KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya

disingkat KTKI adalah lembaga yang melaksanakan tugas

secara independen yang terdiri atas konsil masing- masing tenaga kesehatan.

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan

diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kesatu

Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang

(1) KTKI merupakan lembaga nonstruktural dan

berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

(2) KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung

jawab kepada Presiden melalui Menteri.

(1) KTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai

fungsi sebagai koordinator konsil masing-masing tenaga

kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), KTKI mempunyai tugas sebagai berikut:

• memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan;

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -3-

• melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing

tenaga kesehatan; dan

• membina dan mengawasi konsil masing-masing

tenaga kesehatan.

(3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), KTKI memiliki wewenang menetapkan

perencanaan kegiatan untuk konsil masing-masing

tenaga kesehatan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), KTKI bersifat independen.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan

wewenang KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

(1) Susunan organisasi KTKI terdiri atas:

• ketua dan wakil ketua merangkap anggota; dan

• anggota.

(2) Ketua dan wakil ketua KTKI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, dipilih oleh dan dari anggota KTKI.

(3) Anggota KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b berasal dari pimpinan konsil masing-masing tenaga kesehatan.

KTKI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, bertanggung

jawab secara kolektif kolegial.

(1) Konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:

• Konsil Keperawatan;

• Konsil Kefarmasian; dan

• Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan.

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -4-

(2) Konsil Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a menaungi berbagai jenis perawat.

(3) Konsil Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b menaungi apoteker dan tenaga teknis

kefarmasian.

(4) Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c menaungi semua jenis

Tenaga Kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(1) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk konsil

tersendiri di lingkungan KTKI bagi jenis Tenaga

Kesehatan tertentu yang tergabung dalam Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (4).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara pembentukan konsil tersendiri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai fungsi

pengaturan, penetapan dan pembinaan Tenaga

Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai

dengan bidang tugasnya.

(2) Fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

bidang teknis keprofesian.

(3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), konsil masing-masing tenaga kesehatan memiliki

tugas:

• melakukan registrasi Tenaga Kesehatan sesuai

dengan bidang tugasnya;

• melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan;

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -5-

• menyusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga

Kesehatan;

• menyusun standar praktik dan standar kompetensi

Tenaga Kesehatan; dan

• menegakkan disiplin praktik Tenaga Kesehatan.

(4) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

secara fungsional dilakukan oleh konsil masing-masing

tenaga kesehatan dan secara administratif dikelola oleh sekretariat.

(5) Pelaksanaan pembinaan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan praktik keprofesian.

(6) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai wewenang:

• menyetujui atau menolak permohonan registrasi Tenaga Kesehatan;

• menerbitkan atau mencabut surat tanda registrasi;

• menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Tenaga

Kesehatan;

• menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Tenaga Kesehatan; dan

• memberikan pertimbangan pendirian atau

penutupan institusi pendidikan Tenaga Kesehatan.

(7) Konsil masing-masing tenaga kesehatan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) bersifat independen.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan

wewenang konsil masing-masing tenaga kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat

(6) diatur dengan Peraturan Ketua konsil masing-masing

tenaga kesehatan.

Susunan organisasi konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -6-

• divisi yang menangani bidang tugas registrasi;

• divisi yang menangani bidang tugas standardisasi; dan

• divisi yang menangani bidang tugas keprofesian.

(1) Pimpinan konsil masing-masing tenaga kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri

atas:

• 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

• 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara

ex-officio menjabat sebagai anggota KTKI.

(1) Masing-masing divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9, dipimpin oleh seorang ketua divisi merangkap anggota

konsil masing-masing tenaga kesehatan.

(2) Ketua divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab kepada pimpinan konsil masing- masing tenaga kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas divisi, pimpinan konsil

masing-masing tenaga kesehatan, dan ketua divisi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan KTKI.

Bagian Ketiga Kesekretariatan

(1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KTKI

dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di unit kerja di kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -7-

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata

kerja sekretariat diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

aparatur negara.

Bagian Kesatu Unsur Keanggotaan

Anggota Konsil Keperawatan terdiri atas unsur:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu)

orang;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1

(satu) orang;

• organisasi profesi keperawatan sebanyak 2 (dua) orang;

• kolegium keperawatan sebanyak 2 (dua) orang;

• asosiasi institusi pendidikan keperawatan sebanyak 1

(satu) orang;

• asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu)

orang; dan

• tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.

Anggota Konsil Kefarmasian terdiri atas unsur:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang;

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -8-

• organisasi profesi sebanyak 2 (dua) orang;

• kolegium sebanyak 2 (dua) orang;

• asosiasi institusi pendidikan sebanyak 1 (satu) orang;

• asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu)

orang; dan

• tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.

Anggota Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan terdiri atas

unsur:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu)

orang;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1

(satu) orang;

• organisasi profesi sebanyak 1 (satu) orang untuk masing-

masing jenis Tenaga Kesehatan;

• kolegium sebanyak 1 (satu) orang untuk masing-masing jenis Tenaga Kesehatan;

• asosiasi institusi pendidikan sebanyak 3 (tiga) orang;

• asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan

• tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.

Masa bakti keanggotaan KTKI dan konsil masing-masing

tenaga kesehatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -9-

Bagian Kedua

Pengangkatan

Paragraf 1

Persyaratan

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota konsil masing-

masing tenaga kesehatan yang bersangkutan harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

• warga negara Republik Indonesia;

• sehat jasmani dan rohani;

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

berakhlak mulia;

• berkelakuan baik;

• pernah melakukan praktik Tenaga Kesehatan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda

registrasi, kecuali untuk wakil dari masyarakat;

• cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan

• melepaskan jabatan struktural pada saat diangkat

dan selama menjadi anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan.

(2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g meliputi jabatan struktural dalam pemerintahan, ketua organisasi profesi, ketua kolegium, ketua asosiasi

institusi pendidikan, dan ketua asosiasi fasilitas

pelayanan kesehatan.

(3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat sebagai

anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang

berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus

memenuhi kriteria sebagai berikut:

• mempunyai komitmen yang tinggi untuk

kepentingan masyarakat;

• berwawasan nasional;
• memahami masalah kesehatan; dan

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -10-

• bukan merupakan Tenaga Kesehatan.

Paragraf 2

Pengusulan Calon Anggota

(1) Calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan

diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah

setiap unsur keanggotaan konsil masing-masing tenaga

kesehatan kepada Menteri melalui KTKI.

(2) Calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan

yang berasal dari unsur tokoh masyarakat diusulkan

oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada Menteri.

Usulan anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:

• data diri yang bersangkutan;

• surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan;

• surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan

struktural baik dalam pemerintahan, ketua organisasi profesi, ketua kolegium, ketua asosiasi institusi

pendidikan, dan ketua asosiasi fasilitas pelayanan

kesehatan pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan; dan

• keterangan lainnya yang berkenaan dengan persyaratan

calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan calon

anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -11-

(1) Anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan

diangkat oleh Presiden atas usul Menteri.

(2) Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota konsil masing-

masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah di hadapan Menteri.

(1) Anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan dari

unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan tinggi dan berstatus sebagai Pegawai Negeri

Sipil diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota

konsil masing-masing tenaga kesehatan dinaikkan

pangkatnya setiap kali secara reguler oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) setelah selesai menjalankan

tugas sebagai anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan dapat diangkat kembali dalam jabatan

organiknya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir

masa jabatannya sebagai anggota konsil masing-masing

tenaga kesehatan dikembalikan kepada instansi induknya apabila belum mencapai batas usia pensiun

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -12-

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota

konsil masing-masing tenaga kesehatan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh instansi

induknya apabila telah mencapai batas usia pensiun dan

diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang diangkat

sebagai anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang

berasal dari Kementerian dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberhentian

(1) Anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan

diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri, apabila:

• berakhirnya masa jabatan sebagai anggota;

• mengundurkan diri atas alasan kesehatan;

• meninggal dunia;

• bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik

Indonesia;

• tidak mampu atau tidak cakap lagi melakukan

tugas;

• melanggar sumpah atau janji;

• melakukan perbuatan tercela;

• melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas

pekerjaannya;

• menjadi tersangka tindak pidana kejahatan;

dan/atau

• tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai anggota

konsil masing-masing tenaga kesehatan.

(2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), anggota konsil masing-masing tenaga

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -13-

kesehatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang

mewakili kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun.

(3) Menteri mengusulkan pemberhentian anggota konsil

masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Presiden.

Bagian Keempat Penggantian Antar Waktu

(1) Untuk mengisi kekosongan anggota konsil masing-

masing tenaga kesehatan yang diberhentikan karena alasan selain berakhir masa jabatannya, Presiden

mengangkat anggota konsil masing-masing tenaga

kesehatan pengganti atas usul Menteri.

(2) Calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan

pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan

anggota yang digantikan.

(3) Masa jabatan anggota konsil masing-masing tenaga

kesehatan pengganti selama sisa masa jabatan anggota

yang digantikannya.

(4) Pengangkatan anggota konsil masing-masing tenaga

kesehatan pengganti dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima

Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan

(1) Setiap orang atau badan hukum yang mengetahui atau

kepentingannya dirugikan atas tindakan Tenaga

Kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesiannya dapat melakukan pengaduan.

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -14-

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pengaduan atas pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan.

(3) Pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelanggaran terhadap penerapan keilmuan dalam

penyelenggaraan keprofesian meliputi penerapan

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.

(1) Dalam menyampaikan pengaduan, pengadu dapat

melakukannya secara langsung atau melalui kuasa

pengadu.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara:

• tertulis; dan/atau
• lisan.

(3) Pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh

Tenaga Kesehatan disampaikan kepada Konsil Keperawatan, Konsil Kefarmasian atau Konsil Gabungan

Tenaga Kesehatan sesuai dengan bidang tugas masing-

masing.

(1) Dalam menegakkan disiplin profesi Tenaga Kesehatan,

konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai

tugas menerima pengaduan, memeriksa, dan

memutuskan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan yang diajukan.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), konsil masing-masing tenaga

kesehatan menyusun pedoman dan tata cara

penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan.

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -15-

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30, konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai

wewenang:

• menyusun pedoman pelaksanaan tugas penegakan disiplin profesi;

• menerima pengaduan penerima pelayanan kesehatan

yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan;

• menolak pengaduan yang bukan kewenangan konsil

masing-masing tenaga kesehatan;

• menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin profesi

Tenaga Kesehatan dengan melakukan klarifikasi,

investigasi, dan pemeriksaan disiplin, termasuk meminta dan memeriksa rekam medis dan dokumen lainnya dari

semua pihak yang terkait pada tingkat pertama dan tingkat banding;

• memanggil teradu, pengadu, saksi-saksi, dan ahli yang

terkait dengan pengaduan untuk didengar keterangannya;

• memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi

Tenaga Kesehatan pada tingkat pertama;

• menentukan dan memberikan sanksi disiplin profesi

terhadap pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan

pada tingkat pertama; dan

• membuat laporan tentang monitoring dan evaluasi serta

laporan pelaksanaan penegakan disiplin profesi Tenaga

Kesehatan.

(1) Dalam menegakkan disiplin profesi Tenaga Kesehatan,

konsil masing-masing tenaga kesehatan dapat

membentuk majelis yang bersifat ad-hoc.

(2) Anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas 4 (empat) orang anggota konsil masing-

masing tenaga kesehatan yang bersangkutan dan 1 (satu) orang ahli hukum.

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -16-

(3) Salah satu dari 4 (empat) orang anggota konsil masing-

masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berasal dari unsur tokoh masyarakat.

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

melakukan pemeriksaan atas pengaduan pelanggaran

disiplin profesi Tenaga Kesehatan untuk kemudian menetapkan ada atau tidaknya kesalahan dan

menetapkan sanksi disiplin profesi.

(2) Hasil pemeriksaan dan penetapan sanksi disiplin profesi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada

konsil masing-masing tenaga kesehatan untuk

ditindaklanjuti.

(1) Dalam hal Tenaga Kesehatan terbukti melakukan

pelanggaran dapat dikenakan sanksi disiplin profesi

berupa:

• pemberian peringatan tertulis;

• rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau

surat izin praktik; dan/atau

• kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di

institusi pendidikan kesehatan.

(2) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di

institusi pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, dapat berupa perintah untuk

berada di bawah pengawasan (proctorship) saat menyelenggarakan praktik keprofesian untuk satu bidang

tertentu atau semua bidang sesuai kompetensi dan

kewenangannya.

(3) Perintah untuk berada di bawah pengawasan

(proctorship) saat menyelenggarakan praktik keprofesian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu tertentu.

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -17-

(4) Pengenaan sanksi disiplin profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) jenis sanksi secara bersamaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan,

pemeriksaan, dan pembuatan keputusan dalam rangka

penegakan disiplin profesi, serta kriteria perbuatan yang melanggar disiplin profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29, Pasal 30, dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Ketua

konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan

Peraturan Menteri.

TATA KERJA

(1) Semua unsur organisasi KTKI dalam melaksanakan

tugasnya masing-masing wajib bekerja sama di bawah

koordinasi Ketua KTKI.

(2) Semua unsur organisasi KTKI dalam melaksanakan

tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam

lingkungan KTKI sendiri dan konsil masing-masing tenaga kesehatan, maupun dalam hubungan antara KTKI

dengan para pemangku kepentingan terkait.

KTKI harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien

antar unit organisasi di lingkungan KTKI.

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -18-

(1) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi oleh

KTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2),

dilakukan melalui peta proses bisnis yang

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar konsil masing-masing tenaga

kesehatan di lingkungan KTKI dan majelis ad hoc

maupun dengan lembaga lain yang terkait.

(2) Selain melalui penerapan peta proses bisnis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan koordinasi,

integrasi, dan sinkronisasi dilakukan melalui:

• rapat pleno;

• rapat pimpinan;

• rapat konsil masing-masing tenaga kesehatan; dan

• rapat lain yang dianggap perlu.

(1) Untuk peningkatan kinerja, KTKI dapat melakukan

evaluasi kinerja terhadap seluruh anggota KTKI melalui musyawarah kerja.

(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam rapat

pleno.

KTKI menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden melalui Menteri secara berkala paling sedikit 6

(enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata hubungan kerja antar

perangkat organisasi KTKI diatur dengan Peraturan KTKI.

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -19-

PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan KTKI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Dalam melaksanakan tugas, ketua, wakil ketua, dan

anggota KTKI diberikan hak keuangan dan fasilitas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan

fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Presiden.

(1) Calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan

diusulkan kepada Presiden oleh Menteri paling lama 1

(satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

(2) Anggota Komite Farmasi Nasional dan Majelis Tenaga

Kesehatan Indonesia tetap melaksanakan tugasnya

sampai dengan diangkatnya anggota konsil masing-

masing tenaga kesehatan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan

Komite Farmasi Nasional dan peraturan Majelis Tenaga

Kesehatan Indonesia masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan

Presiden ini.

www.peraturan.go.id

2017, No.208 -20-

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 September 2017

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2017

,

ttd.

www.peraturan.go.id