Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2024 tentang PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah otonom.
3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
5. Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Tambahan DBH Migas Otsus adalah bagian DBH yang secara khusus ditujukan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Aceh yang berasal dari penerimaan

sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam. 6. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah otonom tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otonomi Khusus. 7. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus bagi provinsi-provinsi di wilayah Papua yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan dalam rangka otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dan dewan perwakilan rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. 8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 10. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 11. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 12. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota. 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah bupati/wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 14. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 16. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Papua. 17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

18. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

19. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.

20. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua.

21. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural OAP yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah, DPRP kabupaten/kota, dan Majelis Rakyat Papua dalam penyelenggaraan kebijakan Otonomi Khusus dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

23. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.

24. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah, inspektorat jenderal pada kementerian/lembaga, inspektorat Daerah provinsi dan inspektorat Daerah kabupaten/kota.

25. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

28. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian/lembaga.

29. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

30. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

31. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.

32. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA-BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari BUN yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari PPA BUN, yang disusun menurut BA BUN.

33. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA Satker BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah dan TKD tahunan yang disusun oleh KPA BUN.

34. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat DHP RKA-BUN adalah dokumen hasil penelaahan RKA- BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.

35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

38. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

39. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.

40. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

41. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

42. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

44. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP nasional.

45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program organisasi perangkat Daerah, lintas organisasi kerja perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

46. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun.

47. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah dalam rangka Otonomi Khusus yang dilaksanakan dalam 1 (satu) rangkaian dengan Musrenbang jangka menengah dan Musrenbang tahunan Daerah.

48. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang selanjutnya disingkat RIPPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

49. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang disingkat RAPPP adalah dokumen penjabaran RIPPP yang memuat sinergi program/kegiatan, sumber pendanaan, dan sinergi antarpelaku pembangunan dengan kerangka waktu sesuai dengan periode RPJMN.

50. Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disingkat

RAP adalah dokumen perencanaan tahunan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang berfungsi untuk memastikan penggunaan Dana Otonomi Khusus, DTI, dan/atau Tambahan DBH Migas Otsus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai otonomi khusus. 51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 52. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 53. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 54. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 55. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 56. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan. 57. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program. 58. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 59. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

(1) TKD dalam rangka Otonomi Khusus diberikan kepada: a. Provinsi Papua; dan b. Provinsi Aceh. (2) TKD dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua; b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan c. DTI.

(3) Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; dan b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan. (4) TKD dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh; dan b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Aceh.

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri selaku pengguna anggaran BUN Pengelola TKD MENETAPKAN: a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN Pengelola TKD; b. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; c. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum; d. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; e. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum; dan f. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD. (2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengelola penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Aceh. (3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. (4) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum.

(5) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan/atau KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum. (6) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c serta KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e: a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN tidak dapat melaksanakan tugas. (7) Pejabat pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN definitif. (8) Penunjukan: a. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan/atau c. Pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan/atau KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berakhir dalam hal Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan/atau Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, telah terisi kembali oleh pejabat definitif atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN. (9) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c kepada Menteri. (10) Penggantian KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada pemimpin PPA BUN Pengelolaan Pengelola TKD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung; b. menyusun RKA Satker BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait; c. menyampaikan RKA Satker BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu; d. menandatangani RKA Satker BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD; e. menyusun DIPA BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI; dan f. menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran, penundaan penyaluran, dan/atau penyaluran kembali TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD. (2) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. MENETAPKAN pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM; b. menyusun proyeksi penyaluran dan rencana penarikan dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI; c. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI; d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melakukan verifikasi terhadap rekomendasi penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI dari KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;

f. melaksanakan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menggunakan aplikasi online monitoring system perbendaharaan dan anggaran negara dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus; dan h. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian Kinerja penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Kinerja terpadu BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui aplikasi online monitoring system perbendaharaan dan anggaran negara; b. menyusun proyeksi penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari:

1. KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan/atau
2. KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum, melalui aplikasi cash planning information network; dan c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, dan Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai pejabat perbendaharaan, tugas dan fungsi pejabat perbendaharaan, serta tanggung jawab pejabat perbendaharaan yang melaksanakan pengelolaan TKD dalam

rangka Otonomi Khusus berupa Tambahan DBH Migas Otsus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelola TKD. (2) Berdasarkan usulan indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyusun indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus. (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyampaikan indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari tahun anggaran sebelumnya. (4) Penyusunan dan penyampaian indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. (5) Indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua serta Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh disusun dengan memperhatikan besaran usulan indikasi kebutuhan dana TKD untuk DAU. (6) Indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk DTI disusun dengan memperhatikan minimal rata-rata alokasi DTI beberapa tahun anggaran sebelumnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. (7) Menteri MENETAPKAN pagu indikatif TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan mempertimbangkan indikasi kebutuhan dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6). (8) Ketentuan mengenai penganggaran TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dikelola secara efektif, efisien, transparan, taat pada peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat, keberpihakan bagi OAP, dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepatutan, kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan yang diwujudkan dalam pengelolaan APBD.

TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendorong dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terutama OAP.

(1) Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan untuk: a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; b. 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; c. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan d. 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penggunaan Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi OAP pada daerah penghasil dan terdampak.

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua berupa Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a digunakan untuk: a. pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;

b. peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; dan c. hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua berupa Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b digunakan untuk: a. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; b. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan c. pemberdayaan ekonomi masyarakat.

(1) DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c digunakan untuk: a. pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan; b. energi listrik; c. air bersih; d. telekomunikasi; dan e. sanitasi lingkungan. (2) Infrastruktur perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sarana dan prasarana yang menjamin keterhubungan kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya dengan transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota yang terintegrasi dengan sumber pendanaan lainnya. (3) Penggunaan DTI untuk energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi ketersediaan energi listrik khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar. (4) Penggunaan DTI untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi untuk pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi ketersediaan air bersih khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar. (5) Penggunaan DTI untuk telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi untuk fasilitasi, pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi jaringan telekomunikasi khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar. (6) Penggunaan DTI untuk sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi untuk pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi sanitasi lingkungan penduduk OAP khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar. (7) Penggunaan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DTI untuk mendanai Kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan Kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk DTI pada tahun berkenaan. (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. desain perencanaan; b. biaya tender; c. jasa pendamping/fasilitator non-aparatur negara; d. jasa konsultan pengawas; e. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan/atau f. perjalanan dinas untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan Kegiatan.

(1) Penggunaan TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tidak termasuk untuk mendanai: a. pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, honorer, serta pimpinan dan anggota dewan yang dipilih melalui pemilihan umum; b. pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana aparatur sipil negara serta pimpinan dan anggota dewan yang dipilih melalui pemilihan umum; c. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran; d. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran; e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; f. pembayaran honorarium bagi aparatur sipil negara yang dibayarkan secara rutin dalam periode tertentu, termasuk honorarium untuk pejabat perbendaharaan; g. perjalanan dinas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang diusulkan dalam RAP; dan h. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan publik dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terutama OAP. (2) Pembatasan atas pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sepanjang belum didanai dari sumber pendanaan lainnya. (3) Pembatasan atas pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. (4) Pembatasan atas: a. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

b. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan c. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan untuk unit yang menyelenggarakan pelayanan publik yang diterima langsung oleh masyarakat.

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanan penggunaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan berpedoman pada RIPPP yang selaras dan sinkron dengan RPJP nasional. (2) Dalam rangka penyusunan perencanaan penggunaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat. (3) Pelibatan pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dengan pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagai rangkaian tahapan penyusunan RKPD yang pelaksanaannya merupakan bagian Kegiatan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Papua. (4) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar Program dan Kegiatan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam hasil kesepakatan Musrenbang Otsus berpedoman pada RIPPP dan RAPPP.

(1) Bupati dan wali kota menyusun RAP berdasarkan hasil Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan RAPPP yang diintegrasikan dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua. (2) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menampung Kegiatan yang bersifat strategis yang belum diusulkan dalam Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan RAPPP.

(3) Penyusunan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pagu penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya. (4) Bupati dan wali kota menyampaikan RAP kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. (5) RAP yang disampaikan oleh bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi RAP yang bersumber dari: a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan; dan d. DTI. (6) RAP yang disampaikan bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat: a. target Hasil (outcome); b. Program; c. target Keluaran strategis; d. aktivitas utama; e. sumber pendanaan; f. Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik/nonfisik; g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan; h. pagu alokasi Kegiatan; i. lokasi Kegiatan; j. titik koordinat lokasi Kegiatan; k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan; l. Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik; m. penerima manfaat OAP/umum; n. penandaan (tagging) prioritas program strategis bersama; o. penandaan (tagging) sinergi sumber pendanaan lain; p. penandaan (tagging) Kegiatan tahun jamak (multiyears); dan q. tanggal pelaksanaan Kegiatan. (7) RAP yang disampaikan oleh bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kerangka acuan kerja dan rencana anggaran dan biaya. (8) Dalam hal Kegiatan pada muatan RAP yang disampaikan bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, RAP dilampiri juga dengan dokumen pendukung pembangunan infrastruktur fisik seperti rancang bangun rinci, studi kelayakan, dokumen kesiapan lahan, dan/atau dokumen lain yang relevan.

