Pasal 28

(1) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC bukan

merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib

melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik

Manfaat (Beneficial Owner), antara lain berupa:

• bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon

Nasabah, Nasabah atau WIC orang perseorangan

(natural person) berupa:

1. informasi dan dokumen identitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan

Pasal 21;

1. hubungan hukum antara Calon Nasabah,

Nasabah atau WIC dengan Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan

surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa

atau bentuk lainnya;

1. pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah atau

WIC mengenai kebenaran identitas maupun

sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner); dan

1. pernyataan dari Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner) bahwa yang bersangkutan adalah

pemilik sebenarnya dari dana Calon Nasabah,

Nasabah atau WIC;

• bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon

Nasabah, Nasabah atau WIC Korporasi berupa:

1. informasi dan dokumen identitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan

Pasal 22;

1. hubungan hukum antara Calon Nasabah,

Nasabah atau WIC dengan Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan

---

surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa

atau bentuk lainnya;

1. dokumen dan/atau informasi identitas orang

perseorangan (natural person), jika ada, yang

menjadi pemilik atau pengendali akhir dari

Korporasi;

1. pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah atau

WIC mengenai kebenaran identitas maupun

sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner); dan

1. pernyataan dari Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner) bahwa yang bersangkutan adalah

pemilik sebenarnya dari dana Calon Nasabah,

Nasabah, WIC.

• bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon

Nasabah, Nasabah atau WIC perikatan lainnya (legal

arrangement) berbentuk trust, berupa:

1. identitas penitip harta (settlor);

2. identitas penerima dan pengelola harta (trustee);

3. identitas penjamin (protector) (jika ada);

4. identitas penerima manfaat (beneficiary) atau

kelas penerima manfaat (class of beneficiary);

dan

1. orang perseorangan (natural person) yang

mengendalikan trust.

• bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon

Nasabah, Nasabah atau WIC perikatan lainnya (legal

arrangement) dalam bentuk lainnya, berupa identitas

orang perseorangan (natural person) yang mempunyai

posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam

trust sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Dalam hal PJK ragu mengenai apakah pihak yang menjadi

pengendali melalui kepemilikan adalah Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, atau dalam hal tidak ada orang perseorangan

yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, PJK

wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas

---

dari orang perseorangan (jika ada) yang mengendalikan

Korporasi atau legal arrangements melalui bentuk lain.

(3) Dalam hal tidak ada orang perseorangan yang

teridentifikasi sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2),

PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas

identitas dari orang perseorangan yang relevan yang

memegang posisi sebagai direksi atau yang dipersamakan

dengan jabatan tersebut.

(4) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan

PJK lain di dalam negeri yang bertindak untuk dan atas

nama Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dokumen

mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dapat berupa

pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau

WIC.

(5) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan

PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan

PPT yang paling kurang setara dengan Peraturan OJK ini

yang mewakili Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), maka

dokumen mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

berupa pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri bahwa

identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) telah

dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut.

(6) Dalam hal penerapan program APU dan PPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), yang dilakukan oleh PJK di luar

negeri tidak setara dengan Peraturan OJK ini, PJK

dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT

berdasarkan Peraturan OJK ini.

(7) Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini

identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib

menolak untuk melakukan hubungan usaha atau

transaksi dengan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.