Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pemilihan. 11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pemilihan. 12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota. 13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain. 14. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan. 15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL. 16. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik .......................................................................................

INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 17. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. 18. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. 19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan. 20. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan. 21. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon. 22. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon. 23. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos. 24. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
26. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
27. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
28. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Undang– Undang tentang Administrasi Kependudukan.
29. Surat Keterangan adalah surat kependudukan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif.
30. Sistem Informasi Penghitungan suara yang selanjutnya disebut Situng, adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota, Wakil Wali Kota.
31. Hari adalah hari kalender.

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas: a. langsung; b. umum; c. bebas;

d. rahasia; e. jujur; f. adil; g. efektif; h. efisien; i. mandiri; j. kepastian hukum; k. tertib; l. kepentingan umum; m. keterbukaan; n. proporsionalitas; o. profesionalitas; p. akuntabilitas; dan q. aksesibilitas.

(1) Hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU. (2) Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. (3) Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan MENETAPKAN hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (5) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk MENETAPKAN hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.

(1) Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS. (2) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

(1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir: a. Model C-KWK berhologram sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS; c. Model C1.Plano-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS; d. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; e. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih; f. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS; g. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS; h. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih; i. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS; j. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;

k. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan; l. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain; dan m. Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar Pemilih.

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK); b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK); atau c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT. (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS.

(3) Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; d. tugas belajar; e. pindah domisili; dan/atau f. tertimpa bencana alam. (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT. (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS. (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan. (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS. (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Keempat atau KPPS Kelima pada salinan DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut. (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK. (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan. (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

(1) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang. (2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan, hal-hal sebagai berikut: a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain; b. memudahkan Pemilih; c. aspek geografis; dan/atau d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS. (3) Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama.

(1) Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara. (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa/kelurahan atau sebutan lain yang bersangkutan.

(1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara. (2) Dalam formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS. (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6- KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

(1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan. (2) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan. (3) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih. (4) Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan. (5) Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan. (6) Anggota KPPS Keempat atau anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada DPT, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan. (7) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.

(1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS

wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS. (2) PPS menerima pengembalian formulir Model C6-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Berita Acara Model D.1-KWK. (3) Penyusunan Berita Acara Pengembalian Formulir C6-KWK oleh PPS dapat dibantu oleh KPPS. (4) Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS. (5) PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model D2-KWK. (6) PPS menyerahkan Berita Acara Model D1-KWK dan Model D2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK bersama-sama hasil penghitungan suara di TPS untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model DB8-KWK. (8) Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan hasil rekapitulasi di TPS kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk dilakukan rekapitulasi dengan menggunakan Formulir Model DC7-KWK.

(1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS. (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih ...............................................................................

dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibuat dengan ukuran paling sedikit panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain. (3) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan: a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; atau b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara. (5) Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang

penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup. (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana: a. ruangan atau tenda; b. alat pembatas; c. papan pengumuman untuk menempel daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, dan salinan DPT; d. tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS; e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara; f. tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan; dan g. alat penerangan yang cukup.

(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya. (2) Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut. (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

(1) KPPS menyiapkan dan mengatur: a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS; b. meja dan tempat duduk ketua KPPS, anggota KPPS Kedua dan anggota KPPS Ketiga;

c. meja dan tempat duduk anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS; d. tempat duduk anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara; e. tempat duduk anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS; f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL atau Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS; g. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih; h. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda; i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 (satu) meter; j. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa; k. papan pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:

1. daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon; dan
2. salinan DPT; l. papan sebagaimana dimaksud dalam huruf k, digunakan untuk memasang formulir Model C1.Plano-KWK pada saat Penghitungan Suara; m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan

n. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS. (2) Apabila jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk ketua KPPS dan masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.

