paragraf 3 SK No 081109 A

PRESIDEN

Paragraf 3 Rektor

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat

(1) huruf b sebagai organ UB merupakan unsur

pelaksana akademik yang menjalankan fungsi pengelolaan UB. (21 Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur organisasi Rektor terdiri atas:

• pimpinan;
• pelaksana akademik;
• penunjang akademik dan nonakademik;
• pengembang dan pelaksana tugas strategis;
• pelaksana administrasi;
• pengawasaninternal;
• penjaminan mutu;
• pengelola usaha; dan
• unsur lain yang diperlukan.

(3) Organisasi dan tata kerja unsur yang berada di

bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (2) huruf a terdiri atas:

• Rektor; dan
• wakil Rektor.

(2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dapat dibantu oleh sekretaris UB.

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh MWA.

(2) Masa...SK No08lll0A

PRESIDEN

(2) Masa jabatan Rektor 5 (lima) tahun dan dapat dipilih

kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada MWA.

(4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan

pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

Rektor mempunyai tugas dan wewenang:

• men5rusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
• menyusun dan mengubah rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk diusulkan kepada MWA; sesuai c. mengelola kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan norma dan etika akademik serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
• menyampaikan dan mempertanggungiawabkan laporan kinerja dan laporan tahunan kepada MWA;
• mengangkat dan memberhentikan wakil Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik sesuai Statuta UB dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• men)rusun peraturan di bidang akademik;
• bertindak untuk dan atas nama UB sesuai ketentuan Statuta UB;

i.mengelola... SK No 081 111 A

PRES IDEN

• mengelola seluruh kekayaan UB secara optimal dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan pengembangan UB;
• mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas, sekolah pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
• memberikan gelar kehormatan dan penghargaan setelah mendapat persetujuan SAU;

1. mengusulkan pengangkatan profesor setelah mendapat persetujuan SAU kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• menJrusun dan menetapkan kode etik untuk Tenaga Kependidikan;

• mengangkat, membina, memindahkan, atau memberhentikan Dosen dan Tenaga Kependidikan UB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

• men5rusun dan mengusulkan rancangan Statuta UB atau perubahan Statuta UB bersama dengan SAU;

• menerima, membina, ffieluluskan, atau memberhentikan Mahasiswa sesuai kode etik akademik UB dan ketentuan peraturan perundang- undangan;

• menyelenggarakan sistem informasi, manajemen, dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kemahasiswaan, kepegawaian, kealumnian, dan sarana dan prasarana;

• membina dan mengembangkan hubungan baik dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional; dan s. mengelola satuan usaha dan dana abadi UB;

• melaksanakan SK No08ll12A

PRESIDEN

• melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 1

(1) Persyaratan untuk menjadi Rektor:

• beriman dan bertakwa kepada T[rhan Yang Maha Esa;
• berkewarganegaraan Indonesia;
• sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
• memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Menteri;
• memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala;
• berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
• bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
• memiliki integritas, komitmen, dan kompetensi manajerial untuk pengembangan UB;
• mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap kemajuan dan pengembangan UB;
• memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
• tidak sedang menjalani izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan
• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Rektor

SK No 081113 A

PRESIDEN

(21 Rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan pada:

• organ lain di lingkungan UB;
• perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain;
• lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
• perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
• badan usaha di dalam atau di luar UB; dan/atau
• institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UB.

(1) Jabatan Rektor berakhir apabila:

• berakhir masa jabatan;
• meninggal dunia;
• mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
• berhalangan tetap secara terus menerus selama 6 (enam) bulan;
• melanggar kode etik;
• merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat (21;
• dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
• tidak lagi memenuhi syarat sebagai Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1). (21 Pemberhentian Rektor karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h dilakukan oleh MWA setelah mendapat pertimbangan SAU.

(3) Pemberhentian...

SK No08ll14A

PRESIDEN

(3) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud p

ayat (21 dihadiri oleh paling sedikit 2l 3 (dua per tiga) anggota MWA.

(4) Rektor tidak mempunyai hak suara dalam

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).

(1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebelum masa

jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor

menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.

(2) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 ayat (1).

