Pasal 65

(1) PJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan sanksi

administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar

sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:

• sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari

keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PJK

berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan

asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan

pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan

infrastruktur, LPEI, perusahaan pergadaian dan

manajer investasi; atau

• sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per

hari keterlambatan per laporan dan paling banyak

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi PJK

berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan

PMV.

(2) LKM dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang

berbasis teknologi informasi yang terlambat

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan sanksi administratif

berupa peringatan tertulis.