KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan Radiasi Pengion yang selanjutnya disebut Keselamatan Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi.

2. Keamanan Sumber Radioaktif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah akses tidak sah atau perusakan, dan kehilangan, pencurian, atau pemindahan tidak sah Sumber Radioaktif.

3. Proteksi Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi.

4. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

5. Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.

6. Radiasi Pengion yang selanjutnya disebut Radiasi adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya.

7. Sumber Radiasi yang selanjutnya disebut Sumber adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan paparan Radiasi, meliputi zat radioaktif dan peralatan yang mengandung zat radioaktif atau memroduksi Radiasi, dan fasilitas atau instalasi yang di dalamnya terdapat zat radioaktif atau peralatan yang menghasilkan Radiasi.

8. Sumber Radioaktif adalah zat radioaktif berbentuk padat yang terbungkus secara permanen dalam kapsul yang terikat kuat.

9. Budaya . . .

1. Budaya Keselamatan adalah paduan sifat dari sikap organisasi dan individu dalam organisasi yang memberikan perhatian dan prioritas utama pada masalah-masalah Keselamatan Radiasi.
2. Paparan Radiasi adalah penyinaran Radiasi yang diterima oleh manusia atau materi, baik disengaja atau tidak, yang berasal dari Radiasi interna maupun eksterna.
3. Paparan Normal adalah paparan yang diperkirakan akan diterima dalam kondisi pengoperasian normal suatu fasilitas atau instalasi, termasuk kecelakaan minor yang dapat dikendalikan.
4. Paparan Potensial adalah paparan yang tidak diharapkan atau diperkirakan tetapi mempunyai kemungkinan terjadi akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan operasional.
5. Paparan Kerja adalah paparan yang diterima oleh pekerja radiasi.
6. Paparan Medik adalah paparan yang diterima oleh pasien sebagai bagian dari diagnosis atau pengobatan medik, dan orang lain sebagai sukarelawan yang membantu pasien.
7. Paparan Masyarakat adalah paparan yang berasal dari Sumber Radiasi yang diterima oleh anggota masyarakat, termasuk paparan yang berasal dari Sumber dan Pemanfaatan yang telah memperoleh izin dan situasi Intervensi, tetapi tidak termasuk Paparan Kerja atau Paparan Medik, dan Radiasi latar setempat yang normal.
8. Paparan Darurat adalah paparan yang diakibatkan terjadinya kondisi darurat nuklir atau radiologik.
9. Intervensi adalah setiap tindakan untuk mengurangi atau menghindari paparan atau kemungkinan terjadinya paparan kronik dan Paparan Darurat.
10. Tingkat Intervensi adalah tingkat dosis yang dapat dihindari dengan melakukan tindakan protektif atau remedial untuk situasi paparan kronik atau Paparan Darurat.
11. Naturally Occurring Radioactive Material yang selanjutnya disingkat NORM adalah zat radioaktif yang secara alami terdapat di alam.
12. Technologically . . .

1. Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material selanjutnya disingkat TENORM adalah zat radioaktif alam yang dikarenakan kegiatan manusia atau proses teknologi terjadi peningkatan Paparan Potensial jika dibandingkan dengan keadaan awal.

2. Dosis Radiasi yang selanjutnya disebut Dosis adalah jumlah Radiasi yang terdapat dalam medan Radiasi atau jumlah energi Radiasi yang diserap atau diterima oleh materi yang dilaluinya.

3. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan kegiatan dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

4. Nilai Batas Dosis adalah Dosis terbesar yang diizinkan oleh BAPETEN yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

6. Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemegang Izin dan oleh BAPETEN dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan Proteksi Radiasi.

7. Pekerja Radiasi adalah setiap orang yang bekerja di instalasi nuklir atau instalasi Radiasi Pengion yang diperkirakan menerima Dosis tahunan melebihi Dosis untuk masyarakat umum.

8. Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir dengan melakukan pemeriksaan terhadap ditaatinya peraturan perundang- undangan ketenaganukliran dan kondisi izin, serta Keselamatan Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif.

9. Inspektur Keselamatan Nuklir adalah pegawai BAPETEN yang diberi kewenangan oleh Kepala BAPETEN untuk melaksanakan Inspeksi.

10. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.

