Pasal 72

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak

pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

• orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
• tersangka; atau
• terdakwa.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

(3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

• nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
• identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
• uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
• tempat Harta Kekayaan berada.

(4) Permintaan . . .

(4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

disertai dengan:

• laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
• surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
• surat penetapan majelis hakim.

(5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:

• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau
• hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

(6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditembuskan kepada PPATK.