PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

3. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

4. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

• Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
• Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
• Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
• Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

1. Transaksi . . .

1. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.

2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.

3. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.

4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.

5. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

6. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

7. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.

8. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

9. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

10. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

11. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

• tulisan, suara, atau gambar;

• peta . . .

• peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

• huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

1. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

2. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang

diperoleh dari tindak pidana:

• korupsi;

• penyuapan;

• narkotika;

• psikotropika;

• penyelundupan tenaga kerja;

• penyelundupan migran;

• di bidang perbankan;

• di bidang pasar modal;

• di bidang perasuransian;

• kepabeanan;

• cukai;

• perdagangan orang;

• perdagangan senjata gelap;

• terorisme;

• penculikan;

• pencurian;

• penggelapan;

• penipuan;

• pemalsuan uang;

• perjudian;

• prostitusi;

• di bidang . . .

• di bidang perpajakan;
• di bidang kehutanan;
• di bidang lingkungan hidup;
• di bidang kelautan dan perikanan; atau
• tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan

digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 . . .

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai

penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak

pidana Pencucian Uang:

• dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;

• dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;

• dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

• dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi

adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana

tambahan berupa:

• pengumuman putusan hakim;

• pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;

• pencabutan . . .

• pencabutan izin usaha;

• pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;

• perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau

• pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana

denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi

yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

BAB III . . .

(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum,

hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor

dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

(2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.

(3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas

dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.

(4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13 . . .

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau

Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kesatu

Pihak Pelapor

(1) Pihak Pelapor meliputi:

• penyedia jasa keuangan:

1. bank;

2. perusahaan pembiayaan;

3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;

4. dana . . .

1. dana pensiun lembaga keuangan;
2. perusahaan efek;
3. manajer investasi;
4. kustodian;
5. wali amanat;
6. perposan sebagai penyedia jasa giro;
7. pedagang valuta asing;
8. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
9. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
10. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
11. pegadaian;
12. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
13. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

• penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.

(2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

(1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan

ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.

(2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali

Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewajiban . . .

(3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna

Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:

• melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
• terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
• terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
• Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

(4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan

pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.

(5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya

memuat:

• identifikasi Pengguna Jasa;

• verifikasi Pengguna Jasa; dan

• pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

(6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan

Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

(1) Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak

Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.

(2) Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan

pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

Pasal 20 . . .

(1) Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa

yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.

(2) Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan

untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.

(3) Dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung

yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut.

(1) Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh

Pihak Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur.

(2) Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen

mengenai identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.

(3) Pihak Pelapor yang tidak melakukan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memutuskan hubungan

usaha dengan Pengguna Jasa jika:

• Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau

• penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

(2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Penyedia Jasa Keuangan

(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan

kepada PPATK yang meliputi:

• Transaksi Keuangan Mencurigakan;

• Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau

• Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

(2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

(3) Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari

dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

(4) Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:

• Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;

• Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan

• Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

(5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b tidak berlaku untuk Transaksi yang

dikecualikan.

Pasal 24 . . .

(1) Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan

daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

(2) Penyedia jasa keuangan yang tidak membuat dan

menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.

(3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana

dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14

(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.

(4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan

laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata

cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

(1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan

Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan . . .

(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:

• melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1);

• memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau

• diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

(3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.

(4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita

acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.

(5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan

Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.

(6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai

dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Paragraf 2

Penyedia Barang dan/atau Jasa lain

(1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

(2) Laporan . . .

(2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.

(3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak

menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Paragraf 3

Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK.

(3) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

• peringatan;

• teguran tertulis;

• pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau

• denda administratif.

(4) Penerimaan . . .

(4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Bagian Keempat Pengawasan Kepatuhan

(1) Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi

Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK.

(2) Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban

pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.

(3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang

dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPATK.

(4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.

Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduganya dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

BAB V . . .

(1) Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata

uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat

laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

(3) PPATK dapat meminta informasi tambahan dari

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan

uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan

uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Sanksi . . .

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan pembawaan uang

tunai diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat

laporan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesatu Kedudukan

(1) PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.

(2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk campur

tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

(4) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala

bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

(1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

(2) Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka

di daerah.

Bagian . . .

Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Wewenang

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

• pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;

• pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;

• pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan

• analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:

• meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;

• menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;

• mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;

• memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;

• mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;

• menyelenggarakan . . .

• menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan

• menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

(2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi

pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian

data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

• menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;

• menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;

• melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;

• menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;

• memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;

• merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan

• menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 44 . . .

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau

pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

• meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;

• meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;

• meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;

• meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;

• meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;

• menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;

• meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;

• merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;

• meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;

• mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan

• meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

(2) Penyedia . . .

(2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Akuntabilitas

(1) PPATK membuat dan menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Susunan organisasi PPATK terdiri atas:

• kepala;
• wakil kepala;
• jabatan struktural lain; dan
• jabatan fungsional.

(1) Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

huruf a mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Kepala . . .

(2) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Kepala PPATK, seorang atau beberapa orang pegawai PPATK, dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.

Kepala PPATK adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala atau Wakil Kepala PPATK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• warga negara Indonesia;
• berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
• sehat jasmani dan rohani;
• takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik;
• memiliki salah satu keahlian di bidang ekonomi, akuntansi, keuangan, atau hukum dan pengalaman kerja di bidang tersebut paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
• bukan pemimpin partai politik;
• bersedia memberikan informasi mengenai daftar Harta Kekayaan;
• tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan
• tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

(1) Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala PPATK.

(2) Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.

(3) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala

PPATK bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

Pasal 53 . . .

Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebelum memangku

jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Presiden.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk menjadi Kepala/Wakil Kepala PPATK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapa pun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapa pun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Kepala/Wakil Kepala PPATK dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku".

Kepala dan Wakil Kepala PPATK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Jabatan Kepala atau Wakil Kepala PPATK berhenti karena:

• meninggal dunia;

• mengundurkan . . .

• mengundurkan diri;

• berakhir masa jabatannya; atau

• diberhentikan.

(1) Pemberhentian Kepala atau Wakil Kepala PPATK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilakukan karena:

• bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia;

• menderita sakit terus-menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya;

• dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

• merangkap jabatan;

• dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau

• melanggar sumpah atau janji jabatan.

(2) Dalam hal Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK

menjadi terdakwa tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatannya, Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK diberhentikan sementara dari jabatannya.

(3) Dalam hal tuntutan terhadap Kepala dan/atau Wakil

Kepala PPATK menjadi terdakwa dinyatakan tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jabatan yang bersangkutan dipulihkan kembali.

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.

(1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK berhak memperoleh

penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak-hak

lain, penghargaan, dan fasilitas bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59 . . .

Kepala PPATK dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 5 (lima) orang untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kelima Manajemen Sumber Daya Manusia

Kepala PPATK adalah pejabat pembina kepegawaian di lingkungan PPATK.

(1) Kepala PPATK selaku pejabat pembina kepegawaian

menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia PPATK yang meliputi perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, pemberhentian, dan pemberian remunerasi.

(2) Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia

PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen sumber

daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan tugas PPATK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII . . .

(1) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi

Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain.

(2) Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana

Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

(3) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK.

(1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk

menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat

(1) huruf i.

(2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi

permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi.

(1) Penghentian sementara Transaksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.

(2) PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.

(1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang

mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana

tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

(3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Bagian Kesatu Umum

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang

memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

• nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi;

• identitas . . .

• identitas Setiap Orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan;

• alasan penundaan Transaksi; dan

• tempat Harta Kekayaan berada.

(3) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.

(4) Pihak Pelapor wajib melaksanakan penundaan Transaksi

sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.

(5) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara

pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi.

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang

memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

• Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
• tersangka; atau
• terdakwa.

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

• nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;

• identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;

• alasan pemblokiran;

• tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan

• tempat Harta Kekayaan berada.

(3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.

(5) Pihak Pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat

setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.

(6) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara

pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.

(7) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada

Pihak Pelapor yang bersangkutan.

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak

pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

• orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
• tersangka; atau
• terdakwa.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

(3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

• nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
• identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
• uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
• tempat Harta Kekayaan berada.

(4) Permintaan . . .

(4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

disertai dengan:

• laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
• surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
• surat penetapan majelis hakim.

(5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:

• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau
• hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

(6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditembuskan kepada PPATK.

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

• alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
• alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Bagian Kedua Penyidikan

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Pasal 75 . . .

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Bagian Ketiga Penuntutan

(1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara

tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.

(2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas

perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1).

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang

terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang

cukup.

Pasal 79 . . .

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut

tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya

sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa

diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

(4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan

dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.

(5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.

(6) Setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan

keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Dalam hal hakim memutus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 79 ayat (3), terdakwa dapat mengajukan banding.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dilakukan langsung oleh terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.

Pasal 82 . . .

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(1) Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum,

atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

(1) Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak

pidana Pencucian Uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelindungan

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim,

dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

(2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan

dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 86 . . .

(1) Setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam

pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelindungan

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(1) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara

perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

(2) Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas

sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan

pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.

(2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.

(1) Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan

lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

(2) Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat

dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

Pasal 90 . . .

(1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:

• instansi penegak hukum;
• lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
• lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
• lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
• financial intelligence unit negara lain.

(2) Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi

dalam pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK.

(3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kepada PPATK diajukan secara tertulis dan

ditandatangani oleh:

• hakim ketua majelis;
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah;
• Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
• pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
• pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
• pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; atau
• pimpinan financial intelligence unit negara lain.

Pasal 91 . . .

(1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak

pidana Pencucian Uang, dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.

(1) Untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(2) Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden.

Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

• PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditetapkan sebagai PPATK berdasarkan Undang-Undang ini.

• PPATK . . .

• PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.

• Susunan organisasi PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap berlaku sampai terbentuknya susunan organisasi PPATK yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

• Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan diangkatnya Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang baru paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

• Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang ini.

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB XIII . . .

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho