PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud

dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK,

adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi,

tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas

Jasa Keuangan.

1. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK

adalah PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor Pasar

Modal, dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank.

1. PJK di Sektor Perbankan adalah bank umum, termasuk

kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar

negeri, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat yang

selanjutnya disebut BPR, dan bank pembiayaan rakyat

syariah yang selanjutnya disebut BPRS sebagaimana

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang Perbankan.

1. PJK di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang

melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek,

perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi,

serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1. PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank adalah

perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah,

perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga

keuangan (DPLK), perusahaan pembiayaan, perusahan

modal ventura (PMV), perusahaan pembiayaan

infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia

(LPEI), perusahaan pergadaian, lembaga keuangan mikro

(LKM), dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang

berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di

Industri Keuangan Non Bank.

1. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

Pencucian Uang.

1. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana Pendanaan Terorisme.

1. Calon Nasabah adalah pihak yang akan menggunakan

jasa PJK.

1. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.

2. Walk in Customer yang untuk selanjutnya disingkat WIC

adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di Sektor

Perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal namun tidak

memiliki rekening pada PJK di Sektor Perbankan atau PJK

di Sektor Pasar Modal tersebut, tidak termasuk pihak yang

mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah

untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.

1. Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang

selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa

identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan

oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan

profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon

Nasabah, Nasabah, atau WIC.

1. Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence) yang

selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih

mendalam yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah,

WIC, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP

dan/atau dalam area berisiko tinggi.

1. Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers) adalah

Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas dan

riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan

kegiatan terkait tindak pidana Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme.

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi

keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan

Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.

1. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan

tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana Pencucian Uang.

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang

selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

Pencucian Uang.

1. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah

upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

1. Direksi:

• bagi PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor Pasar

Modal, PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank

berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah

direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas;

• bagi BPR, perusahaan asuransi, perusahaan

asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi,

perusahaan pembiayaan, PMV, perusahaan

pembiayaan infrastruktur, perusahaan pergadaian,

LKM atau penyelenggara layanan pinjam meminjam

uang berbasis teknologi informasi berbentuk badan

hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai perkoperasian;

• bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi

syariah, atau perusahaan pialang asuransi berbentuk

badan hukum usaha bersama adalah direksi

sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar

perusahaan;

• bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan

komanditer adalah yang setara dengan direksi

sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar

perusahaan;

• bagi DPLK adalah pengurus sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai

dana pensiun;

• bagi LPEI adalah direktur eksekutif sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai LPEI; dan

• bagi BPR berbentuk hukum perusahaan umum

daerah, perusahaan perseroan daerah, atau

perusahaan daerah adalah direksi sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai pemerintahan daerah.

1. Dewan Komisaris:

• bagi PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor Pasar

Modal, PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank

berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah

dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan

terbatas;

• bagi BPR, perusahaan asuransi, perusahaan

asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi,

perusahaan pembiayaan, PMV, perusahaan

pembiayaan infrastruktur, perusahaan pergadaian,

LKM, atau penyelenggara layanan pinjam meminjam

uang berbasis teknologi informasi berbentuk badan

hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai perkoperasian;

• bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi

syariah, atau perusahaan pialang asuransi berbentuk

badan hukum usaha bersama adalah dewan

komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran

dasar perusahaan;

• bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan

komanditer adalah yang setara dengan dewan

komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran

dasar perusahaan;

• bagi DPLK adalah dewan pengawas sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai dana pensiun;

• bagi LPEI adalah dewan direktur sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; dan

• bagi BPR berbentuk hukum perusahaan umum

daerah, perusahaan perseroan daerah, atau

perusahaan daerah, adalah pengawas sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai pemerintahan daerah.

1. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap orang

yang:

• berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu

yang berkaitan dengan rekening Nasabah;

• merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau

efek yang ditempatkan pada PJK (ultimately own

account);

• mengendalikan transaksi Nasabah;

• memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;

• mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya

(legal arrangement); dan/atau

• merupakan pengendali akhir dari transaksi yang

dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan

suatu perjanjian.

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok

yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum

(legal person) maupun bukan badan hukum, antara lain:

perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan keagamaan,

partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau

organisasi non profit, dan organisasi kemasyarakatan.

1. Rekomendasi Financial Action Task Force yang untuk

selanjutnya disebut Rekomendasi FATF adalah standar

pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang

dan/atau Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh

FATF.

1. Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) adalah negara

atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat:

• terjadinya atau sarana tindak pidana Pencucian

Uang;

• dilakukannya tindak pidana asal (predicate crime);

dan/atau

• dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan

terorisme.

1. Lembaga Negara adalah lembaga yang memiliki

kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

1. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit

organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan

fungsinya, meliputi:

• kementerian koordinator;

• kementerian negara;

• kementerian;

• Lembaga Negara non kementerian;

• pemerintah propinsi;

• pemerintah kota;

• pemerintah kabupaten;

• Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan undang-

undang; dan

• lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi

pemerintahan dengan menggunakan anggaran

pendapatan belanja negara dan/atau anggaran

pendapatan belanja daerah.

1. Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed

Person) yang selanjutnya disingkat PEP meliputi:

• PEP Asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk

melakukan fungsi penting (prominent function) oleh

negara lain (asing), seperti kepala negara atau

pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah

senior, pejabat militer atau pejabat di bidang

penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan

yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam

partai politik;

• PEP Domestik yaitu orang yang diberi kewenangan

untuk melakukan fungsi penting (prominent function)

oleh negara, seperti kepala negara atau

pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah

senior, pejabat militer atau pejabat dibidang

penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan

yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam

partai politik; dan

• Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan

fungsi penting (prominent function) oleh organisasi

internasional, seperti senior manajer yang meliputi

antara lain direktur, deputi direktur, dan anggota

dewan atau fungsi yang setara.

1. Correspondent Banking adalah kegiatan suatu bank

(correspondent) dalam menyediakan layanan jasa bagi

bank lainnya (respondent) berdasarkan suatu kesepakatan

tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan

jasa perbankan lainnya.

1. Cross Border Corespondent Banking adalah Correspondent

Banking dimana salah satu kedudukan bank

correspondent atau bank respondent berada di luar

wilayah Negara Republik Indonesia.

1. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari

bank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank umum

syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundangan-undangan di bidang perbankan.

1. Transfer Dana adalah transfer dana sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai transfer dana.

1. Bank Pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah

Transfer Dana.

1. Bank Penerus adalah bank yang meneruskan perintah

Transfer Dana dari Bank Pengirim.

1. Bank Penerima adalah bank yang menerima perintah

Transfer Dana.

1. Konglomerasi Keuangan (Financial Group) adalah PJK yang

berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan

kepemilikan dan/atau pengendalian.

PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko

tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana

Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau

area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi

(delivery channels), termasuk kewajiban untuk:

• mendokumentasikan penilaian risiko;

• mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan

sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta

tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk

diterapkan;

• mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan

• memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan

informasi penilaian risiko kepada instansi yang

berwenang.

(1) PJK wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur

pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan

Pendanaan Terorisme, yang disetujui oleh Direksi dan

Dewan Komisaris, agar PJK mampu mengelola dan

memitigasi risiko yang telah diidentifikasi.

(2) PJK wajib memantau penerapan kebijakan, pengawasan

dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

meningkatkan penerapannya jika diperlukan.

(3) PJK wajib menetapkan tindakan yang lebih mendalam

untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko

yang lebih tinggi teridentifikasi.

PJK wajib menerapkan program APU dan PPT untuk mengelola

dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan

penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan yang

telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan

OJK ini.

(1) Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan

manajemen risiko PJK secara keseluruhan.

(2) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

• kebijakan dan prosedur;

• pengendalian intern;

• sistem informasi manajemen; dan

• sumber daya manusia dan pelatihan.

KOMISARIS

Bagian Pertama

Pengawasan Aktif Direksi

Pengawasan aktif Direksi paling kurang meliputi:

• memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur

penerapan program APU dan PPT;

• mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang

bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan

PPT kepada Dewan Komisaris;

• memastikan penerapan program APU dan PPT

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur

tertulis yang telah ditetapkan;

• membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk

pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan

program APU dan PPT;

• melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam

menerapkan program APU dan PPT;

• memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis

mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan

dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan

teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan

perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme; dan

• memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai

dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah

mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan

program APU dan PPT secara berkala.

Bagian Kedua

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang meliputi:

• memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur

penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh

Direksi;

• melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab

Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; dan

• memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang

dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan

Dewan Komisaris.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT

Paragraf 1

Umum

(1) PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau

menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan

program APU dan PPT, pada kantor pusat dan kantor

cabang.

(2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

bagian dari struktur organisasi PJK dan bertanggung

jawab kepada Direksi.

(3) Bagi bank umum, BPR, dan PJK di Sektor Pasar Modal,

unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab

kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

(4) Bagi BPRS dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non

Bank, penanggung jawab penerapan program APU dan

PPT dapat dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi.

(5) PJK wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau

pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program

APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki

kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan

informasi lainnya yang terkait.

(6) Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal merupakan

perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai

penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau

manajer investasi dalam satu badan usaha, PJK di Sektor

Pasar Modal tersebut dapat hanya memiliki satu

penanggung jawab penerapan program APU dan PPT.

(7) Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal merupakan bank

kustodian, penanggung jawab penerapan program APU

dan PPT dapat ditugaskan kepada penanggung jawab bank

kustodian atau dirangkap oleh penanggung jawab

penerapan program APU dan PPT pada bank umum.

(8) Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal berupa bank

kustodian yang merupakan kantor cabang bank asing,

penanggung jawab penerapan program APU dan PPT

dilakukan oleh pimpinan kantor cabang bank asing

tersebut.

Paragraf 2

Unit Kerja Khusus

Dalam hal PJK membentuk unit kerja khusus sebagai

penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, berlaku

ketentuan sebagai berikut:

• unit kerja khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang

yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang

bertindak sebagai pelaksana;

• pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus tidak

merangkap fungsi lain;

• pimpinan unit kerja khusus ditetapkan/diangkat oleh

Direksi;

• unit kerja khusus berada di bawah koordinasi Direksi

secara langsung dalam struktur organisasi PJK; dan

• unit kerja khusus bersifat independen dari fungsi lain.

Paragraf 3

Penugasan Pejabat

Dalam hal PJK menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab

penerapan program APU dan PPT, pejabat tersebut harus

ditetapkan atau diangkat oleh Direksi dan hanya dapat

merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko

dan/atau fungsi kepatuhan.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai

tugas paling kurang meliputi:

• menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana

Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan

Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area

geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi

(delivery channels);

• menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan

kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT

yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko

berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada

huruf a, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan

Direksi;

• memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi,

menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara

efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan

oleh Nasabah;

• memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun

sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan

perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain

produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan,

kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi

PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan

Terorisme;

• memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan

Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan

dalam penerapan program APU dan PPT;

• memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi

Nasabah;

• melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan

analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau

tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan,

Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan

transfer dana dari dan ke luar negeri;

• menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;

• memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta

data dan profil transaksi Nasabah;

• memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi

terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak

pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif

sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK

ini;

• memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik

dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus

atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan

program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan

informasi dan memperhatikan ketentuan anti tipping-off;

• melakukan pengawasan terkait penerapan program APU

dan PPT terhadap satuan kerja terkait;

• memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi

yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT

dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dan sumber informasi yang memadai;

• menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi

keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan

oleh satuan kerja;

• menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan,

Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan

transfer dana dari dan ke luar negeri;

• memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan

program APU dan PPT terlaksana dengan baik; dan

• memantau, menganalisis, dan merekomendasikan

kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan

PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK.

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai

wewenang paling kurang meliputi:

• memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan

yang ada di seluruh unit organisasi PJK;

• melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap

penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait;

• mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait

untuk membantu penerapan program APU dan PPT; dan

• melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan,

Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan

transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi

dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung

kepada PPATK.

(1) PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk

mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang

dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai

dengan penilaian risiko.

(2) Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang

meliputi:

• identifikasi dan verifikasi Nasabah;

• identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;

• penutupan hubungan usaha atau penolakan

transaksi;

• pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait

dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta

jaringan distribusi (delivery channels);

• pemeliharaan data yang akurat terkait dengan

transaksi, penatausahaan proses CDD, dan

penatausahaan kebijakan dan prosedur;

• pengkinian dan pemantauan;

• pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan

Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan

prosedur penerapan program APU dan PPT; dan

• pelaporan kepada PPATK.

(3) Khusus untuk bank umum, cakupan pedoman

pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi pula Cross Border

Correspondent Banking dan Transfer Dana.

(4) PJK wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan

program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) secara konsisten dan berkesinambungan.

(5) Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat

persetujuan dari Direksi.

(1) PJK wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian

risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak

pidana Pendanaan Terorisme yang terkait dengan

pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk

mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi

baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru

maupun produk yang telah ada.

(2) PJK wajib melakukan penilaian risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebelum produk, praktik usaha

dan teknologi diluncurkan atau digunakan.

(3) PJK wajib melakukan tindakan yang memadai untuk

mengelola dan memitigasi risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

• melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;

• terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah

dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit

atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah);

• terdapat transaksi Transfer Dana sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan OJK ini;

• terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang

terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan

Terorisme; atau

• PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh

Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

(1) PJK wajib mengelompokkan Calon Nasabah dan Nasabah

berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang

dan/atau Pendanaan Terorisme.