(3) Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan

Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor

baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun. (21 Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau

melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 .

SK No 081115 A

PRESIDEN

Tata cara pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya. (21 Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 12\

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(4) Masa jabatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang wakil

Rektor, petunjuk teknis jumlah wakil Rektor, tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor, petunjuk teknis masa jabatan wakil Rektor, dan tata cara pengangkatan kembali wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b terdiri atas:

• Fakultas; dan
• sekolah pascasarjana.

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:

• Dekan dan wakil Dekan;

• SAF;

• Departemen SK No 081116 A

PRES IDEN

• Departemen; dan
• laboratorium/bengkel.

(1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf

a bertanggung jawab kepada Rektor. (21 Dekan diangkat Rektor atas pertimbangan SAF dan hasil penjaringan calon Dekan.

(3) Pertimbangan SAF sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dalam sidang pleno SAF yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut. (41 Penjaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyelenggarakan pemungutan suara untuk memilih calon Dekan oleh Dosen tetap dan pejabat struktural di Fakultas.

(5) Wakil Dekan paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.

(21 (6) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan. (71 Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.

(8) Persyaratan, tata cara pemilihan, pengangkatan, dan

pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b

berfungsi memberikan pertimbangan dalam pen5rusunan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.

(1) (21 SAF sebagaimana dimaksud pada ayat

berwenang:

• merumuskan SK No 081117 A

PRES tDEN

• merumuskan rencana dan kebijakan Fakultas di bidang akademik;
• merumuskan norma dan tolok ukur bagi penyelenggaraan kegiatan akademik Fakultas.
• memberikan pendapat, masukan, dan saran kepada Fakultas di bidang akademik;
• memberi pertimbangan atas perubahan kurikulum dan pembukaan Program Studi;
• mengawasi pelaksanaan etika akademik dan integritas di lingkungan Fakultas; dan
• meminta penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan akademik.

(1) Keanggotaan SAF sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 terdiri atas:

• Dekan;
• wakil Dekan;
• ketua Departemen;
• profesor; dan
• wakil Dosen nonprofesor dari masing-masing Departemen. (21 Anggota SAF diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Ketua SAF tidak dijabat oleh Dekan, wakil Dekan,

atau ketua Departemen.

(4) Masa jabatan ketua dan sekretaris SAF 5 (lima)

tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 52 .' . .

SK No 081118 A

PRESIDEN

Persyaratan, tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dengan Peraturan Rektor.

Ketentuan mengenai Departemen dan laboratorium/bengkel sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan

Rektor.

(1) Sekolah pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 huruf b mempunyai fungsi

penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. (21 Sekolah pascasarjana terdiri atas:

• direktur;
• wakil direktur; dan
• Program Studi.

(3) Masa jabatan direktur sekolah pascasarjana dan

wakil direktur sekolah pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (21 selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4\ Direktur sekolah pascasarjana dan wakil direktur sekolah pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(5) Ketentuan mengenai Program Studi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal55...

SK No08ll19A

PRES IDEN

(1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (21 huruf c berbentuk unit pelaksana teknis.

(2) Ketentuan mengenai unit pelaksana teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Ketentuan mengenai unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (21huruf d diatur dengan Peraturan Rektor.

Ketentuan mengenai unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pengawasan internal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f berfungsi membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan nonakademik.

(2) Unsur pengawasan internal terdiri atas:

• ketua merangkap anggota;
• sekretaris merangkap anggota; dan
• anggota.

(3) Unsur pengawasan internal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (41 Masa jabatan anggota unsur pengawasan internal selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Ketentuan...

SK No 081120 A

PRESIDEN

(5) Ketentuan mengenai unsur pengawasan internal

diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat (21 huruf g dapat berbentuk lembaga.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.

