Pasal 40

(1) PJK dapat menerapkan prosedur CDD sederhana dari

prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 28,

terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko

terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan

Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria

sebagai berikut:

---

• tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau

penerimaan gaji;

• Calon Nasabah berupa emiten atau perusahaan

publik yang tunduk pada ketentuan peraturan

perundang-undangan tentang kewajiban untuk

mengungkapkan kinerjanya;

• Calon Nasabah perusahaan yang mayoritas

sahamnya dimiliki oleh pemerintah;

• Calon Nasabah merupakan Lembaga Negara atau

Instansi Pemerintah;

• tujuan pembukaan rekening terkait dengan program

pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan;

dan/atau

• Calon Nasabah yang berdasarkan penilaian risiko

terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan

Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria

Calon Nasabah dengan profil dan karakteristik

sederhana.

(2) Terhadap Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta

informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

• bagi Calon Nasabah orang perseorangan (natural

person) yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, PJK wajib meminta

informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (1) huruf a angka 1 huruf a), huruf b), huruf c),

dan huruf d);

• bagi Calon Nasabah Korporasi, Lembaga Negara atau

Instansi Pemerintah yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf

b, dan/atau huruf c, PJK wajib meminta informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf

b angka 1 dan angka 4;

• bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (legal

arrangement) yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf

---

b, dan/atau huruf c, PJK wajib meminta informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf

c angka 1 dan angka 3; dan

• bagi Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, PJK

wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 1 huruf a),

huruf c), huruf d), dan huruf f).

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

didukung dengan:

• dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21, bagi Calon Nasabah orang perseorangan

(natural person) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a;

• dokumen identitas perusahaan ditambah dengan

spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang

ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan

atas nama perusahaan, bagi Calon Nasabah

Korporasi berupa perusahaan yang tergolong usaha

mikro dan usaha kecil yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

• dokumen identitas perusahaan dan dokumen

identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari

anggota Direksi yang berwenang mewakili

perusahaan, bagi Calon Nasabah Korporasi berupa

perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan

usaha kecil yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau

huruf c; atau

• dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen

identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada

PJK tentang profil Calon Nasabah tersebut, dan

spesimen tanda tangan, bagi Calon Nasabah yang

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e.

(4) PJK dapat menerapkan prosedur CDD sederhana

tersendiri sesuai dengan penilaian risiko atas Calon

---

Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f.

(5) Dalam hal PJK menerapkan prosedur CDD sederhana

tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PJK wajib

memberitahukan hal tersebut kepada OJK dimana

pemberitahuan tersebut meliputi informasi mengenai:

• kriteria identifikasi Nasabah dan transaksi berisiko

rendah konsisten dengan penilaian risiko yang

dilakukan oleh PJK;

• persyaratan CDD sederhana mampu mengelola

tingkat ancaman Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme terhadap Calon Nasabah dan

transaksinya yang telah diidentifikasi dengan tingkat

risiko rendah terhadap Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme;

• persyaratan CDD sederhana tidak mencakup

Nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan dikategorikan sebagai Nasabah atau

transaksi yang berisiko tinggi; dan

• waktu dimulainya penerapan prosedur CDD

sederhana.

(6) PJK wajib mengimplementasikan dan bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan prosedur CDD sederhana tersendiri

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Prosedur CDD sederhana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi

transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme

atau tingkat risikonya meningkat.

(8) PJK wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang

mendapat perlakuan CDD sederhana.

(9) Dalam hal penggunaan rekening tidak sesuai dengan

tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

maka PJK wajib melakukan prosedur CDD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21

terhadap Nasabah yang bersangkutan.

---

Bagian Keenam

Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga