Pasal 10

(1) Direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai PJK

dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku untuk pemberian informasi kepada LPP.

(3) Pejabat atau pegawai LPP dilarang memberitahukan

laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang telah atau akan dilaporkan kepada PPATK, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain.

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).