TENAGA KESEHATAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

2. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga. J. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

3. Upaya

PRESIDEN

1. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampiian, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.

2. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan.

3. Sertilikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.

4. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.

5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertihkat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.

6. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.

7. Surat

PRESIDEN

1. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
2. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimai berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
3. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. l,+. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi / langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi.
4. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
5. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
6. Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kesehatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut.

I 8, Penerima

PRESIOEN

REPUBLIK IN D ONES IA

1. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Undang-Undang ini berasaskan:

• Perikemanusiaan;
• manfaat; pemerataan;
• etika dan profesionalitas;
• penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
• keadilan;

1. pengabdian;

• norma agama; dan
• pelindungan.

PRESIDEN

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

• memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan;
• mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
• memberikan pelindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
• mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang d.iberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan
• memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Tenaga Kesehatan.

Pasai 4

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:

• pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;
• perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan
• pelindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menj alankan praktik.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah berwenang untuk:

• menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan skala nasional selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
• merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;
• melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;
• mendayagunakanTenagaKesehatan;
• membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan meialui pelaksanaan kegiatan sertifikasi Kompetensi dan pelaksanaan Registrasi Tenaga Kesehatan;
• melaksanakan kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang Tenaga Kesehatan; dan
• menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Tenaga Kesehatan yang akan melakukan pekerjaan atau praktik di luar negeri dan Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan melakukan pekerjaan atau praktik di Indonesia.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi berwenang untuk: menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;

• melaksanakan kebijakan Te.rrgu Kesehatan;

• merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;

• melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;

• melakukan

fl,D PRESIDEN

• melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan;
• membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan; dan
• melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang untuk:

• menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi;
• melaksanakan kebij akan Tenaga Kesehatan; merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;
• melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;
• melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan;
• membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan; dan C. melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan.

Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas:

• Tenaga Kesehatan; dan

• Asisten

q#

PRESIDEN

• Asisten Tenaga Kesehatan.

(1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf b harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan.

(2) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asisten Tenaga

Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

• tenaga medis;

• tenaga psikologi klinis;

• tenaga keperawatan;

• tenaga kebidanan;

• tenaga kefarmasian;

• tenaga kesehatan masyarakat;

• tenaga

PRESIDEN

• tenaga kesehatan lingkungan;
• tenaga gizi;
• tenaga keterapian fisik;
• tenaga keteknisian medis;
• tenaga teknik biomedika;
• tenaga kesehatan tradisional; dan
• tenaga kesehatan lain.

(2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

(3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikologi klinis.

(4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat.

(5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd adalah bidan.

(6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. (7\ Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.

(8) Jenis

PRESIDEN

12

(8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf g terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.

(9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf h terdiri atas nutrisionis dan dietisien.

(10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.

(11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam

kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/ optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis. ( 12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknoiogi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik. ( 13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk daiam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana

( dimaksud pada ayat 1) huruf 1 terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. ( 14) Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Menteri.

Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis Tenaga Kesehatan lain dalam setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan.

(1) Menteri menetapkan kebijakan dan men5rusun

perencanaan Tenaga Kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan secara nasional.

(2) Perencanaan

PRESIDEN

(21 Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya Kesehatan.

(3) Ketersediaan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan melalui pemetaan Tenaga Kesehatan.

Menteri dalam menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan harus memperhatikan faktor:

• jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi Tenaga Kesehatan;
• penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
• ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
• kemampuanpembiayaan;
• kondisi geografis dan sosial budaya; dan
• kebutuhanmasyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengadaan

(1) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai

dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

(2) Pengadaan

PRESIDEN

15

(2) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui

pendidikan tinggi bidang kesehatan.

(3) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 diarahkan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Pelayanan profesi.

(4) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan memperhatikan:

• keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan dinamika kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
• keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan dan sumber daya yang tersedia; dan
• perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (s) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Tenaga

Kesehatan diatur dengan Peraturan pemerintah.

(1) Pendidikan tinggi bidang kesehatan diselenggarakan

berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan

setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

(3) Pembinaan teknis pendidikan tinggi bidang kesehatan

dilakukan oleh Menteri. (4\ Pembinaan akademik pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(5) Dalam

$rru

PRESIDEN

(s) Dalam penyusunan kurikulum pendidikan Tenaga Kesehatan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan berkoordinasi dengan Menteri.

(6) Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka penjaminan mutu lulusan,

penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.

(2) Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan

mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

(1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan

harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan.

(2) Standar Nasionai Pendidikan Tenaga Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Standar

PRESIDEN

-t7-

(3) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, asosiasi institusi pendidikan, dan Organisasi Profesi.

