Pasal 2

(1) Undang-Undang ini berlaku terhadap:

• Setiap Orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
• Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Undang-Undang ini juga berlaku terhadap tindak

pidana pendanaan terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila:

• dilakukan oleh warga negara Indonesia;
• terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap warga negara Indonesia;
• terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap fasilitas pemerintah Indonesia, termasuk perwakilan Indonesia atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari Indonesia;
• terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pemerintah Indonesia melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;
• terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh negara Indonesia;
• terkait dengan Tindak Pidana Terorisme di atas kapal yang berbendera Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang Indonesia pada saat tindak pidana itu dilakukan; atau
• dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 . . .