PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
2. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.
3. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
6. Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme adalah:

• transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
• transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

1. Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut,

termasuk . . .

termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.

1. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, baik secara formal maupun nonformal.
4. Pengguna Jasa Keuangan adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
5. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK.
6. Personel Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
7. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

• tulisan, suara, atau gambar;
• peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
• huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

(1) Undang-Undang ini berlaku terhadap:

• Setiap Orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
• Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Undang-Undang ini juga berlaku terhadap tindak

pidana pendanaan terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila:

• dilakukan oleh warga negara Indonesia;
• terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap warga negara Indonesia;
• terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap fasilitas pemerintah Indonesia, termasuk perwakilan Indonesia atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari Indonesia;
• terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pemerintah Indonesia melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;
• terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh negara Indonesia;
• terkait dengan Tindak Pidana Terorisme di atas kapal yang berbendera Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang Indonesia pada saat tindak pidana itu dilakukan; atau
• dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 . . .

Penolakan pemberian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan alasan bahwa tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan bukan merupakan tindak pidana pendanaan terorisme, melainkan tindak pidana politik tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.

Dengan demikian, pelaku tindak pidana pendanaan terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan/atau penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara lain.

Pasal 4 . . .

Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana

pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7 . . .

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

(1) Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan

Pasal 6 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan

terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak

pidana pendanaan terorisme:

• dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi;
• dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
• dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau
• dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap

Korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan/atau Personel Pengendali Korporasi di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi

berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(5) Selain . . .

(5) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

• pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi;
• pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang;
• pembubaran Korporasi;
• perampasan aset Korporasi untuk negara;
• pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau
• pengumuman putusan pengadilan.

(6) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana

denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

(7) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi

yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personel Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut

umum, hakim, atau Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut.

(2) Pejabat . . .

(2) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut

umum, hakim, atau Setiap Orang yang membocorkan rahasia Dokumen atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku terhadap pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai PJK

dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku untuk pemberian informasi kepada LPP.

(3) Pejabat atau pegawai LPP dilarang memberitahukan

laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang telah atau akan dilaporkan kepada PPATK, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain.

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan melalui:

• penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan;
• pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK;
• pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan
• pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

Bagian Kedua

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Keuangan

(1) LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali

Pengguna Jasa Keuangan, termasuk Pengguna Jasa Keuangan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme.

(2) Ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh LPP.

(3) PJK wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna

Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh setiap LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian . . .

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan

Paragraf 1 Pelaporan

(1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut.

(2) PJK yang dengan sengaja melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan oleh LPP.

(4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pengawasan Kepatuhan

Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang.

Dalam hal LPP menemukan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang tidak dilaporkan oleh PJK kepada PPATK, LPP segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.

Pasal 16 . . .

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme oleh PJK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi PJK yang bersangkutan.

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, PJK, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme menurut Undang-Undang ini.

Bagian Keempat Pengawasan Kegiatan Pengiriman Uang Melalui Sistem Transfer atau Melalui Sistem Lainnya

Paragraf 1 Pengawasan Kegiatan Pengiriman Uang Melalui Sistem Transfer

(1) Pengguna Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi

pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan ke PJK.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh Pengguna Jasa Keuangan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh PJK dengan melampirkan dokumen pendukung.

(3) Dalam hal Pengguna Jasa Keuangan tidak memberikan

informasi yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib menolak pengiriman uang melalui sistem transfer tersebut.

Pasal 19 . . .

(1) PJK wajib meminta informasi yang lengkap kepada

Pengguna Jasa Keuangan mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diminta oleh PJK.

(2) PJK pengirim wajib menyimpan semua informasi yang

diperlukan untuk mengenali semua pengirim asal dan penerima kiriman paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer.

(3) PJK yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 2 Pengawasan Kegiatan Pengiriman Uang Melalui Sistem Lainnya

(1) PJK yang menyelenggarakan kegiatan pengiriman uang

melalui sistem lainnya wajib memperoleh izin dari dan/atau terdaftar di LPP.

(2) PJK yang menyelenggarakan kegiatan pengiriman uang

melalui sistem lainnya wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai penyelenggaraan kegiatan pengiriman uang ke LPP.

(3) Dalam hal PJK tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPP berwenang mengenakan sanksi administratif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyampaian laporan penyelenggaraan kegiatan pengiriman uang dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan LPP masing- masing. Bagian . . .