(4) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2 1

( 1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.

(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, Iembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.

(4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri.

(5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.

(6) Mahasiswa

PRESIDEN

18

(6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal22

(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

(2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam negeri dan luar negeri.

(3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan.

(1) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan

pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penempatan Tenaga Kesehatan setelah melalui proses seleksi.

(2) Penempatan

PRESIDEN

_19-

(2t Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dengan cara:

• pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;
• pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; atau
• penugasan khusus.

(3) Selain penempatan Tenaga Kesehatan dengan cara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menempatkan Tenaga Kesehatan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI.

(4) Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta penempatan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undan gan. (s) Penempatan Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penempatan dokter pascainternsip, residen senior, pascapendidikan spesialis dengan ikatan dinas, dan tenaga kesehatan lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dengan

penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penempatan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan tetap

memperhatikan pemanfaatan dan pengembangan Tenaga Kesehatan.

(2) Penempatan

$9.)-rtox€

PRESIDEN

(2) Penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

(1) Pemerintah dalam me meratakan penyebaran Tenaga

Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat mewajibkan Tenaga Kesehatan lulusan dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk mengikuti seleksi penempatan. (21 Selain Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seleksi penempatan dapat diikuti oleh Tenaga Kesehatan lulusan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Tenaga

Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Tenaga Kesehatan yang telah ditempatkan di Fasiiitas

Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Kompetensi dan kewenangannya.

(2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan/atau kepala daerah yang membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan keselamatan kerja Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(1) Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten, atau antarkota karena alasan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau promosi. (21 Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan memperoleh hak kenaikan pangkat istimewa dan pelindungan dalam pelaksanaan tugas.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan Tenaga Kesehatan,

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Tenaga Kesehatan pengganti untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan pada fa silitas pelayanan kesehatan yan g bersan gkutan. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtugasan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah

tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah ke sehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

( 1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Tenaga Kesehatan yang memenuhi kualifikasi akademik dan Kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesehatan di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pemerintah

PRESIDEN

(2\ Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan tunjangan khusus kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah di daerah khusus berhak mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagai

Tenaga Kesehatan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat

menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kepentingan pembangunan kesehatan. (2t Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk

meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan. l)\ Pengembangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik.

(3) Dalam

PRESIDEN

aa

(3) Dalam rangka pengembangan Tenaga Kesehatan,

kepala daerah dan pimpinan Fasilitas Pelayanan j Kesehatan bertanggung awab atas pemberian kesempatan yang sama kepada Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.

Pasal 3 1

(1) Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat. (21 Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan Standar Profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundan g-undangan.

(3) Ketentuan Iebih lanjut mengenai penyelenggara

pelatihan Tenaga Kesehatan, program dan tenaga pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara

Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan di Indonesia dan peluang kerja bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia di luar negeri. (21 Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan

serta untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (21 Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsil masing- masing Tenaga Kesehatan.

(3) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) termasuk Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.

(4) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.

(5) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

(1) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mempunyai fungsi

sebagai koordinator konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) , Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki tugas:

• memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
• meiakukan evaluasi tugas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan; dan
• membina dan mengawasi konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

(3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (i), Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki wewenang menetapkan perencanaan kegiatan untuk konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

(1) Konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai

fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan mutu kesehatan. (2t Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ( 1) Te naga Kese hatan ayat , konsil masing-masing memiliki tugas:

• melakukan Registrasi Tenaga Kesehatan;

• melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan;

• menyusun

,t1t?, \

{*,'r4

PRESIDEN

26

• men)rusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan;
• menyrrsun standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan; dan
• menegakkan disiplin praktik Tenaga Kesehatan-

Dalam menjalankan tugasnya, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai wewenang:

• menyetujui atau menolak permohonan Registrasi Tenaga Kesehatan;
• menerbitkan atau mencabut STR;
• menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan; profesid. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin Tenaga Kesehatan; dan
• memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan Tenaga Kesehatan.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.

(1) Keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

merupakan pimpinan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

(2) Keanggotaan

PRESIDEN

/'\t1 (2\ Keanggotaan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan terdiri atas unsur: kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; Organisasi Profesi;
• Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan;
• asosiasi institusi pendidikan Tenaga Kesehatan;
• asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan tokoh masyarakat.

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Iebih lanjut mengenai susunan organisasi, pengangkatan, pemberhentian, serta keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.

PRESIDEN

REPUBLIK IN D ONESIA

28-

Bagian Kesatu Registrasi

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik

wajib memiliki STR.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan

oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan setelah memenuhi persyaratan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

• memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan;
• memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
• memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
• memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan
• membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

(4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat

diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.

