Pasal 26

(1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan

Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan . . .

(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:

• melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1);

• memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau

• diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

(3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.

(4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita

acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.

(5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan

Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.

(6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai

dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Paragraf 2

Penyedia Barang dan/atau Jasa lain