(2) Pengelompokkan Calon Nasabah dan Nasabah

berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis yang paling

kurang meliputi:

• identitas Nasabah;

• lokasi usaha bagi Nasabah perusahaan;

• profil Nasabah;

• frekuensi transaksi;

• kegiatan usaha Nasabah;

• struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan;

• produk, jasa, dan jaringan distribusi (delivery

channels) yang digunakan oleh Nasabah; dan

• informasi lainnya yang dapat digunakan untuk

mengukur tingkat risiko Nasabah.

(1) Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon

Nasabah, PJK wajib:

• melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk

mengetahui profil Calon Nasabah; dan

• melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen

pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud

dalam huruf a.

(2) PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon

Nasabah melalui pertemuan langsung (face to face) dengan

Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha

dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon

Nasabah.

(3) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digantikan

dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK.

(4) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan

dengan ketentuan sebagai berikut:

• verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana

elektronik milik PJK dan/atau milik Calon Nasabah;

dan

• verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan

yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi.

(1) PJK dilarang membuka atau memelihara rekening anonim

atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

(2) PJK dilarang membuka hubungan usaha dengan Calon

Nasabah atau memelihara rekening Nasabah apabila:

• Calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk

mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan

program APU dan PPT; atau

• PJK tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan

kelengkapan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah.

Bagian Pertama

Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah

PJK wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon

Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan

(natural person), Korporasi, dan perikatan lainnya (legal

arrangement).

(1) Identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon

Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

huruf a, dilakukan melalui permintaan data dan informasi

yang paling kurang meliputi:

• bagi Calon Nasabah orang perseorangan (natural

person):

1. identitas yang memuat:

• nama lengkap termasuk nama alias (jika

ada);

• nomor dokumen identitas;

• alamat tempat tinggal sesuai dokumen

identitas dan alamat tempat tinggal lain

(jika ada);

• tempat dan tanggal lahir;

• kewarganegaraan;

• pekerjaan;

• alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika

ada);

• jenis kelamin; dan

• status perkawinan;

1. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika

ada;

1. sumber dana;

2. penghasilan rata-rata per tahun; dan

3. maksud dan tujuan hubungan usaha atau

transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

• bagi Calon Nasabah Korporasi:

1. nama;

2. nomor izin dari instansi berwenang;

3. bidang usaha atau kegiatan;

4. alamat kedudukan;

5. tempat dan tanggal pendirian;

6. bentuk badan hukum atau badan usaha;

7. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner);

1. sumber dana; dan

2. maksud dan tujuan hubungan usaha atau

transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

• bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (legal

arrangement):

1. nama;

2. nomor izin dari instansi berwenang (jika ada);

3. alamat kedudukan;

4. bentuk perikatan (legal arrangement);

5. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner);

1. sumber dana; dan

2. maksud dan tujuan hubungan usaha atau

transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

(2) Berkaitan dengan transaksi WIC, sebelum melakukan

transaksi dengan WIC, PJK di Sektor Perbankan dan PJK

di Sektor Pasar Modal wajib meminta:

• seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bagi WIC orang perseorangan (natural person),

Korporasi, maupun perikatan lainnya (legal

arrangement) yang melakukan transaksi paling

sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau

yang nilainya setara, baik yang dilakukan dalam 1

(satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1

(satu) hari kerja;

• informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a angka 1 huruf a), huruf b), dan huruf c) bagi WIC

orang perseorangan (natural person) yang melakukan

transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus

juta rupiah) atau nilai yang setara;

• informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b angka 1 dan angka 4 bagi WIC Korporasi yang

melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah) atau nilai yang setara; dan

• informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c angka 1 dan angka 3 bagi WIC perikatan lainnya

(legal arrangement) yang melakukan transaksi kurang

dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau

nilai yang setara.

Untuk Calon Nasabah orang perseorangan (natural person) dan

WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a,

informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf

a angka 1 wajib didukung dengan dokumen identitas Calon

Nasabah dan spesimen tanda tangan.

(1) Untuk Calon Nasabah Korporasi berupa perusahaan,

informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

huruf b wajib didukung dengan dokumen identitas

perusahaan dan:

• untuk Calon Nasabah Korporasi berupa perusahaan

yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil

ditambah dengan:

1. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak

yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak

untuk dan atas nama perusahaan dalam

melakukan hubungan usaha dengan PJK;

1. kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan

untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

1. surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang

dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;

• untuk Calon Nasabah Korporasi berupa perusahaan

yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil

selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud

dalam huruf a angka 2 dan angka 3, ditambah

dengan:

1. laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha

perusahaan;

1. struktur manajemen perusahaan;

2. struktur kepemilikan perusahaan; dan

3. dokumen identitas anggota Direksi atau

pemegang kuasa dari anggota Direksi yang

berwenang mewakili perusahaan untuk

melakukan hubungan usaha.

(2) Untuk Calon Nasabah Korporasi berupa PJK, dokumen

yang disampaikan paling sedikit meliputi:

• akta pendirian/anggaran dasar PJK;

• izin usaha dari instansi yang berwenang; dan

• spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang

ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan

atas nama PJK dalam melakukan hubungan usaha

dengan PJK.

(1) Untuk Calon Nasabah selain Calon Nasabah orang

perseorangan (natural person) dan Korporasi berupa

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal

21 dan Pasal 22, PJK wajib meminta informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b.

(2) PJK wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk

Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling kurang meliputi:

• untuk Calon Nasabah Korporasi berupa yayasan:

1. izin kegiatan yayasan;

2. deskripsi kegiatan yayasan;

3. struktur dan nama pengurus yayasan; dan

1. dokumen identitas anggota pengurus atau

pemegang kuasa dari anggota pengurus yang

berwenang mewakili yayasan untuk melakukan

hubungan usaha dengan PJK.

• untuk Calon Nasabah Korporasi selain perusahaan

dan yayasan baik yang merupakan badan hukum,

maupun bukan badan hukum:

1. bukti izin dari instansi yang berwenang;

2. nama Korporasi;

3. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga (AD/ART); dan

1. dokumen identitas pihak yang berwenang

mewakili Korporasi dalam melakukan hubungan

usaha dengan PJK.

• untuk Calon Nasabah berupa perikatan lainnya (legal

arrangement):

1. bukti pendaftaran pada instansi yang

berwenang;

1. nama perikatan;

2. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga (AD/ART) (jika ada); dan

1. dokumen identitas pihak yang berwenang

mewakili perikatan lainnya (legal arrangement)

dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.

(1) Untuk Calon Nasabah berupa Lembaga Negara, Instansi

Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan

negara asing, PJK wajib meminta informasi mengenai

nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi atau

perwakilan tersebut.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

didukung dengan dokumen meliputi:

• surat penunjukan bagi pihak yang berwenang

mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam

melakukan hubungan usaha; dan

• spesimen tanda tangan pihak yang berwenang

mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam

melakukan hubungan usaha.

(1) PJK wajib melakukan verifikasi atas informasi dan

dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,

dan Pasal 24, berdasarkan dokumen dan/atau sumber

informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen

serta memastikan bahwa data tersebut adalah data

terkini.

(2) PJK wajib melakukan verifikasi bahwa pihak yang

bertindak untuk dan atas nama Nasabah telah

mendapatkan otorisasi dari Nasabah, dan melakukan

identifikasi dan verifikasi terhadap identitas dari pihak

tersebut.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

didasarkan pada risiko Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi

berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK dan

wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

(4) PJK dapat melakukan wawancara dengan Calon Nasabah

untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran

dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas data,

informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diterima.

(5) Dalam hal terdapat keraguan, PJK wajib meminta kepada

Calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu

dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang

berwenang untuk memastikan kebenaran identitas Calon

Nasabah.

(6) PJK wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon

Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner),

apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner), sebelum membuka hubungan usaha

dengan Calon Nasabah atau sebelum melakukan

transaksi dengan WIC.

(7) Dalam hal PJK telah menerapkan prosedur manajemen

risiko, PJK dapat melakukan hubungan usaha atau

transaksi sebelum proses verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) selesai.

(8) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

wajib diselesaikan sesegera mungkin, setelah terjadinya

hubungan usaha nasabah dengan PJK, dengan

memperhatikan bahwa risiko Pencucian Uang dan

Pendanaan Terorisme dapat dikelola secara efektif dan

bahwa proses pertemuan langsung ini tidak mengganggu

kegiatan usaha secara normal.

PJK wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan

usaha, dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik

Manfaat (Beneficial Owner) melalui identifikasi dan verifikasi.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

(1) PJK wajib memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC

yang membuka hubungan usaha atau melakukan

transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk

kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

(2) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bertindak

untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner),

PJK wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner).

(3) Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergolong sebagai

PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur

EDD.

(4) Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon

Nasabah, Nasabah, atau WIC dengan Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner), penerapan CDD dilakukan mengikuti

tingkat risiko yang lebih tinggi.

(5) Kewajiban melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak berlaku bagi calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang

memiliki tingkat risiko rendah.

(1) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC bukan

merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib

melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik

Manfaat (Beneficial Owner), antara lain berupa:

• bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon

Nasabah, Nasabah atau WIC orang perseorangan

(natural person) berupa:

1. informasi dan dokumen identitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan

Pasal 21;

1. hubungan hukum antara Calon Nasabah,

Nasabah atau WIC dengan Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan

surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa

atau bentuk lainnya;

1. pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah atau

WIC mengenai kebenaran identitas maupun

sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner); dan

1. pernyataan dari Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner) bahwa yang bersangkutan adalah

pemilik sebenarnya dari dana Calon Nasabah,

Nasabah atau WIC;

• bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon

Nasabah, Nasabah atau WIC Korporasi berupa:

1. informasi dan dokumen identitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan

Pasal 22;

1. hubungan hukum antara Calon Nasabah,

Nasabah atau WIC dengan Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan

surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa

atau bentuk lainnya;

1. dokumen dan/atau informasi identitas orang

perseorangan (natural person), jika ada, yang

menjadi pemilik atau pengendali akhir dari

Korporasi;

1. pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah atau

WIC mengenai kebenaran identitas maupun

sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner); dan

1. pernyataan dari Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner) bahwa yang bersangkutan adalah

pemilik sebenarnya dari dana Calon Nasabah,

Nasabah, WIC.

• bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon

Nasabah, Nasabah atau WIC perikatan lainnya (legal

arrangement) berbentuk trust, berupa:

1. identitas penitip harta (settlor);

2. identitas penerima dan pengelola harta (trustee);

3. identitas penjamin (protector) (jika ada);

4. identitas penerima manfaat (beneficiary) atau

kelas penerima manfaat (class of beneficiary);

dan

1. orang perseorangan (natural person) yang

mengendalikan trust.

• bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon

Nasabah, Nasabah atau WIC perikatan lainnya (legal

arrangement) dalam bentuk lainnya, berupa identitas

orang perseorangan (natural person) yang mempunyai

posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam

trust sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Dalam hal PJK ragu mengenai apakah pihak yang menjadi

pengendali melalui kepemilikan adalah Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, atau dalam hal tidak ada orang perseorangan

yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, PJK

wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas

dari orang perseorangan (jika ada) yang mengendalikan

Korporasi atau legal arrangements melalui bentuk lain.

(3) Dalam hal tidak ada orang perseorangan yang

teridentifikasi sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2),

PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas

identitas dari orang perseorangan yang relevan yang

memegang posisi sebagai direksi atau yang dipersamakan

dengan jabatan tersebut.

(4) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan

PJK lain di dalam negeri yang bertindak untuk dan atas

nama Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dokumen

mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dapat berupa

pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau

WIC.

(5) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan

PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan

PPT yang paling kurang setara dengan Peraturan OJK ini

yang mewakili Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), maka

dokumen mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

berupa pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri bahwa

identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) telah

dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut.

(6) Dalam hal penerapan program APU dan PPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), yang dilakukan oleh PJK di luar

negeri tidak setara dengan Peraturan OJK ini, PJK

dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT

berdasarkan Peraturan OJK ini.

(7) Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini

identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib

menolak untuk melakukan hubungan usaha atau

transaksi dengan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.

Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi

identitas pemilik atau pengendali akhir Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28

ayat (1) huruf b angka 2 tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner) berupa:

• Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;

• perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh

negara; atau

• perusahaan publik atau emiten.

Bagian Ketiga

Identifikasi dan Verifikasi

Calon Nasabah dan Nasabah Berisiko Tinggi

(1) PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang

memadai untuk menentukan apakah Calon Nasabah,

Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC

termasuk kriteria berisiko tinggi.

(2) Kriteria berisiko tinggi dari Calon Nasabah, Nasabah,

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari:

• latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC

termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk

Customers);

• produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi

untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang

dan/atau Pendanaan Terorisme;

• transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara

Berisiko Tinggi (High Risk Countries);

• transaksi tidak sesuai dengan profil;

• termasuk dalam kategori PEP;

• bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik

Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk

usaha yang berisiko tinggi (High Risk Business);

• negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya

transaksi Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner), atau WIC termasuk Negara

Berisiko Tinggi (High Risk Countries);

• tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik

Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC dalam daftar

terduga teroris dan organisasi teroris; atau

• transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah,

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC diduga

terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan,

tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak

pidana Pendanaan Terorisme.

(1) PJK wajib melakukan penilaian untuk menentukan

Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC

adalah PEP.

(2) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner), atau WIC tergolong berisiko tinggi,

termasuk PEP, PJK wajib melakukan EDD.

(1) Terhadap PEP Asing, selain menerapkan proses CDD

sebagaimana diatur dalam Pasal 20, PJK wajib memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

• memiliki sistem manajemen risiko untuk

menentukan apakah Nasabah atau Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner) memenuhi kriteria PEP;

• menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab

atas hubungan usaha dengan Nasabah, Pemilik

Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC tersebut;

• melakukan EDD secara berkala paling kurang berupa

analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), sumber dana,

dan sumber kekayaan; dan

• pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha

antara lain melalui peningkatan jumlah dan frekuensi

pengawasan dan pemilihan pola transaksi.

(2) Pejabat senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b berwenang untuk:

• memberikan persetujuan atau penolakan terhadap

Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner), atau WIC yang tergolong berisiko tinggi; dan

• membuat keputusan untuk meneruskan atau

menghentikan hubungan usaha dengan Calon

Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner), atau WIC yang tergolong berisiko tinggi.

Terhadap PEP domestik atau orang yang diberi kewenangan

untuk melakukan fungsi penting (prominent function) dalam

organisasi internasional, selain menerapkan proses CDD

sebagaimana diatur dalam Pasal 20, PJK wajib memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

• PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko untuk

menentukan apakah Nasabah atau Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner) memenuhi kriteria PEP; dan

• dalam hal terdapat risiko yang lebih tinggi atas hubungan

usaha antara PJK dengan Nasabah atau Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner) tersebut, PJK wajib menerapkan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)

huruf b, huruf c, dan huruf d.

Ketentuan yang berlaku bagi Nasabah, Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner), atau WIC yang berisiko tinggi, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 28

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku pula bagi anggota

keluarga atau pihak yang terkait (close associates) dari PEP.

Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner),

atau WIC yang memenuhi kriteria berisiko tinggi dibuat dalam

daftar tersendiri.

Dalam hal PJK melakukan hubungan usaha dengan Nasabah

dan/atau melakukan transaksi yang berasal dari Negara

Berisiko Tinggi (High Risk Countries) yang dipublikasikan oleh

FATF untuk dilakukan langkah pencegahan (countermeasures),

PJK wajib melakukan EDD dengan meminta konfirmasi dan

klarifikasi kepada otoritas terkait.

Bagian Keempat

CDD Terhadap Penerima Manfaat (Beneficiary) dari Asuransi

Jiwa dan Produk Investasi lain Terkait Polis Asuransi

(1) Selain CDD yang dipersyaratkan bagi Calon Nasabah dan

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana diatur

dalam Pasal 15, PJK wajib melakukan CDD terhadap

penerima manfaat (beneficiary) dari asuransi jiwa dan

produk investasi lain terkait dengan polis asuransi, segera

setelah penerima manfaat (beneficiary) diidentifikasi atau

ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

• untuk penerima manfaat (beneficiary) yang telah

diidentifikasi sebagai perorangan atau non

perorangan, PJK wajib meminta nama orang

perseorangan (natural person) atau Korporasi atau

perikatan lainnya (legal arrangement) dari penerima

manfaat (beneficiary) tersebut; atau

• untuk penerima manfaat (beneficiary) yang telah

ditunjuk berdasarkan karakteristik atau berdasarkan

cara lain, PJK wajib meminta informasi yang

memadai mengenai penerima manfaat (beneficiary)

untuk meyakinkan PJK bahwa informasi tersebut

dapat digunakan untuk membuktikan identitas dari

penerima manfaat (beneficiary) pada saat

pembayaran klaim asuransi.

(2) Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wajib dicatat dan dikelola sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan OJK ini.

(3) Verifikasi terhadap identitas penerima manfaat

(beneficiary) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

dilakukan pada saat pembayaran klaim asuransi.

(1) PJK wajib memasukkan penerima manfaat (beneficiary)

dari polis asuransi jiwa sebagai salah satu faktor risiko

yang relevan dalam memastikan apakah EDD perlu

diterapkan.

(2) Dalam hal PJK menetapkan bahwa penerima manfaat

(beneficiary) termasuk dalam kategori berisiko tinggi atau

PEP, PJK wajib melakukan EDD yang mencakup pula

identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Pemilik

Manfaat (Beneficial Owner) dari penerima manfaat

(beneficiary) pada saat pembayaran klaim asuransi.

Dalam hal penerima manfaat (beneficiary) dan/atau Pemilik

Manfaat (Beneficial Owner) dari penerima manfaat (beneficiary)

pada saat pembayaran klaim asuransi jiwa adalah PEP, PJK

wajib menginformasikan kepada pejabat senior sebelum

pembayaran klaim asuransi jiwa untuk melakukan

pengawasan lebih lanjut terkait hubungan usaha dengan

pemegang polis dan melaporkannya sebagai Transaksi

Keuangan Mencurigakan.

Bagian Kelima

CDD Sederhana

(1) PJK dapat menerapkan prosedur CDD sederhana dari

prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 28,

terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko

terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan

Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria

sebagai berikut:

• tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau

penerimaan gaji;

• Calon Nasabah berupa emiten atau perusahaan

publik yang tunduk pada ketentuan peraturan

perundang-undangan tentang kewajiban untuk

mengungkapkan kinerjanya;

• Calon Nasabah perusahaan yang mayoritas

sahamnya dimiliki oleh pemerintah;

• Calon Nasabah merupakan Lembaga Negara atau

Instansi Pemerintah;

• tujuan pembukaan rekening terkait dengan program

pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan;

dan/atau

• Calon Nasabah yang berdasarkan penilaian risiko

terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan

Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria

Calon Nasabah dengan profil dan karakteristik

sederhana.

(2) Terhadap Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta

informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

• bagi Calon Nasabah orang perseorangan (natural

person) yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, PJK wajib meminta

informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (1) huruf a angka 1 huruf a), huruf b), huruf c),

dan huruf d);

• bagi Calon Nasabah Korporasi, Lembaga Negara atau

Instansi Pemerintah yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf

b, dan/atau huruf c, PJK wajib meminta informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf

b angka 1 dan angka 4;

• bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (legal

arrangement) yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf

b, dan/atau huruf c, PJK wajib meminta informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf

c angka 1 dan angka 3; dan

• bagi Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, PJK

wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 1 huruf a),

huruf c), huruf d), dan huruf f).