Bagian Kelima Pengawasan Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia

Pengawasan terhadap pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa penelitian dan pemeriksaan terhadap pembawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Pemblokiran yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemblokiran terhadap Dana yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga digunakan atau akan digunakan untuk Tindak Pidana Terorisme yang diadili di Indonesia. Pemblokiran dilakukan terhadap Dana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang diketahui atau diduga kuat digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana Terorisme.

(1) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran.

(2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran.

(3) Permintaan PPATK ke PJK atau instansi berwenang

untuk melakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan administrasi.

(4) Permintaan . . .

(4) Permintaan PPATK atau perintah penyidik, penuntut

umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

• nama dan jabatan pejabat yang meminta atau memerintahkan;
• identitas orang atau Korporasi yang Dananya akan diblokir;
• alasan Pemblokiran; dan
• tempat Dana berada.

(5) PJK atau instansi berwenang wajib melaksanakan

Pemblokiran segera setelah surat permintaan atau perintah Pemblokiran diterima dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pemblokiran dilakukan dalam waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari.

(7) PJK atau instansi berwenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan Pemblokiran kepada:

• PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
• pihak yang diblokir, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Pemblokiran.

(8) Dana yang diblokir harus tetap berada pada PJK atau

instansi berwenang yang bersangkutan.

(9) Dalam hal jangka waktu Pemblokiran sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) berakhir, PJK wajib mengakhiri Pemblokiran demi hukum.

PJK atau instansi berwenang yang melaksanakan perintah Pemblokiran tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam pelaksanaan Pemblokiran berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Bagian . . .

Bagian Kedua Keberatan Pemblokiran

(1) Setiap Orang dapat mengajukan keberatan terhadap

pelaksanaan Pemblokiran.

(2) Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan

Pemblokiran disampaikan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.

(3) Pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu paling

lama 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya Pemblokiran.

(4) Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi

dengan:

• alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir; dan
• bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana.

(5) Dalam hal keberatan diterima, harus dilakukan

pencabutan pelaksanaan Pemblokiran oleh PJK atau instansi berwenang yang melakukan Pemblokiran berdasarkan permintaan PPATK atau perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.

(6) Dalam hal keberatan ditolak, pihak yang mengajukan

keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

(1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang

mengajukan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemblokiran, PPATK atau penyidik menyerahkan penanganan Dana yang diketahui atau patut diduga terkait Tindak Pidana Terorisme ke pengadilan negeri.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan:

• terdapat pihak yang keberatan, pengadilan negeri melakukan pemeriksaan guna memutuskan Dana dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk negara; dan/atau
• tidak ada pihak yang keberatan, pengadilan memutuskan Dana dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

(1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan pencantuman identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

(2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyertakan:

• identitas orang atau Korporasi yang akan dicantumkan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris;

• alasan permohonan berdasarkan informasi yang diperoleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari instansi pemerintah terkait;

• Dokumen yang menunjukkan bahwa orang atau Korporasi tersebut diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau ikut serta, dan/atau memudahkan suatu Tindak Pidana Terorisme; dan

• rekomendasi . . .

• rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dalam hal Dokumen berasal dari negara, organisasi internasional, dan/atau subjek hukum internasional lain.

(3) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan

menetapkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) alasan, Dokumen, dan/atau rekomendasi yang diajukan dapat dijadikan dasar untuk mencantumkan identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat segera menetapkan identitas orang atau Korporasi tersebut sebagai terduga teroris dan organisasi teroris.

(5) Setelah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera mencantumkan identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

(6) Daftar terduga teroris dan organisasi teroris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(7) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

memberitahukan daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara tertulis kepada orang atau Korporasi dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

Bagian . . .

Bagian Kedua Pemblokiran Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

(1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

menyampaikan daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 serta setiap perubahannya ke instansi pemerintah terkait dan LPP untuk selanjutnya disampaikan ke PJK dan instansi berwenang.

(2) Penyampaian daftar terduga teroris dan organisasi

teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi.

(3) PJK atau instansi berwenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6).

(4) PJK atau instansi berwenang membuat berita acara

Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib menyampaikannya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berlaku selama identitas orang atau Korporasi masih tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Bagian . . .

Bagian Ketiga Keberatan Pemblokiran

(1) Orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan

terhadap pelaksanaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi

dengan:

• alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir; dan

• bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana.

(3) Dalam hal keberatan diterima, Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia segera meminta PJK atau instansi berwenang yang melakukan Pemblokiran untuk mencabut Pemblokiran yang dituangkan dalam berita acara pencabutan Pemblokiran.

(4) Berita acara pencabutan Pemblokiran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.

(5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditolak, orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bagian . . .

Bagian Keempat Penghapusan Identitas Orang atau Korporasi dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Identitas orang atau Korporasi dihapuskan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari daftar terduga teroris dan organisasi teroris karena:

• telah melampaui jangka waktu pencantuman identitas tersebut oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali pencantuman tersebut diperpanjang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
• terdapat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) atau penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7);
• terdapat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2); dan/atau
• alasan demi hukum.

(1) Apabila pencantuman identitas orang atau Korporasi

dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris melampaui 6 (enam) bulan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(2) Perpanjangan dapat diberikan paling banyak 2 (dua)

kali masing-masing paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Identitas orang atau Korporasi wajib dihapuskan dari

daftar terduga teroris dan organisasi teroris apabila:

• permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak; atau
• pencantuman identitas orang atau Korporasi telah diperpanjang dan melampaui jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32 . . .

(1) Setiap orang atau Korporasi dapat mengajukan

keberatan terhadap pencantuman identitasnya dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh penetapan tentang penghapusan identitasnya dari daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus disertai alasan yang memperkuat permohonan.

(3) Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan alasan dan bukti yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta alasan yang diajukan pemohon.

(4) Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan oleh hakim yang berbeda dengan hakim

yang menetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

(5) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan yang menghapuskan atau mempertahankan identitas orang atau Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

(6) Pemohon atau Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

(1) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa orang atau Korporasi tersebut bebas dari segala tuntutan pidana yang terkait dengan suatu Tindak

Pidana . . .

Pidana Terorisme atau tidak terdapat alasan bagi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan identitas orang atau Korporasi tersebut dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghapuskan identitas orang atau Korporasi dimaksud.

(2) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan

penetapan penghapusan identitas orang atau Korporasi berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Pengecualian Pemblokiran

(1) Pelaksanaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (3) dapat dikecualikan terhadap sebagian dari Dana untuk pemenuhan kebutuhan orang atau Korporasi yang meliputi:

• pengeluaran untuk keperluan makan sehari-hari orang yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris beserta keluarganya dan tanggungannya;
• biaya pengobatan atau perawatan medis orang yang tercantum beserta keluarganya;
• biaya pendidikan anak;
• biaya sewa untuk rumah tinggal;
• biaya hipotek;
• biaya premi asuransi;
• pembayaran pajak;
• biaya pelayanan publik;
• biaya terkait penyediaan jasa hukum;
• segala pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban terhadap pihak ketiga yang timbul karena perikatan yang terjadi sebelum

pencantuman . . .

pencantuman identitas orang atau Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan/atau

• biaya administrasi rutin pemeliharaan Dana yang diblokir.

(2) Permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan oleh orang atau Korporasi yang memiliki kepentingan langsung dengan Dana yang diblokir.

(3) Permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia menolak permohonan pengecualian, pemohon dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bagian Keenam Penegahan terhadap Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penegahan” adalah tindakan administrasi untuk menunda pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dikuasai oleh negara” adalah penguasaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain untuk sementara waktu oleh negara sampai dapat ditentukan status uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang sebenarnya. Perubahan status tersebut dimaksudkan agar penyidik Polri dapat memproses uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain tersebut secara administrasi sampai dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesalahan atau sama sekali tidak terjadi kesalahan berdasarkan Undang-Undang ini oleh orang yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak

pidana pendanaan terorisme, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai Dana dari:

• orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
• tersangka; atau
• terdakwa.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi keuangan lainnya.

(3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

• nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
• identitas Setiap Orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, tersangka, atau terdakwa;
• tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
• tempat Dana berada.

(4) Permintaan . . .

(4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus disertai dengan:

• laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
• surat penugasan sebagai penuntut umum; atau
• surat penetapan majelis hakim.

(5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Jaksa Agung Republik Indonesia atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum; atau
• hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

(6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

disampaikan ke PJK dengan tembusan kepada Kepala PPATK.

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ialah:

• alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana;
• alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan/atau
• Dokumen.

Pemeriksaan saksi dan ahli di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui komunikasi jarak jauh dengan media audiovisual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.

Pasal 40 . . .

(1) Pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan sahnya pemberian keterangan.

(2) Persyaratan sahnya pemberian keterangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:

• tidak di bawah paksaan atau tekanan;
• tidak dipandu; dan
• didampingi oleh penuntut umum dan dalam hal diperlukan didampingi juga oleh advokat.

(3) Dalam hal pemberian keterangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberian keterangan oleh saksi dan/atau ahli wajib didampingi pula oleh pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia.

(4) Media audiovisual yang digunakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus menghadap hakim dengan suara yang dapat didengar secara terbuka.

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, instansi penegak hukum, PPATK, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat melakukan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Pasal 42 . . .