(3) Ketentuan mengenai lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pengelola usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha dan pemberdayaan sumber daya UB. (21 Organisasi, pengangkatan, dan pemberhentian pimpinan pengelola usaha diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4 SAU

(1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (ll

huruf c merupakan organ UB yang menjalankan fungsi penetapan kebdakan, Peffiberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik. (21 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai tugas dan wewenang:

a.memberikan...SK No 081121 A

PRES tDEN

• memberikan pertimbangan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, sekolah pascasarjana, Departemen, dan Program Studi;

• menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;

• memberikan pertimbangan terhadap norma/kebijakan akademik yang diusulkan oleh Rektor;

• menyusun dan menetapkan kode etik UB;

• memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;

• memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;

• memberikan persetujuan terhadap pengusulan profesor;

• mengukuhkan profesor;

• mengusulkan calon Rektor kepada MWA;

• memberikan pertimbangan terhadap ul pemberian sanksi akademik kepada Sivitas Akademika;

• mengawasi penerapan norma/kebijakan akademik dan kode etik Sivitas Akademika;

• mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

• mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelaj aran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;

• mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

• mengawasl . SK No 081122 A

PRESIDEN

• mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
• mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
• men)rusun laporan hasil pengawasan.

(3) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf j dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak usulan diterima. (41 Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SAU tidak memberikan pertimbangan, dianggap telah memberikan pertimbangan.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', SAU melakukan koordinasi dengan Rektor.

(6) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf p disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti. (71 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya SAU dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan.

(1) Keanggotaan SAU terdiri atas:

• Rektor;

• wakil Rektor;

• Dekan;

• direktur sekolah pascasarjana;

• Dosen yang mewakili Fakultas; dan

• ketua SAF. (21 Anggota SAU yang berasal dari Dosen yang mewakili Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

• profesor yang masih aktif dengan jumlah proporsional; dan

• 1 (satu) .SK No 081123 A

PRESIDEN

• 1 (satu) orang paling rendah memiliki jabatan akademik lektor dengan kualifikasi doktor.

(3) Proporsi keterwakilan profesor sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf a diperoleh dengan setiap Fakultas diwakili oleh 3 (tiga) orang profesor. (41 Pemilihan anggota SAU perwakilan profesor dan perwakilan Dosen bergelar doktor dari setiap Fakultas dilakukan oleh anggota SAF dalam rapat pleno.

(5) Dalam hal jumlah profesor sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf a kurang dari 3 (tiga) orang, kekurangan jumlahnya dipenuhi dari Dosen lektor kepala yang memiliki kualifikasi doktor.

(6) Persyaratan untuk menjadi anggota SAU sebagai

berikut:

• memiliki visi, wawasan akademik, dan komitmen untuk pengembangan dan kemajuan UB; dan
• memiliki integritas, rekam jejak, dan prestasi akademik yang baik di bidang pendidikan dan penelitian.

(7) Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima)

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali. masa jabatan.

(8) Keanggotaan SAU berakhir apabila:

• meninggal dunia;

• berakhir masa jabatan;

• memasuki batas usia pensiun;

• berhalangan tetap secara terus menerus selama 6 (enam) bulan;

• ditugaskan sebagai pejabat negara;

• diangkat dalam jabatan lain di luar UB;

• mengundurkan diri;

• melanggar kode etik; dan f atau

• dipidana SK No 081124 A

PRES IDEN

• dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(9) Persyaratan, keanggotaan, tata cara pemilihan, dan

masa jabatan SAU diatur dengan Peraturan SAU.

(1) SAU dipimpin oleh seorang ketua merangkap

anggota dan dibantu seorang sekretaris merangkap anggota.

(2) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota SAU.

(3) Ketua SAU dilarang merangkap jabatan sebagai

pimpinan organ dan/atau unsur pimpinan lain di lingkungan UB. (41 Masa jabatan ketua dan sekretaris SAU selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Ketua, sekretaris, dan anggota SAU ditetapkan oleh

Rektor.

(6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua,

sekretaris, dan anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

(1) SAU dapat membentuk Dewan Profesor.

(2) Dewan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memiliki tugas:

• mengembangkan pemikiran dan memberi masukan kepada SAU untuk pengembangan akademik dan keilmuan di lingkungan UB;
• menyampaikan pemikiran dan masukan untuk solusi masalah strategis; dan

c.menjadi... SK No 081125 A

PRESIDEN

• menjadi pelopor dalam menanamkan, menjaga, dan mengembangkan wawasan keilmuan, wawasan kebangsaan, integritas moral, dan sikap akademik Sivitas Akademika di lingkungan UB.

(3) Dewan Profesor dipimpin oleh seorang ketua dan

dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Profesor. (41 Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Profesor selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (kali) masa jabatan.

(5) Dewan Profesor dapat membentuk komisi untuk

melaksanakan tugas Dewan Profesor.

(6) Organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Dewan

Profesor diatur dengan Peraturan SAU.

Paragraf 5 Ketenagaan

(1) Pegawai UB terdiri atas Dosen dan Tenaga

Kependidikan. (21 Pegawai UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• pegawai negeri sipil; dan
• pegawai nonpegawai negeri sipil.

(3) Hak dan kewajiban pegawai sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf b disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil. (41 Tata cara pengangkatan, pemberhentian, hak, dan kewajiban nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (21 huruf a dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan UB. (21 Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UB berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai UB berstatus nonpegawai negeri sipil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b terdiri atas:

• pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
• pegawai yang diangkat oleh Rektor. (21 Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

(3) Pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi. (41 Rekrutmen pegawai UB berstatus nonpegawai negeri

(1) sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan oleh UB berdasarkan usulan Fakultas.

(5) Usulan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) didasarkan pada hasil analisis kebutuhan,

analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.

(6) Tata

SK No 081127 A

PRESIDEN

(6) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan

karier, dan pemberhentian pegawai UB berstatus nonpegawai negeri sipil diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UB membangun dan mengembangkan sistem

manajemen kepegawaian. (21 Sistem manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka, berdasarkan kinerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

(3) Ketentuan mengenai sistem manajemen

kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor.

Pegawai negeri sipil yang berasal dari kementerian/lembaga lain dapat diterima sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan UB berdasarkan kebutuhan UB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Hak kepegawaian bagi pegawai negeri sipil

(21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. (21 Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri sipil yang berstatus pegawai dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

(3) HakSK No 081128 A

PRESIDEN

(3) Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri

sipil yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(4) Selain hak pegawai UB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (3), pegawai UB dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur oleh Rektor.

(1) Batas usia pensiun bagi pegawai yang berstatus

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

(2) Batas usia pensiun Dosen nonpegawai negeri sipil

yang berstatus pegawai yang diangkat oleh Rektor disetarakan dengan batas usia pensiun pegawai negeri sipil.

(3) Batas usia pensiun bagi Tenaga Kependidikan yang

berstatus nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor:

• 60 (enam puluh) tahun bagi Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
• 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan setara administrator, pengawas, dan pelaksana; dan pejabat c. sama dengan batas usia pensiun fungsional bagi Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan setara dengan jabatan fungsional pegawai negeri sipil.

Pasal72...SK No 081129 A

PRES IDEN

45

(1) UB menggunakan tenaga kerja alih daya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Tenaga kerja alih daya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perilaku sesuai dengan etika UB.

(3) Tata cara pengangkatan, pengelolaan, dan

penegakan disiplin tenaga kerja alih daya diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UB dapat mengangkat tenaga kerja asing sebagai

Dosen atau Tenaga Kependidikan nonpegawai negeri sipil. (21 Pengangkatan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan,

dan penegakan disiplin tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6 Mahasiswa dan Alumni

Pasal T4

(1) Mahasiswa merllpakan peserta didik yang terdaftar

pada Program Studi di UB.

(2) Untuk menjadi Mahasiswa seorang Warga Negara

Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) WargaSK No 081130A

PRES IDEN

(3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UB

apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Tata cara penerimaan dan persyaratan menjadi Mahasiswa UB diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Setiap Mahasiswa berhak:

• memperoleh layanan pendidikan dan administrasi akademik dalam proses pembelajaran;
• memanfaatkan fasilitas akademik UB dalam kegiatan pembelaj aran;
• memperoleh bimbingan dari Dosen pada Program Studi yang diikuti dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi;
• memperoleh layanan informasi akademik yang berkaitan dengan Program Studi dan hasil belajar;
• memperoleh layanan kesehatan dan kesejahteraan dalam tata kehidupan kampus;
• memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa penyandang disabilitas;
• menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan UB; dan
• mengikuti kegiatan kemahasiswaan pada setiap unit aktivitas Mahasiswa di lingkungan UB.

(2) Setiap Mahasiswa wajib:

• menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
• mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan akademik yang berlaku di UB;

c.mematuhi... SK No 081131 A

PRESIDEN

• mematuhi etika akademik, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di lingkungan UB;
• menjaga suasana akademik yang kondusif, kebersamaan sosial, kedamaian, dan memelihara kehidupan kampus UB yang harmoni;
• menjaga kelestarian lingkungan kampus, kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan ketertiban kampus UB; dan
• menjaga fasilitas akademik dan sumber daya yang tersedia dalam lingkungan kampus UB.

(3) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (21dikenai sanksi.

(4) Ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UB mengembangkan dan memfasilitasi kegiatan

kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk pengembangan penalaran dan kepribadian serta minat dan bakat Mahasiswa. (21 Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan penalaran dan kepemimpinan, atau unit lainnya dari, oleh, dan untuk Mahasiswa sebagai bagian dari komunitas akademik di lingkungan UB.

(3) Tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi

kemahasiswaan serta ketentuan pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasa177...

SK No 081132 A

PRESIDEN

(1) Alumni merupakan orang yang pernah mengikuti

program pendidikan atau yang telah menyelesaikan pendidikan di UB.

(2) Alumni membentuk Ikatan Alumni UB yang

disingkat IKA UB.

(3) Setiap alumni UB menjadi anggota IKA UB.

(4) IKA UB bertujuan untuk membangun kemitraan,

membina hubungan secara berkelanjutan dengan UB, dan berperan serta secara aktif untuk kemajuan dan pengembangan UB. (s) Hubungan antara alumni dengan UB diselenggarakan berdasarkan asas kebersamaan, saling menghormati, kemitraan, mutualistik, kekeluargaan, dan berkelanjutan.

(6) Organisasi dan tata kerja IKA UB diatur dalam

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UB.

Paragraf 7 Kerja Sama

(1) UB menjalin kerja sama akademik dan/atau

nonakademik secara institusional dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, dan masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan. (21 Kerja sama dibangun dan dikembangkan berdasarkan asas kesetaraan, manfaat, saling menguntungkan, keterbukaan, dan berkeadilan.

(3) uB..

SK No 081133 A

PRES IDEN

(3) UB mendukung dan memfasilitasi Sivitas Akademika

untuk menjalin kerja sama secara institusional dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri untuk pengembangan UB. (41 Kerja sama akademik dan nonakademik dilakukan UB secara institusional.

(5) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib digunakan untuk pengembangan

penyelenggaraan perguruan tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UB

dengan pihak lain. (71 Tata cara kerja sama UB diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Sistem Penjaminan Mutu

Paragraf 1 Umum

Sistem penjaminan mutu UB meliputi sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.

Paragraf 2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

(1) UB melaksanakan sistem penjaminan mutu internal

secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan dengan mengacu kepada standar mutu pendidikan tinggi tingkat nasional maupun internasional.

(2) Sistem, . .SK No 081134 A

PRESIDEN

(21 Sistem penjaminan mutu internal UB bertujuan untuk:

• menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
• mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
• mengupayakan semua unit di UB untuk bekerja sesuai standar mutu.

(3) Sistem penjaminan mutu internal UB dilaksanakan

dengan prinsip:

• berorientasi kepada pemangku kepentingan;
• pengembangan kompetensi personal;
• keseragaman metode;
• inovasi belajar dan pembelajararr secara berkelanjutan;
• partisipatif dan kolegial; dan
• tanggung jawab sosial. (41 Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

(5) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu

internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

(1) Sistem penjaminan mutu eksternal merupakan

kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, lembaga akreditasi mandiri, dan/atau lembaga akreditasi internasional.

(2) Semua

SK No 081 135 A

PRES IDEN

(21 Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

Paragraf 4 Akuntabilitas dan Laporan

(1) Akuntabilitas publik UB terdiri atas akuntabilitas

akademik dan akuntabilitas nonakademik. (21 Akuntabilitas publik diwujudkan paling sedikit dengan:

• memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
• menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertanggungj awabkan ;
• men5rusun laporan keuangan UB tepat waktu, sesuai standar akuntansi, dan diaudit oleh akuntan publik; dan
• melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

(3) Akuntabilitas publik UB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan MWA dalam bentuk laporan tahunan.

(1) Laporan keuangan tahunan UB diaudit oleh

akuntan publik. (21 Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh KA.

(3) Laporan

SK No 081136 A

PRESIDEN

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diumumkan kepada publik.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UB.

(5) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan

oleh akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

Bagian Kedelapan Kode Etik

(1) Kode etik UB terdiri atas:

• kode etik Dosen;
• kode etik Mahasiswa; dan
• kode etik Tenaga Kependidikan. (21 Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a memuat norma yang mengikat Dosen

secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik.

(3) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik, nonakademik, dan kemahasiswaan di UB.

(4) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UB.

(5) Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(6) Kode

SK No 081137 A

PRESIDEN

(6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

(1) Peraturan yang berlaku di UB meliputi:

• peraturan perundang-undangan;
• peraturan MWA;
• peraturan Rektor; dan
• peraturan SAU. (21 Selain peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), di UB berlaku:

• keputusan MWA; dan
• keputusan Rektor.

(3) Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d hanya berlaku di internal SAU. (41 Tata cara pembentukan Peraturan MWA, peraturan Rektor, dan Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Kesepuluh Perencanaan

(1) Sistem perencanaan UB merupakan satu kesatuan

tata cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

(2) Sistem. . .

SK No 081138 A

PRES IDEN

(21 Sistem perencanaan UB menjadi dasar bagi setiap organ UB dan seluruh Sivitas Akademika dalam penyusunan program.

(3) Jangka waktu perencanaan terdiri atas:

• 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang;
• 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan jangka pendek. c. 1 (satu) tahun untuk (41 Sistem perencanaan UB dituangkan dalam dokumen perencanaan UB.

(5) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (41mencakup:

• rencana induk pengembangan yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
• rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
• rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek.

(6) Rencana induk pengembangan, rencana strategis,

serta rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA. (71 Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

(1) Rencana kerja dan anggaran tahunan UB paling

sedikit memuat:

• rencana kerja UB;
• anggaran tahunan UB; dan
• proyeksi keuangan.

(2) Rencana

SK No 081139 A

PRES IDEN

(21 Rencana kerja dan anggaran tahunan diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember. (41 Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan rencana kerja dan anggaran tahunan tahun sebelumnya sampai rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

Bagian Kesebelas Pendanaan dan Kekayaan

Paragraf 1 Sumber Pendanaan

(1) Pemerintah pusat menyediakan dana untuk

penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UB yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UB juga dapat berasal dari:

• masyarakat;

• biaya pendidikan;

• pengelolaan dana abadi;

• usaha UB;

• kerja sama tridharma pergurLlan tinggi;

• pengelolaan SK No 081140 A

PRESIDEN

• pengelolaan kekayaan UB;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
• pinjaman.

(3) Penerimaan UB dari sumber dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 merupakan penghasilan UB yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak. (41 Ketentuan mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf h mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pinjaman.

(5) Tata cara pengelolaan dana UB sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2 Kekayaan

(1) Kekayaan UB bersumber dari:

• kekayaan awal;
• hasil pendapatan UB;
• bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Seluruh kekayaan UB termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya

' dicatat sebagai kekayaan UB.

(3) Seluruh kekayaan UB dikelola secara mandiri,

transparan, dan akuntabel serta dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan, dan pengembangan UB.

(4) Tata

SK No 081141 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESI.A

(4) Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan

UB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

( 1) Kekayaan awal UB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 89 ayat (1) huruf a berupa kekayaan negara

yang dipisahkan, kecuali tanah.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul Menteri. (41 Penatausahaan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UB diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 9 1

(1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh UB setelah

penetapan kekayaan awal yang bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
• anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditatausahakan oleh gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal92... SK No 081142 A

PRESIDEN

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan

Pasal 91 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak

dapat dijaminkan kepada pihak lain. (21 UB melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9O dan Pasal 9L.

(3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 9l ayat (1) huruf a dalam penguasaan UB dapat dimanfaatkan oleh UB setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (41 Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan UB untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UB.

(5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana

( 1) huruf b dalam dimaksud dalam Pasal 9 1 ayat penguasaan UB dapat dimanfaatkan oleh UB setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan UB untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UB. (71 Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaporkan kepada Menteri.

(1) Selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90

dan Pasal 91, UB dapat memiliki tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan UB. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

(3) Dalam hal tanah yang dimiliki UB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakaf, UB tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain.

(1) (41 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UB.

Paragraf 3 Sarana dan Prasarana

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UB dikelola dan

didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, satuan usaha, dan pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan UB. (21 Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan

UB harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam. dan (4\ UB melindungi dan melestarikan sarana prasarana yang memiliki nilai historis bagi UB.

(5) Mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan

prasarana di lingkungan UB diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4 SK No 081144 A

PRES IDEN

Paragraf 4 Pengadaan Barang dan Jasa

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan

prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. (21 Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.

(3) Tata cara pengadaan barang dan jasa yang sumber

dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan hibah dari luar negeri yang tidak diatur mekanisme pengadaan barang dan jasanya diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5 Investasi

(1) UB melakukan investasi peningkatan sarana dan

prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen UB. (21 Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), UB dapat melakukan investasi dalam satuan

pengelola usaha.

(3) Investasi pada satuan pengelola usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 tidak boleh bertentangan dengan falsafah, nilai luhur UB, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.

(a) Nilai... SK No 081145 A

PRESIDEN

(41 Nilai aset UB yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 2Oo/o (dua puluh persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak. (41 (5) Nilai aset UB sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang telah diaudit auditor independen yang ditetapkan oleh KA.

(6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi

merupakan pendapatan UB.

(7) Investasi UB hanya dapat dilakukan oleh Rektor

setelah mendapat persetujuan MWA.

(8) Tata cara investasi, kegiatan usaha, dan

pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 6 Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

(1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi

manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktik bisnis yang sehat. (21 Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

(3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem

akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (41 Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup UB diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasa198... SK No 081146 A

PRES IDEN

(1) Laporan UB meliputi laporan bidang akademik dan

laporan bidang nonakademik. (21 Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan

manajemen dan laporan keuangan

(4) Laporan tahunan UB disampaikan oleh Rektor

kepada MWA dan Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

(5) Dalam rangka pen5rusunan laporan keuangan

pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap semester dan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Penyampaian laporan keuangan kepada menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. (71 Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah i1i mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sebagai Rektor sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 100. . .

SK No 081147 A

PRESIDEN

(1) Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan

diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SAU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. (21 Untuk pertama kali, senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih anggota SAU dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

(2) (3) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat

diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Untuk pertama kali, SAU sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 100 ayat (3) mengusulkan anggota MWA kepada

Menteri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SAU ditetapkan.

Perjanjian yang telah dilakukan oleh UB dengan pihak lain sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Semua organ UB yang telah dibentuk dan pejabat pengelola UB yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuk organ UB dan pengangkatan pejabat pengelola UB sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada

UB tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

(2) Pengelolaan keuangan badan layanan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula digunakan untuk pembiayaan organ UB yang dibentuk berdasarkan Peraturan pemerintah ini paling lama sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pejabat pengelola organ UB yang:

• telah diangkat atau telah terbentuk; atau
• diangkat atau dibentuk selama masa transisi sampai dengan terbentuknya organ UB sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan pemerintah ini, memperoleh hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada UB sampai dengan berlakunya pola pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UB. (21 Status kepegawaian pegawai nonpegawai negeri sipil UB yang telah ada sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku, tetap berstatus sebagai pegawai UB dan dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat S (lima) tahun sejak Peraturan pemerintah ini mulai berlaku.

SK No 101298 A

PRES IDEN

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UB dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781); dan
• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 20l8 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l8 Nomor 1578), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar SK No 081150 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2O2l

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal l8 Oktober 2O2l

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA Perundang-undangan dan trasi Hukum,

ir.t rl )t sil Djaman

SK No010948 A

PRESIDEN