(1) KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. (2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kotak suara; b. Surat Suara; c. tinta; d. bilik Pemungutan Suara; e. segel; f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan g. TPS. (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sampul kertas; b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan Saksi; c. karet pengikat Surat Suara; d. lem/perekat; e. kantong plastik; f. ballpoint; g. gembok; h. spidol; i. formulir; j. stiker nomor kotak suara; k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;

l. alat bantu tuna netra; m. daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata Pasangan Calon; dan n. salinan DPT. (4) Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. (5) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. (6) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, huruf i, huruf k, dan huruf l dimasukkan ke dalam kotak suara. (7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i yang dimasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk formulir Model C7-KWK.

(1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas: a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS; b. tinta paling banyak 2 (dua) botol; c. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong; d. segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah;

e. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan; f. bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah; dan g. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja. (2) Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas.

(1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. (2) Sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan; dan b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing- masing untuk memuat:

1. Surat Suara sah;

2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;

3. Surat Suara yang tidak sah;

4. Surat Suara yang tidak digunakan;

5. formulir Model C-KWK berhologram, Model C1- KWK berhologram, Model C2-KWK;

6. salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan salinan Model A.Tb-KWK;

7. daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, Model A.Tb-KWK dan Model C7-KWK; dan

8. kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara. (3) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS; dan b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS. (4) Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang memuat keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 8 disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.

(1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, digunakan untuk menyegel: a. masing-masing sampul yang memuat:

1. formulir Model C-KWK berhologram, Model C1- KWK berhologram, dan Model C2-KWK;

2. salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK dan salinan Model A.Tb-KWK;

3. Surat Suara sah;

4. Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;

5. Surat Suara yang tidak sah;

6. Surat Suara yang tidak digunakan; dan

7. tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS; b. lubang kotak suara; dan c. gembok kotak suara. (2) Jumlah Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), disediakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tanda pengenal digunakan untuk:

1. KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
2. Saksi sebanyak diperlukan; dan
3. Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS; b. karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat Surat Suara; c. lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube; d. kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah; e. ballpoint sebanyak 5 (lima) buah; f. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan; g. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1.Plano-KWK dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4 (empat) buah; dan h. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol untuk setiap TPS.

(1) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf m berupa daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi dan program serta biodata

Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS. (2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf n berupa salinan DPT untuk tiap TPS, digunakan untuk: a. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap; b. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap; c. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan d. disampaikan kepada PPL atau Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.

(1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai: a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan b. pembagian tugas anggota KPPS. (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. (3) Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. ketua KPPS sebagai anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara; b. anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta sertifikat dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis

kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS; c. anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:

1. anggota KPPS Keempat memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;

2. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C6-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh dengan KTP-el atau Surat Keterangan, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Salinan DPPh untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, atau DPPh;

3. anggota KPPS Keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;

4. anggota KPPS Keempat meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam Daftar Pemilih;

5. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan tujuan dan mencatatnya kedalam salinan DPPh sesuai nomor urut berikutnya;

6. anggota KPPS Keempat mencatat identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang terdapat dalam KTP-el atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model A.Tb-KWK sebanyak 2 (dua) rangkap;

7. anggota KPPS Keempat memeriksa dan memastikan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh;

8. anggota KPPS Kelima menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6- KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT atau formulir Model A.5-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPh serta meminta pemilih untuk menuliskan namanya pada formulir Model C7-KWK dan wajib menandatanganinya;

9. anggota KPPS Kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb atau DPPh;

10. dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9, anggota KPPS Kelima melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7- KWK; dan

11. dalam hal pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir Model C7- KWK sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota KPPS Kelima dapat membantu menuliskan ke dalam formulir Model C7-KWK; d. anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan

e. anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. (4) Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS. (5) Dalam hal terdapat anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing- masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS. (6) KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS. (7) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.

(1) PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan per TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) kepada PPK. (2) PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban per TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Wali Kota. (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban dari Bupati/Wali Kota kepada PPS untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan Keputusan PPS.

Sebelum rapat Pemungutan Suara, ketua KPPS bersama-sama anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan: a. memeriksa TPS dan perlengkapannya; b. memasang salinan DPT dan daftar Pasangan Calon pada papan pengumuman; c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS; d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; e. menerima surat mandat dari Saksi; dan f. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan PPL atau Pengawas TPS.