11. Program . . .

1. Program Jaminan Mutu dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut Program Jaminan Mutu adalah tindakan sistematis dan terencana untuk memastikan tercapainya tujuan Keselamatan Radiasi.

(1) Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Keselamatan

Radiasi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup, Keamanan Sumber Radioaktif, dan inspeksi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

(2) Keamanan Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak meliputi keamanan bahan nuklir.

(3) Keamanan bahan nuklir sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan menjamin keselamatan pekerja dan anggota masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan Keamanan Sumber Radioaktif.

Bagian Kesatu Umum

(1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan

Tenaga Nuklir wajib memenuhi persyaratan Keselamatan Radiasi dan memiliki izin Pemanfatan Tenaga Nuklir.

(2) Persyaratan izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

(3) Persyaratan . . .

(3) Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi : .

• persyaratan manajemen;
• persyaratan Proteksi Radiasi;
• persyaratan teknik; dan
• verifikasi keselamatan.

(4) Pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) harus didokumentasikan di dalam Program Jaminan Mutu.

(5) Ketentuan mengenai penyusunan Program Jaminan Mutu

untuk Pemanfaatan Tenaga Nuklir diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Kedua Persyaratan Manajemen

Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

• penanggung jawab Keselamatan Radiasi;
• Budaya Keselamatan;
• pemantauan kesehatan;
• personil;
• pendidikan dan latihan; dan
• Rekaman.

(1) Penanggung jawab Keselamatan Radiasi terdiri dari:

• Pemegang Izin; dan
• pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

(2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a bertanggung jawab untuk:

• mewujudkan tujuan Keselamatan Radiasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini;

• menyusun . . .

• menyusun, mengembangkan, melaksanakan, dan mendokumentasikan program Proteksi dan Keselamatan Radiasi, yang dibuat berdasarkan sifat dan risiko untuk setiap pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
• membentuk dan menetapkan pengelola Keselamatan Radiasi di dalam fasilitas atau instalasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
• menentukan tindakan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan memastikan bahwa sumber daya tersebut memadai dan tindakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan benar;
• meninjau ulang setiap tindakan dan sumber daya secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dicapai;
• mengidentifikasi setiap kegagalan dan kelemahan dalam tindakan dan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan Keselamatan Radiasi, serta mengambil langkah perbaikan dan pencegahan terhadap terulangnya keadaan tersebut;
• membuat prosedur untuk memudahkan konsultasi dan kerja sama antar semua pihak yang terkait dengan Keselamatan Radiasi; dan
• membuat dan memelihara Rekaman yang terkait dengan Keselamatan Radiasi.

(3) Tanggung jawab pihak lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b didasarkan pada tugas dan peran masing-masing dalam Keselamatan Radiasi.

(4) Pemegang izin, dalam melaksanakan tanggung jawabnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kepada atau menunjuk personil yang bertugas di fasilitas atau instalasinya untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam mewujudkan Keselamatan Radiasi.

(5) Pendelegasian atau penunjukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) tidak membebaskan Pemegang Izin dari pertanggungjawaban hukum jika terjadi situasi yang dapat membahayakan keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan . . .

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dalam

Keselamatan Radiasi diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) Penanggung jawab Keselamatan Radiasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib mewujudkan Budaya Keselamatan pada setiap Pemanfaatan Tenaga Nuklir dengan cara:

• membuat standar operasi prosedur dan kebijakan yang menempatkan Proteksi dan Keselamatan Radiasi pada prioritas tertinggi;
• mengidentifikasi dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi Proteksi dan Keselamatan Radiasi sesuai dengan tingkat potensi bahaya;
• mengidentifikasi secara jelas tanggung jawab setiap personil atas Proteksi dan Keselamatan Radiasi;
• menetapkan kewenangan yang jelas masing-masing personil dalam setiap pelaksanaan Proteksi dan Keselamatan Radiasi;
• membangun jejaring komunikasi yang baik pada seluruh tingkatan organisasi, untuk menghasilkan arus informasi yang tepat mengenai Proteksi dan Keselamatan Radiasi; dan
• menetapkan kualifikasi dan pelatihan yang memadai untuk setiap personil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Budaya

Keselamatan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) Pemegang Izin wajib menyelenggarakan pemantauan

kesehatan untuk seluruh Pekerja Radiasi.

(2) Pemegang izin, dalam menyelenggarakan pemantauan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:

• melaksanakannya berdasarkan ketentuan umum kesehatan kerja;
• merancang penilaian terhadap kesesuaian penempatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan padanya; dan
• menggunakan hasil pemantauan sebagai landasan informasi pada:

1. kasus . . .

1. kasus munculnya penyakit akibat kerja setelah terjadinya Paparan Radiasi berlebih;
2. saat memberikan konseling tertentu bagi pekerja mengenai bahaya Radiasi yang mungkin didapat; dan
3. penatalaksanaan kesehatan pekerja yang terkena Paparan Radiasi berlebih.

(3) Pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan melalui:

• pemeriksaan kesehatan;
• konseling; dan/atau
• penatalaksanaan kesehatan pekerja yang mendapatkan Paparan Radiasi berlebih.

(4) Pemegang Izin harus menyimpan dan memelihara hasil

pemantauan kesehatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian pekerja yang bersangkutan.

Pemegang izin wajib melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, pada saat:

• sebelum bekerja;
• selama bekerja; dan
• akan memutuskan hubungan kerja.

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi yang ditunjuk oleh Pemegang Izin, dan disetujui instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan.

(1) Pemeriksaan kesehatan untuk pekerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

(3) Jika . . .

(3) Jika dianggap perlu, pemeriksaan khusus dapat

dilakukan terhadap pekerja tertentu.

Pemegang Izin wajib menyediakan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk memberikan konsultasi dan informasi yang lengkap mengenai bahaya radiasi kepada pekerja.

Pemegang Izin wajib melakukan penatalaksanaan pekerja yang mendapatkan Paparan Radiasi berlebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, melalui pemeriksaan kesehatan dan tindak lanjut, konseling, dan kajian terhadap Dosis yang diterima.

Pemegang Izin bertanggung jawab menanggung biaya pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) Pemegang Izin wajib menyediakan personil yang memiliki

kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jenis Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

(2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit terdiri dari:

• Petugas Proteksi Radiasi;
• Pekerja Radiasi;
• tenaga ahli;
• operator; dan/atau
• tenaga medik atau paramedik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan

kompetensi personil diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 17 . . .

(1) Pemegang Izin wajib meningkatkan kemampuan personil

yang bekerja di fasilitas atau instalasi melalui pendidikan dan pelatihan untuk menumbuhkan pemahaman yang memadai tentang:

• tanggung jawab dalam Keselamatan Radiasi; dan
• pentingnya menerapkan Proteksi dan Keselamatan Radiasi selama melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan Radiasi.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus disesuaikan antara lain dengan :

• potensi Paparan Kerja;
• tingkat pengawasan yang diperlukan;
• kerumitan pekerjaan yang akan dilaksanakan; dan
• tingkat pelatihan yang telah diikuti oleh personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan

pelatihan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) Pemegang Izin wajib membuat, memelihara, dan

menyimpan Rekaman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf f.

(2) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

rekaman mutu dan rekaman teknis.

(3) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

ditunjukkan pada saat BAPETEN melakukan Inspeksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekaman diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) Pemegang Izin wajib membuat Rekaman terjadinya

Paparan Radiasi yang mengakibatkan terjadinya Dosis yang melebihi Nilai Batas Dosis dan melaporkan segera secara lisan kepada BAPETEN.

(3) Pemegang . . .

(2) Pemegang Izin wajib menyampaikan laporan tertulis

mengenai terjadinya Paparan Radiasi yang melebihi Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BAPETEN paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan secara lisan.

Bagian Ketiga Persyaratan Proteksi Radiasi

Setiap Pemanfaatan Tenaga Nuklir wajib dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, yang meliputi :

• justifikasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
• limitasi Dosis; dan
• optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi.

(1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan

Pemanfaatan Tenaga Nuklir wajib memenuhi prinsip justifikasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

(2) Justifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

didasarkan pada manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai justifikasi diatur dengan

Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) Limitasi Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf b wajib diberlakukan untuk Paparan Kerja dan Paparan Masyarakat melalui penerapan Nilai Batas Dosis.

(2) Limitasi Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku untuk :

• Paparan Medik; dan
• paparan yang berasal dari alam.

(3) Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh BAPETEN dan tidak boleh dilampaui, kecuali dalam kondisi khusus.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai limitasi Dosis diatur

dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pemegang Izin, untuk memastikan Nilai Batas Dosis bagi pekerja dan masyarakat tidak terlampaui, wajib melakukan:

• pembagian daerah kerja;
• pemantauan Paparan Radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja;
• pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas atau instalasi; dan
• pemantauan Dosis yang diterima pekerja.

(1) Pembagian daerah kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 huruf a harus didasarkan pada tingkat Radiasi

dan/atau kontaminasi radioaktif.

(2) Pembagian daerah kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dicantumkan secara jelas di dalam Program Proteksi Radiasi yang berlaku di fasilitas atau instalasi Pemegang Izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian derah kerja

diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan Paparan Radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b secara terus menerus, berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan jenis Sumber yang digunakan.

(1) Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan

radioaktivitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 huruf c secara terus menerus, berkala, dan/atau

sewaktu-waktu.

(2) Tingkat radioaktivitas lingkungan tidak boleh melebihi

nilai batas radioaktivitas lingkungan yang ditentukan oleh BAPETEN.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan mengenai nilai batas radioaktivitas lingkungan

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) Pemegang Izin dapat langsung melepas zat radioaktif yang

berasal dari fasilitas atau instalasinya ke lingkungan, jika telah mencapai tingkat aman.

(2) Ketentuan mengenai tingkat klierens diatur dengan

Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan Dosis

pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d.

(2) Hasil pemantauan Dosis pekerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dievaluasi oleh laboratorium dosimetri yang terakreditasi.

(3) Hasil evaluasi pemantauan Dosis yang diterima pekerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh laboratorium dosimetri kepada Pemegang Izin dan BAPETEN.

(4) Pemegang Izin wajib memberitahukan kepada pekerja

mengenai hasil evaluasi pemantauan Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Hasil pemantauan Dosis yang diterima pekerja harus

disimpan dan dipelihara oleh Pemegang Izin paling singkat 30 (tigapuluh) tahun terhitung sejak pekerja yang bersangkutan berhenti bekerja.

(6) Dalam hal hasil pemantauan Dosis yang diterima pekerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan Dosis yang signifikan atau melebihi Nilai Batas Dosis, Pemegang Izin wajib melakukan tindak lanjut.

(7) BAPETEN dapat melakukan pencarian keterangan jika

hasil evaluasi menunjukkan Dosis melebihi Nilai Batas Dosis.

Dalam hal belum ada laboratorium dosimetri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, BAPETEN dapat menunjuk laboratorium dosimetri yang dianggap mampu untuk mengevaluasi hasil pemantauan Dosis yang diterima pekerja.

Pasal 31 . . .

(1) Pemegang Izin, dalam melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib menyediakan perlengkapan Proteksi Radiasi.

(2) Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

• peralatan pemantau tingkat Radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja ;
• peralatan pemantau Dosis perorangan;
• peralatan pemantau radioaktivitas lingkungan; dan/atau
• peralatan protektif Radiasi.

(3) Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus berfungsi dengan baik sesuai dengan jenis Sumber dan energi yang digunakan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Proteksi

Radiasi diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Setiap pekerja, pasien, pendamping pasien, dan/atau orang lain yang berhubungan dengan Radiasi wajib memakai pemantau Dosis perorangan dan peralatan protektif Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf b.

(1) Pemegang Izin wajib melakukan kalibrasi terhadap:

• perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c; dan
• peralatan radioterapi.

(2) Kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

• keluaran teleterapi;
• aktivitas brakiterapi;
• aktivitas sumber terbuka; dan
• alat ukur Radiasi terapi.

(3) Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

(4) Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh laboratorium kalibrasi yang terakreditasi.

(5) Ketentuan . . .

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kalibrasi diatur dengan

Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c harus diupayakan agar besarnya Dosis yang diterima serendah mungkin yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi.

(2) Besarnya Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus di bawah Nilai Batas Dosis.

Penerapan optimisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan melalui:

• pembatas Dosis; dan
• Tingkat Panduan untuk Paparan Medik.

(1) Pembatas Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

huruf a ditentukan oleh Pemegang Izin setelah mendapat persetujuan dari Kepala BAPETEN.

(2) Penentuan pembatas Dosis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak boleh melampaui Nilai Batas Dosis.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari satu fasilitas atau instalasi

di satu kawasan, pembatas Dosis wajib ditetapkan dengan mempertimbangkan kontribusi Dosis dari masing-masing fasilitas atau instalasi.

(4) Dalam hal personil bekerja lebih dari satu fasilitas atau

instalasi, pembatas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberlakukan.

(1) Tingkat Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

huruf b hanya diperuntukkan bagi Paparan Medik dalam radiologi diagnostik dan intervensional, dan kedokteran nuklir.

(2) Tingkat Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak diperuntukkan bagi Paparan Medik dalam radioterapi.

Pasal 38 . . .

(1) Tingkat Panduan untuk Paparan Medik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BAPETEN berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku.

(2) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum tersedia,

BAPETEN dapat menetapkan Tingkat Panduan berdasarkan standar internasional.

(1) Praktisi medik wajib menggunakan Tingkat Panduan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada saat melaksanakan prosedur radiologi diagnostik dan intervensional untuk mengoptimumkan proteksi terhadap pasien.

(2) Praktisi medik berdasarkan penilaian klinik yang tepat

dapat memberikan paparan yang tidak sesuai dengan Tingkat Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(3) Tingkat Panduan dapat diperbarui sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan Proteksi dan Keselamatan Radiasi.

(1) Untuk memastikan bahwa Tingkat Panduan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 dipatuhi, uji kesesuaian wajib dilakukan terhadap pesawat sinar-X untuk radiologi diagnostik dan intervensional.

(2) Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dilaksanakan oleh penguji yang berkualifikasi.

(3) Hasil pengujian yang dilakukan oleh penguji yang

berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dievaluasi oleh tenaga ahli untuk menentukan keandalan pesawat sinar-X.

(4) Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada parameter operasi dan keselamatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesesuian diatur

dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat Persyaratan Teknik

(1) Persyaratan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf c harus dipenuhi untuk setiap Pemanfaatan Tenaga Nuklir sesuai dengan besarnya potensi bahaya Sumber yang digunakan.

(2) Persyaratan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• sistem pertahanan berlapis; dan
• praktik rekayasa yang teruji.

(1) Sistem pertahanan berlapis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a wajib diterapkan dalam mendesain sistem keselamatan.

(2) Ketentuan mengenai sistem pertahanan berlapis untuk

setiap jenis Sumber yang digunakan dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) Praktik rekayasa yang teruji sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b wajib diterapkan terhadap Sumber sesuai dengan potensi bahayanya

(2) Pemegang Izin, dalam penerapan praktik rekayasa yang

teruji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:

• mempertimbangkan persyaratan, standar, dan instrumen terdokumentasi lainnya yang telah ditetapkan;
• mendapat dukungan dari manajemen yang andal untuk menjamin Proteksi dan Keselamatan Radiasi selama Sumber digunakan;
• memasukkan toleransi keselamatan yang memadai terhadap desain, konstruksi, dan operasi Sumber; dan
• mempertimbangkan perkembangan kriteria teknis yang relevan, hasil penelitian mengenai Proteksi dan Keselamatan Radiasi yang relevan, dan pelajaran yang diperoleh dari pengalaman.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai praktik perekayasaan

yang teruji untuk setiap jenis Pemanfaatan Tenaga Nuklir diatur dengan peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Kelima Verifikasi Keselamatan

(1) Pemegang Izin, untuk menjamin keselamatan Sumber,

wajib melakukan verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d.

(2) Verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• pengkajian keselamatan Sumber;
• pemantauan dan pengukuran parameter keselamatan; dan
• Rekaman hasil verifikasi keselamatan.

(1) Pemegang Izin, mulai tahap tahap penentuan tapak,

desain, pembuatan, konstruksi, pemasangan, komisioning, operasi, perawatan, dan/atau dekomisioning, wajib melakukan pengkajian keselamatan Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a.

(2) Pengkajian keselamatan Sumber sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

• mengidentifikasi terjadinya Paparan Normal dan Paparan Potensial;
• menentukan tingkat Paparan Normal dan memperkirakan kebolehjadian dan tingkat Paparan Potensial; dan/atau
• mengkaji mutu dan keandalan peralatan Proteksi dan Keselamatan Radiasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian keselamatan

Sumber diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan dan

pengukuran parameter keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b.

(2) Pemegang . . .

(2) Pemegang Izin, dalam melaksanakan pemantauan dan

pengukuran parameter keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan peralatan dan prosedur yang memadai.

