Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang TATA CARA PERMINTAAN PATEN

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. UNDANG-UNDANG Paten adalah UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.
2. Deskripsi atau uraian penemuan adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang penemuan tersebut.
3. Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti penemuan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk paten.
4. Gambar adalah gambar teknik suatu penemuan yang memuat tanda-tanda, simbol, huruf, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari penemuan.
5. Abstraksi adalah uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim ataupun gambar.
6. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan paten.
7. Kantor Paten adalah unit organisasi di lingkungan departemen pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang paten.

1. Permintaan paten diajukan kepada Kantor Paten secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dan disertai pembayaran biaya permintaan paten yang besarnya dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri.

(2) Kecuali sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 28 UNDANG-UNDANG Paten, permintaan paten dapat diajukan sendiri oleh penemu atau orang yang berhak atas penemuan atau melalui Konsultan Paten selaku kuasa.

(3) Dalam hal permintaan paten diajukan oleh kuasa, maka hal tersebut wajib dilengkapi dengan surat kuasa.

(4) Apabila permintaan paten diajukan oleh orang yang bukan penemu, permintaan tersebut harus disertai pernyataan yang

dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas penemuan yang bersangkutan.

(5) Dokumen permintaan paten dapat disampaikan secara langsung di Kantor Paten atau dikirim melalui jasa pos.

(1) Permintaan paten untuk satu penemuan yang diajukan oleh penemu yang juga bertindak untuk dan atas nama penemu

lainnya, wajib dilengkapi dengan pernyataan tertulis yang berisikan persetujuan penemu lainnya terhadap pengajuan permintaan paten tersebut;

(2) Permintaan paten untuk satu penemuan yang diajukan melalui kuasa untuk dan atas nama penemu atau para penemu, wajib dilengkapi dengan surat kuasa dari penemu atau para penemu yang bersangkutan.

(3) Permintaan paten untuk satu penemuan yang diajukan oleh orang yang berhak atas penemuan yang juga bertindak untuk dan atas nama orang lain yang juga berhak atas penemuan, wajib dilengkapi dengan bukti tertulis bahwa mereka secara bersama-sama berhak atas penemuan dan pernyataan tertulis yang berisikan persetujuan terhadap pengajuan permintaan paten dari orang lainnya yang juga berhak.

(4) Permintaan paten untuk satu penemuan yang diajukan melalui kuasa untuk dan atas nama satu orang atau lebih yang berhak atas penemuan, wajib dilengkapi surat kuasa dari orang atau orang-orang yang berhak atas penemuan dan bukti tertulis bahwa mereka secara bersama-sama berhak atas penemuan tersebut.

(5) Ketentuan mengenai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini juga berlaku dalam hal salah satu atau lebih penemu atau orang yang menerima hak dari penemu tersebut telah meninggal dunia dan haknya dilaksanakan oleh ahli warisnya.

Permintaan paten terdiri dari: a. surat permintaan untuk mendapatkan paten; b. deskripsi tentang penemuan; c. satu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan; d. satu atau lebih gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas; e. abstraksi tentang penemuan.

Surat permintaan untuk mendapatkan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditandatangani oleh orang yang mengajukan permintaan paten dan diajukan dengan menggunakan bentuk yang contohnya ditentukan oleh Menteri serta memuat: a. tanggal, bulan dan tahun surat permintaan; b. nama lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permintaan paten; c. nama lengkap dan kewarganegaraan penemu; d. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan paten diajukan melalui Konsultan Paten; e. judul penemuan; f. jenis paten yang diminta.

(1) Kantor Paten memberikan tanda penerimaan dokumen permintaan paten yang berisikan nomor, tanggal dan waktu penerimaan serta mencatatnya dalam buku khusus yang disediakan untuk itu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara penerimaan dokumen permintaan paten diatur oleh Menteri.

Dengan memperhatikan ketentuan bahwa satu permintaan paten hanya dapat diajukan untuk satu penemuan, maka: a. permintaan paten yang telah diajukan dapat dipecah menjadi dua permintaan atau lebih apabila diketahui bahwa permintaan paten tersebut mencakup dua atau lebih penemuan; b. masing-masing permintaan paten hasil pemecahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diajukan sebagai permintaan terpisah, dan terhadap permintaan paten tersebut dapat diberikan tanggal penerimaan permintaan paten yang sama dengan tanggal penerimaan permintaan paten semula.

(1) Pemecahan permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diajukan secara tertulis kepada Kantor Paten.

(2) Permintaan pemecahan permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak apabila terhadap permintaan paten tersebut telah selesai dilakukan pemeriksaan substantif.

(3) Dalam hal permintaan pemecahan permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, maka pengajuan dokumen permintaan paten hasil, pemecahan tersebut harus telah diterima oleh Kantor Paten selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal disetujuinya permintaan pemecahan.

(4) Batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) juga berlaku untuk pemenuhan biaya-biaya yang berkaitan dengan pemecahan permintaan paten.

(1) Dalam hal Kantor Paten menyetujuinya, masing-masing permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat pula diajukan dengan menggunakan hak prioritas, apabila permintaan semula sebelum dipecah telah diajukan dengan hak prioritas.

(2) Beberapa dokumen tertentu dalam permintaan paten yang semula telah diajukan dengan hak prioritas dan telah diterima oleh Kantor Paten dapat dianggap sebagai kelengkapan dokumen bagi permintaan paten yang dipecah tersebut.

(1) Pemecahan permintaan paten dapat pula dilakukan atas saran tertulis Kantor Paten.

(2) Apabila saran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, maka penyerahan dokumen tertentu yang diperlukan sebagai akibat dari pemecahan permintaan paten dilakukan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian saran tertulis oleh Kantor Paten.

(3) Batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga berlaku untuk pemenuhan biaya-biaya yang berkaitan dengan pemecahan permintaan paten.

Perubahan permintaan paten dari permintaan paten biasa menjadi paten sederhana atau sebaliknya, dimungkinkan dengan ketentuan:

a. mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Paten; b. membayar biaya yang besarnya dan tata cara pembayarannya ditentukan oleh Menteri.

Permintaan perubahan permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditolak apabila terhadap permintaan paten yang telah diajukan itu telah selesai dilakukan pemeriksaan substantif.

(1) Dalam hal permintaan perubahan permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetujui, maka permintaan paten tersebut diajukan dengan dilengkapi dokumen yang diperlukan.

(2) Permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini.

(1) Dalam hal dilakukan permintaan perubahan permintaan paten dari paten sederhana menjadi paten biasa, Kantor Paten wajib mengumumkan permintaan paten tersebut apabila telah dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Pelaksanaan pengumuman permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini.

Kecuali ditentukan lain, penyampaian deskripsi, klaim, gambar dan abstraksi serta dokumen-dokumen permintaan paten lainnya dibuat dan diajukan dalam rangkap tiga.

Bentuk dan cara penulisan dokumen permintaan paten diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dalam hal asli dokumen permintaan paten tertulis dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, Kantor Paten dapat minta agar dokumen tersebut diterjemahkan pula dalam bahasa lnggris.

(1) Dalam hal deskripsi mengenai suatu penemuan menyangkut jasad renik tertentu, sedang jasad renik itu belum mungkin diungkapkan atau tersedia bagi masyarakat pada saat pengajuan permintaan paten, maka deskripsi seperti itu tetap dapat diterima apabila deskripsi tersebut mengungkapkan secara lengkap dan jelas cara penggunaan jasad renik dan sejauh dipenuhi syarat-syarat:

a. contoh jasad renik tersebut telah disampaikan untuk disimpan pada lembaga penyimpanan jasad renik yang diakui oleh Kantor Paten sebelum permintaan paten diajukan atau sebelum tanggal penerimaan permintaan paten diberikan;

b. permintaan paten yang diajukan tersebut mencantumkan penjelasan secukupnya mengenai ciri-ciri atau karakteristik jasad renik yang bersangkutan;

c. nama jasad renik, tanggal penyerahannya untuk disimpan, nama lembaga penyimpanan dan nomor penyimpanan jasad renik tersebut dicantumkan pada deskripsi dalam permintaan paten yang bersangkutan. (2) Apabila keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf c tidak dicantumkan dalam deskripsi, maka keterangan tersebut wajib disampaikan kepada Kantor Paten selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya dokumen permintaan paten. (3) Penyampaian keterangan mengenai jasad renik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap sebagai persetujuan tanpa syarat dari orang yang mengajukan permintaan paten kepada setiap orang yang pada saat atau setelah pengumuman permintaan paten, mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Paten untuk memperoleh contoh jasad renik yang disimpan tersebut.

