Pasal 31

(1) Apabila pencantuman identitas orang atau Korporasi

dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris melampaui 6 (enam) bulan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(2) Perpanjangan dapat diberikan paling banyak 2 (dua)

kali masing-masing paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Identitas orang atau Korporasi wajib dihapuskan dari

daftar terduga teroris dan organisasi teroris apabila:

• permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak; atau
• pencantuman identitas orang atau Korporasi telah diperpanjang dan melampaui jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32 . . .