(3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

• dipelihara dan diuji dengan benar;
• dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi yang terakreditasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan

pengukuran parameter keselamatan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) Pemegang Izin wajib membuat, memelihara, dan

menyimpan Rekaman hasil verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c.

(2) Rekaman hasil verifikasi keselamatan dapat merupakan

bagian dari rekaman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekaman hasil verifikasi

keselamatan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

INTERVENSI

Bagian Kesatu Umum

(1) Intervensi diterapkan dalam situasi meliputi:

• paparan kronik; dan
• Paparan Darurat.

(2) Situasi paparan kronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

• paparan yang berasal dari NORM;
• paparan yang berasal TENORM;
• paparan yang berasal dari sisa zat radioaktif pada kejadian masa lampau; dan
• paparan yang berasal dari Sumber yang tidak diketahui pemiliknya.

(3) Situasi . . .

(3) Situasi Paparan Darurat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b hanya meliputi kondisi kecelakaan.

(1) Intervensi terhadap situasi paparan kronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tindakan remedial.

(2) Intervensi terhadap situasi Paparan Darurat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tindakan protektif dan remedial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai intervensi terhadap

paparan kronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Kedua Pelaksanaan Intervensi

(1) Setiap orang atau badan yang karena kegiatannya dapat

menghasilkan mineral ikutan berupa TENORM harus melaksanakan intervensi terhadap terjadinya paparan yang berasal dari TENORM melalui tindakan remedial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

(2) Pelaksanaan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaporkan pada BAPETEN.

(3) BAPETEN mengevaluasi pelaksanaan intervensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAPETEN wajib melaksanakan intervensi terhadap paparan kronik kecuali TENORM melalui tindakan remedial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

Pelaksanaan intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 hanya diberlakukan untuk TENORM dan NORM dengan konsentrasi radioaktif melebihi Tingkat Intervensi.

Pasal 53 . . .

(1) Pemegang Izin wajib melaksanakan intervensi terhadap

terjadinya Paparan Darurat yang berasal dari fasilitas atau instalasi yang menjadi tanggung jawabnya melalui tindakan protektif dan remedial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berdasarkan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat.

(2) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Pemegang Izin sesuai dengan potensi bahaya Radiasi yang terkandung dalam Sumber dan dampak kecelakaan yang ditimbulkan.

(3) Dampak kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi dampak:

• di dalam tapak; dan/atau
• di luar tapak.

(1) Pemegang Izin wajib melaksanakan penanggulangan

terhadap keadaan darurat yang dampaknya di dalam tapak.

(2) Dalam hal terjadi keadaan darurat yang dampaknya

meluas hingga di luar tapak, Pemegang Izin wajib melapor pada BAPETEN.

(3) BAPETEN menindaklanjuti laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) paling sedikit memuat tentang:

• fungsi penanggulangan; dan
• infrastruktur.

Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a paling sedikit terdiri dari:

• identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;

• tindakan . . .

• tindakan mitigasi;
• tindakan perlindungan segera;
• tindakan perlindungan untuk pekerja radiasi dan masyarakat; dan/atau
• informasi dan instruksi pada masyarakat.

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b paling sedikit meliputi:

• organisasi;
• koordinasi;
• fasilitas dan peralatan;
• prosedur penanggulangan; dan/atau
• program pelatihan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal

51, dan Pasal 53 dilaksanakan hingga mencapai nilai di bawah Tingkat Intervensi.

(2) Ketentuan mengenai Tingkat Intervensi diatur dengan

Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Kesatu Umum

(1) Setiap orang atau badan yang mengimpor, mengekspor,

menggunakan, menyimpan, dan/atau mengangkut Sumber Radioaktif wajib menerapkan Keamanan Sumber Radioaktif.

(2) BAPETEN . . .

(2) BAPETEN menerapkan Keamanan Sumber Radioaktif

terhadap Sumber Radioaktif yang tidak diketahui pemiliknya.

(3) Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dikategorisasikan dalam:

• kategori 1;
• kategori 2;
• kategori 3;
• kategori 4; dan
• kategori 5.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori Sumber

Radioaktif diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Kedua Keamanan terhadap Sumber Radioaktif yang Diimpor, Diekspor, Digunakan, Disimpan, atau Diangkut

(1) Importir Sumber Radioaktif wajib memiliki izin impor

Sumber Radioaktif dari BAPETEN.

(2) Sebelum pengiriman Sumber Radioaktif kategori 1 dan

kategori 2, importir wajib menjamin bahwa:

• pihak pengguna telah mendapat izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN sebelum melaksanakan impor; dan
• eksportir di negara asal telah memiliki izin dari badan pengawas negara asal.

(1) Eksportir Sumber Radioaktif wajib memiliki izin ekspor

Sumber Radioaktif dari BAPETEN.

(2) Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menjamin bahwa importir Sumber Radioaktif kategori 1 dan kategori 2 di negara tujuan telah memiliki izin pemanfaatan dari badan pengawas di negara tujuan.

(3) Eksportir yang akan mengekspor Sumber Radioaktif

kategori 1 atau kategori 2 wajib memberitahukan badan pengawas di negara tujuan sebelum pengiriman.

(4) Selain . . .

(4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), untuk ekspor Sumber Radioaktif kategori 1, harus disertai dengan persetujuan tertulis dari badan pengawas negara tujuan kepada BAPETEN sebelum pengiriman.

(1) Pelaksanaan impor dan ekspor Sumber Radioaktif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 ke dan dari negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BAPETEN.

(2) BAPETEN menyampaikan persetujuan tertulis

pelaksanaan impor Sumber Radioaktif kategori 1 kepada badan pengawas negara pengekspor, melalui importir.

Dalam hal Sumber Radioaktif tidak dapat langsung dikirim ke tempat tujuan, importir atau eksportir wajib menyediakan tempat penyimpanan khusus Sumber Radioaktif yang memenuhi persyaratan Keamanan Sumber Radioaktif.

Sumber Radioaktif hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean setelah mendapat persetujuan dari BAPETEN.

Dalam hal pelaksanaan pengangkutan Sumber Radioaktif, Pengirim wajib mendapat persetujuan pengiriman dari BAPETEN.

Pengangkut menjamin Keamanan Sumber Radioaktif, baik selama dalam pengangkutan, maupun penyimpanan pada saat transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pemegang Izin, untuk menjamin Keamanan Sumber Radioaktif, bertanggung jawab untuk:

• memelihara fasilitas sesuai dengan persyaratan Keamanan Sumber Radioaktif:;

• mempunyai . . .

• mempunyai tenaga yang cakap dan terlatih sesuai dengan persyaratan Keamanan Sumber Radioaktif:;
• mempunyai peralatan sesuai dengan persyaratan Keamanan Sumber Radioaktif:;
• mempunyai program Keamanan Sumber Radioaktif sesuai dengan persyaratan Keamanan Sumber Radioaktif baik dalam kondisi normal maupun abnormal, termasuk kehilangan Sumber Radioaktif:;
• membentuk dan memelihara organisasi Keamanan Sumber Radioaktif;
• melaporkan segera jika terjadi penyimpangan Keamanan Sumber Radioaktif termasuk kehilangan Sumber Radioaktif kepada BAPETEN;
• menetapkan personil yang dapat dipercaya untuk menangani Sumber Radioaktif ; dan
• menjamin kerahasiaan informasi yang berhubungan dengan Sumber Radioaktif.

(1) Organisasi Keamanan Sumber Radioaktif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 huruf e dapat merupakan bagian dari pengelola Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

(2) Ketentuan mengenai bentuk organisasi dan tanggung

jawab setiap unsurnya diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) Pemegang Izin wajib melakukan inventarisasi dan

Rekaman Sumber Radioaktif.

(2) Rekaman Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari rekaman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(3) Inventarisasi dan Rekaman Sumber Radioaktif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan secara berkala kepada BAPETEN.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

inventarisasi, Rekaman, dan pelaporan Sumber Radioaktif diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 71 . . .

Dalam hal terjadi keadaan darurat Sumber Radioaktif dalam penggunaan maupun pengangkutan, Pemegang Izin wajib segera melaporkan kepada BAPETEN.

(1) Pemegang Izin wajib melakukan tindakan pengamanan

terhadap Sumber Radioaktif jika terjadi keadaan darurat.

(2) Ketentuan mengenai tindakan pengamanan diatur

dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) BAPETEN melakukan pengamanan terhadap Sumber

Radioaktif yang tidak diketahui pemiliknya.

(2) BAPETEN melakukan pencarian keterangan mengenai

kepemilikan Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pencarian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat dilakukan dengan instansi berwenang lainnya. .

Jika dari hasil pencarian keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), pemilik Sumber Radioaktif:

• ditemukan, maka segala akibat yang ditimbulkannya menjadi tanggung jawab pemilik; atau
• tidak ditemukan, maka dinyatakan sebagai limbah radioaktif oleh BAPETEN.

Limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b wajib disimpan dan dikelola oleh BATAN sesuai dengan persyaratan Keamanan Sumber Radioaktif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64,

Pasal 68 huruf b, dan Pasal 75 diatur dengan Peraturan

Kepala BAPETEN.

BAB VI . . .

INSPEKSI

(1) Untuk memastikan dipatuhinya persyaratan Keselamatan

Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif, BAPETEN melakukan Inspeksi terhadap fasilitas atau instalasi yang memanfaatkan Tenaga Nuklir.

(2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir.

(3) Inspektur Keselamatan Nuklir sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh BAPETEN.

(4) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian

Inspektur Keselamatan Nuklir diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

(1) Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi

pemeriksaan administrasi dan teknik.

(2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan.

(1) Inspektur Keselamatan Nuklir memiliki kewenangan

untuk:

• melakukan Inspeksi selama proses perizinan;

• memasuki dan memeriksa setiap fasilitas atau instalasi, instansi atau lokasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir;

• melakukan pemantauan Radiasi di dalam instalasi dan di luar instalasi;

• melakukan . . .

• melakukan Inspeksi secara langsung atau Inspeksi dengan pemberitahuan dalam selang waktu singkat dalam hal keadaan darurat atau kejadian yang tidak normal; dan
• menghentikan kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir jika terjadi situasi yang membahayakan terhadap:

1. keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; atau
2. Keamanan Sumber Radioaktif.

(2) Inspektur Keselamatan Nuklir hanya dapat menghentikan

kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e setelah melapor saat itu juga kepada dan langsung mendapat perintah penghentian dari Kepala BAPETEN.

Setiap Pemegang Izin dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir, yang melanggar ketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara beroperasinya instalasi; dan/atau
• pencabutan izin.

Pasal 82 . . .

(1) Kepala BAPETEN memberikan peringatan tertulis

sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pemegang Izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16

ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3),

Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24,

Pasal 26, Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (6), Pasal

31 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1),

Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45

ayat (1), Pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (1), Pasal 62 ayat

(2) sampai dengan ayat (4), Pasal 64, Pasal 68, dan Pasal

(2) Pemegang Izin wajib menindaklanjuti peringatan tertulis

pertama dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis pertama.

(3) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pemegang Izin belum mematuhi peringatan tertulis pertama, Kepala BAPETEN memberikan peringatan tertulis kedua yang wajib dipenuhi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(4) Jika Pemegang Izin tidak mematuhi peringatan kedua

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BAPETEN memberikan peringatan ketiga yang wajib dipenuhi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

(5) Jika Pemegang Izin tetap tidak mematuhi peringatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BAPETEN mencabut izin pemanfaatan tenaga nuklir Pemegang Izin yang bersangkutan.

Pasal 83 . . .

(1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54, Pasal 71, dan Pasal 72 Kepala BAPETEN dapat langsung menghentikan sementara beroperasinya fasilitas atau instalasi Pemegang Izin, yang dapat membahayakan keselamatan pekerja, anggota masyarakat dan lingkungan hidup.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku sampai dipenuhinya persyaratan Keselamatan

Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif.

(3) Jika selama penghentian sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pemegang Izin tidak memenuhi persyaratan Keselamatan Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif, dan tetap mengoperasikan fasilitas atau instalasinya, Kepala BAPETEN dapat langsung mencabut izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan berdasarkan penilaian Kepala BAPETEN.

Dalam hal pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 82 ayat (5) dan Pasal 83 ayat (3), Pemegang Izin tetap

harus bertanggung jawab untuk mengamankan sumber yang dimanfaatkannya.

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, seluruh

Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan Keselamatan Radiasi untuk uji kesesuaian

pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib dipenuhi paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

(3) Ketentuan Keamanan Sumber Radioaktif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 75 wajib dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3992) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3992) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2007

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2007

,

ttd.