Lembaga atau lembaga-lembaga penyimpanan contoh jasad renik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a adalah lembaga-lembaga yang diakui menurut Persetujuan Budapest Tahun 1980 (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms).

(1) Pemberian contoh jasad renik kepada orang yang memerlukan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Kantor Paten yang mengijinkan dikeluarkannya contoh tersebut dari lembaga tempat penyimpanannya. (2) Permintaan untuk mendapatkan surat persetujuan Kantor Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kantor Paten dengan dilengkapi pernyataan :

a. tidak akan memindah-tangankan contoh jasad renik tersebut kepada orang lain sampai dengan permintaan paten tersebut ditarik kembali atau ditolak atau sampai dengan berakhirnya jangka waktu paten apabila paten telah diberikan;

b. hanya semata-mata digunakan untuk keperluan percobaan saja sampai dengan permintaan paten tersebut ditarik kembali, atau dianggap ditarik kembali permintaan contoh jasad renik diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Dalam hal permintaan untuk mendapatkan contoh jasad renik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disetujui oleh Kantor Paten, maka persetujuan tersebut harus segera diberitahukan kepada orang yang mengajukan permintaan paten yang bersangkutan.

Deskripsi atau uraian penemuan memuat judul penemuan sesuai dengan judul yang dicantumkan dalam surat permintaan untuk mendapatkan paten, dan :

a. menegaskan bidang teknik yang berkaitan dengan penemuan; b. menjelaskan latar belakang teknis dari penemuan, sejauh yang diketahui oleh orang yang mengajukan permintaan, yang diperlukan untuk pemahaman, penelusuran dan pemeriksaan penemuan, dan apabila mungkin menyebutkan pula dokumen yang menjadi acuan latar belakang teknis tersebut; c. menjelaskan keunggulan dan manfaat teknis penemuan, bila ada, dibandingkan dengan penemuan teknologi di bidang yang sama yang telah ada sebelumnya; d. menjelaskan secara singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambar yang disertakan; e. menjelaskan sedikitnya satu cara pelaksanaan penemuan dengan disertai contoh dan bila perlu dengan mengacu pada gambar-gambar yang disertakan; f. menjelaskan mengenai cara penerapan penemuan tersebut dalam industri, atau cara pemakaiannya, apabila karena sifatnya penemuan tersebut sulit dijelaskan secara deskriptif.

Ketentuan mengenai urutan penyajian deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib diikuti, kecuali apabila susunan dalam bentuk lain akan lebih baik dan lebih mampu menjelaskan penemuan yang dimintakan paten.

(1) Permintaan untuk mendapatkan paten dapat diajukan dengan mencantumkan lebih dari satu klaim.

(2) Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing diberi nomor secara berurutan.

(3) Penjelasan mengenai inti penemuan dalam klaim ditulis dengan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam penguraian di bidang teknologi.

(1) Klaim dituliskan dalam dua bagian yang terdiri dari:

a. bagian pertama, terdiri dari pernyataan yang menunjukkan bidang teknik dari penemuan sebelumnya;

b. bagian kedua, terdiri dari pernyataan teknis mengenai penemuan yang dimintakan perlindungan paten dan merupakan peningkatan atas penemuan-penemuan yang telah ada sebelumnya.

(2) Dalam hal klaim tidak ditulis dalam dua bagian maka klaim hanya berisikan pernyataan tunggal yang memuat penjelasan mengenai inti penemuan.

(1) Kecuali apabila dianggap perlu, klaim tidak boleh memuat kalimat yang bersifat atau berupa acuan terhadap deskripsi atau gambar yang disertakan.

(2) Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel dan/atau rumus kimia atau rumus matematika.

(3) Jika permintaan paten disertai dengan gambar maka dalam klaim dapat ditambahkan tanda-tanda yang mengacu pada gambar yang dituliskan secara seragam diantara tanda kurung.

Permintaan paten yang terdiri dari dua klaim atau lebih tetapi saling berkaitan dianggap sebagai satu kesatuan penemuan: a. klaim mandiri tentang produk, klaim mandiri tentang proses yang digunakan untuk pembuatan produk, dan klaim mandiri untuk pemakaian produk tersebut; atau b. klaim mandiri tentang proses dan klaim mandiri tentang alat atau mesin untuk menjalankan proses tersebut; atau c. klaim mandiri tentang produk, klaim mandiri tentang proses yang digunakan untuk pembuatan produk dan klaim mandiri tentang alat atau mesin untuk menjalankan proses tersebut.

(1) Apabila dalam satu permintaan paten diajukan lebih dari 10 (sepuluh) klaim, maka terhadap kelebihan klaim tersebut dikenakan biaya tambahan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pembayaran biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat lambatnya pada saat diajukannya permintaan pemeriksaan substantif.

(3) Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali.

(1) Apabila diperlukan untuk memperjelas deskripsi mengenai penemuan, pemintaan paten dapat dilengkapi dengan gambar.

(2) Dalam hal permintaan paten tidak dilengkapi dengan gambar sedangkan Kantor Paten memandang hal itu perlu untuk memperjelas deskripsi maka Kantor Paten dapat minta kepada orang yang mengajukan permintaan paten untuk melengkapinya.

(1) Yang boleh dicantumkan dalam gambar hanya tanda yang berupa huruf atau angka, dan tidak dibenarkan dalam bentuk tulisan, kecuali bila tulisan itu sangat diperlukan sebagai bagian dari gambar yang bersangkutan.

(2) Bagan dan diagram dianggap sebagai gambar.

(1) Abstraksi mengenai penemuan ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, dimulai dengan judul penemuan sesuai dengan judul penemuan yang dicantumkan dalam surat permintaan untuk mendapatkan paten. (2) Abstraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

a. ringkasan dari klaim dan deskripsi mengenai penemuan termasuk gambar,jika ada;

b. rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan untuk menjelaskan penemuan.

(1) Abstraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berisikan pernyataan yang menunjukkan lingkup bidang teknis penemuan dan secara jelas menggambarkan inti penemuan serta kegunaannya.

(2) Abstraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh memuat peryataan yang bersifat spekulatif atau pernyataan yang menunjukkan penilaian lebih baik atau lebih berharga dari penemuan sebelumnya.

Jika abstraksi mengenai penemuan menunjuk gambar yang disertakan dalam dokumen permintaan paten, maka dalam surat permintaan untuk mendapatkan paten dinyatakan pula permintaan kepada Kantor Paten agar menyertakan gambar tersebut pada saat permintaan paten diumumkan.

(1) Kantor Paten melakukan:

a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif yang meliputi dokumen permintaan paten, dan

b. pengklasifikasian dalam jenis permintaan paten dan bidang penemuan. (2) Terhitung sejak tanggal penerimaan dokumen permintaan paten, Kantor Paten memperlakukan dokumen tersebut sebagai dokumen rahasia.

(1) Dalam hal terdapat kekurangan yang menyangkut kelengkapan dokumen permintaan paten, maka selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya dokumen permintaan paten, Kantor Paten memberitahukan adanya kekurangan itu secara tertulis, jelas dan terinci kepada penemu atau yang mengajukan permintaan paten agar kekurangan tersebut dipenuhi.

(2) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada orang yang mengajukan permintaan paten selaku kuasa, maka tembusan surat pemberitahuan tersebut disampaikan pula kepada penemu.

(3) Kelengkapan dokumen permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kantor Paten selambat lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan oleh Kantor Paten.

(4) Batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) bulan atas persetujuan Kantor Paten dalam hal terdapat alasan yang meyakinkan Kantor Paten bahwa pemenuhan kelengkapan tersebut secara teknis sulit dipenuhi dalam jangka waktu tersebut.

(1) Apabila kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) maka permintaan paten tersebut dianggap ditarik kembali.

(2) Kantor Paten memberitahukan secara tertulis mengenai anggapan penarikan kembali permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada orang yang mengajukan permintaan paten.

(1) Dalam hal terdapat kekurangan yang menyangkut pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Kantor Paten memberitahukan kepada orang yang mengajukan permintaan paten agar kekurangan tersebut dipenuhi atau

diperbaiki dalam jangka waktu setidaknya sebelum diajukannya permintaan pemeriksaan substantif.

(2) Kekurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda diberikannya tanggal penerimaan permintaan paten.

Dalam hal Kantor Paten telah menyampaikan pemberitahuan mengenai kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) maka tanggal penerimaan penerimaan paten adalah tanggal diterimanya pemenuhan terakhir kelengkapan permintaan paten tersebut oleh Kantor Paten.

Dalam hal Kantor Paten tidak menyampaikan pemberitahuan mengenai adanya kekurangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) maka permintaan paten tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen permintaan paten.

Dalam hal permintaan paten telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dan pembayaran biaya permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah.dipenuhi, Kantor Paten wajib memberikan bukti tertulis yang berisikan : a. tanggal penerimaan permintaan paten; b. jenis permintaan paten; c. nama dan alamat orang yang mengajukan permintaan paten; d. nama dan kewarganegaraan penemu;

e. judul penemuan; f. nama dan alamat lengkap Konsultan Paten, apabila permintaan paten diajukan melalui Konsultan Paten.

(1) Permintaan paten dapat ditarik kembali dengan mengajukan surat permintaan untuk itu ke Kantor Paten yang ditandatangani oleh orang yang mengajukan permintaan paten atau penemu atau orang yang berhak atas penemuan.

(2) Permintaan penarikan kembali permintaan paten yang diajukan oleh Konsultan Paten, wajib dilengkapi dengan surat kuasa untuk itu dari penemu atau orang yang berhak atas penemuan.

(3) Apabila permintaan paten ditarik kembali maka biaya permintaan paten dan segala biaya lainnya yang telah dibayarkan kepada Kantor Paten, tidak dapat diminta kembali.

(1) Dalam hal permintaan paten diajukan dengan hak prioritas, selain pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permintaan paten wajib dilengkapi salinan surat permintaan untuk mendapatkan paten yang diajukan pertama kali di negara lain.

(2) Salinan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah salinan yang disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang menerima permintaan paten untuk pertama kali.

(1) Dalam hal salinan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) tidak akan dapat dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) UNDANG-UNDANG Paten, maka permintaan paten dapat dilakukan dengan menyampaikan bukti salinan surat permintaan paten yang pertama kali disertai bukti permintaan pengesahan atas salinan tersebut.

(2) Penyampaian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UNDANG-UNDANG Paten.

(1) Selain pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, surat permintaan untuk mendapatkan paten memuat pula:

a. pernyataan bahwa permintaan paten tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas;

b. tanggal penerimaan permintaan paten yang pertama kali di negara lain yang menjadi dasar permintaan dengan hak prioritas tersebut;

c. nama negara-negara selain INDONESIA dimana permintaan paten tersebut diajukan. (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula dilakukan secara terpisah dengan ketentuan bahwa pengajuan

hal itu dilakukan selambat lambatnya 4 (empat) bulan setelah tanggal penerimaan surat permintaan paten oleh Kantor Paten.

Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan paten dengan hak prioritas diatur oleh Menteri.

(1) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 UNDANG-UNDANG Paten, Kantor Paten mengumumkan permintaan paten selama 6 (enam) bulan dengan mencantumkannya pada papan pengumuman di Kantor Paten dan pemuatannya dalam Berita Resmi Paten.

(2) Selama berlangsungnya pengumuman, masyarakat dapat melihat dokumen permintaan paten dan dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Paten untuk memperoleh salinan dokumen permintaan paten yang bersangkutan dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi pengumuman diatur oleh Menteri.

Dalam rangka pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melihat dokumen paten, Kantor Paten menyediakan tempat khusus untuk itu dan mengijinkan masyarakat untuk memeriksa:

a. surat permintaan untuk mendapatkan paten; b. klaim; c. deskripsi; d. gambar; e. abstraksi.

(1) Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang dapat mengajukan pandangan atau keberatan terhadap permintaan paten yang sedang diumumkan dengan ketentuan bahwa pandangan atau keberatannya itu diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA disertai dengan alasan, penjelasan dan bukti atau fakta yang mendukungnya.

(2) Kantor Paten dapat minta agar dokumen yang ditulis dalam bahasa asing yang disertakan dalam pandangan atau keberatan tersebut diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA.

Kantor Paten segera menyampaikan salinan surat yang berisi pandangan atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) kepada orang yang mengajukan permintaan paten atau penemu atau orang yang berhak atas penemuan dan memberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan atau penjelasan secara tertulis terhadap pandangan atau keberatan itu kepada Kantor Paten.

(1) Dengan persetujuan Menteri, Kantor Paten dapat MENETAPKAN untuk tidak mengumumkan permintaan paten apabila menurut

pertimbangannya penemuan tersebut dan pengumumannya diperkirakan akan dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara.

(2) Ketetapan untuk tidak mengumumkan permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan oleh Kantor Paten secara tertulis kepada orang yang mengajukan permintaan paten dengan menjelaskan alasan-alasannya dan jika dipandang perlu disertai larangan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukannya terhadap penemuan yang bersangkutan.

(3) Tembusan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada penemu atau orang yang berhak atas penemuan apabila permintaan paten diajukan melalui Konsultan Paten selaku kuasa.

(1) Selama penetapan tidak mengumumkan permintaan paten tersebut masih berlaku, orang yang mengajukan permintaan paten atau penemu atau orang yang berhak atas penemuan dilarang menyebarluaskan hal- hal yang berkaitan dengan penemuan tersebut.

(2) Dilarang pula bagi setiap orang untuk membuat atau membantu membuat atau melakukan tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga penemuan tersebut dapat dibuat di luar negeri.

(3) Terhadap kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan ketentuan Pasal 128 UNDANG-UNDANG Paten.

(1) Setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman tetapi tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan permintaan paten, permintaan pemeriksaan substantif dapat diajukan oleh orang yang mengajukan permintaan paten kepada Kantor paten.

(2) Permintaan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan disertai pembayaran biaya yang besarnya dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pengajuan permintaan pemeriksaan substantif dilakukan secara tertulis dengan menggunakan bentuk yang contohnya ditetapkan Menteri.

Pemeriksaan substantif dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah penemuan yang dimintakan paten dapat diberi paten atau tidak dapat diberi paten.

Dalam hal pemeriksaan substantif dimintakan atas penemuan yang dimintakan paten dengan hak prioritas, Kantor Paten dapat pula minta penjelasan dan dokumen yang diperlukan mengenai keputusan atas permintaan paten yang telah diajukannya terlebih dahulu di negara lain.

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan substantif, Kantor Paten:

a. meneliti penemuan yang dimintakan paten dengan penemuan-penemuan lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permintaan paten, dokumen paten serta dokumen-dokumen lainnya yang telah ada sebelumnya;

b. mempertimbangkan pandangan atau keberatan yang diajukan masyarakat, bila ada, serta sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut;

c. mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan kekurangan atau kelengkapan yang diminta Kantor Paten dan mengundang orang yang mengajukan permintaan paten untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula dilakukan Kantor Paten dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (1) UNDANG-UNDANG Paten. (3) Tata cara pelaksanaan permintaan kelengkapan atau tambahan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan

kegiatan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Penentuan bahwa suatu penemuan yang dimintakan paten dapat diberi atau tidak dapat diberi paten dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan: a. aspek kebaruan penemuan; b. langkah inventif yang terkandung dalam penemuan;

c. dapat atau tidaknya penemuan diterapkan atau digunakan dalam industri; d. apakah penemuan yang bersangkutan termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok penemuan yang tidak dapat diberikan paten; e. apakah penemu atau orang yang menerima lebih lanjut hak penemu berhak atau tidak berhak atas paten bagi penemuan tersebut; f. apakah penemuan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.

(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Kantor Paten dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pemeriksaan substantif.

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kantor Paten memberikan keputusan apakah terhadap penemuan yang dimintakan paten dapat diberi paten atau ditolak.

(1) Apabila berdasarkan pemeriksaan substantif dihasilkan kesimpulan bahwa penemuan yang dimintakan paten dapat diberi paten, Kantor Paten memberikan Surat Paten kepada orang yang mengajukan permintaan paten.

(2) Apabila yang mengajukan permintaan paten adalah Konsultan Paten selaku kuasa, tembusan surat pengantar penyampaian dan salinan Surat Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada penemu atau orang yang berhak atas penemuan.

(1) Paten dianggap diberikan pada tanggal pencatatan Surat Paten dalam Daftar Umum Paten dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Paten. (2) Dalam Surat Paten dicantumkan :

a. nomor paten;

b. judul penemuan;

c. nama dan alamat pemegang paten;

d. nama penemu;

e. tanggal penerimaan permintaan paten dan nomor permintaan paten;

f. nama negara atau negara-negara dimana permintaan paten telah diajukan, dalam hal permintaan diajukan dengan hak prioritas;

g. tanggal pemberian paten.

Selain berisikan keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Surat Paten dilengkapi dengan dokumen paten yang berisikan : a. tanda atau kode penemuan sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan dalam International Patent Classification;

b. tanggal pengumuman permintaan paten; c. nama dan alamat lengkap Konsultan Paten,jika ada; d. abstraksi; e. klaim dan deskripsi; f. gambar, jika ada.

(1) Kantor Paten mencatat dalam Daftar Umum Paten setiap paten yang telah diberikan dengan memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 huruf a, b, dan c.

(2) Kantor Paten mengumumkan dalam Berita Resmi Paten setiap paten yang telah diberikan dengan memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 huruf a, b, c, dan d.

(1) Setiap orang dapat melihat Daftar Umum Paten dan dapat memperoleh kutipan Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Setiap orang dapat memperoleh salinan dokumen paten dengan membayar biaya yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Jangka waktu paten dapat diperpanjang dua tahun dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Paten dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum jangka waktu paten tersebut berakhir disertai dengan pembayaran biaya yang besarnya dan tata cara pembayarannya ditentukan oleh Menteri.

(2) Permintaan perpanjangan jangka waktu paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai bukti tertulis mengenai hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b UNDANG-UNDANG Paten.

(1) Kantor Paten hanya memberikan perpanjangan jangka waktu paten apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dipenuhi dan dapat diterima kebenarannya oleh Kantor Paten.

(2) Perpanjangan jangka waktu paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu paten yang bersangkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan perpanjangan jangka waktu paten, bentuk dan pemberitahuan perpanjangan tersebut atau penolakannya ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan mengenai pembatalan paten karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a UNDANG-UNDANG Paten tidak diberlakukan apabila tidak dilaksanakannya atau digunakannya paten di INDONESIA berkaitan dengan tidak diperolehnya ijin pembuatan atau pemasaran produk yang dihasilkan dengan paten yang bersangkutan di INDONESIA.

(1) Pelaksanaan paten tertentu di luar wilayah Negara Republik INDONESIA dianggap sebagai pemenuhan kewajiban melaksanakan paten di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UNDANG-UNDANG Paten, sepanjang:

a. produk yang dihasilkan dengan paten yang bersangkutan dipasarkan di wilayah Republik INDONESIA dan negara-negara disekitarnya; dan

b. untuk keperluan penentuan kelayakan ekonominya harus digunakan kawasan tertentu sebagai satu kesatuan pasar. (2) Keputusan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permintaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Paten setelah mempertimbangkan data dan alasan yang disertakan dalam permintaan tersebut dan setelah mendengar pertimbangan Menteri atau pejabat Pemerintah lainnya yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang paten yang bersangkutan.

Permintaan paten yang telah diajukan berdasarkan Pengumuman Pemerintah Tahun 1953 yang diterima serta terdaftar di Kantor Paten antara tanggal 1 Agustus 1981 sampai dengan 1 Nopember 1989 dapat diajukan kembali kepada Kantor Paten berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG Paten, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1991 sampai dengan tanggal 31 Juli 1992.