(1) Gubernur melakukan evaluasi atas RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c dan RAP yang bersumber dari DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf d. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kesesuaian antara usulan Program dengan rencana aksi 5 (lima) tahunan RIPPP dan rancangan RKPD dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus; b. kesesuaian usulan Program dengan kewenangan kabupaten/kota; c. sinergi usulan rencana Program dan Kegiatan kabupaten/kota dengan rencana Program dan Kegiatan provinsi; d. kewajaran nilai Program dan Kegiatan; e. asas efisiensi dan efektivitas; f. hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; g. sinergi dengan RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b; dan h. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua. (3) Sinergi usulan rencana Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sinergi Program dan Kegiatan dalam kebijakan prioritas Program strategis bersama. (4) Kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Program dan Kegiatan strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat Papua terutama OAP dan membutuhkan koordinasi dan harmonisasi di dalam pengelolaannya berdasarkan kesepakatan antara gubernur dan bupati/wali kota yang dapat didelegasikan kepada sekretaris Daerah provinsi dan sekretaris Daerah kabupaten/kota. (5) Kesepakatan atas kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat: a. pemetaan Program dan Kegiatan strategis bersama berdasarkan masing-masing kewenangan provinsi/kabupaten/kota;

b. Program dan Kegiatan strategis bersama mendukung percepatan pembangunan Papua sesuai dengan RIPPP dan rencana aksi 5 (lima) tahunan; c. kebutuhan pendanaan untuk masing-masing Program dan Kegiatan strategis bersama yang menjadi tanggung jawab provinsi dan masing-masing kabupaten/kota; d. mekanisme pendanaan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan strategis bersama; dan e. kesediaan pemotongan Dana Otonomi Khusus dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. (6) Kesepakatan atas kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota. (7) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah provinsi dapat mengusulkan pemotongan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus. (8) Evaluasi terhadap sinergi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (9) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah gubernur menerima RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5). (10) Hasil atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani oleh sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi dan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di kabupaten/kota. (11) Dalam hal berdasarkan hasil atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdapat kesepakatan perbaikan atas RAP, bupati/wali kota melakukan perbaikan RAP berdasarkan hasil evaluasi. (12) Perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kembali oleh bupati/wali kota kepada gubernur. (13) Gubernur melakukan reviu atas perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perbaikan RAP dari bupati/wali kota.

(14) Dalam hal perbaikan RAP yang disampaikan oleh bupati/wali kota masih belum sesuai dengan kesepakatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), bupati/wali kota menyampaikan kembali perbaikan RAP kepada gubernur. (15) Dalam hal evaluasi tidak dilakukan oleh gubernur sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan/atau ayat (12), usulan Kegiatan yang tercantum dalam RAP yang disampaikan oleh bupati/wali kota dinyatakan sesuai.

(1) RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (10), atau Pasal 19 ayat (13) harus telah diterima oleh gubernur paling lambat bulan April tahun anggaran sebelumnya. (2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal bupati/wali kota: a. tidak menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b dan huruf c atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau Pasal 19 ayat (13); atau b. menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus atau perbaikannya melebihi batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20), diperhitungkan sebagai variabel Kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.

(1) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan pendampingan dalam pelaksanaan evaluasi yang dilakukan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan masukan kepada gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). (3) Pemberian masukan oleh kementerian/lembaga kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Pendampingan yang dilakukan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.

(1) Gubernur menyusun RAP berdasarkan hasil Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan RAPPP yang diintegrasikan dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua. (2) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menampung Kegiatan yang bersifat strategis yang belum diusulkan dalam Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan RAPPP. (3) Penyusunan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya. (4) Gubernur menyampaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait. (5) Hasil evaluasi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan RAP untuk kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) dan/atau RAP kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (13). (6) RAP provinsi dan RAP kabupaten/kota yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meliputi RAP yang bersumber dari: a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; dan d. DTI. (7) RAP yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal memuat: a. target Hasil (outcome); b. Program; c. target Keluaran strategis; d. aktivitas utama; e. sumber pendanaan; f. Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik/nonfisik; g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan; h. pagu alokasi Kegiatan; i. lokasi Kegiatan; j. titik koordinat lokasi Kegiatan; k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan;

l. Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik; m. penerima manfaat OAP/umum; n. penandaan (tagging) prioritas Program strategis bersama; o. penandaan (tagging) sinergi sumber pendanaan lain; p. penandaan (tagging) Kegiatan tahun jamak (multiyears); dan q. tanggal pelaksanaan Kegiatan. (8) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kerangka acuan kerja dan rencana anggaran dan biaya. (9) Dalam hal Kegiatan yang tercantum pada RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, RAP dilampiri juga dengan dokumen pendukung pembangunan infrastruktur fisik berupa rancang bangun rinci, studi kelayakan, dokumen kesiapan lahan dan/atau dokumen lain yang relevan.

(1) Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf c dan RAP yang bersumber dari DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf d yang dialokasikan untuk provinsi. (2) Penilaian atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kementerian/lembaga terkait yang melakukan penilaian atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas: a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; b. Kementerian Kesehatan; c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; e. Kementerian Perdagangan; f. Kementerian Perindustrian; g. Kementerian Ketenagakerjaan; h. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; i. Kementerian Pertanian;

j. Kementerian Kelautan dan Perikanan; k. Kementerian Perhubungan; l. Kementerian Komunikasi dan Informatika; m. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; n. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; o. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; p. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan q. Badan Pangan Nasional, sesuai dengan kewenangannya. (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing kementerian/lembaga sebagai berikut: a. Kementerian Keuangan melakukan penilaian atas:

1. duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan RAP yang bersumber dari DTI dengan RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
2. sinergi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan RAP yang bersumber dari DTI dengan RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
3. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
4. kesesuaian penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan. b. Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian atas:
5. kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
6. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua. c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan penilaian atas:
7. kesesuaian RAP dengan RAPPP, RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus; dan
8. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus terkait RIPPP Provinsi Papua.

d. kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas:

1. kewajaran harga satuan (unit cost) dan volume;
2. duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan RAP yang bersumber dari DTI dengan Program yang bersumber dari dana lainnya meliputi DAK fisik, DAK nonfisik, hibah ke Daerah, dan/atau belanja kementerian/lembaga;
3. kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
4. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua. (5) Penilaian atas sinergi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kesesuaian antara RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. sinergi Program dan Kegiatan dalam kebijakan prioritas Program strategis bersama antara provinsi dan kabupaten/kota. (6) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait menyusun indikator dan kriteria penilaian sesuai tugas masing-masing kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Penilaian atas RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait masing- masing melakukan penilaian RAP berdasarkan indikator dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5). b. penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait menerima dokumen RAP dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4);

c. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait bersama dengan Pemerintah Daerah provinsi melakukan pembahasan hasil penilaian RAP. d. pembahasan hasil penilaian RAP sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan melalui diskusi kelompok terpadu. e. hasil atas pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dituangkan dalam berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian dan ditandatangani bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah provinsi. (2) Berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah provinsi. (3) Dalam hal berdasarkan berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat kesepakatan perbaikan RAP, gubernur melakukan perbaikan RAP dan disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait. (4) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perbaikan RAP dari gubernur. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (4), perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur masih belum sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, gubernur menyampaikan kembali perbaikan RAP kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait untuk dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal penilaian tidak dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait dianggap telah melakukan penilaian RAP yang menyatakan bahwa RAP telah sesuai. (7) Dokumen berupa: a. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5); dan b. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) dan RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13), menjadi salah satu dokumen evaluasi APBD provinsi/kabupaten/kota.

(1) RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3), atau Pasal 25 ayat (5) harus telah diterima oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. (2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal gubernur: a. tidak menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b dan huruf c atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), atau Pasal 25 ayat (5); atau b. menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus atau perbaikannya melebihi batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, akan diperhitungkan sebagai variabel kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.

(1) Dokumen berupa: a. berita acara dan RAP provinsi atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a; dan b. hasil evaluasi dan RAP kabupaten/kota atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum anggaran

dan prioritas plafon anggaran sementara di lingkup Pemerintah Daerah. (3) Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRP/DPRK menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus. (4) Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRP/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Pemerintah Daerah.

(1) RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5) dapat dilakukan penyesuaian oleh Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. terdapat perubahan RAP berdasarkan hasil pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara antara Pemerintah Daerah dengan DPRP/DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3); dan/atau b. nilai RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5) tidak sesuai dengan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. (2) Penyesuaian atas RAP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penyesuaian atas perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan sesuai dengan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. (4) Penyesuaian atas nilai RAP kabupaten/kota atau perbaikannya dan penyesuaian atas RAP Provinsi atau

perbaikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari nilai RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan/atau Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5), penyesuaian dilakukan dengan cara mengurangi rincian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan/atau Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5); atau b. dalam hal pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari nilai RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan/atau Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5), penyesuaian dilakukan dengan menambahkan:

1. volume; dan/atau
2. rincian RAP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus. (5) Ketentuan mengenai penyampaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23, dan evaluasi RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23, dan penilaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kecuali ketentuan mengenai batas waktu penyampaian RAP berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses penyampaian, evaluasi, dan penilaian atas penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Bupati/wali kota menyampaikan penyesuaian RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua yang dialokasikan untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) kepada gubernur paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi Tambahan DBH Migas Otsus masing- masing kabupaten/kota. (2) Bupati dan/atau wali kota melakukan penyesuaian RAP berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan

menteri/pimpinan lembaga terkait dan diterima paling lambat tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya. (3) Gubernur menyampaikan penyesuaian RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus yang dialokasikan untuk provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi Tambahan DBH Migas Otsus. (4) Gubernur menyampaikan penyesuaian RAP yang telah sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait dan diterima paling lambat tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya. (5) Dalam hal gubernur/bupati/wali kota tidak menyampaikan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), akan diperhitungkan sebagai variabel kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya. (6) Penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal terjadi perubahan RAP kabupaten/kota pada tahun anggaran berjalan, usulan perubahan RAP dimaksud disampaikan oleh bupati/wali kota paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan. (2) Perubahan RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali termasuk perubahan RAP di tahun anggaran berjalan dalam rangka menggabungkan nilai SiLPA penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun sebelumnya dengan nilai alokasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan. (3) Gubernur melakukan evaluasi atas usulan perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Berdasarkan hasil evaluasi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada bupati/wali kota pengusul dengan tembusan kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait. (5) Dalam hal terdapat penolakan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati/wali kota

melakukan perbaikan RAP dan menyampaikan kembali kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima oleh bupati/wali kota. (6) Dalam hal terjadi perubahan RAP provinsi pada tahun anggaran berjalan, usulan perubahan RAP disampaikan oleh gubernur kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan. (7) Perubahan RAP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Perubahan RAP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali termasuk perubahan RAP di tahun anggaran berjalan dalam rangka menggabungkan nilai SiLPA penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun sebelumnya dengan nilai alokasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan. (9) Untuk tahun anggaran 2024, perubahan RAP Provinsi pada ayat (1) dan ayat (6) disampaikan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran 2024 dengan minimal memuat:

1. Kegiatan fisik/nonfisik;
2. indikator Keluaran;
3. target Keluaran meliputi volume dan satuan;
4. pagu alokasi Kegiatan;
5. lokasi Kegiatan;
6. titik koordinat lokasi Kegiatan;
7. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan; dan
8. jadwal pelaksanaan Kegiatan, dan disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf x yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (10) Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan penilaian atas usulan perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (11) Hasil atas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (12) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Menteri menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada gubernur.

