Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

5. Panitia Anggaran, yang selanjutnya disingkat Panggar adalah Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

6. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

11. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk Kekayaan Daerah lainnya.

12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

13. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.

14. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.

15. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah.

16. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis Daerah.

17. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah.

18. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.

19. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.

20. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.

21. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.

22. Pembiayaan adalah Transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

24. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya.

25. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan Daerah, baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

26. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

27. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

28. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

29. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

30. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

31. Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman Daerah dengan jangkan waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu.

Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD; (2) APBD, Perubahan APBD dan Sisa Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

APBD disusun dengan pendekatan anggaran kinerja.

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

(1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan; (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan; (3) Setiap Pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut; (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun Lalu dicatat sebagai Saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada Perubahan APBD.

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

(1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan pada bagian anggaran tersendiri ke dalam Anggaran Belanja Tidak Tersangka; (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pengeluaran yang sudah jelas peruntukannya dan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah dan penggunaannya diberitahukan kepada DPRD.

(1) Pada setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang; (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Jabatan Non Struktural/Fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya; (3) Dalam melaksanakan Tata Usaha Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Kasir, seorang Penyimpan Uang, seorang Pencatat Pembukuan serta seorang Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang; (4) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah tugas Kasir dibagi menjadi Kasir Penerima Uang dan Kasir Pembayar Uang; (5) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Penatausahaan Keuangan Daerah, Pemegang Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Gaji; (6) Pada Unit Kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertanggung jawab kepada Pemegang Kas pada Satuan Kerja induknya; (7) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank melalui Bendahara Umum Daerah atas nama rekening Kas Daerah, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima; (8) Kepala satuan kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali.

(1) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah; (2) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD MENETAPKAN keputusan tentang :

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO); b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP); c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM); d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek; e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani pengesahan Surat Pertanggung jawaban (SPJ); f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola perimaan dan pengeluaran Kas daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendaharawan Umum Daerah; g. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas; h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan Pendapatan Daerah; i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah.

(1) Bendaharawan Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya; (2) Bendaharawan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

(1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah; (2) Pembukaan Rekening Kas daerah sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dapat lebih dari 1 (satu) Bank dan tidak lebih dari 3 (tiga) Bank; (3) Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Saldo menurut Laporan Bank.

(1) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat pengelola keuangan Daerah lainnya;

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan; (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah; (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah; (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Yang Sah; (2) Setiap Kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan, setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan, setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini terdiri dari Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Bagian Belanja Pelayanan Publik; (2) Masing-masing Bagian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal; (3) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja, setiap jenis Belanja dirinci menurut Obyek Belanja, setiap Obyek Belanja dirinci menurut rincian Obyek Belanja.

(1) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah; (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yaitu: a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan dan; b. Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah. (3) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diberitahukan kepada DPRD.

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut : a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan; b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang; c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran; (2) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah; (3) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah; (4) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (Investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berjalan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah; (5) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun yang lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah; (6) Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus/Defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dirinci menurut Sumber Pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

(1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran, termasuk kebutuhan yang bersifat Strategis; (2) Dana Cadangan dibentuk dengan Kontribusi Tahunan dari Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat; (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(4) Semua Sumber Penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan semua belanja atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.

(1) Pengisian Dana Cadangan setiap Tahun dianggarkan dalam kelompok pembiayaan jenis Pengeluaran Daerah, obyek transfer ke Dana Cadangan; (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada : a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, obyek transfer dari Dana Cadangan; b. Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal. (3) Penggunaan Dana Cadangan harus dengan Persetujuan DPRD; (4) Dana Cadangan disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank Umum yang sehat.

(1) Aset Daerah berupa Aktiva Tetap selain Tanah dan Bangunan yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi dengan Metode Garis Lurus berdasarkan umur ekonomisnya; (2) Depresiasi atas Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat digunakan untuk pembentukan dana yang disebut Dana Depresiasi, guna penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis; (3) Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, bersumber dari Kontribusi Tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat; (4) Pengaturan mengenai Pembentukan dan Penggunaan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah melalui persetujuan DPRD, serta disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

(1) Pengisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 26 Peraturan Daerah ini, setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, obyek transfer ke Dana Depresiasi; (2) Penggunaan Dana Depresiasi dianggarkan pada : a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, obyek transfer dari Dana Depresiasi; b. Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal.

(1) Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal/pembelian saham atau bentuk investasi lainnya, sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi Daerah; (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dana yang belum terpakai dalam Tahun Anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya Likuiditas Keuangan Daerah.

(1) APBD disusun dengan Pendekatan Kinerja; (2) APBD yang disusun dengan Pendekatan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memuat : a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja; b. Standar Pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; c. Bagian Pendapatan APBD yang membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan Publik serta Belanja Modal/Pembangunan dan Belanja Transfer. (3) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, perlu dikembangkan Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya; (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK); (5) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah; (6) Hasil pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dituangkan dalam Rancangan APBD.

(1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama–sama dengan DPRD menyusun dan menentukan kesepakatan Arah dan Kebijakan Umum APBD dalam bentuk Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD; (2) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD; (3) Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rancangan APBD.

