Pasal 20

(1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan

harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan.

(2) Standar Nasionai Pendidikan Tenaga Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Standar

PRESIDEN

-t7-

(3) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, asosiasi institusi pendidikan, dan Organisasi Profesi.

(4) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2 1

( 1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.

(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, Iembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.

(4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri.

(5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.

(6) Mahasiswa

PRESIDEN

18

(6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal22

(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

(2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam negeri dan luar negeri.

(3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan.