Pasal 61

(1) TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak dapat digunakan untuk mendanai: a. pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dan honorer; b. pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana aparatur sipil negara; c. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran selain unit yang menyelengarakan pelayanan dasar; d. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran; e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; f. pembayaran honorarium bagi aparatur sipil negara yang dibayarkan secara rutin dalam periode tertentu, termasuk honorarium untuk pejabat perbendaharaan; g. perjalanan dinas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang diusulkan dalam program dan kegiatan; dan h. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan publik dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2) Pembatasan atas pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan wilayatul hisbah sepanjang belum didanai dari sumber pendanaan lainnya. (3) Pembatasan atas pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan wilayatul hisbah. (4) Pembatasan atas: a. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; b. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan c. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan untuk unit yang menyelenggarakan pelayanan publik yang diterima langsung oleh masyarakat dan/atau lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari keistimewaan Aceh.