(1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan APBD disertai Nota Keuangan APBD kepada DPRD dan Lampiran-lampirannya untuk mendapatkan persetujuan selambat-lambatnya pada pertengahan Bulan Nopember tahun sebelumnya; (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diamaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari : a. Ringkasan APBD; b. Rincian APBD; c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah; d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; e. Daftar Piutang Daerah; f. Daftar Pinjaman Daerah; g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah; h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah; i. Daftar Dana Cadangan. (3) DPRD menyetujui Rancangan APBD untuk ditetapkan menjadi APBD dalam Sidang Paripurna terbuka; (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan; (5) Format Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(6) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah MENETAPKAN Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja; (7) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran; (8) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(1) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan bagian Rancangan APBD tersebut; (2) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kembali kepada DPRD; (3) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

(1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan : a. Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis; b. Penyesuaian akibat terlampaui/tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan; c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak. (2) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perubahan APBD disertai Nota Keuangan Perubahan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan; (3) DPRD menyetujui Rancangan Perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi Perubahan APBD dalam Sidang Paripurna; (4) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir; (5) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya; (2) Besarnya Gaji Pokok Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (3) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Perundang-undangan.

Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya.

Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas jabatan.

Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan kendaraan Dinas Jabatan diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

(1) Walikota dan Wakil Walikota karena jabatannya dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran; (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disediakan untuk Biaya Rumah Tangga, Biaya Pemeliharaan Inventaris Rumah Jabatan, Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Barang-barang Inventaris yang digunakan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan

Dinas, Biaya Pemeliharaan Kesehatan, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Pakaian Dinas dan Biaya Penunjang Operasional; (3) Besarnya Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

(1) Penghasilan Tetap Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari : a. Uang Representasi; b. Uang Paket; c. Tunjangan Jabatan; d. Tunjangan Panitia; e. Tunjangan Komisi; f. Tunjangan Badan Kehormatan; g. Tunjangan Khusus; h. Tunjangan Keluarga dan Beras; i. Tunjangan Purna Tugas. (2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan; (3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan; (4) Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan : a. Uang Duka sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dalam menjalankan tugas diberikan Uang Duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi; b. Bantuan Biaya pengangkutan jenasah sampai ke tempat pemakaman.

(1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan dinas jabatan; (2) Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Perumahan berupa uang sewa rumah; (3) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan; (4) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas sesuai kemampuan Keuangan Daerah; (5) Masing-masing Komisi disediakan kendaraan operasional sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah setelah masa bhakti DPRD berakhir; (6) Anggota DPRD di dalam kegiatannya disediakan Anggaran Operasional; (7) Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya disediakan Asuransi Kesehatan; (8) Apabila Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, maka rumah jabatan beserta kendaraan Dinas Jabatan diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah; (9) Apabila Wakil-wakil Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, maka kendaraan Dinas Jabatan diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

(1) Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan : a. Belanja Pagawai; b. Belanja Barang; c. Belanja Parjalanan Dinas; d. Belanja Pemeliharaan; e. Belanja Penunjang Kegiatan. (2) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat Pengelolaan Keuangan DPRD

(1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK); (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD; (3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban Keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Semua transaksi Keuangan Daerah, baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).

Yang termasuk Penerimaan Daerah dalam Tahun Anggaran adalah : a. Seluruh jumlah uang yang merupakan Penerimaan Daerah yang selama tahun itu dimasukkan dalam Kas Daerah; b. Seluruh Perhitungan yang merupakan Penerimaan Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengguan Anggaran.

(1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima yang kegiatannya berdampak terhadap Pendapatan Daerah, wajib melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan tersebut; (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, jasa, penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah; (3) Semua Penerimaan Daerah disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kepala Daerah mengupayakan semua penetapan peraturan mengenai Pendapatan Daerah yang dilaksanakan sebaik-baiknya serta semua Piutang Daerah ditagih dan dipertanggung jawabkan; (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat MENETAPKAN Keputusan tentang Penghapusan sebagian atau seluruh Piutang Daerah yang tidak tertagih.

Yang termasuk Pengeluaran Daerah dalam Tahun Anggaran adalah : a. Seluruh jumlah uang yang merupakan Pengeluaran Daerah yang selama tahun itu dikeluarkan dari Kas Daerah ; b. Seluruh Perhitungan yang merupakan Pengeluaran Daerah selama Tahun Anggaran yang dilakukan antar bagian-bagian anggaran.

Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD disetujui oleh DPRD dalam Tahun Anggaran dimaksud, kecuali Gaji Pegawai Negeri Sipil, Alat Tulis Kantor, Biaya Jasa Listrik, Telpon, Air, dan Gas.

(1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Daerah yang berlaku; (2) Penatausahaan Keuangan Daerah memuat Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah yang meliputi dokumen, pencatatan, analisa, prosedur pelaporan dan penatausahaan dalam mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

(1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, akuntabel; (2) Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dilakukan : a. Dengan menggunakan penyedia Barang dan Jasa; b. Dengan cara swakelola.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa, yaitu : a. Honorarium pengguna Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pengadaan, Pengawas Proyek; b. Pengumuman Pengadaan barang dan Jasa; c. Penggandaan dokumen pengadaan Barang dan Jasa dan/atau Dokumen prakualifikasi; d. Administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa.

Metode pemilihan penyedia Barang dan Jasa dilakukan melalui metode : a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pemilihan Langsung; d. Penunjukan Langsung.

(1) Tata Cara pengadaan Barang dan Jasa berpedoman pada Keputusan PRESIDEN Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa; (2) Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa diatur dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 80 Tahun 2003.

(1) Kepala Daerah mengatur Pengelolaan Barang Daerah; (2) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian adalah Pengguna dan Pengelola Barang bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang dipimpinnya.

(1) Pengguna Barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Perolehan Barang Daerah berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, hibah, bantuan, sumbangan, wakaf dan kewajiban Pihak Ketiga; (3) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan; (4) Prosedur dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa atas beban APBD, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Daerah.

(1) Barang Milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindah tangankan; (2) Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD dapat MENETAPKAN Keputusan tentang : a. Penghapusan Tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya; b. Persetujuan Penyelesaian Sengketa Perdata secara damai; c. Tindakan Hukum lain mengenai Barang Milik Daerah, meliputi : menjual, menghibahkan, tukar guling, memindah tangankan dan atau merubah fungsi.

Perubahan status hukum Barang Daerah meliputi penghapusan, penjualan, perubahan fungsi dan pelepasan hak atas barang Daerah.

(1) Setiap Barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi (hilang/mati) bagi keperluan dinas, dapat dihapus dari Daftar Inventaris; (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (3) Setiap Penghapusan Pengadaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sebagai berikut : a. Barang Bergerak seperti kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; b. Barang Tidak Bergerak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD; c. Untuk Bangunan dan Gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukkan semula serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya cukup dengan Keputusan Kepala Daerah dan segera melaporkan ke DPRD guna mendapat persetujuan.

(1) Rumah Daerah yang dapat dijual adalah Rumah Dinas Golongan III; (2) Penjualan Rumah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik Daerah dengan cara ganti rugi dan atau tukar menukar setelah mendapat persetujuan DPRD.

Dalam hal Pengelolaan Barang Daerah menghasilkan Penerimaan, maka seluruh Penerimaan tersebut disetor langsung ke Kas Daerah..

(1) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas Pengamanan Barang Daerah yang berada dalam kewenangannya; (2) Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

(1) Pinjaman daerah dapat bersumber dari : a. Dalam negeri; b. Luar Negeri. (2) Pinjaman Daerah dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini bersumber dari : a. Pemerintah Pusat; b. Lembaga Keuangan Bank; c. Lembaga Keuangan Bukan Bank; d. Masyarakat; e. Sumber Lainnya. (3) Pinjaman Daerah dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis : a. Pinjaman Jangka Panjang; b. Pinjaman Jangka Pendek.

(1) Pinjaman jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan asset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat; (2) Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan.

Daerah dapat melakukan Pinjaman jangka Pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah.

Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh Daerah wajib memenuhi 2 (dua) ketentuan sebagai berikut : a. Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya; dan b. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).

(1) Jumlah maksimum Pinjaman jangka Pendek adalah 1/6 (satu per enam) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran berjalan; (2) Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya; (3) Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan.

(1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD; (2) Berdasarkan persetujuan DPRD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman; (3) Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat Perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman; (4) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditandatangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman; (5) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.

(1) Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi; (2) Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

(1) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat; (2) Untuk memperoleh Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan; (3) Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat; (4) Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan pemberi pinjaman luar negeri.

(1) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD; (2) Pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri oleh Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman luar negeri.

(1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah; (2) Keterangan tentang semua Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD;

(3) Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah kewajiban Pinjaman Daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman ayang telah jatuh tempo.

(1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Penggunaan Anggaran kepada Kepala Daerah; (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan; (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(1) Setiap Triwulan Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD sebagai pemberitahuan kepada DPRD; (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah triwulan yang bersangkutan; (3) Format Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai ketentuan yang berlaku.

(1) Kepala Daerah mempertanggungjawabkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah kepada DPRD;

(2) Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai, berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (Renstra) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; (3) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran.

(1) Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas : a. Laporan Perhitungan APBD; b. Nota Perhitungan APBD; c. Laporan Aliran Kas; d. Neraca Daerah. (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan Daerah ini, disampaikan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran yang telah disampaikan Kepala Daerah diserahkan kepada DPRD, untuk selanjutnya DPRD melakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan Pengawasan atas pelaksanaan APBD.

(1) Untuk menjamin efesiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah;

(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah; (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah; (4) Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(1) Setiap Kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai; (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi segera setelah terbukti secara sah dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun; (3) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; (4) Penyelesaian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang. Ditetapkan di M A L A N G pada tanggal 8 Maret 2004 WALIKOTA MALANG ttd Drs. PENI SUPARTO Diundangkan di Malang pada tanggal 10 Maret 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG ttd MUHAMAD NUR, SH., M.Si. Pembina Utama Muda NIP 510053502 LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2004 NOMOR 02 SERI A Salinan Sesuai Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM GATOT SETYO BUDI, SH Pembina NIP. 510 065 263