Pasal 11

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai

tugas paling kurang meliputi:

• menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana

Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan

Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area

geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi

(delivery channels);

• menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan

kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT

yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko

berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada

huruf a, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan

Direksi;

• memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi,

menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara

efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan

oleh Nasabah;

• memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun

sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan

perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain

produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan,

kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi

PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan

Terorisme;

• memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan

Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan

dalam penerapan program APU dan PPT;

• memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi

Nasabah;

• melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan

analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau

tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan,

---

Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan

transfer dana dari dan ke luar negeri;

• menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;

• memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta

data dan profil transaksi Nasabah;

• memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi

terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak

pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif

sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK

ini;

• memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik

dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus

atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan

program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan

informasi dan memperhatikan ketentuan anti tipping-off;

• melakukan pengawasan terkait penerapan program APU

dan PPT terhadap satuan kerja terkait;

• memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi

yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT

dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dan sumber informasi yang memadai;

• menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi

keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan

oleh satuan kerja;

• menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan,

Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan

transfer dana dari dan ke luar negeri;

• memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan

program APU dan PPT terlaksana dengan baik; dan

• memantau, menganalisis, dan merekomendasikan

kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan

PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK.

---