Pasal 8

(1) PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau

menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan

program APU dan PPT, pada kantor pusat dan kantor

cabang.

(2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

bagian dari struktur organisasi PJK dan bertanggung

jawab kepada Direksi.

(3) Bagi bank umum, BPR, dan PJK di Sektor Pasar Modal,

unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab

kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

(4) Bagi BPRS dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non

Bank, penanggung jawab penerapan program APU dan

PPT dapat dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi.

(5) PJK wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau

pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program

APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki

kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan

informasi lainnya yang terkait.

(6) Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal merupakan

perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai

penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau

manajer investasi dalam satu badan usaha, PJK di Sektor

Pasar Modal tersebut dapat hanya memiliki satu

penanggung jawab penerapan program APU dan PPT.

(7) Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal merupakan bank

kustodian, penanggung jawab penerapan program APU

dan PPT dapat ditugaskan kepada penanggung jawab bank

kustodian atau dirangkap oleh penanggung jawab

penerapan program APU dan PPT pada bank umum.

(8) Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal berupa bank

kustodian yang merupakan kantor cabang bank asing,

penanggung jawab penerapan program APU dan PPT

dilakukan oleh pimpinan kantor cabang bank asing

tersebut.

Paragraf 2

Unit Kerja Khusus