Pasal 13

(1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut.

(2) PJK yang dengan sengaja melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan oleh LPP.

(4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pengawasan Kepatuhan