Pasal 62

(1) PJK wajib menyampaikan kepada OJK:

• action plan penerapan program APU dan PPT paling

lambat pada akhir bulan Mei 2017;

• penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan

program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 paling lambat 6 (enam) bulan sejak

diberlakukannya Peraturan OJK ini;

• laporan rencana kegiatan pengkinian data

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf

b disampaikan setiap tahun paling lambat akhir

bulan Desember; dan

• laporan realisasi pengkinian data sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c

disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan

Desember.

(2) Dalam hal tanggal pelaporan jatuh pada hari libur,

penyampaian laporan dilakukan pada hari berikutnya.

(3) Dalam hal terdapat perubahan atas action plan, kebijakan

dan prosedur penerapan program APU dan PPT, laporan

rencana kegiatan pengkinian data, yang telah

disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, PJK wajib

menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

(4) Kewajiban PJK untuk menyampaikan laporan kepada OJK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat

menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Direktur

yang membawahkan fungsi kepatuhan.