(1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak

pidana pendanaan terorisme, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan/atau kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan atas dasar perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas.

(2) Pelaksanaan kerja sama ekstradisi dan bantuan

hukum timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Bagian Kedua Permintaan Bantuan Pemblokiran Berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Negara Asing atau Yurisdiksi Asing

(1) Negara asing atau yurisdiksi asing dapat

menyampaikan permintaan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan Pemblokiran atas Dana yang diduga berada atau berada di Indonesia milik orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh negara asing atau yurisdiksi asing.

(2) Sesuai . . .

(2) Sesuai dengan asas resiprositas, Indonesia juga dapat

menyampaikan permintaan bantuan kepada negara asing atau yurisdiksi asing untuk melakukan Pemblokiran atas Dana yang patut diduga untuk Tindak Pidana Terorisme yang berada di negara asing atau yurisdiksi asing tersebut.

(3) Permintaan bantuan negara asing atau yurisdiksi asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar kepentingan politik luar negeri nasional, perjanjian, atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas.

(4) Pelaksanaan permintaan bantuan Pemblokiran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan mekanisme Pemblokiran yang berlaku di Indonesia.

(1) Permintaan bantuan Pemblokiran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

(2) Permintaan bantuan Pemblokiran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• nama otoritas berwenang dari negara asing atau yurisdiksi asing yang melakukan permintaan;

• dasar dan alasan permintaan bantuan Pemblokiran dari negara asing atau yurisdiksi asing yang meminta bantuan untuk mencurigai atau meyakini bahwa orang atau Korporasi tersebut adalah teroris yang mendanai kegiatan teroris dan/atau organisasi teroris;

• ringkasan . . .

• ringkasan fakta terkait tindakan atau kondisi yang menjadikan seseorang masuk dalam daftar teroris dan organisasi teroris dari negara asing atau yurisdiksi asing yang meminta bantuan;
• adanya penetapan pengadilan, putusan pengadilan, atau keputusan instansi berwenang dari negara asing atau yurisdiksi asing yang memintakan bantuan mengenai daftar teroris dan organisasi teroris; dan
• identitas, kewarganegaraan, dan domisili dari orang atau Korporasi yang masuk dalam daftar teroris dan organisasi teroris dari negara asing atau yurisdiksi asing yang memintakan bantuan.

(3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Jika syarat permintaan bantuan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 telah terpenuhi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan permintaan bantuan Pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk ditetapkan.

(1) Dalam hal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

menyetujui permintaan bantuan Pemblokiran, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan penetapan Pemblokiran ke PJK atau instansi berwenang.

(2) Berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PJK atau instansi berwenang melakukan Pemblokiran secara serta merta atas Dana orang yang masuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana permintaan dari negara asing atau yurisdiksi asing berdasarkan Undang- Undang ini.

(3) Jika . . .

(3) Jika permintaan bantuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ditolak, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan penetapan penolakan ke negara asing atau yurisdiksi asing yang meminta bantuan beserta alasan penolakannya.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 13 huruf a, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) yang sedang dilakukan tetap disidik, dituntut, dan diperiksa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) yang telah ditetapkan menjadi Undang-

Undang . . .

Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 11 dan

Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

I. UMUM

Sejalan dengan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, negara Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, sejahtera, dan aktif dalam perdamaian dunia.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, diperlukan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan untuk melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional.

Upaya . . .

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut.

Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.

Selama ini terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang; dan

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang mengatur juga mengenai tindak pidana pendanaan terorisme masih terdapat kelemahan. Begitu pula, upaya memasukkan tindak pidana terorisme sebagai salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum dapat diimplementasikan secara efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Komitmen masyarakat internasional dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme diwujudkan dengan disahkannya International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the

Financing . . .

Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Dengan telah diratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan perlunya penguatan terhadap pengaturan mengenai tindak pidana pendanaan terorisme, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerja sama, baik nasional maupun internasional, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Lingkup pendanaan terorisme dalam Undang-Undang ini mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Selain itu, diatur pula mengenai organisasi teroris, yaitu kumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan telah melakukan tindak pidana terorisme atau yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan dalam daftar terduga organisasi teroris. Teroris adalah orang atau individu yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terorisme atau yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan dalam daftar terduga teroris. Penyedia Jasa Keuangan dalam Undang-Undang ini, antara lain, bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran . . .

pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Kerja sama internasional dari pelaksanaan Undang-Undang ini perlu dilakukan secara cermat dan berhati-hati dalam koridor sistem hukum nasional dengan mengutamakan kepentingan nasional, khususnya aspek permintaan pemblokiran dari negara asing dan yurisdiksi asing.

II. PASAL DEMI PASAL