Pasal 45

(1) PJK wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi

yang tidak sesuai dengan profil Nasabah.

(2) PJK dapat meminta informasi tentang latar belakang dan

tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai

dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan

anti tipping-off sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

(3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) PJK wajib memiliki

sistem yang dapat:

• mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan

menyediakan laporan secara efektif mengenai profil,

karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang

dilakukan oleh Nasabah; dan

• menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan,

termasuk penelusuran atas identitas Nasabah,

bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan

denominasi transaksi, serta sumber dana yang

digunakan untuk transaksi.

(4) Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan

Nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan,

maka PJK wajib melaporkan Transaksi Keuangan

Mencurigakan tersebut kepada PPATK.

(5) PJK wajib melakukan pemantauan yang

berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi

dengan:

• Nasabah yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi

(High Risk Countries); dan

• PJK yang berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi

(High Risk Countries).