(13) Gubernur menyampaikan perbaikan RAP berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil penilaian diterima oleh gubernur. (14) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (9) menjadi pedoman dalam melakukan perbaikan RAP dengan mendahului perubahan APBD tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (15) Ketentuan mengenai penyampaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23, evaluasi RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23, dan penilaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kecuali ketentuan mengenai batas waktu penyampaian RAP, berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses penyampaian, evaluasi, dan penilaian atas atas perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (10). (16) Untuk tahun anggaran 2024, hasil atas evaluasi dan hasil atas penilaian perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dituangkan dalam berita acara yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dialokasikan kepada provinsi penghasil. (2) Pemerintah Daerah Provinsi Papua mengalokasikan Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan secara adil, transparan, dan berimbang dengan memberi perhatian khusus pada daerah tertinggal dan OAP. (3) Tata cara perhitungan terkait alokasi Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

(1) Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung setara dengan 2,25% (dua koma dua lima persen) dari pagu DAU nasional yang terdiri atas: a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebesar 1% (satu persen) dari pagu DAU nasional; dan b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari pagu DAU nasional. (2) Perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. perhitungan alokasi antarprovinsi; b. perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi; dan c. perhitungan alokasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi.

(1) Pada tahun anggaran berjalan, Kementerian Keuangan melakukan perhitungan alokasi untuk tahun anggaran berikutnya bagi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a berdasarkan pagu indikatif DAU nasional yang diterbitkan oleh Menteri. (2) Perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan variabel: a. jumlah OAP; b. jumlah penduduk; c. luas wilayah darat dan laut; d. jumlah kabupaten/kota, distrik, desa, dan kelurahan; e. indeks kesulitan geografis; f. indeks kemahalan konstruksi; g. indeks pembangunan manusia; dan h. indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus. (3) Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas variabel: a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 15% (lima belas persen); b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu dengan bobot 15% (lima belas persen); c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk provinsi atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk

kabupaten/kota atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dengan bobot 20% (dua puluh persen); d. SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan e. ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 20% (dua puluh persen). (4) Untuk tahun anggaran 2025, indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas: a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen); b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 tepat waktu dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk provinsi pada tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk kabupaten/kota pada tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan d. SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen). (5) Penilaian atas kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut: a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan

persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99% (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (6) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut: a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h. penetapan APBD melebihi bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (7) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh gubernur dan Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan

dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut: a. untuk penyampaian RAP awal provinsi dengan interval waktu:

1. sebelum atau sampai dengan tanggal 20 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
2. tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
3. tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
4. tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
5. tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
6. tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
7. tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
8. setelah tanggal 20 Juli tahun anggaran sebelumnya atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). b. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan interval waktu:
9. sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
10. tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
11. tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai 0,9 (nol koma sembilan);
12. tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
13. tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
14. tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
15. tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
16. setelah tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya atau kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

c. untuk penyampaian RAP penyesuaian dengan interval waktu:

1. sebelum atau sampai dengan tanggal 30 November tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);

2. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);

3. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);

4. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);

5. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);

6. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai 0,6 (nol koma enam);

7. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

8. setelah tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (8) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c untuk penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi tahun anggaran 2026 menggunakan nilai kinerja sebagai berikut: a. untuk penyampaian RAP awal provinsi dengan nilai interval waktu:

9. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);

10. tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);

11. tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);

12. tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);

13. tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);

14. tanggal 1 September sampai dengan tanggal 10 September 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);

15. tanggal 11 September sampai dengan tanggal 20 September 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

16. setelah tanggal 20 September 2024 atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). b. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:

17. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);

18. tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);

19. tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);

20. tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);

21. tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);

22. tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);

23. tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

24. setelah tanggal 20 Agustus 2024 atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). c. untuk penyampaian RAP penyesuaian provinsi/kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:

25. sebelum atau sampai dengan tanggal 30 November 2024 mendapatkan nilai 1,2 (satu koma dua);

26. tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);

27. tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);

28. tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);

29. tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);

30. tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);

31. tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

32. setelah tanggal 31 Januari 2025 atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (9) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didasarkan pada: a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni tahun anggaran berjalan; dan b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah, yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

33. Daerah menyampaikan RAP SiLPA yang memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar: a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau

34. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA namun memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar: a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan

e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga); f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua); g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu); dan h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0 (nol). (10) Penilaian atas ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e: a. untuk tahun anggaran 2026, didasarkan pada data tanggal dokumen syarat salur tahap II, dan tahap III tahun anggaran 2024 yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya; b. untuk tahun anggaran 2027 dan tahun-tahun anggaran berikutnya, didasarkan pada data tanggal dokumen syarat salur tahap I, tahap II, dan tahap III tahun anggaran pada 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

1. dokumen syarat salur tahap I yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu: a) sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b) tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c) tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d) tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e) tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f) tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g) tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h) setelah tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma 4).
2. dokumen syarat salur tahap II yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu: a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);

b) tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c) tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d) tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e) tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f) tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g) tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h) setelah tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); 3. dokumen syarat salur tahap III yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu: a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 November mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b) tanggal 21 November sampai dengan tanggal 30 November mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c) tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); d) tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); dan e) setelah tanggal 20 Desember atau Daerah tidak menyampaikan syarat salur, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (11) Penilaian atas kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut: a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);

d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99% (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (12) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut: a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h. penetapan APBD melebihi bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (13) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi atau hasil penilaian yang diterima oleh Kementerian

Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut: a. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 30 November 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h. setelah tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (14) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d didasarkan pada: a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni 2024; dan b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah, yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Daerah menyampaikan RAP SiLPA yang memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar: a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau 2. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA namun memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar: a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga); f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua); g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu); dan h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0 (nol). (15) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian/lembaga terkait. (16) Dalam hal data variabel yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah. (17) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Formulasi perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) sebagai berikut:

Keterangan: OBG = alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (block grant) OSG = alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (specific grant) IKPDOK = Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bobot IKPDOK = besaran bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Bobot indikator = besaran bobot yang besarnya sama untuk indikator ke-1 sampai dengan indikator ke-9 Indeks Indikator ke-1 = (jumlah OAP provinsi/total jumlah OAP seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-2 = (jumlah penduduk provinsi/total jumlah penduduk seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-3 = (total luas wilayah darat dan laut provinsi)/(total luas wilayah darat dan laut seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-4 = [(jumlah kabupaten/kota provinsi)/(jumlah kabupaten/kota seluruh provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-5 = (jumlah distrik provinsi/jumlah distrik seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-6 = (jumlah desa dan kelurahan provinsi/jumlah desa dan kelurahan seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-7 = (indeks kesulitan geografis provinsi/indeks kesulitan geografis seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-8 = (indeks kemahalan konstruksi provinsi/indeks kemahalan konstruksi seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-9 = (invers indeks pembangunan manusia provinsi/invers indeks pembangunan manusia seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) Nilai variabel ke-1 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) Nilai variabel ke-2 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) Nilai variabel ke-3

=

nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7)

Nilai variabel ke-4 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) Nilai variabel ke-5 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (10)

(1) Kementerian Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada gubernur paling lambat tanggal 15 Juli tahun anggaran sebelumnya. (2) Dalam hal batas tanggal penyampaian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian hasil perhitungan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (3) Gubernur melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berdasarkan hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan variabel: a. belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b; dan b. belanja di luar fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, dan menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota merupakan penjumlahan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. belanja fungsi pendidikan dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen); b. belanja fungsi kesehatan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dan c. belanja fungsi ekonomi dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen). (5) Proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota merupakan penjumlahan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan menggunakan bobot sama besar.

(6) Formulasi perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota sebagai berikut:

Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota = OSG provinsi dan agregat kabupaten/kota + OBG provinsi dan agregat kabupaten/kota.

Keterangan: OSG provinsi dan OSG agregat kabupaten/kota = alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (specific grant) untuk provinsi dan agregat kabupaten/kota OBG provinsi dan OBG agregat kabupaten /kota = alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (block grant) untuk provinsi dan agregat kabupaten/kota Bobot OSG = besaran nilai yang besarnya untuk tiap-tiap indikator variabel Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bobot OBG = besaran nilai yang besarnya sama untuk masing-masing indikator variabel Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Indeks Indikator ke-1 OSG = (jumlah belanja fungsi pendidikan/total jumlah belanja fungsi pendidikan provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-2 OSG = (jumlah belanja fungsi kesehatan/total jumlah belanja fungsi kesehatan provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-3 OSG = (jumlah belanja fungsi ekonomi/total jumlah belanja

fungsi ekonomi provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-1 OBG = (jumlah belanja pelayanan umum/total jumlah belanja pelayanan umum provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-2 OBG = (jumlah belanja ketertiban dan keamanan/total jumlah belanja ketertiban dan keamanan provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-3 OBG = (jumlah belanja lingkungan hidup/total jumlah belanja lingkungan hidup provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-4 OBG = (jumlah belanja perumahan dan fasilitas umum/total jumlah belanja perumahan dan fasilitas umum provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-5 OBG = (jumlah belanja pariwisata dan budaya/total jumlah belanja pariwisata dan budaya provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-6 OBG = (jumlah belanja perlindungan sosial/total jumlah belanja perlindungan sosial provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-7 OBG = (jumlah belanja lain-lain/total jumlah belanja lain-lain provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen) (7) Dalam hal alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi berdasarkan hasil perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur melakukan penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi menjadi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi dan alokasi Dana Otonomi Khusus bagian agregat kabupaten/kota menjadi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi. (8) Alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi berdasarkan hasil perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

atau ayat (7) sudah termasuk untuk mendanai prioritas program strategis bersama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi. (9) Alokasi Dana Otonomi Khusus bagian agregat kabupaten/kota berdasarkan hasil perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (7) sudah termasuk untuk mendanai prioritas program strategis bersama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(1) Gubernur melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c berdasarkan hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) atau ayat (7) dengan memperhatikan variabel: a. jumlah OAP; b. jumlah penduduk; c. luas wilayah darat dan laut; d. jumlah distrik, desa, dan kelurahan; e. indeks kesulitan geografis; f. indeks kemahalan konstruksi; g. indeks pembangunan manusia; h. indeks desa membangun; i. jumlah penduduk miskin; j. indeks kapasitas fiskal Daerah; dan k. indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus, dan menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Untuk tahun anggaran 2025, perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas: a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 15% (lima belas persen); b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu dengan bobot 15% (lima belas persen); c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk kabupaten/kota atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan bobot 20% (dua puluh persen); d. SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan

e. ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 20% (dua puluh persen). (4) Untuk tahun anggaran 2025, indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas: a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen); b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 tepat waktu dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk kabupaten/kota pada tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan d. SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen). (5) Penilaian atas kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut: a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99%

(tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (6) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut: a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h. penetapan APBD melebihi bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (7) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus diterima oleh gubernur dari tiap- tiap Daerah kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut: a. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan interval waktu:

1. sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);

2. tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);

3. tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai 0,9 (nol koma sembilan);

4. tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);

5. tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);

6. tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);

7. tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

8. setelah tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya atau kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). b. untuk penyampaian RAP penyesuaian dengan interval waktu:

9. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 30 November tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);

10. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);

11. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);

12. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);

13. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);

14. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai 0,6 (nol koma enam);

15. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

16. setelah tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (8) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota Provinsi Papua tahun anggaran 2026 menggunakan nilai kinerja sebagai berikut: a. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:

17. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);

18. tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);

19. tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);

20. tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);

21. tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);

22. tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);

23. tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

24. setelah tanggal 20 Agustus 2024 atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). b. untuk penyampaian RAP penyesuaian kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:

25. sebelum atau sampai dengan tanggal 30 November 2024 mendapatkan nilai 1,2 (satu koma dua);

26. tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);

27. tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);

28. tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);

29. tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);

30. tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);

31. tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

32. setelah tanggal 31 Januari 2025 atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (9) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didasarkan pada: a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni tahun anggaran berjalan; dan b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah,

yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Daerah menyampaikan RAP SiLPA dengan interval persentase sebesar: a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau
2. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA dengan interval persentase sebesar: a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga); f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua); g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu); dan h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0 (nol). (10) Penilaian atas ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e:

a. Penilaian atas ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e: b. untuk tahun anggaran 2027 dan tahun-tahun anggaran berikutnya, didasarkan pada data tanggal dokumen syarat salur tahap I, tahap II, dan tahap III tahun anggaran pada 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

1. dokumen syarat salur tahap I yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu: a) sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b) tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c) tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d) tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e) tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f) tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g) tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h) setelah tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
2. dokumen syarat salur tahap II yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu: a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b) tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c) tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d) tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e) tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f) tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g) tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

h) setelah tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); 3. dokumen syarat salur tahap III yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu: a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 November mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b) tanggal 21 November sampai dengan tanggal 30 November mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c) tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); d) tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); dan e) setelah tanggal 20 Desember atau Daerah tidak menyampaikan syarat salur, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (11) Penilaian kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut: a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99%

(tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (12) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut: a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h. penetapan APBD melebihi bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (13) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi atau hasil penilaian yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut: a. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 30 November 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);

f. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h. setelah tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat). (14) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d didasarkan pada: a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni 2024; dan b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah, yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Daerah menyampaikan RAP SiLPA yang memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar: a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua); b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu); c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan); d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh); f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17,00% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau
2. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA namun memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar: a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan); b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan

e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga); f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua); g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu); dan h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0 (nol). (15) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian/lembaga terkait. (16) Dalam hal data variabel yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah. (17) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dengan formulasi sebagai berikut:

Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus untuk masing-masing kabupaten/kota = OSG kabupaten/kota + OBG kabupaten /kota

Keterangan: OSG kabupaten/kota = alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (specific grant) untuk kabupaten/kota OBG kabupaten/kota = alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (block grant) untuk kabupaten/kota

Bobot kabupaten/kota = besaran bobot dari indikator ke-1 sampai dengan indikator ke-11 yang besarnya berdasarkan usulan provinsi IKPDOK = Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bobot IKPDOK = besaran bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Indeks Indikator ke-1 = [(jumlah OAP kabupaten/kota) / (total jumlah OAP seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-2 = [(jumlah penduduk kabupaten/kota) / (total jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-3 = [(total luas wilayah darat dan laut kabupaten/kota) / (total luas wilayah darat dan laut seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-4 = [(jumlah distrik kabupaten/kota) / (jumlah distrik

seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-5 = [(jumlah desa dan kelurahan kabupaten/kota) / (jumlah desa dan kelurahan seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-6 = [(invers indeks pembangunan manusia kabupaten/kota) / (total invers indeks pembangunan manusia seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-7 = [(indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota) / (total indeks kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-8 = [(indeks kesulitan geografis kabupaten/kota) / (total indeks kesulitan geografis seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-9 = [(invers indeks desa membangun kabupaten/kota) / (total invers indeks desa membangun seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu)

wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-10 = [(jumlah penduduk miskin kabupaten/kota) / (total jumlah penduduk miskin seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-11 = [(invers indeks kapasitas fiskal Daerah kabupaten/kota) / (total invers indeks kapasitas fiskal Daerah seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Nilai variabel 1 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) Nilai variabel 2 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) Nilai variabel 3

Nilai variabel 4

Nilai variabel 5 =

=

= nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8) nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (9)

(1) Usulan hasil atas perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan disampaikan oleh gubernur kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya. (2) Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap usulan alokasi dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kesesuaian formula dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38. (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian formula dan data, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi: a. Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota; dan b. Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota, berdasarkan formula dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38. (4) Hasil atas penyesuaian perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi. (5) Dalam hal usulan alokasi Dana Otonomi Khusus tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c tanpa usulan Pemerintah Daerah provinsi dengan ketentuan sebagai berikut: a. melakukan perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berdasarkan proporsi alokasi tahun anggaran sebelumnya; dan b. melakukan perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dengan memperhatikan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Perhitungan alokasi DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. perhitungan alokasi antarprovinsi; b. perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi; dan c. perhitungan alokasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi.

(1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berdasarkan indikasi kebutuhan dana DTI. (2) Perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan variabel: a. luas wilayah darat dan laut dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen); b. jumlah kabupaten/kota dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan c. indeks kemahalan konstruksi dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen). (3) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian/lembaga terkait. (4) Dalam hal data variabel yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah. (5) Dalam hal terdapat data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

Keterangan: Bobot indikator = besaran bobot yang besarnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Indeks Indikator ke-1 = (total luas wilayah darat dan laut provinsi)/(total luas wilayah darat dan laut seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-2 = [(jumlah kabupaten/kota di provinsi)/(jumlah kabupaten /kota seluruh provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-3 = (indeks kemahalan konstruksi provinsi/indeks kemahalan konstruksi seluruh provinsi) x 100% (seratus persen)

(1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada gubernur paling lambat bulan Maret tahun anggaran sebelumnya. (2) Gubernur melakukan perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berdasarkan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota yang disepakati bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada kebutuhan serta pembagian kewenangan dalam RAPPP. (4) Kesepakatan proporsi alokasi DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf j yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani bersama oleh gubernur/wakil gubernur/sekretaris Daerah provinsi dan lebih dari 50% (lima puluh persen) bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota/sekretaris Daerah kabupaten/kota dari jumlah kabupaten/kota di wilayah

provinsi bersangkutan dalam forum kesepakatan yang diselenggarakan oleh provinsi. (5) Dalam hal penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penjabat gubernur/penjabat wakil gubernur/penjabat sekretaris daerah provinsi, penjabat bupati/penjabat wakil bupati/ penjabat wali kota/penjabat wakil wali kota/penjabat sekretaris Daerah kabupaten/kota, berita acara harus disertai dengan salinan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Gubernur melakukan perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c berdasarkan hasil perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dengan memperhatikan variabel: a. luas wilayah darat dan laut; b. jumlah OAP; c. indeks kemahalan konstruksi; d. persentase jalan tidak mantap; e. rasio elektrifikasi; f. persentase akses air minum layak; g. persentase akses sanitasi layak; dan h. persentase sinyal seluler, serta menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf k yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian/lembaga terkait. (3) Dalam hal data variabel yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah. (4) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait atau Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Perhitungan alokasi DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) untuk masing-masing kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

Keterangan: Bobot indikator kewilayahan = besaran bobot dari indikator ke-1 sampai dengan indikator ke-3 yang besarnya berdasarkan usulan provinsi Indeks Indikator kewilayahan ke-1 = [(total luas wilayah darat dan laut kabupaten/kota) / (total luas wilayah darat dan laut seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator kewilayahan ke-2 = [(jumlah OAP kabupaten/kota) / (total jumlah OAP seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator ke-3 = [(indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota) / (total indeks kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Bobot indikator infrastruktur = besaran bobot dari indikator infrastruktur ke-1 sampai dengan indikator Keluaran (output) ke-5 yang besarnya berdasarkan usulan provinsi dengan memperhatikan proporsi kualitas pemenuhan kebutuhan masing-masing bidang infrastruktur DTI Indeks indikator infrastruktur ke-1 = [(persentase jalan tidak mantap kabupaten/kota) / (total persentase jalan tidak mantap seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100 (seratus persen) Indeks indikator infrastruktur ke-2 = [(invers rasio elektrifikasi kabupaten/kota) / (total invers rasio elektrifikasi seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks indikator infrastruktur ke-3 = [(invers persentase akses air minum layak kabupaten/kota) / (total invers persentase akses air minum layak seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks indikator infrastruktur ke-4 = [(invers persentase akses sanitasi layak kabupaten/kota) / (total invers persentase akses sanitasi layak seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks indikator infrastruktur ke-5 = [(invers persentase sinyal seluler kabupaten/kota) / (total invers

persentase sinyal seluler seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)

(1) Hasil atas perhitungan alokasi DTI dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c diusulkan dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri dengan berita acara kesepakatan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) paling lambat bulan April tahun anggaran sebelumnya. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi terhadap usulan alokasi dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota dengan memperhatikan kesesuaian formula dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45. (4) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat ketidaksesuaian perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota dalam usulan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota dengan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45. (5) Hasil atas penyesuaian perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi. (6) Dalam hal usulan alokasi DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan perhitungan alokasi antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c secara proporsional berdasarkan alokasi tahun anggaran sebelumnya.