(1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara. (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan, dan wajib membawa surat

tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye. (4) Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon. (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu. (6) Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS paling lama 30 (tiga puluh) menit. (7) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara. (8) Saksi yang hadir berhak menerima: a. salinan DPT; dan b. salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.

Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas: a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS; b. pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

(1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ketua KPPS: a. memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;

b. membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:

1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan; c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:
5. jumlah Surat Suara yang diterima;
6. tata cara pemberian suara;
7. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih; dan
8. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan; d. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2 secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.

(2) Ketua KPPS memastikan anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (7). (3) Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dibantu oleh Angggota KPPS lainnya dan petugas ketertiban TPS, dan disaksikan oleh Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat dan/atau Pemilih.

Sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik INDONESIA daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

(1) Penjelasan ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c angka 2, meliputi: a. format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon; b. Pemilih memberikan suara di bilik suara; c. tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;

d. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian; e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara; f. Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb; g. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat; h. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan i. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara. (2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut: a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS; b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos; c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.

(1) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap: a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan b. ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara. (2) Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.

(1) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon. (2) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mekanisme sebagai berikut: a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan b. ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan

menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.

(1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, ketua KPPS: a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil; b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; c. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara. (2) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut. (3) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pemilih yang terdaftar dalam DPPh yang pindah memilih pada kabupaten/kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya diberikan 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

(1) Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pemilih wajib memeriksa ...............................................................................

dan meneliti Surat Suara dalam keadaan baik atau tidak rusak. (2) Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS. (3) Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan. (2) Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir. (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir. (4) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Surat Suara masih tersedia. (5) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.

Pemilih yang telah menerima Surat Suara dari ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, melakukan kegiatan:

a. menuju bilik suara; b. membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos; c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c; d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat; e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain. (2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping. (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan. (4) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

(1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS. (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.

(1) Pada pukul 12.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam formulir C7-KWK oleh anggota KPPS Kelima di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

(1) Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai. (2) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPPS terlebih dahulu melakukan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan papan atau tempat untuk memasang formulir rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano; b. Papan atau tempat untuk menempel Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK; c. tempat duduk Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat; d. alat keperluan administrasi; e. formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; f. sampul kertas/kantong plastik pembungkus; g. segel; h. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; dan i. peralatan TPS lainnya.

(4) Penempatan Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur sebagai berikut: a. Saksi dan PPL atau Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS; dan b. Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TPS. (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

(1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C-KWK terhadap data sebagai berikut: a. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya; b. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya; c. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya; d. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya; e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan; f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; g. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; dan h. jumlah Surat Suara yang digunakan. (2) Penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara

cadangan harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPS. (3) Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/ballpoint.

(1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut: a. ketua KPPS dibantu anggota KPPS Kedua bertugas:

1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS; dan
2. membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara; b. anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram; c. anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh ketua KPPS; d. anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat Suara; e. petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.

(2) Apabila jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.

Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 selesai dilakukan.

(1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai. (2) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara: a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir; b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS; c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya; d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih; dan e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir Model C-KWK. (3) Anggota KPPS kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada ketua KPPS. (4) Ketua KPPS bertugas: a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL atau Pengawas

TPS, anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas. (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan. (6) Saksi, PPL atau Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C-KWK berhologram, Model C1.Plano- KWK berhologram, dan Model C7-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, serta formulir Model A4-KWK, Model A3-KWK, dan Model A.Tb- KWK setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir. (7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video.

(1) Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano- KWK berhologram yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara tally, yaitu: a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (IIII); b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak

tersebut (IIII); c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon; d. menjumlahkan seluruh suara sah; e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah. (2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram, serta

Model C-KWK dan Model C1-KWK, berdasarkan formulir Model C1.Plano- KWK berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan. (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal. (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan. (6) Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPS.

(1) Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika: a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama salah 1 (satu) Pasangan Calon dalam Surat Suara. (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut: a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;

b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan. (3) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah.

Setelah rapat Penghitungan Suara, ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS keenam dan ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan: a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

(1) Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK dimasukkan ke dalam sampul dan disegel. (2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK. (3) Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.

