Pasal 56

(1) PJK wajib menatausahakan:

• dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC

dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun

sejak:

1. berakhirnya hubungan usaha atau transaksi

dengan Nasabah atau WIC; atau

1. ditemukannya ketidaksesuaian transaksi

dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan

usaha;

• dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan

transaksi keuangan dengan jangka waktu

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

mengenai dokumen perusahaan.

(2) Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang

meliputi:

• identitas Nasabah atau WIC termasuk dokumen

pendukungnya;

• informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis

dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal

perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta

nomor rekening yang terkait dengan transaksi;

• hasil analisis yang telah dilakukan; dan

• korespondensi dengan Nasabah atau WIC.

(3) PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai

seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan

Mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) PJK wajib memberikan data, informasi, dan/atau

dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh OJK

dan/atau otoritas lain yang berwenang.