(1) Hasil perhitungan alokasi: a. Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan

b. DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan UNDANG-UNDANG mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional dalam proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan UNDANG-UNDANG APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan dengan ketentuan sebagai berikut: a. perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35; b. perhitungan:

1. alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) atau Pasal 39 ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; atau

2. alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dilakukan berdasarkan proporsi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya; dan c. perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), hasil evaluasi oleh Kementerian Keuangan atas usulan alokasi Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), atau alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38. (3) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DTI dalam proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan UNDANG-UNDANG APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan dengan ketentuan sebagai berikut: a. perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42; b. perhitungan:

3. alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilakukan berdasarkan proporsi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota yang tertuang dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4); atau

4. alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dilakukan berdasarkan proporsi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya; c. perhitungan:

5. alokasi DTI antarkabupaten/kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau hasil evaluasi oleh Kementerian Keuangan atas usulan alokasi DTI dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45; atau

6. alokasi DTI antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dilakukan berdasarkan proporsi DTI antarkabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya. (4) Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang tertuang dalam laporan panitia kerja TKD dalam rangka pembicaraan tingkat I/pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG mengenai APBN, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Otonomi Khusus dan alokasi DTI menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota melalui laman (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (5) Informasi alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN. (6) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional pada tahun anggaran berjalan dikarenakan terdapat perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota, dan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dengan menggunakan proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota, dan antarkabupaten/kota yang tercantum dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(1) Penyaluran untuk Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kinerja realisasi anggaran dan kinerja capaian Keluaran dalam laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran serta laporan tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka

Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah direviu oleh APIP Daerah. (2) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf r yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

(1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD provinsi/kabupaten/kota, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; b. tahap II, sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan c. tahap III, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi. (2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap I dari gubernur/bupati/wali kota yang dilampiri dengan: a. laporan tahunan pelaksanaan atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. hasil validasi atas integrasi RAP provinsi/kabupaten/kota yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (4) dengan APBD yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf u yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, secara lengkap dan benar paling lambat bulan April. (3) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap II dari gubernur/bupati/wali kota yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat: a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 50 % (lima puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan; b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 15% (lima belas persen) dari total rencana Keluaran; dan c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya, secara lengkap dan benar paling lambat akhir bulan Juni. (4) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap III dari gubernur/bupati/wali kota yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat: a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan; b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total rencana Keluaran; dan c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya, secara lengkap dan benar paling lambat akhir bulan November. (5) Dalam hal gubernur/bupati/wali kota tidak menyampaikan surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus beserta lampirannya secara lengkap dan benar kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dan/atau menyampaikan surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus beserta lampirannya secara lengkap dan benar kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan melebihi batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), diperhitungkan sebagai variabel kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.

(6) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu pada masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI dilakukan setelah dokumen syarat salur masing- masing tahap diterima secara lengkap dan benar. (7) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) secara lengkap dan benar sampai dengan bulan November, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan. (8) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (4) dilampiri dengan reviu APIP Daerah. (9) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilampiri dengan rekening koran dari rekening kas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menunjukkan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua atas penyaluran tahap sebelumnya dan posisi saldo sesuai dengan kinerja realisasi anggaran. (10) Surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah. (11) Dalam hal penandatanganan surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris Daerah, surat penyampaian harus disertai dengan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (12) Hasil validasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen Keluaran dari sistem informasi terintegrasi yang diverifikasi dan ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. (13) Dokumen syarat salur dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) minimal memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. surat penyampaian beserta seluruh lampiran syarat salur telah disampaikan; b. nilai pagu, penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah telah sama dengan nilai yang tertuang dalam reviu APIP; c. penghitungan nilai total pagu penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian

Keluaran telah sama dengan rinciannya yang terdapat dalam laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah; d. nilai rupiah dan Keluaran telah diinput secara lengkap di dalam laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah pemerintah daerah; dan e. seluruh dokumen syarat salur dilengkapi dengan atribut yang terdiri atas:

1. nama, tanda tangan, dan tanggal; dan
2. cap dinas, dalam hal dokumen diproses secara manual. (14) Surat penyampaian syarat salur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (15) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (16) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (17) Hasil validasi atas integrasi RAP yang telah disesuaikan dengan APBD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tahun anggaran 2024, disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf w yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (18) Untuk tahun anggaran 2024: a. laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf cc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf dd yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan jangka waktu tertentu bagi Daerah tersebut kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian/lembaga terkait.

(3) Usulan kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. Daerah yang diberikan kemudahan penyaluran; b. jenis TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang diberikan kemudahan penyaluran beserta besaran dan tahapan penyaluran; dan c. jangka waktu pemberian kemudahan penyaluran. (4) Dalam hal Menteri menyetujui usulan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudahan penyaluran: a. ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri; dan b. diperhitungkan dalam penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahap-tahap berikutnya pada tahun anggaran berkenaan. (5) Daerah yang mendapatkan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4): a. melakukan perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan b. menyampaikan laporan penggunaan pada penyaluran tahap berikutnya. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berkaitan dengan Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai Dana Bagi Hasil.

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dikelola melalui mekanisme APBD. (2) Dalam rangka pengelolaan uang Daerah yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah membuka rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua pada bank umum yang sehat. (3) Rekening kas penerimaan dan pengeluaran untuk TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk menampung penerimaan yang bersumber dari: a. Tambahan DBH Migas Otsus dengan nama rekening kas Daerah Tambahan DBH Migas Otsus; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum dengan nama rekening kas Daerah Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen); c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan

dengan nama rekening kas Daerah Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen); dan d. DTI dengan nama rekening kas Daerah DTI, yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan. (4) Kepala Daerah menyampaikan nama dan nomor rekening kas untuk TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri: a. asli rekening koran dari rekening kas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung rekening kas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Rekening kas TKD untuk penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyimpan uang Daerah yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua. (6) Pemerintah Daerah melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas TKD untuk penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua masuk ke RKUD. (7) Pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua oleh setiap Perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah didukung bukti yang lengkap dan sah. (8) Pemerintah Daerah mencantumkan: a. sumber dana dan Keluaran Kegiatan yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan b. penerima manfaat khususnya OAP, di dalam dokumen pelaksanaan dan penatausahaan.

Pemerintah Daerah melakukan pelabelan (labelling) untuk setiap Keluaran kegiatan fisik yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.

(1) Pengelolaan SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dipisahkan dengan SiLPA yang berasal dari sumber lain. (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari sisa dana atas pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan. (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari: a. Tambahan DBH Migas Otsus; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; dan d. DTI. (5) SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus, Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan, dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peruntukan (earmarking) penggunaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi. (6) SiLPA Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas belanja pendidikan tahun anggaran berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi. (7) Pengelolaan SiLPA yang dapat disisihkan untuk dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) merupakan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah. (9) Terhadap nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan validasi melalui rekonsiliasi data nilai SiLPA yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dan melibatkan pihak terkait. (10) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan dilakukan paling lambat akhir bulan April tahun anggaran berjalan. (11) Pemerintah Daerah menyusun RAP SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10). (12) Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai SiLPA yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan

menggunakan nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (13) Penyusunan RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (11) serta penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dalam perubahan RAP tahun anggaran berjalan dengan menggabungkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), atau nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dengan nilai alokasi pada Perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (8). (14) Persentase nilai SiLPA yang digunakan dalam penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) huruf b dan Pasal 37 ayat (8) huruf b berdasarkan nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10). (15) Dalam hal Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilanjutkan karena kondisi darurat tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat permintaan tidak dapat melanjutkan beserta penjelasan dan bukti pendukungnya kepada Menteri. (16) Menteri melakukan telaah atas surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan dalam forum bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta kementerian/lembaga terkait. (17) Dalam hal surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dapat disetujui, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan Program dan Kegiatan prioritas pengganti yang akan didanai dari SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (18) Dalam hal surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) tidak dapat disetujui, gubernur/bupati/wali kota memperbaiki Program dan Kegiatan prioritas pengganti yang akan didanai dari SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikannya kembali kepada Menteri untuk dilakukan penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16).

Penatausahaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

(1) Pemerintah Daerah di Provinsi Papua wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk disampaikan kepada Badan Pengarah Papua, DPRP/DPRK, MRP, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi. (2) Untuk tahun anggaran 2024, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf dd yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Gubenur wajib menyusun laporan tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam 1 (satu) wilayah Provinsi sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf r yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat uraian: a. rencana anggaran dan Program; b. sumber daya manusia; c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran; d. realisasi dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian; f. foto dan lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas; dan g. usulan perbaikan tata kelola. (5) Rincian uraian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. uraian rencana anggaran dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a minimal memuat:

1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
2. rincian per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat adat yang bersumber dari

masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; b. uraian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk Provinsi Papua memuat informasi sumber daya manusia pengelola TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus minimal mengenai sumber daya manusia berdasarkan OAP dan non-OAP, asal Perangkat Daerah, dan tingkat pendidikan; c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c minimal memuat:

1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
2. rincian RAP per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat adat yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; d. realisasi anggaran dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan realisasi dan capaian keluaran SiLPA sampai dengan tahun anggaran sebelumnya; e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan kendala pelaksanaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan tindak lanjut penyelesaian; f. foto pelaksanaan Kegiatan fisik yang bersifat strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan foto pelaksanaan Kegiatan fisik yang bersifat strategis dan prioritas dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; g. lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f minimal menginformasikan lokasi kabupaten/kota dan distrik yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan fisik dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan h. usulan perbaikan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g merupakan usulan perbaikan tata kelola dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua. (6) Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d merupakan nilai realisasi yang telah direviu oleh APIP Daerah atau lembaga Pemerintah yang

berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d merupakan nilai capaian Keluaran atas pelaksanaan Program dan Kegiatan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah direviu oleh APIP Daerah atau lembaga Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan c.q. kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua. (8) Hasil pelaksanaan atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam bentuk laporan hasil konfirmasi capaian Keluaran dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah. (9) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah/sekretaris Daerah. (10) Dalam hal penandatanganan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris Daerah, laporan tahunan harus disertai dengan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya. (12) Dalam hal batas tanggal penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan tahunan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (13) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. (14) Dalam hal muatan uraian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan tahunan dinyatakan belum dapat memenuhi syarat salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a. (15) Penyampaian laporan tahunan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.

TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendorong dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a digunakan untuk: a. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; dan b. paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) untuk program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Otonomi Khusus Aceh dapat juga digunakan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak dapat digunakan untuk mendanai: a. pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dan honorer; b. pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana aparatur sipil negara; c. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran selain unit yang menyelengarakan pelayanan dasar; d. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran; e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; f. pembayaran honorarium bagi aparatur sipil negara yang dibayarkan secara rutin dalam periode tertentu, termasuk honorarium untuk pejabat perbendaharaan; g. perjalanan dinas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang diusulkan dalam program dan kegiatan; dan h. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan publik dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2) Pembatasan atas pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan wilayatul hisbah sepanjang belum didanai dari sumber pendanaan lainnya. (3) Pembatasan atas pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan wilayatul hisbah. (4) Pembatasan atas: a. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; b. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan c. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan untuk unit yang menyelenggarakan pelayanan publik yang diterima langsung oleh masyarakat dan/atau lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari keistimewaan Aceh.

(1) Pengelolaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mengacu pada rencana induk yang selaras dan sinkron dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dalam rangka otonomi khusus. (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. isu, permasalahan, dan tantangan pembangunan; b. visi, misi, Sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan; c. prioritas dan fokus pembangunan selama masa Otonomi Khusus berlaku; d. sinergi pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah; dan e. pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi. (3) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(1) Dalam rangka penyusunan perencanaan penggunaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat. (2) Pelibatan pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagai rangkaian tahapan penyusunan RKPD yang pelaksanaannya merupakan bagian Kegiatan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Aceh. (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

(1) Bupati/wali kota menyampaikan RAP yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) kepada Gubernur.

(2) Mekanisme, kriteria, dan dokumen pendukung dalam rangka penyampaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) RAP yang disampaikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RAP yang bersumber dari: a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh bagi kabupaten/kota; dan b. Dana Otonomi Khusus untuk bagian kabupaten/kota. (4) RAP yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. target Hasil (outcome); b. Program; c. target Keluaran strategis; d. aktivitas utama; e. sumber pendanaan; f. Kegiatan pembangunan fisik/nonfisik; g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan; h. pagu alokasi Kegiatan; i. lokasi Kegiatan; j. titik koordinat lokasi Kegiatan; k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan; l. Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik; m. penerima manfaat; n. penandaan (tagging) program dan Kegiatan bersama; o. penandaan (tagging) sinergi sumber pendanaan lain; p. penandaan (tagging) kegiatan tahun jamak (multiyears); dan q. tanggal pelaksanaan Kegiatan. (5) Gubernur melakukan evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mekanisme, kriteria, dan dalam forum bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Hasil atas evaluasi yang dibahas dalam forum bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani oleh sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi dan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di kabupaten/kota. (7) Gubernur melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan pendampingan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembanggunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait. (8) Pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertujuan untuk

memberikan masukan kepada gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (9) Pemberian masukan kementerian/lembaga kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (10) Pendampingan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.

(1) Batas waktu proses penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan perbaikan atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Gubernur menyusun RAP berdasarkan hasil Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang diintegrasikan dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan dengan memperhatikan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya. (2) Gubernur menyampaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait. (3) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RAP yang bersumber dari: a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh; dan b. Dana Otonomi Khusus. (4) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. RAP Program dan Kegiatan pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh; dan b. RAP Program dan Kegiatan yang dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan strategis Pemerintah Aceh. (5) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. RAP Program dan Kegiatan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk belanja jaminan kesehatan, beasiswa, bantuan yatim dan fakir miskin, rumah layak huni, serta Program dan

Kegiatan lain yang ditentukan oleh gubernur dan sesuai ketentuan penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Aceh; dan b. RAP Program dan Kegiatan pembangunan Aceh. (6) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan hasil evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) serta RAP kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil evaluasi. (7) RAP yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. target Hasil outcome; b. Program; c. target Keluaran strategis; d. aktivitas utama; e. sumber pendanaan; f. Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik/nonfisik; g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan; h. pagu alokasi Kegiatan; i. lokasi Kegiatan; j. titik koordinat lokasi Kegiatan; k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan; l. Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik; m. penerima manfaat; n. penandaan (tagging) Program dan Kegiatan bersama; o. penandaan (tagging) sinergi sumber pendanaan lain; p. penandaan (tagging) Kegiatan tahun jamak multiyears; dan q. tanggal pelaksanaan Kegiatan. (8) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kerangka acuan kerja dan rencana anggaran dan biaya. (9) Dalam hal kegiatan dalam RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, RAP dilampiri juga dengan dokumen pendukung pembangunan infrastruktur fisik seperti rancang bangun rinci, studi kelayakan, dokumen kesiapan lahan, dan/atau dokumen lain yang relevan.

(1) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas RAP dari Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3). (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum konsultasi yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait menerima dokumen RAP dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3). (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal dilakukan terhadap: a. kesesuaian antara RAP dengan rencana induk; b. sinergi RAP kabupaten/kota dengan RAP provinsi; c. kewajaran nilai Program dan Kegiatan; d. asas efisiensi dan efektivitas; e. hasil pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan f. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh. (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah provinsi. (6) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh kesepakatan bahwa perlu dilakukan perbaikan atas RAP, gubernur melakukan perbaikan RAP berdasarkan hasil kesepakatan perbaikan. (7) Perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait. (8) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perbaikan RAP dari gubernur. (9) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur masih belum sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur melakukan perbaikan atas RAP tersebut. (10) Perbaikan atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait untuk dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (11) Dalam hal penilaian tidak dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (8), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait dianggap telah melakukan penilaian RAP yang menyatakan bahwa RAP telah sesuai. (12) Dokumen berupa: a. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10); dan b. hasil evaluasi dan RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6), menjadi salah satu dokumen evaluasi APBD provinsi/kabupaten/kota.

(1) RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Pasal 67 ayat (7), atau Pasal 67 ayat (10) harus telah diterima oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. (2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) RAP kabupaten/kota yang sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) atau ayat (10) dapat dilakukan penyesuaian oleh Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. terdapat perubahan RAP dalam proses pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara antara Pemerintah Daerah dengan DPRA/DPRK; dan/atau b. nilai RAP kabupaten/kota yang sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) atau ayat (10) tidak

sesuai dengan pagu penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. (2) Penyesuaian atas RAP kabupaten/kota disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Ketentuan mengenai penyampaian dan evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Hasil atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Penyampaian penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. penyesuaian RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya; dan b. penyesuaian RAP yang bersumber dari tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh, dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi tambahan DBH Migas Otsus masing-masing kabupaten/kota. (6) Dalam hal batas tanggal penyampaian penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(1) Dalam rangka optimalisasi penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh, gubernur dan/atau bupati dan wali kota dapat mengajukan perubahan RAP paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan. (2) Perubahan RAP yang diajukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali termasuk perubahan RAP dalam rangka memasukkan kegiatan atas nilai SiLPA terkait TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun sebelumnya. (4) Ketentuan mengenai penyampaian dan evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Evaluasi atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dialokasikan kepada Pemerintah Aceh. (2) Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai Program dan Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata cara perhitungan terkait alokasi Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

(1) Kementerian Keuangan melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b berdasarkan pagu indikatif DAU nasional yang diterbitkan oleh Menteri. (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya. (3) Berdasarkan penyampaian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus: a. bagian Program dan Kegiatan bersama; b. bagian provinsi dan bagian kabupaten/kota setelah dikurangi huruf a; dan c. bagian antarkabupaten/kota. (4) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparan, akuntabel, dan tepat Sasaran. (5) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan Program dan Kegiatan yang bersifat strategis. (6) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan proporsi belanja urusan kewenangan Pemerintah Aceh dan belanja urusan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. (7) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan aspek

kewilayahan, kependudukan, kesejahteraan, dan kinerja pelaksanaan Dana Otonomi Khusus. (8) Aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) minimal terdiri atas kinerja: a. ketepatan waktu penetapan APBD; dan b. ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

(1) Gubernur menyampaikan usulan alokasi Dana Otonomi Khusus berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf m yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan dilampiri dengan: a. kertas kerja perhitungan yang ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh sekretaris daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah beserta dokumen elektronik (softcopy); dan b. data sumber dari setiap variabel yang digunakan dalam perhitungan alokasi yang disampaikan secara resmi oleh kementerian/lembaga/instansi yang berwenang menerbitkan data terkait. (3) Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap usulan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kesesuaian ketentuan formula dan validitas data. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam forum konfirmasi bersama provinsi dan dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi yang menjadi dasar penyusunan alokasi Dana Otonomi Khusus. (5) Dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) di dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur melakukan perbaikan perhitungan alokasi dan menyampaikan kembali kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (6) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima paling lambat bulan Agustus tahun anggaran sebelumnya. (7) Dalam hal usulan alokasi Dana Otonomi Khusus tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kementerian Keuangan melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) berdasarkan proporsi alokasi tahun anggaran sebelumnya.

(1) Hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan UNDANG-UNDANG mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional dalam proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan UNDANG-UNDANG APBN, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyesuaian penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus berdasarkan proporsi dari penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tertuang dalam laporan panitia kerja TKD dalam rangka pembicaraan tingkat I/pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG mengenai APBN, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menyampaikan informasi alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh melalui laman (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (4) Berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai APBN, alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh: a. bagian Program dan Kegiatan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota; b. bagian Pemerintah Aceh; dan c. bagian masing-masing kabupaten/kota, ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN. (5) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional pada tahun anggaran berjalan dikarenakan terdapat perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus tercantum dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1) Penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran dalam laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran serta laporan

tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang telah direviu oleh APIP Daerah. (2) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf t yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Mekanisme penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

(1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Provinsi Aceh, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; b. tahap II, sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan c. tahap III, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi. (2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I dari gubernur yang dilampiri dengan: a. laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya; dan b. hasil validasi atas integrasi RAP provinsi yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan APBD yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf u yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, secara lengkap dan benar paling lambat akhir bulan April. (3) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap II

dari gubernur yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat: a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan; b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 15% (lima belas persen) dari total rencana Keluaran; dan c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya, secara lengkap dan benar paling lambat bulan Juni. (4) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap III dari gubernur yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat: a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan; b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total rencana Keluaran; dan c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya, secara lengkap dan benar paling lambat bulan November. (5) Penyampaian surat rekomendasi penyaluran dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap I, tahap II, dan tahap III dilakukan per periode bagi provinsi/kabupaten/kota yang telah memenuhi ketentuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (6) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan salinan SP2D atas penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dari provinsi ke kabupaten/kota pada periode sebelumnya. (7) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu pada masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penyaluran Dana Otonomi Khusus

Provinsi Aceh dilakukan setelah dokumen syarat salur masing-masing tahap diterima secara lengkap dan benar. (8) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) secara lengkap dan benar sampai dengan bulan November, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan. (9) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri dengan reviu APIP Daerah. (10) Surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah/sekretaris Daerah. (11) Dalam hal penandatanganan Surat rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris Daerah, surat rekomendasi harus disertai dengan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (12) Hasil validasi atas integrasi RAP provinsi yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen Keluaran dari sistem informasi terintegrasi yang diverifikasi dan ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. (13) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a serta laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi. (14) Surat rekomendasi penyaluran dan dokumen syarat salur dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dalam hal minimal memenuhi ketentuan: a. surat rekomendasi penyaluran beserta seluruh lampiran syarat salur telah disampaikan; b. nilai pagu, penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah telah sama dengan nilai yang tertuang dalam reviu APIP; c. penghitungan nilai total pagu penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran telah sama dengan rinciannya yang terdapat dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah;

d. nilai rupiah dan Keluaran telah diinput secara lengkap di dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah; dan e. seluruh dokumen syarat salur dilengkapi dengan atribut yang terdiri atas:

1. nama, tanda tangan, dan tanggal; dan
2. cap dinas, dalam hal dokumen diproses secara manual. (15) Surat rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf o yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (16) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (17) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk tahun anggaran 2024 disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf cc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (18) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (19) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk tahun anggaran 2023 yang digunakan sebagai syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024, disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf ff yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemindahbukuan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dana diterima oleh RKUD provinsi. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi Aceh tahap berikutnya dilakukan penundaan selama 1 (satu) bulan setelah dokumen syarat salur diterima secara lengkap dan benar.

(1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh

dengan jangka waktu tertentu bagi Daerah tersebut kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian/lembaga terkait. (3) Usulan kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. Daerah yang diberikan kemudahan penyaluran; b. jenis TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang diberikan kemudahan penyaluran; dan c. jangka waktu pemberian kemudahan penyaluran beserta besaran dan tahapan penyaluran. (4) Dalam hal Menteri menyetujui usulan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudahan penyaluran: a. ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri; dan b. diperhitungkan dalam penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap-tahap berikutnya pada tahun anggaran berkenaan; (5) Daerah yang mendapatkan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4): a. melakukan perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70; dan b. menyampaikan laporan penggunaan pada penyaluran tahap berikutnya. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berkaitan dengan Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai Dana Bagi Hasil.

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dikelola melalui mekanisme APBD. (2) Pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh oleh setiap Perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pemerintah Daerah melakukan pelabelan (labelling) untuk setiap Keluaran kegiatan fisik yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

(1) Pengelolaan SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dipisahkan dengan SiLPA yang berasal dari sumber lain. (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan. (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61. (4) Nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah. (5) Terhadap nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan validasi melalui rekonsiliasi data nilai SiLPA yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dan melibatkan pihak terkait. (6) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara dan dilakukan paling lambat akhir bulan April tahun anggaran berjalan (7) Pemerintah Daerah menyusun RAP SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai SiLPA yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan menggunakan nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (9) Penyusunan RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) serta penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam perubahan RAP tahun anggaran berjalan dengan menggabungkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4), nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan nilai alokasi pada Perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).

Penatausahaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

(1) Pemerintah Provinsi Aceh wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan gubernur. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf s yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Untuk tahun anggaran 2024, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf ee yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), gubenur wajib menyusun laporan tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam 1 (satu) wilayah Provinsi untuk disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (6) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf t yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat uraian: a. rencana anggaran dan Program; b. sumber daya manusia; c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran;

d. realisasi dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian; f. foto dan lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas; dan g. usulan perbaikan tata kelola. (8) Rincian uraian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas: a. uraian rencana anggaran dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a minimal memuat:

1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
2. rincian per klasifikasi belanja meliputi belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat aceh yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. uraian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b untuk Provinsi Aceh memuat informasi sumber daya manusia pengelola TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus minimal mengenai sumber daya manusia berdasarkan, asal Perangkat Daerah, dan tingkat pendidikan; c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c minimal memuat:
3. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
4. rincian RAP per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat yang bersumber dari masing- masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; d. realisasi anggaran dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d merupakan realisasi dan capaian keluaran SiLPA sampai dengan tahun anggaran sebelumnya; e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan kendala pelaksanaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan tindak lanjut penyelesaian;

f. foto sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f merupakan foto pelaksanaan Kegiatan fisik yang bersifat strategis dan prioritas dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; g. lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f minimal menginformasikan lokasi kabupaten/kota yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan fisik dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan h. usulan perbaikan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g merupakan usulan perbaikan tata kelola dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh. (9) Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan huruf d merupakan nilai realisasi yang telah direviu oleh APIP Daerah atau lembaga Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan huruf d merupakan capaian Keluaran pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh. (11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah/sekretaris Daerah. (12) Dalam hal penandatanganan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris Daerah, laporan tahunan harus disertai dengan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (13) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh gubernur/wakil gubernur/sekretaris Daerah. (14) Dalam hal penandatanganan laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan oleh penjabat gubernur/penjabat wakil gubernur/penjabat sekretaris Daerah, laporan tahunan konsolidasi harus disertai dengan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (15) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya. (16) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 25 Maret tahun anggaran berikutnya. (17) Dalam hal batas tanggal penyampaian: a. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (15); dan

b. laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16); bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan tahunan dan laporan tahunan konsolidasi dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (18) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. (19) Dalam hal muatan uraian laporan tahunan/laporan tahunan konsolidasi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), laporan tahunan belum dapat memenuhi syarat salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a. (20) Penyampaian: a. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh; dan b. laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, kepada Kementerian Keuangan, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ditembuskan kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.

(1) Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, menteri/pimpinan lembaga terkait, dan gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kegiatan yang sedang berlangsung melalui pengamatan langsung di lapangan dan/atau pengamatan tidak langsung melalui dokumen perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada kementerian/lembaga sesuai kewenangannya. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan melalui pengamatan langsung di lapangan dan/atau pengamatan tidak langsung melalui dokumen laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang telah disampaikan oleh

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 83. (4) Evaluasi terhadap dokumen laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh: a. kementerian/lembaga untuk evaluasi laporan tahunan provinsi; dan b. pemerintah provinsi untuk evaluasi laporan tahunan kabupaten/kota.

(1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang menjadi tugas Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Papua, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terhadap: a. ketepatan waktu penyampaian dokumen terkait penyaluran yang diatur dalam peraturan ini; b. evaluasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus; c. kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan ketentuan peruntukan (earmarking) dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; d. kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan RAP; e. kinerja realisasi capaian Keluaran; f. sisa dana penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus; dan g. dampak dan manfaat atas realisasi penyerapan anggaran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

(1) Pelaksanaan evaluasi terhadap laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf a secara teknis dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan. (2) Koordinasi teknis oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi penyusunan mekanisme teknis evaluasi serta penyiapan berita acara hasil evaluasi. (3) Fasilitasi pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persiapan penyelenggaraan evaluasi. (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf b dilakukan oleh provinsi dengan pendampingan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembanggunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait. (5) Pendampingan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua. (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf a dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah provinsi. (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf b dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota. (8) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) dilaksanakan paling lambat bulan Maret setelah tahun anggaran berikutnya.

(1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada: a. Pemerintah Daerah Provinsi Aceh untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan b. Badan Pengarah Papua dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta kementerian/lembaga terkait. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi kepada: a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan b. Badan Pengarah Papua, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Papua. (3) Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar dari kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah yang telah dilengkapi dengan atribut meliputi nama, tanda tangan, cap dinas, dan tanggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyampaian berita acara dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 15 April setelah tahun anggaran berikutnya.

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) untuk Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, diarahkan oleh Badan Pengarah Papua melalui forum sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi. (2) Pengarahan oleh Badan Pengarah Papua atas pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pengarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terkait dengan substansi dan teknis pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh kelompok kerja Badan Pengarah Papua.

(1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) oleh masing-masing kementerian/lembaga disampaikan kepada: a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dana Otonomi Khusus Aceh; dan b. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pengarah Papua untuk dana Otonomi Khusus Papua, dengan tembusan kepada masing-masing kementerian/lembaga terkait dan masing-masing Pemerintah Daerah. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 7 Maret setelah tahun anggaran berakhir. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam penyusunan RAP tahun anggaran berikutnya.

(1) Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, menteri/pimpinan lembaga terkait, dan gubernur sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sesuai dengan prinsip keadilan, transparan, akuntabel, tepat Sasaran, efektif, dan efisien. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Papua dapat dilakukan bersama-sama secara koordinatif dan diarahkan oleh Badan Pengarah Papua melalui forum sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah; b. Perangkat Daerah pengelola TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus; dan c. APIP Daerah provinsi/kabupaten/kota. (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan: a. penyusunan rencana pembinaan; b. penyusunan materi pembinaan; c. pelaksanaan pembinaan; dan d. penyusunan laporan pembinaan. (6) Rencana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a minimal memuat: a. tujuan dan Sasaran pembinaan; b. objek pembinaan; c. bentuk pembinaan yang akan dilaksanakan; dan d. jadwal pelaksanaan. (7) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa: a. magang/praktik kerja (internship) dan detasering (secondment); b. pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis berbasis kurikulum; c. diskusi kelompok terpadu; d. asistensi dan konsultasi; dan/atau e. penelitian dan pengembangan. (8) Laporan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disampaikan kepada: a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dana Otonomi Khusus Aceh; dan b. Badan Pengarah Papua, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dana Otonomi Khusus Papua, dengan tembusan kepada kementerian/lembaga lain terkait dan masing-masing Pemerintah Daerah. (9) Penyampaian laporan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan dengan rincian sebagai berikut: a. laporan rencana pembinaan disampaikan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan b. laporan pelaksanaan pembinaan disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. (10) Laporan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar dari pimpinan

kementerian/lembaga terkait dan kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah yang telah dilengkapi dengan atribut yang terdiri atas: a. nama, tanda tangan, dan tanggal; dan b. cap dinas, dalam hal dokumen diproses secara manual. (11) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, dan/atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dilakukan secara koordinatif sesuai dengan kewenangannya oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan perguruan tinggi negeri. (2) Selain oleh pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pengawasan dapat dilakukan oleh DPRA/DPRP/DPRK, MRP, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan. (4) Dalam rangka efektivitas dan menghindari tumpang tindih pengawasan, Badan Pengarah Papua melaksanakan koordinasi dan pengarahan pengawasan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Provinsi Papua. (5) Koordinasi dan pengarahan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. penyusunan perencanaan pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan; dan c. pelaporan pengawasan. (6) Kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan melalui: a. APIP pada kementerian/lembaga terkait; b. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan/atau c. APIP pada Pemerintah Daerah.

(1) Kementerian Keuangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka

Otonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN. (2) Kementerian Keuangan menyampaikan laporan atas hasil pengawasan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kepada Badan Pengarah Papua. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

(1) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi, pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi. (2) Pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perencanaan dan penganggaran; b. pengalokasian; c. penyaluran; d. penatausahaan; e. pelaporan dan pertanggungjawaban; f. pemantauan; g. evaluasi; h. pembinaan; dan i. lokasi koordinat Kegiatan. (3) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan di Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk masyarakat. (4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung kebutuhan penyediaan data dan informasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan APBN atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus. (5) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan berbagai sistem yang terdapat di kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dengan prinsip interoperabilitas. (6) Penyampaian informasi melalui sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dan dikonsolidasikan dengan bagan akun standar Pemerintah.

(1) Integrasi informasi untuk perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a digunakan sebagai: a. sarana penyampaian usulan RAP oleh Pemerintah Daerah; b. sarana sinergi usulan RAP dengan sumber dana lainnya termasuk DAK, belanja kementerian/lembaga; c. sarana evaluasi dan penilaian usulan RAP; dan d. sarana evaluasi rancangan APBD dalam rangka penetapan APBD. (2) Integrasi informasi untuk pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b digunakan sebagai: a. sarana penyampaian usulan alokasi oleh provinsi; b. sarana penyampaian informasi hasil evaluasi usulan alokasi dari provinsi oleh Kementerian Keuangan; dan c. sarana penyampaian informasi alokasi per daerah provinsi/kabupaten/kota. (3) Integrasi informasi untuk penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c digunakan sebagai: a. sarana informasi data realisasi anggaran untuk penyaluran; b. sarana penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan perbaikan dokumen syarat salur; c. sarana informasi status penyaluran; dan d. sarana informasi hasil evaluasi kinerja capaian Keluaran oleh kementerian/lembaga. (4) Integrasi informasi untuk penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d digunakan sebagai: a. sarana informasi penatausahaan belanja kegiatan; b. sarana informasi sumber dana, Keluaran, lokasi, dan OAP/masyarakat penerima manfaat; dan c. sarana informasi posisi kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus. (5) Integrasi informasi untuk pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf e digunakan sebagai: a. sarana penyampaian data informasi untuk kebutuhan pelaporan pertanggungjawaban; b. sarana penyampaian laporan tahunan; c. sarana penyajian hasil konsolidasi capaian ralisasi anggaran dan/atau capaian Keluaran dan/atau target Hasil (outcome); dan d. sarana penyajian data informasi komprehensif terkait pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus. (6) Integrasi informasi untuk pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f dan huruf g digunakan sebagai: a. sarana sumber data pemantauan dan evaluasi;

b. sarana informasi untuk koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi kementerian/lembaga oleh Badan Pengarah Papua; c. sarana informasi hasil pemantauan dan evaluasi; dan d. sarana penyampaian hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi. (7) Integrasi informasi untuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf h digunakan sebagai: a. sarana informasi rencana pembinaan tahun anggaran berjalan; b. sarana informasi pelaksanaan pembinaan; dan c. sarana informasi hasil pembinaan. (8) Integrasi informasi untuk lokasi koordinat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf i digunakan sebagai: a. sarana informasi data pembangunan; dan b. sarana informasi data spasial Program dan Kegiatan.

(1) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi keuangan Daerah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan mengoptimalkan terlebih dahulu sistem informasi yang telah tersedia.

Dalam hal sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) mengalami permasalahan teknis dan/atau non teknis yang mengakibatkan sistem informasi keuangan Daerah Otonomi Khusus tidak dapat menjalankan sebagian dan/atau seluruh fungsinya, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), sampai dengan permasalahan teknis dan/atau non teknis terselesaikan.

Dalam hal sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) belum berbasis interoperabilitas dan/atau terdapat perbedaan data RAP Perubahan tahun anggaran 2023 dengan APBD tahun anggaran 2023 atau APBD Perubahan tahun anggaran 2023, sistem informasi terintegrasi menyesuaikan data RAP Perubahan berdasarkan APBD Perubahan.

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKD, pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyusun laporan keuangan TKD sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD. (2) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus. (3) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PPA BUN Pengelola TKD dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (4) Dalam rangka penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dengan ketentuan sebagai berikut: a. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan b. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN. (5) Ketentuan mengenai penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH. (6) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. (7) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dengan ketentuan sebagai berikut:

a. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi penerimaan TKD untuk dalam rangka Otonomi Khusus selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; dan b. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri mengenai tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN. (8) Ketentuan mengenai penyampaian data elektronik akrual transaksi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berdasarkan penetapan alokasi anggaran BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyampaikan RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu. (3) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan hasil reviu atas RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan lengkap dan benar. (4) Hasil reviu RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-BUN TKD. (5) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD MENETAPKAN RKA-BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan. (6) Hasil penelahaan atas RKA-BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa DHP RKA-BUN TKD. (7) DHP RKA-BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar penyusunan DIPA BUN TKD.

(8) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD MENETAPKAN DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri mengesahkan DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan menyampaikannya kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD. (10) DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dan/pengesahan bagi BUN/kuasa BUN. (11) Ketentuan mengenai daftar isian pelaksanaan anggaran TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dapat menyusun perubahan DIPA BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (10). (2) Penyusunan perubahan DIPA BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. (3) Ketentuan mengenai perubahan daftar isian pelaksanaan anggaran TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

(1) Dalam rangka penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mempertimbangkan waktu proses penerbitan SPP/SPM/SP2D BUN serta ketentuan rencana penarikan dana. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan SPP. (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh pejabat penandatangan SPM sebagai dasar penerbitan SPM. (5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN melakukan pengujian dan penerbitan SP2D. (6) Tata cara penerbitan SPP, SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara

pencairan APBN bagian atas beban anggaran BUN pada KPPN.

(1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban atas: a. prioritas program strategis bersama sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5); b. pelaksanaan Program/Kegiatan yang menjadi kesepakatan antara Daerah induk dan Daerah baru; c. pelaksanaan Program/Kegiatan yang menjadi kesepakatan antar Daerah; dan/atau d. pelaksanaan pendanaan bersama yang menjadi kesepakatan antar Daerah. (2) Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau kementerian/lembaga terkait. (3) Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau kementerian/lembaga yang dituangkan dalam berita acara, yang muatannya minimal meliputi: a. pihak yang dipotong; b. besaran pemotongan; c. pihak penerima pemotongan; d. sumber dana pemotongan; dan e. kesepakatan teknis syarat pemotongan. (4) Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa penyampaian syarat salur sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dan pasal 76. (5) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan ke RKUD provinsi/kabupaten/kota atau pihak terkait lainnya. (6) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyaluran hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri. (7) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dengan penyaluran tahap-tahap berikutnya. (8) Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pengelolaan dan pembayaran terhadap penyaluran hasil pemotongan Dana Otonomi Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Laporan atas pengelolaan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan sebagai tambahan syarat salur dalam penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap berikutnya, yang muatannya minimal meliputi: a. nilai pemotongan yang diterima dari masing-masing Daerah; b. besaran pembayaran yang telah dilakukan yang dilampiri dengan rincian pembayaran untuk masing- masing pihak penerima; c. sisa dana hasil pemotongan yang belum dibayarkan per masing-masing Daerah; dan d. rencana tindak lanjut pembayaran atas sisa dana hasil pemotongan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 belum tersedia, penyampaian dokumen-dokumen TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Aceh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. penyampaian dokumen terkait RAP dan dokumen terkait penyaluran dilaksanakan dengan menyampaikan dokumen dalam bentuk file Portable Document Format (PDF) dikirimkan ke dalam akun surat elektronik (email) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan disertai dengan arsip data komputer: b. penyampaian dokumen terkait pembinaan serta dokumen terkait pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan menyampaikan dokumen dalam bentuk file Portable Document Format (PDF) dan dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
2. Badan Pengarah Papua dan kementerian/lembaga terkait, melalui akun surat elektronik (email) resmi dengan disertai dengan arsip data komputer.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk tahun anggaran 2025 harus diterima gubernur paling lambat bulan Juni 2024; b. RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk tahun anggaran 2025 harus diterima Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan Juli 2024; c. Kementerian Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk tahun anggaran 2025 kepada gubernur paling lambat tanggal 15 Juli 2024; d. dalam hal batas tanggal penyampaian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian hasil perhitungan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya; e. usulan alokasi DTI dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c untuk tahun anggaran 2025 disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri berita acara kesepakatan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) paling lambat bulan Juli 2024; f. pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (9) dan Pasal 81 ayat (5) mulai diberlakukan pada tahun anggaran 2025 terhadap nilai SiLPA Provinsi Papua dan Provinsi Aceh tahun anggaran 2024; g. penyampaian dan evaluasi RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 serta penyampaian dan penilaian RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran 2025 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus, selesai paling lambat tanggal 10 Desember 2024; dan
2. RAP yang bersumber dari tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh, selesai paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi Tambahan DBH Migas Otsus tahun anggaran 2025 masing- masing kabupaten/kota, tanpa diikuti dengan proses penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69; h. penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a untuk tahun anggaran 2024 dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I yang dilampiri dengan:
3. laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran 2023 yang dilampiri dengan reviu APIP Daerah yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf ff dan huruf gg yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
4. rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran 2024 yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf aa dan huruf gg yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, secara lengkap dan benar paling lambat bulan April 2024; dan i. laporan tahunan tahun anggaran 2023 untuk penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Aceh serta DTI tahap I tahun anggaran 2024 dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan laporan kinerja capaian Keluaran tahun anggaran 2023 yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf aa dan huruf bb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж