Pasal 30

(1) PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang

memadai untuk menentukan apakah Calon Nasabah,

Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC

termasuk kriteria berisiko tinggi.

(2) Kriteria berisiko tinggi dari Calon Nasabah, Nasabah,

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari:

• latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC

termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk

Customers);

• produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi

untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang

dan/atau Pendanaan Terorisme;

• transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara

Berisiko Tinggi (High Risk Countries);

• transaksi tidak sesuai dengan profil;

• termasuk dalam kategori PEP;

• bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik

Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk

usaha yang berisiko tinggi (High Risk Business);

• negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya

transaksi Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner), atau WIC termasuk Negara

Berisiko Tinggi (High Risk Countries);

• tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik

Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC dalam daftar

terduga teroris dan organisasi teroris; atau

• transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah,

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC diduga

terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan,

tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak

pidana Pendanaan Terorisme.