(5) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) meliputi:

• memiliki STR lama;

• memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;

• memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

• membuat

PRESIDEN

REPUBLIK IND ON ES IA

• membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
• telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya; dan
• memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan Peraturan Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

Bagian Kedua Perizinan

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di

bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. (21 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.

(3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/ kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.

(4) Untuk mendapatkan SIP sebagairnana dirnaksud pada

ayat (2, Tenaga Kesehatan harus memiliki;

• STR yang masih berlaku;

• Rekomendasi

PRESIDEN

• Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan
• tempat praktik. (s) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing- masing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat.

(6) SIP masih berlaku sepanjang:

• STR masih berlaku; dan
• tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik.

Bagian Ketiga Pembinaan Praktik

(1) Untuk terselenggaranya praktik tenaga kesehatan yang

be rmutu dan pelindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan praktik terhadap tenaga kesehatan. (21 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, dan Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

PRESIDEN

• Jl -

Bagian Keempat Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan

(1) Untuk menegakkan disiplin Tenaga Kesehatan dalam

penyelenggaraan praktik, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Tenaga Kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dapat memberikan sanksi disiplin berupa:

• pemberian peringatan tertulis;
• rekomendasi pencabutan STR atau SIP; dan/atau
• kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan.

(3) Tenaga Kesehatan dapat mengajukan keberatan atas

putusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Tenaga Kesehatan harus me mbentuk Organisasi

Profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan.

(2) Setiap

s-*,duQ

PRESIDEN

REPUBLIK IN D ONES IA.

• 32' (21 Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi. (s) Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 1

(t) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Kesehatan, setiap Organisasi Profesi dapat membentuk Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan. (2t Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan otonom di dalam Organisasi Profesi.

(3) Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi.

Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri

( 1) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi kompetensi.

(2) Proses

PRESIDEN

-cJ- (21 Proses evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

• penilaian kelengkapan administratif; dan
• penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

(3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

• penilaian keabsahan ij azah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
• surat keterangan sehat flsik dan mental; dan
• surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

(4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik

sebagaimana dimaksud pada .ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan

luar negeri yang telah lulus Uji Kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Indonesia memperoleh STR.

(6) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan

luar negeri yang akan melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki SIP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (71 STR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses

evaluasi kompetensi bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara lndonesia lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

PRESIDEN

Bagian Kedua Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mendayagunakan

Tenaga Kesehatan warga negara asing sesuai dengan persyaratan. 12\ Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara asing ( 1) dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat dengan mempertimbangkan:

• alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan
• ketersediaan Tenaga Kesehatan setempat.

(1) Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan

menjalankan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi. (21 Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

• penilaian kelengkapan administratif; dan
• penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

(3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas: yang a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri bertanggung jawab di bidang pendidikan;

• surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
• surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

(4) Penilaian

PRESIDEN

REPUBLIK IND ONES IA

a< -u\J-

(4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dinyatakan dengan surat keterangan yang menyatakan telah mengikuti program evaluasi kompetensi dan Sertihkat Kompetensi. (s) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan warga negara asing harus memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undan gan.

(1) Tenaga Kesehatan warga negara asing yang telah

mengikuti proses evaluasi kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Indonesia harus memiliki STR Sementara dan SIP. (21 STR sementara bagi Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya. (s) Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Praktik di Indonesia berdasarkan atas permintaan pengguna Tenaga Kesehatan warga negara asing.

(4) SIP bagi Tenaga Kesehatan warga negara asing berlaku

selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik Tenaga Kesehatan warga negara asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Eu$^
$.*

PRESIDEN

REPUBLIK IN D ONES IA

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

• memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
• memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
• menerima imbalan jasa;
• memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai- nilai agama;
• mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
• menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
• memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(t) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

• memberikan

{.9.}T!$x€

PRESIDEN

REPUBLIK IND ONES IA

• memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
• memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
• menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
• membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
• merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai. (21 Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan hurul d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.

(1) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada

Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

(2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) dilarang menolak Pene rima Pelayanan Kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu.

PRESIDEN

Bagian Kesatu Umum

Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk:

• mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;
• meningkatkan Kompetensi;
• bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;
• mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok; dan
• melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.

Dalam menjalankan praktik, Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil.

Bagian Kedua Kewenangan

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus

dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya.