(1) Dengan Mengingat kekhususan pengertian dan proses permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, maka ketentuan mengenai batasan atau dasar penilaian untuk menentukan kebaruan suatu penemuan disesuaikan penerapannya dalam memproses permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

(2) Selain hal-hal yang menyangkut masalah kebaruan, terhadap permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berlaku ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Paten dan PERATURAN PEMERINTAH ini.

(1) Pengajuan permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diterima apabila :

a. dipenuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini;

b. melampirkan salinan yang sah bukti penerimaan pendaftaran permintaan paten berdasarkan Pengumuman Pemerintah Tahun 1953;

c. tidak mengubah deskripsi yang telah diajukan sewaktu mendaftarkan permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

d. melampirkan salinan Surat Paten berikut dokumen paten yang bersangkutan, dalam hal terhadap penemuan tersebut telah diberikan paten oleh Kantor Paten di negara lain, jika ada. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, terhadap permintaan paten yang bersangkutan diberi tanggal penerimaan yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran permintaan paten yang diajukan berdasarkan Pengumuman Pemerintah Tahun 1953.

(1) Apabila permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tidak diajukan sampai dengan tanggal 31 Juli 1992, permintaan paten tersebut dianggap ditarik kembali.

(2) Apabila pengajuan kembali permintaan paten baru diterima oleh Kantor Paten setelah lewatnya tanggal 31 Juli 1992, permintaan paten tersebut ditolak.

(3) Kantor Paten menyampaikan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara tertulis kepada orang yang mengajukan permintaan paten selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan paten yang melewati batas waktu tanggal 31 Juli 1992 tersebut.

(1) Apabila karena sesuatu sebab, pemeriksaan substantif atas permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 belum terselesaikan, sementara jangka waktu paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UNDANG-UNDANG Paten akan segera atau telah terlampaui, sedangkan hasil pemeriksaan tersebut kemudian menyimpulkan bahwa terhadap penemuan yang dimintakan paten itu dapat diberi paten, maka terhadap penemuan yang bersangkutan hanya diberikan paten untuk jangka waktu selama masa perpanjangan yang lamanya 2 (dua) tahun.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperpanjang lagi.

(3) Biaya pemeliharaan atau biaya tahunan untuk paten yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibayarkan sekaligus untuk seluruh jangka waktu sesuai dengan tata cara Yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Penemuan yang dihasilkan di INDONESIA dan telah diumumkan dalam pameran nasional atau internasional yang resmi atau diakui sebagai resmi Yang kebaruannya berakhir antara 1 Nopember 1989 sampai dengan 31 Juli 1991, tidak kehilangan kemungkinan untuk diberi paten apabila terhadap penemuan tersebut diajukan permintaan paten dalam jangka waktu antara 1 Agustus 1991 sampai dengan 31 Januari 1992.

(2) Dengan tidak mengurangi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 dan Pasal 5, permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri pula dengan keterangan yang sah tentang keikutsertaan dalam pameran yang dilengkapi dengan keterangan mengenai waktu penyelenggaraan pameran tersebut.

(3) Apabila permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan setelah lewatnya tanggal 31 Januari 1992, permintaan paten ditolak oleh Kantor Paten.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) segera diberitahukan oleh Kantor Paten kepada orang Yang mengajukan permintaan paten.

(1) Permintaan paten Yang telah diajukan pertama kali di luar negeri dan jangka waktu prioritasnya berakhir antara tanggal 1 Nopember 1989 hingga 31 Juli 1991 dapat mengajukan permintaan paten di INDONESIA mulai tanggal 1 Agustus 1991 sampai dengan tanggal 31 Januari 1992.

(2) Pengajuan permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan tentang permintaan paten dengan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45.

(3) Tanggal penerimaan permintaan paten bagi permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tanggal dipenuhinya kelengkapan dokumen permintaan paten yang bersangkutan.

Permintaan paten yang telah diajukan pertama kali di luar negeri dan jangka waktu prioritasnya berakhir antara tanggal 1 Agustus 1991 sampai dengan 30 September 1991 diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan paten sampai dengan paling lambat tanggal 31 Oktober 1991.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1991

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

ttd

MOERDIONO