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

didukung dengan:

• dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21, bagi Calon Nasabah orang perseorangan

(natural person) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a;

• dokumen identitas perusahaan ditambah dengan

spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang

ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan

atas nama perusahaan, bagi Calon Nasabah

Korporasi berupa perusahaan yang tergolong usaha

mikro dan usaha kecil yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

• dokumen identitas perusahaan dan dokumen

identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari

anggota Direksi yang berwenang mewakili

perusahaan, bagi Calon Nasabah Korporasi berupa

perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan

usaha kecil yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau

huruf c; atau

• dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen

identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada

PJK tentang profil Calon Nasabah tersebut, dan

spesimen tanda tangan, bagi Calon Nasabah yang

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e.

(4) PJK dapat menerapkan prosedur CDD sederhana

tersendiri sesuai dengan penilaian risiko atas Calon

Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f.

(5) Dalam hal PJK menerapkan prosedur CDD sederhana

tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PJK wajib

memberitahukan hal tersebut kepada OJK dimana

pemberitahuan tersebut meliputi informasi mengenai:

• kriteria identifikasi Nasabah dan transaksi berisiko

rendah konsisten dengan penilaian risiko yang

dilakukan oleh PJK;

• persyaratan CDD sederhana mampu mengelola

tingkat ancaman Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme terhadap Calon Nasabah dan

transaksinya yang telah diidentifikasi dengan tingkat

risiko rendah terhadap Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme;

• persyaratan CDD sederhana tidak mencakup

Nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan dikategorikan sebagai Nasabah atau

transaksi yang berisiko tinggi; dan

• waktu dimulainya penerapan prosedur CDD

sederhana.

(6) PJK wajib mengimplementasikan dan bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan prosedur CDD sederhana tersendiri

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Prosedur CDD sederhana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi

transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme

atau tingkat risikonya meningkat.

(8) PJK wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang

mendapat perlakuan CDD sederhana.

(9) Dalam hal penggunaan rekening tidak sesuai dengan

tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

maka PJK wajib melakukan prosedur CDD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21

terhadap Nasabah yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga

(1) PJK dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan

oleh pihak ketiga terhadap Calon Nasabahnya yang telah

menjadi Nasabah pada pihak ketiga tersebut.

(2) Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD pihak ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib:

• memahami maksud dan tujuan hubungan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan

• mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah dan

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29.

(3) Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD yang telah

dilakukan oleh pihak ketiga, tanggung jawab CDD tetap

berada pada PJK tersebut.

(4) Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD pihak ketiga:

• PJK wajib sesegera mungkin mendapatkan informasi

yang diperlukan terkait dengan prosedur CDD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 28;

• PJK wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga

dalam bentuk kesepakatan tertulis;

• PJK wajib mengambil langkah yang memadai untuk

memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi

permintaan informasi dan salinan dokumen

pendukung segera apabila dibutuhkan oleh PJK

dalam rangka penerapan program APU dan PPT;

• PJK wajib memastikan bahwa pihak ketiga

merupakan lembaga keuangan dan penyedia barang

dan/atau jasa dan profesi tertentu yang memiliki

prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari

otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

• PJK wajib memperhatikan informasi terkait risiko

negara tempat pihak ketiga tersebut berasal.

(5) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi (High Risk

Countries), maka pihak ketiga tersebut wajib memenuhi

kriteria:

• berada dalam Konglomerasi Keuangan (financial

group) yang sama dengan PJK;

• Konglomerasi Keuangan (financial group) tersebut

telah menerapkan CDD, penatausahaan dokumen,

dan program APU dan PPT secara efektif sesuai

dengan Rekomendasi FATF; dan

• Konglomerasi Keuangan (financial group) tersebut

diawasi oleh otoritas yang berwenang.

(6) Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD yang dilakukan

oleh pihak ketiga yang merupakan Konglomerasi

Keuangan (financial group) yang sama maka PJK atau

perusahaan induk harus mempertimbangkan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dengan

ketentuan sebagai berikut:

• Konglomerasi Keuangan (financial group) menerapkan

ketentuan CDD, penatausahaan dokumen, dan

program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam

Peraturan OJK ini;

• terhadap implementasi atas CDD, penatausahaan

dokumen, dan program APU dan PPT dilakukan

pengawasan Konglomerasi Keuangan (financial group)

oleh otoritas yang berwenang; dan

• terhadap Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries)

telah dilakukan mitigasi risiko secara memadai oleh

unit APU dan PPT berdasarkan kebijakan program

APU dan PPT di tingkat Konglomerasi Keuangan

(financial group).

Bagian Ketujuh

Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha

(1) PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan

Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan

WIC, dalam hal Calon Nasabah atau WIC:

• tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal

23, Pasal 24, dan Pasal 28;

• diketahui dan/atau patut diduga menggunakan

dokumen palsu;

• menyampaikan informasi yang diragukan

kebenarannya; dan/atau

• berbentuk shell bank atau bank umum atau bank

umum syariah yang mengizinkan rekeningnya

digunakan oleh shell bank.

(2) PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi,

dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah

dalam hal:

• kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terpenuhi;

• memiliki sumber dana transaksi yang diketahui

dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak

pidana; dan/atau

• Calon Nasabah atau Nasabah terdapat dalam daftar

terduga teroris dan organisasi teroris.

(3) PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan

verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dalam hal terdapat

penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah

dan/atau penolakan transaksi dengan WIC berdasarkan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dan huruf c.

(4) Dalam hal PJK menduga adanya transaksi keuangan

terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan

Pendanaan Terorisme, dan PJK meyakini bahwa proses

CDD akan melanggar ketentuan anti tipping-off, PJK wajib

tidak melanjutkan prosedur CDD dan wajib melaporkan

Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada

PPATK.

(5) PJK wajib mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah

atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2).

(6) PJK wajib melaporkan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila

transaksinya mencurigakan.

(7) Kewajiban PJK untuk menolak, membatalkan dan/atau

menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam

perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan

kepada Nasabah.

(1) Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), PJK wajib

memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah

mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.

(2) Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Nasabah tidak mengambil sisa

dana yang tersimpan di PJK maka penyelesaian terhadap

sisa dana Nasabah yang tersimpan di PJK dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pengkinian dan Pemantauan

(1) PJK wajib melakukan pemantauan terhadap hubungan

usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi

Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang

dilakukan sejalan dengan pemahaman PJK atas Nasabah,

kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk

sumber dananya.

(2) PJK wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi,

dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan

Pasal 28 dalam hal terdapat perubahan yang diketahui

dari pemantauan PJK terhadap Nasabah atau informasi

lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PJK wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam melakukan pengkinian data sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), PJK wajib:

• melakukan pemantauan terhadap informasi dan

dokumen Nasabah;

• menyusun laporan rencana pengkinian data; dan

• menyusun laporan realisasi pengkinian data.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan

huruf c wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

(1) PJK wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi

yang tidak sesuai dengan profil Nasabah.

(2) PJK dapat meminta informasi tentang latar belakang dan

tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai

dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan

anti tipping-off sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

(3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) PJK wajib memiliki

sistem yang dapat:

• mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan

menyediakan laporan secara efektif mengenai profil,

karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang

dilakukan oleh Nasabah; dan

• menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan,

termasuk penelusuran atas identitas Nasabah,

bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan

denominasi transaksi, serta sumber dana yang

digunakan untuk transaksi.

(4) Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan

Nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan,

maka PJK wajib melaporkan Transaksi Keuangan

Mencurigakan tersebut kepada PPATK.

(5) PJK wajib melakukan pemantauan yang

berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi

dengan:

• Nasabah yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi

(High Risk Countries); dan

• PJK yang berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi

(High Risk Countries).

(1) PJK wajib memelihara daftar terduga teroris dan

organisasi teroris.

(2) PJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara

berkala nama Nasabah yang memiliki kesamaan nama dan

informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi

yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan

organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan

nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan

organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PJK wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah

tersebut dengan informasi lain yang terkait.

(4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan

kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum

dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib segera

melakukan pemblokiran secara serta merta dan

melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan.

Bagian Kesembilan

Cross Border Correspondent Banking

(1) Sebelum menyediakan jasa Cross Border Correspondent

Banking, Bank wajib memahami kegiatan usaha Bank

Penerima dan/atau Bank Penerus dengan meminta

informasi mengenai:

• profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus;

• reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus

berdasarkan informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan;

• tingkat penerapan program APU dan PPT di negara

tempat kedudukan Bank Penerima dan/atau Bank

Penerus; dan

• informasi relevan lain yang diperlukan Bank untuk

mengetahui profil calon Bank Penerima dan/atau

Bank Penerus.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

didasarkan pada informasi publik yang memadai yang

dikeluarkan dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

(3) Bank wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung

jawab atas hubungan usaha dengan calon Bank Penerima

dan/atau Bank Penerus.

(4) Bank wajib melakukan penilaian terhadap penerapan

program APU dan PPT pada Bank Penerima dan/atau

Bank Penerus.

(5) Bank wajib memahami tanggung jawab penerapan

program APU dan PPT dari masing-masing pihak yang

terkait dengan kegiatan Cross Border Corespondent

Banking.

Bank wajib melakukan CDD terhadap Bank Penerima

dan/atau Bank Penerus yang disesuaikan dengan pendekatan

berdasarkan risiko (risk based approach) apabila:

• terdapat perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank

Penerus yang bersifat substansial; dan/atau

• informasi pada profil Bank Penerima dan/atau Bank

Penerus yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

Dalam hal terdapat Nasabah yang mempunyai akses terhadap

payable through account dalam jasa Cross Border Correspondent

Banking, Bank Pengirim wajib memastikan:

• Bank Penerima dan/atau Bank Penerus telah

melaksanakan proses CDD dan pemantauan yang

memadai yang paling kurang sama dengan yang diatur

dalam Peraturan OJK ini; dan

• Bank Penerima dan/atau Bank Penerus bersedia untuk

menyediakan data identifikasi Nasabah yang terkait

apabila diminta oleh Bank Pengirim.

Bank Pengirim yang menyediakan jasa Cross Border

Correspondent Banking wajib:

• mendokumentasikan seluruh transaksi Cross Border

Correspondent Banking;

• menolak untuk berhubungan dan/atau meneruskan

hubungan Cross Border Correspondent Banking dengan

shell bank; dan

• memastikan bahwa Bank Penerima dan/atau Bank

Penerus tidak mengijinkan rekeningnya digunakan oleh

shell bank pada saat mengadakan hubungan usaha terkait

dengan Cross Border Correspondent Banking.

Bagian Kesepuluh

Transfer Dana

(1) Bagi Bank yang melakukan kegiatan Transfer Dana baik

di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara

berlaku ketentuan sebagai berikut:

• Bank Pengirim wajib:

1. memperoleh informasi dan melakukan

identifikasi serta verifikasi terhadap

Nasabah/WIC pengirim dan/atau Nasabah/WIC

penerima, paling kurang meliputi:

• nama Nasabah atau WIC pengirim;

• nomor rekening Nasabah pengirim;

• alamat Nasabah atau WIC pengirim;

• nomor dokumen identitas, nomor

identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir

dari Nasabah atau WIC pengirim;

• sumber dana Nasabah atau WIC pengirim;

• nama Nasabah atau WIC penerima;

• nomor rekening Nasabah penerima;

• alamat WIC penerima;

• jumlah uang dan jenis mata uang; dan

• tanggal transaksi;

1. menyampaikan informasi sebagaimana

dimaksud pada angka 1 kepada Bank Penerima;

dan

1. mendokumentasikan seluruh transaksi Transfer

Dana;

• Bank Penerus wajib meneruskan pesan dan perintah

Transfer Dana, serta menatausahakan informasi yang

diterima dari Bank Pengirim;

• Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan

informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim

sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1;

(2) Untuk kegiatan Transfer Dana di dalam wilayah Indonesia,

Bank Pengirim wajib menyampaikan secara tertulis

informasi yang dibutuhkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja

berdasarkan permintaan tertulis dari Bank Penerima,

dan/atau dari otoritas yang berwenang apabila Bank

Penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening

atau nomor referensi transaksi.

(1) Dalam hal terdapat beberapa Transfer Dana dari satu

Nasabah atau WIC pengirim yang tergabung dalam satu

dokumen yang ditujukan kepada beberapa Nasabah atau

WIC penerima, dokumen tersebut wajib memuat informasi

mengenai Nasabah atau WIC pengirim dan informasi

mengenai Nasabah atau WIC penerima secara lengkap.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dapat ditelusuri di negara Nasabah atau WIC penerima.

(3) Bank wajib mencantumkan nomor rekening atau nomor

referensi transaksi Nasabah atau WIC pengirim.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

dikecualikan terhadap:

• Transfer Dana yang menggunakan kartu debit, kartu ATM

maupun kartu kredit; atau

• Transfer Dana yang dilakukan antar PJK dan untuk

kepentingan PJK dimaksud.

(1) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 ayat (1) huruf a angka 1 tidak dipenuhi maka Bank

Pengirim wajib menolak untuk melaksanakan Transfer

Dana.

(2) Dalam hal Bank Penerus dan/atau Bank Penerima

menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar

negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a

angka 1 maka Bank Penerus dan/atau Bank Penerima

dapat:

• melaksanakan Transfer Dana;

• menolak untuk melaksanakan Transfer Dana; atau

• menunda transaksi Transfer Dana,

disertai dengan tindak lanjut yang memadai.

(3) Dalam menentukan tindakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Bank Penerus dan/atau Bank Penerima

wajib memiliki kebijakan dan prosedur berbasis risiko.