(2) Jenis

PRESIDEN

(2) Jenis Tenaga Kesehatan tertentu yang memiliki lebih

dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan profesi sesuai dengan Iingkup dan tingkat Kompetensi. (s) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam keadaan tertentu Tenaga Kesehatan dapat

memberikan pelayanan di luar kewenangannya. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai menjalankan keprofesian di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan peraturan Menteri.

Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin.

Bagian Ketiga Pelimpahan Tindakan

(1) Dalam melakukan pelayanan kesehatan, Tenaga

Kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis.

(2) Dalam

PRESIDEN

REPUBLIK IND ONE S IA

l2t Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker.

(3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

• tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;
• pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan;
• pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan; dan
• tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan.

(4) Ketentuan lebih Ianjut mengenai pelimpahan tindakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional

(1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik

berkewajiban untuk mematuh.i Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

(2) Standar

PRESIDEN

REPUBLIK IN D ONES IA

4t (2t Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing- masing jenis Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri.

(3) Standar Pelayanan Profesi yang berlaku universal

ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (41 Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (s) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasicnal diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dapat

melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan.

(3) Penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Bagian Kelima

*s'1. ^-.-'- _Gt ftt-,yZ \ .lr, rzl:t 1E ,zr<--

PRESIDEN

42

Bagian Kelima Persetujuan Tindakan Tenaga Kesehatan

(1) Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan

yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan. (21 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat penjelasan secara cukup dan patut.

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

sekurang-kurangnya mencakup:

• tata cara tindakan pelayanan;
• tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan;
• alternatif tindakan lain;
• risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
• prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat diberikan, baik secara tertulis maupun lisan. (s) Setiap tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan

Menteri.

(1) Pelayanan kesehatan masyarakat harus ditujukan

untuk kepentingan masyarakat dan tidak melanggar hak asasi manusia.

(2) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) yang merupakan program Pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan.

(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) tetap harus diinformasikan kepada masyarakat Penerima Pelayanan Kesehatan tersebut.

Bagian Keenam Rekam Medis

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan

pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan.

(2) Rekam medis Penerima Peiayanan Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah Penerima Pelayanan Kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan.

(3) Setiap rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan

harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan atau paraf Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan.

(4) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harr.s disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Kesehatan dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 7 1

PRESIDEN

Pasal 7 I

(1) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (2t Dalam ha1 dibutuhkan, Penerima Pelayanan Kesehatan dapat meminta resume rekam medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekam medis diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Rahasia Kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan

(1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan

pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan. (21 Rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan, pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum bagi kepentingan penegakan hukum, permintaan Penerima Pelayanan Kesehatan sendiri, atau pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang rahasia kesehatan

Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

PRESIDEN

REPUBLIK IN D ONES IA

-45_

Bagian Kedelapan Pelindungan bagi Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayananan Kesehatan

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktik di Fasilitas pelayanan Kesehatan.

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam meningkatkan dan menjaga mutu pemberian pelayanan kesehatan dapat membentuk komite atau panitia atau tim untuk kelompok Tenaga Kesehatan di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB Xi

Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8 1

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 80 diarahkan untuk:

• meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan;

• melindungi Penerirna Pelayanan Kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan; dan

• memberikan

PRESIDEN

• memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tenaga Kesehatan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan ( 1) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan

ketentuan Pasal 47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat

(1), Pasal 58 ayat (I), Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 ayat

(1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 70 ayat

(1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 73

ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2t Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat l2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 74 dikenai sanksi administratif.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan

pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21. t4l Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat berupa:

• teguran lisan;

• peringatan tertulis;

• denda adminstratif; dan/atau

• pencabutan

PRESIDEN

48

• pencabutan izin.

(5) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap

Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian

berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (2\ Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yarlg dengan sengaja

menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (I) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap

PRESIDEN

49 (21 Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik

tarrpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling

banyak Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah). (2t Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling

banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(1) Bukti Registrasi dan perizinan Tenaga Kesehatan yang

telah dimiliki oleh Tenaga Kesehatan, pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

(2) Tenaga Kesehatan yang belum memiliki bukti

Registrasl dan perizinan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(1) Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah

Diploma Tiga yang telah melakukan praktik sebelum ditetapkan Undang-Undang ini, tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai Tenaga Kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. (21 Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan mendapatkan STR Tenaga Kesehatan.

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan Komite Farmasi Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

(1) Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi menjadi

bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia setelah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia terbentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (21 Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 1) tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai dengan terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

(3) Sekretariat

PRESIDEN

(3) Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dengan terbentuknya sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Pasal 9 I

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tenaga Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Pasal 4 ayat (2, Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal

21 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

• Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) menjadi sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia setelah terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan lndonesia.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

INDONESIA,

rtd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan,

Murti

PRESIDEN