Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN

Pasal 1

Membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang, yang selanjutnya disingkat Komite TPPU, dengan susunan

keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Sekretaris : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;

  1. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

  2. Menteri Keuangan;

  3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  4. Jaksa Agung Republik Indonesia;

  5. Kepala Badan Intelijen Negara;

  6. Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 2

Komite TPPU bertugas :

  • mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang;

  • memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai arah dan kebijakan

penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

secara nasional;

  • mengevaluasi pelaksanaan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang;

  • melaporkan perkembangan penanganan pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang kepada Presiden.

Pasal 3 …

PRESIDEN

Pasal 3

Komite TPPU mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU dibantu oleh Tim Kerja yang

terdiri dari :

Ketua : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan;

Wakil Ketua : Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan

Keamanan Bidang Keamanan Nasional;

Anggota : 1. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional;

  1. Direktur Jenderal Multilateral Politik Sosial Keamanan,

Departemen Luar Negeri;

  1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

  1. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia;

  1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen

Keuangan;

  1. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;

  2. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen

Keuangan;

  1. Ketua …

PRESIDEN

  1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen

Keuangan;

  1. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

  1. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;

  2. Deputi Kepala Badan Intelijen Negara Bidang

Pengamanan;

  1. Deputi Gubernur Bidang Perbankan, Bank Indonesia.

(2) Tim Kerja dapat mengundang pengurus asosiasi penyedia jasa

keuangan, para ahli, atau pihak lain yang dianggap perlu dalam

pertemuan yang diselenggarakan Tim Kerja.

Pasal 5

Tim Kerja mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6

(enam) bulan.

Pasal 6

Sekretariat Komite TPPU berada di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan.

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite TPPU

dibebankan pada Anggaran Belanja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan.

Pasal 8 …

PRESIDEN

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2004

INDONESIA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

dapat dilakukan secara efektif dan efisien, diperlukan koordinasi yang baik di

antara instansi yang berwenang;

  • bahwa sehubungan dengan itu, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29B

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun

2003, dipandang perlu membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam suatu Keputusan

Presiden;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah

dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 15/2002 — Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002...
Referensi Silang (2)
UU 15/2002 — Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15...
UU 15/2002 — Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15...