Pasal 37

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak

pidana pendanaan terorisme, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai Dana dari:

• orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
• tersangka; atau
• terdakwa.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi keuangan lainnya.

(3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

• nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
• identitas Setiap Orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, tersangka, atau terdakwa;
• tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
• tempat Dana berada.

(4) Permintaan . . .

(4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus disertai dengan:

• laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
• surat penugasan sebagai penuntut umum; atau
• surat penetapan majelis hakim.

(5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Jaksa Agung Republik Indonesia atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum; atau
• hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

(6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

disampaikan ke PJK dengan tembusan kepada Kepala PPATK.