Dalam hal terdapat Transfer Dana yang memenuhi kriteria

Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, Bank

wajib melaporkan Transfer Dana tersebut sebagai laporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

Bagian Kesebelas

Penatausahaan Dokumen

(1) PJK wajib menatausahakan:

• dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC

dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun

sejak:

1. berakhirnya hubungan usaha atau transaksi

dengan Nasabah atau WIC; atau

1. ditemukannya ketidaksesuaian transaksi

dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan

usaha;

• dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan

transaksi keuangan dengan jangka waktu

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

mengenai dokumen perusahaan.

(2) Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang

meliputi:

• identitas Nasabah atau WIC termasuk dokumen

pendukungnya;

• informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis

dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal

perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta

nomor rekening yang terkait dengan transaksi;

• hasil analisis yang telah dilakukan; dan

• korespondensi dengan Nasabah atau WIC.

(3) PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai

seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan

Mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) PJK wajib memberikan data, informasi, dan/atau

dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh OJK

dan/atau otoritas lain yang berwenang.

(1) PJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang

efektif.

(2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif

antara lain dibuktikan dengan:

• dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan

internal yang memadai;

• adanya batasan wewenang dan tanggung jawab

satuan kerja terkait dengan penerapan program APU

dan PPT; dan

• dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk

memastikan efektivitas penerapan program APU dan

PPT.

(1) Konglomerasi Keuangan (financial group) wajib

menerapkan program APU dan PPT ke seluruh jaringan

kantor dan anak perusahaan di dalam dan di luar negeri,

serta memantau pelaksanaannya termasuk:

• kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk

tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap

pencucian uang dan pendanaan terorisme;

• pengaturan, pada fungsi kepatuhan, fungsi audit,

dan fungsi APU dan PPT pada level grup harus

mendapatkan informasi mengenai nasabah, rekening,

dan transaksi untuk tujuan APU dan PPT dari

seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan; dan

• dalam melaksanakan pertukaran informasi tersebut,

Konglomerasi Keuangan (financial group) wajib

memiliki ketentuan yang memadai mengenai

keamanan informasi.

(2) Seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di dalam

dan di luar negeri wajib mengimplementasikan kebijakan

dan prosedur program APU dan PPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor dan anak

perusahaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat

dari yang diatur dalam Peraturan OJK ini, kantor dan

anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan

yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.

(4) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor dan anak

perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

mematuhi Rekomendasi FATF atau sudah mematuhi

namun standar program APU dan PPT yang dimiliki lebih

longgar dari yang diatur dalam Peraturan OJK ini, kantor

dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan

program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam

Peraturan OJK ini.

(5) Dalam hal penerapan program APU dan PPT sebagaimana

diatur dalam Peraturan OJK ini mengakibatkan

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan

kantor dan anak perusahaan berada, maka pejabat kantor

PJK di luar negeri tersebut wajib menginformasikan

kepada kantor pusat PJK dan OJK bahwa kantor PJK

dimaksud tidak dapat menerapkan program APU dan PPT

sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.

(1) PJK wajib memiliki sistem informasi yang dapat

mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan

menyediakan laporan secara efektif mengenai

karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

(2) PJK wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara

terpadu (single customer identification file), paling kurang

meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

dan Pasal 24 ayat (1).

(3) PJK wajib memiliki dan memelihara profil WIC

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.

(4) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) wajib mempertimbangkan faktor

teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh

pelaku Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme.

Untuk mencegah digunakannya PJK sebagai media atau tujuan

Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang

melibatkan pihak intern PJK, PJK wajib melakukan:

• prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan

karyawan baru (pre employee screening); dan

• pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.

PJK wajib menyelenggarakan pelatihan yang

berkesinambungan tentang:

• penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan program APU dan PPT;

• teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme; dan

• kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT

serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah

dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan

Terorisme.

PELAPORAN

(1) PJK wajib menyampaikan kepada OJK:

• action plan penerapan program APU dan PPT paling

lambat pada akhir bulan Mei 2017;

• penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan

program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 paling lambat 6 (enam) bulan sejak

diberlakukannya Peraturan OJK ini;

• laporan rencana kegiatan pengkinian data

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf

b disampaikan setiap tahun paling lambat akhir

bulan Desember; dan

• laporan realisasi pengkinian data sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c

disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan

Desember.

(2) Dalam hal tanggal pelaporan jatuh pada hari libur,

penyampaian laporan dilakukan pada hari berikutnya.

(3) Dalam hal terdapat perubahan atas action plan, kebijakan

dan prosedur penerapan program APU dan PPT, laporan

rencana kegiatan pengkinian data, yang telah

disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, PJK wajib

menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

(4) Kewajiban PJK untuk menyampaikan laporan kepada OJK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat

menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Direktur

yang membawahkan fungsi kepatuhan.

(1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunai dan

laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana Pencucian Uang.

(2) Kewajiban PJK untuk melaporkan Transaksi Keuangan

Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga

terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan

terorisme.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang

dikeluarkan oleh PPATK.

PJK wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas

yang berwenang dalam rangka memberantas tindak pidana

Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan

Terorisme.

SANKSI

(1) PJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan sanksi

administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar

sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:

• sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari

keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PJK

berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan

asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan

pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan

infrastruktur, LPEI, perusahaan pergadaian dan

manajer investasi; atau

• sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per

hari keterlambatan per laporan dan paling banyak

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi PJK

berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan

PMV.

(2) LKM dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang

berbasis teknologi informasi yang terlambat

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan sanksi administratif

berupa peringatan tertulis.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan OJK ini selain pelanggaran atas

keterlambatan penyampaian laporan, dikenakan sanksi

administratif berupa:

• peringatan atau teguran tertulis;

• denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah

uang;

• penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;

• pembatasan kegiatan usaha tertentu;

• pembekuan kegiatan usaha tertentu;

• pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya

menunjuk dan mengangkat pengganti sementara

sampai rapat umum pemegang saham atau rapat

anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap

dengan persetujuan OJK; dan/atau

• pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam

daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat

dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi

peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a.

(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama

dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

(4) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

publik/masyarakat.

(1) PJK yang telah memiliki kebijakan dan prosedur

penerapan program APU dan PPT wajib menyesuaikan

kebijakan dan prosedur dimaksud sesuai Peraturan OJK

ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini

diundangkan.

(2) Bagi LKM dan penyelenggara layanan pinjam meminjam

uang berbasis teknologi informasi, ketentuan pada

Peraturan OJK ini dinyatakan berlaku setelah 4 (empat)

tahun terhitung sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan program APU dan

PPT di sektor jasa keuangan diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan yang

mengatur penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud

dalam:

• Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010

tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan

Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5385);

• Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012

tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5385);

• Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip

Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor

Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 353, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5631); dan

• Peraturan OJK Nomor 39/POJK.05/2015 tentang

Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di

Sektor Industri Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 320, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5790),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2017

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Maret 2017

,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Yuliana