Pasal 42

(1) PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan

Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan

WIC, dalam hal Calon Nasabah atau WIC:

• tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal

23, Pasal 24, dan Pasal 28;

• diketahui dan/atau patut diduga menggunakan

dokumen palsu;

• menyampaikan informasi yang diragukan

kebenarannya; dan/atau

• berbentuk shell bank atau bank umum atau bank

umum syariah yang mengizinkan rekeningnya

digunakan oleh shell bank.

(2) PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi,

dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah

dalam hal:

• kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terpenuhi;

• memiliki sumber dana transaksi yang diketahui

dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak

pidana; dan/atau

• Calon Nasabah atau Nasabah terdapat dalam daftar

terduga teroris dan organisasi teroris.

(3) PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan

verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dalam hal terdapat

penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah

dan/atau penolakan transaksi dengan WIC berdasarkan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dan huruf c.

(4) Dalam hal PJK menduga adanya transaksi keuangan

terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan

Pendanaan Terorisme, dan PJK meyakini bahwa proses

CDD akan melanggar ketentuan anti tipping-off, PJK wajib

tidak melanjutkan prosedur CDD dan wajib melaporkan

Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada

PPATK.

(5) PJK wajib mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah

atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2).

(6) PJK wajib melaporkan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila

transaksinya mencurigakan.

(7) Kewajiban PJK untuk menolak, membatalkan dan/atau

menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam

perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan

kepada Nasabah.