(1) Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3), ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir. (2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani. (3) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

(1) Saksi, atau PPL, atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, atau PPL atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK berhologram dengan Model C1.Plano- KWK berhologram. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, atau PPL atau Pengawas TPS sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan. (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.

(5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL atau Pengawas TPS yang hadir. (7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL atau Pengawas TPS. (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS. (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi. (10) KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KWK.

Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi, PPL atau Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

(1) KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari. (2) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan atau sebutan lain pada hari Pemungutan Suara.

(3) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dan salinan Model A.Tb-KWK dalam satu sampul kertas yang berisi label dan disegel kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK pada hari Pemungutan Suara. (4) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada Saksi, dan PPL atau Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara. (5) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS,

formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa/kelurahan atau sebutan lain dari yang bersangkutan. (6) Saksi dan PPL atau Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-KWK dengan mencocokkan pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram. (7) Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota memindai (scan) Salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) untuk diumumkan di laman KPU melalui Situng pada hari pemungutan suara.

(1) KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS. (2) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:

a. formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1- KWK berhologram, serta Model C1.Plano-KWK berhologram yang telah diisi; b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), dan DPTb (Model A.Tb-KWK); c. formulir Model C2-KWK; d. formulir Model C3-KWK; e. formulir Model C5-KWK; f. formulir Model C6-KWK; g. formulir Model C7-KWK; dan h. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos. (3) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Saksi, dan PPL atau Pengawas TPS.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengirimkan hasil pemindaian salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) kepada KPU untuk diumumkan di laman KPU melalui Situng. (2) Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat mengirimkan hasil pemindaian salinan formulir Model C- KWK dan Model C1-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dapat mengirimkan secara manual dengan menggunakan compact disk atau flashdisk kepada KPU Provinsi untuk diunggah kedalam Situng pada hari pemungutan suara. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan menggunakan Situng.

KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada siapapun dan/atau pihak

manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

(1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

(1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara. (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota MEMUTUSKAN hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota. (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS. (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara. (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

(1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur. (2) KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS. (3) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

(4) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.

(1) Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih. (2) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; d. tugas belajar; e. pindah domisili; dan f. tertimpa bencana alam. (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meminta formulir Model A.5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.

(1) Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan di

KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (2) Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN jumlah kekurangan Surat Suara. (2) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh. (3) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara. (2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

(1) Penghitungan Suara ulang meliputi: a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau b. penghitungan ulang Surat Suara di PPK. (2) Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila: a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup; b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; e. Saksi Pasangan Calon, PPL atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas; f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah. (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi, PPL atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan. (4) Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Saksi atau PPL atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK. (5) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.

Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.

(1) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota: a. menyusun dan MENETAPKAN Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi; dan b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang. (2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang MENETAPKAN jadwal: a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK; b. penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;

c. pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi/KIP Aceh; d. pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang; e. pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh; dan f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU. (3) Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada: a. KPU; b. Mahkamah Konstitusi; c. Bawaslu Provinsi; dan/atau d. Panwas Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada: a. KPU; b. KPU Provinsi/KIP Aceh; c. Mahkamah Konstitusi; d. Bawaslu Provinsi; dan/atau e. Panwas Kabupaten/Kota. (5) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.

(1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur. (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (4) KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.

(1) Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam kotak suara. (2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel label dengan tulisan ”Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” dan disegel.

(1) Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota: a. menyusun dan MENETAPKAN Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi; dan b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU. (2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang MENETAPKAN jadwal: a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi; b. pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota; c. pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/KIP Aceh; d. pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh

KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh; dan e. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU. (3) Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada: a. KPU; b. Mahkamah Konstitusi; c. Bawaslu Provinsi; dan d. Panwas Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada: a. KPU; b. KPU Provinsi/KIP Aceh; c. Mahkamah Konstitusi; d. Bawaslu Provinsi; dan e. Panwas Kabupaten/Kota. (5) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan. (2) Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.

(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.

(2) Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.

(1) Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan dalam Pasal 77 ayat (1) dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan. (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh: a. KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa desa/kelurahan atau sebutan lain; b. KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau c. KPU Provinsi/KIP Aceh atas usul KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.

(1) Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara. (2) Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. PPS asal berkoordinasi dengan PPK asal terkait wilayah yang terkena dampak bencana; b. PPK asal menyusun daftar wilayah yang terkena dampak bencana berdasarkan hasil koordinasi oleh

PPS asal, dan mengusulkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang wilayahnya terkena dampak bencana; c. KPU Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan Pemilihan dan MENETAPKAN wilayah yang terkena dampak bencana dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta MENETAPKAN tanggal dan hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan; d. KPU/KIP Kabupaten/Kota yang wilayahnya terkena dampak bencana menyampaikan daftar wilayah yang terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPS asal melalui PPK asal untuk dilakukan pendataan Pemilih; e. PPS asal merelokasi dan MENETAPKAN TPS yang terkena dampak bencana ke TPS tempat wilayah Pemilih mengungsi; f. PPS asal dibantu oleh KPPS asal mendata jumlah Pemilih yang mengungsi ke wilayah pengungsian berdasarkan kelurahan/desa atau sebutan lain berdasarkan alamat pada KTP-el Pemilih; g. PPS asal dibantu oleh KPPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT; h. PPS asal dibantu oleh KPPS asal memberikan surat pemberitahuan memilih, formulir Model C6-KWK kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan; i. dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam DPT, KPPS asal mencatat Pemilih dalam formulir Model A.Tb- KWK berdasarkan kelurahan/desa atau sebutan lain yang tercantum pada alamat KTP-el; dan j. pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf h, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan.

(1) Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas usul KPU Provinsi/KIP Aceh. (2) Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal dilakukan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menjadwalkan kembali Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh MENETAPKAN Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

(1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK. (3) Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara; b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan c. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(4) Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan: a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai; b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih; c. anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.

(1) Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan PPL atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih. (2) Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan PPL atau Pengawas TPS dan Saksi. (3) Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS. (4) Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;

(5) dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.

Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan: a. pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara; b. PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara; c. PPS memberikan formulir Model A5-KWK kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di rumah sakit jiwa; dan d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. (2) Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian

Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah Kejaksaan, 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan PPL atau Pengawas TPS dan Saksi pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan.

(1) Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa template Surat Suara.

(1) Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan. (2) Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia. (3) Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam berita acara.

Dalam hal terdapat kekurangan surat suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan, dilakukan prosedur sebagai berikut: a. KPPS segera melaporkan kekurangan surat suara kepada PPS; b. PPS setempat berkordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan surat suara; c. apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS

berkoordinasi dengan PPL atau Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS di desa/kelurahan atau sebutan lain yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan surat suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS terdekat tersebut; d. pengambilan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dicatat ke dalam formulir Model C2-KWK dan formulir Model C1-KWK oleh KPPS di TPS terdekat yang surat suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan surat suara yang diambil oleh PPS; e. PPS memberikan surat suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS di TPS yang kekurangan surat suara; dan f. KPPS di TPS yang kekurangan surat suara mencatat penerimaan surat suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model C2-KWK, sejumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan dari PPS.

(1) Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPPS, Rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik dan KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. (2) Dalam rangka menghormati nilai-nilai yang tumbuh pada masyarakat Papua dan Papua Barat dalam menggunakan hak pilih, KPPS, PPS dan PPK melaksanakan tugas menyusun administrasi hasil penggunaan hak pilih berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi.

(1) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih; b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan; c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan e. kolom kosong yang tidak bergambar. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada: a. kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon; atau b. kolom kosong yang tidak bergambar. (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut: a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar,

dinyatakan sah tidak memilih Pasangan Calon yang bersangkutan. (3) Surat Suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dinyatakan sah, apabila: a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b. diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

Ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini.

(1) Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan Surat Keterangan paling lambat bulan Desember 2018. (2) Terhitung sejak bulan Januari 2019, syarat terdaftar sebagai Pemilih hanya menggunakan KTP-el.

Dengan berlakunya Peraturan Komisi ini:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 721); dan 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1390), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA