Pasal 41

(1) PJK dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan

oleh pihak ketiga terhadap Calon Nasabahnya yang telah

menjadi Nasabah pada pihak ketiga tersebut.

(2) Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD pihak ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib:

• memahami maksud dan tujuan hubungan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan

• mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah dan

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29.

(3) Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD yang telah

dilakukan oleh pihak ketiga, tanggung jawab CDD tetap

berada pada PJK tersebut.

(4) Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD pihak ketiga:

• PJK wajib sesegera mungkin mendapatkan informasi

yang diperlukan terkait dengan prosedur CDD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 28;

• PJK wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga

dalam bentuk kesepakatan tertulis;

• PJK wajib mengambil langkah yang memadai untuk

memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi

permintaan informasi dan salinan dokumen

pendukung segera apabila dibutuhkan oleh PJK

dalam rangka penerapan program APU dan PPT;

• PJK wajib memastikan bahwa pihak ketiga

merupakan lembaga keuangan dan penyedia barang

dan/atau jasa dan profesi tertentu yang memiliki

prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari

otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

• PJK wajib memperhatikan informasi terkait risiko

negara tempat pihak ketiga tersebut berasal.

(5) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi (High Risk

Countries), maka pihak ketiga tersebut wajib memenuhi

kriteria:

• berada dalam Konglomerasi Keuangan (financial

group) yang sama dengan PJK;

• Konglomerasi Keuangan (financial group) tersebut

telah menerapkan CDD, penatausahaan dokumen,

dan program APU dan PPT secara efektif sesuai

dengan Rekomendasi FATF; dan

• Konglomerasi Keuangan (financial group) tersebut

diawasi oleh otoritas yang berwenang.

(6) Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD yang dilakukan

oleh pihak ketiga yang merupakan Konglomerasi

Keuangan (financial group) yang sama maka PJK atau

perusahaan induk harus mempertimbangkan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dengan

ketentuan sebagai berikut:

• Konglomerasi Keuangan (financial group) menerapkan

ketentuan CDD, penatausahaan dokumen, dan

program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam

Peraturan OJK ini;

• terhadap implementasi atas CDD, penatausahaan

dokumen, dan program APU dan PPT dilakukan

pengawasan Konglomerasi Keuangan (financial group)

oleh otoritas yang berwenang; dan

• terhadap Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries)

telah dilakukan mitigasi risiko secara memadai oleh

unit APU dan PPT berdasarkan kebijakan program

APU dan PPT di tingkat Konglomerasi Keuangan

(financial group).

Bagian Ketujuh

Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha