Pasal 41

(1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:

• meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;

• menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;

• mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;

• memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;

• mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;

• menyelenggarakan . . .

• menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan

• menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

(2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi

pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian

data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.