Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
7. Kepala Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau

Dewan Pengawas. 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 9. Direksi adalah organ BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar. 10. Dewan Pengawas adalah organ BPR Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR. 11. Komisaris adalah organ BPR Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR. 12. Pegawai adalah pegawai BPR. 13. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

Pendirian BPR bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan e. memperoleh laba atau keuntungan.

Kegiatan usaha BPR meliputi: a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah; c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya; d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya; e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) BPR terdiri atas Perumda dan Perseroda. (2) Pembentukan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perumda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Pembentukan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perseroda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

(1) Daerah dapat mendirikan BPR. (2) Pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat maksud dan tujuan, nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, tugas dan wewenang dewan pengawas/komisaris dan penggunaan laba. (4) Pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan usaha BPR yang akan dibentuk.

(1) Pemberian nama BPR yang ditetapkan dalam Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menggunakan nama yang: a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, Perumda, dan Perseroda; b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan; c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah; d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan BPR saja tanpa nama diri; f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata; g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau

h. tidak mengandung bahasa asing. (2) Penulisan nama BPR berbentuk Perumda dan Perseroda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tempat kedudukan BPR yang ditetapkan dalam Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan kantor pusat BPR.

(1) Sumber modal BPR terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. hibah; dan c. sumber modal lainnya. (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi asset; dan c. agio saham. (3) Sumber modal BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Modal BPR yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BPR.

(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.

(2) Penyertaan modal Daerah kepada BPR dilakukan untuk: a. pendirian; dan b. penambahan modal. (3) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (4) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal. (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BPR ditujukan untuk memenuhi modal dasar atau nama lainnya. (2) Besaran modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Perda tentang penyertaan modal yang berkenaan.

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BPR dilakukan untuk: a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis.

(1) Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b diputuskan oleh Kepala Daerah selaku wakil pemilik modal atau RUPS. (2) Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diputuskan oleh RUPS.

(1) Modal BPR Perumda yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. (2) Modal BPR Perseroda yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

(1) Organ BPR berbentuk Perumda terdiri atas: a. Kepala Daerah; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi. (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas. (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.

(1) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui: a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:

1. perubahan anggaran dasar;
2. pengalihan aset tetap;
3. kerja sama;
4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
8. penetapan besaran penggunaan laba;
9. pengesahan laporan tahunan;
10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah. (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi. (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas. (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. (7) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BPR.

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. kompetensi; d. reputasi keuangan yang baik; e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; g. berijazah Strata 1 (S-1); h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; i. tidak pernah dinyatakan pailit; j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi: a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi: a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun. (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya. (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi: a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan: a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung. (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR. (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh BPR.

(1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Kepala Daerah. (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan serta diumumkan melalui media. (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah. (2) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas. (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu

melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja. (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

(1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas oleh Kepala Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir. (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan Kepala Daerah mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

(1) Dewan Pengawas bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk: a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

(3) Dewan Pengawas wajib: a. melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Daerah; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara: a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain: a. meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan; b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah; c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan BPR; d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR; e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR; f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Kepala Daerah; dan g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat atas biaya BPR yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang setiap BPR. (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan BPR.

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; atau c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Kepala Daerah untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Kepala Daerah. (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah. (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. honorarium; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif kinerja.

(1) Dewan Pengawas diberikan honorarium: a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama. (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan: a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan BPR; dan b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan BPR. (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari

jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama. (5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian. (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). (7) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan. (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan BPR. (10) Penghasilan honorarium Dewan Pengawas diatur dalam anggaran dasar.

Direksi melakukan pengurusan terhadap BPR.

(1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah. (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BPR. (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali: a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. kompetensi; d. reputasi keuangan yang baik; e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; f. memahami manajemen perusahaan; g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; h. berijazah S-1 (Strata Satu); i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi: a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus. (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi: a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun. (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d meliputi: a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

(1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan: a. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung. (2) Direksi

dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR.

(1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Kepala Daerah. (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sekretaris daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Dewan Pengawas dan Direksi. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. (6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan. (7) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Direksi.

(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi. (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja. (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

(1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh Kepala Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir. (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan Kepala Daerah mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 49 (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

(1) Direksi mempunyai tugas: a. melaksanakan manajemen BPR meliputi:

1. menyusun perencanaan;
2. pengurusan/pengelolaan; dan 3) pengawasan kegiatan operasional. b. MENETAPKAN kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas; c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan; d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR; e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR.

Direksi mempunyai wewenang: a. mengurus kekayaan BPR; b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR yang bersangkutan; c. MENETAPKAN susunan organisasi dan tata kerja BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas; d. mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan; e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR, apabila dipandang perlu; f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR yang merupakan hasil pengelolaan BPR berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; h. MENETAPKAN biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai BPR; i. MENETAPKAN pengelolaan kepegawaian BPR; dan j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar. (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas. (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

(1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi. (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi. (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural BPR sebagai pelaksana tugas Direksi. (5) Penunjukan Pejabat Struktural BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada Kepala Daerah. (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; atau c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan

yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Kepala Daerah. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Kepala Daerah untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Kepala Daerah.

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan: a. tidak dapat melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, negara, dan/atau Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BPR.

Direksi pada BPR diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BPR dilaksanakan oleh Dewan Pengawas. (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal BPR untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan BPR berbentuk Perumda dilaksanakan oleh Kepala Daerah. (4) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat dari internal BPR untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BPR sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang: a. melakukan penjualan dan pelepasan aset BPR; b. merubah corporate plan/rencana bisnis tanpa persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; c. merubah anggaran tanpa persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;

d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah. (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif pekerjaan.

(1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi: a. gaji pokok yang besarnya:

1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama. b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPR; c. tunjangan istri/suami dan anak; d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok; e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR sesuai dengan kemampuan BPR; dan f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan BPR.

(2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan BPR. (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan BPR. (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil. (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank. (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas. (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

(1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama. (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan BPR.

(1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi: a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; c. cuti kawin; d. cuti sakit; e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan f. cuti karena alasan penting. (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir. (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

(1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan BPR. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran BPR; dan c. rapat luar biasa.

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

(1) Organ BPR berbentuk Perseroda terdiri atas: a. RUPS; b. Komisaris; dan c. Direksi. (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

(1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda; dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk: a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya. (3) Komisaris wajib: a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Ketentuan mengenai: a. organ Perumda Kepala Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda RUPS; b. organ Perumda Dewan Pengawas berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda Komisaris; dan c. organ Perumda Direksi berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda Direksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 65, sepanjang tidak diatur dalam Bagian Kedua Peraturan Menteri ini.

Pegawai BPR merupakan pekerja BPR yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(1) Pegawai BPR memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. (2) Direksi MENETAPKAN penghasilan pegawai BPR sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BPR. (3) Penghasilan pegawai BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

BPR mengikutsertakan pegawai BPR pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BPR melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (2) BPR mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia BPR terutama bagi pegawai BPR sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pegawai BPR dilarang menjadi pengurus partai politik.

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis BPR yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya; b. kondisi BPR saat ini; c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja; e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder); f. proyeksi Keuangan; dan

g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility. (3) Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan. (4) Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

(1) Direksi BPR wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74. (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Kepala Daerah atau RUPS. (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

(1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, Kepala Daerah atau RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran BPR dinyatakan berlaku. (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah atau RUPS. (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah atau RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

(1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan. (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS. (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BPR ditutup. (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Kepala Daerah atau RUPS. (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.

(4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS. (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Kepala Daerah atau RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima. (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah atau RUPS. (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) disampaikan kepada: a. Bupati/Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat untuk BPR milik Kabupaten/Kota; dan b. Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat untuk BPR milik Provinsi. (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPR.

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) paling sedikit memuat: a. laporan keuangan; b. laporan mengenai kegiatan BPR; c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR; e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas/Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas/Komisaris; dan g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas/Komisaris untuk tahun yang baru lampau. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; c. laporan arus kas; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Laporan tahunan bagi BPR berbentuk Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

(1) Tahun buku BPR disamakan dengan tahun takwim. (2) Penggunaan laba BPR diatur dalam anggaran dasar. (3) Laba bersih BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah/RUPS meliputi: a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);

b. cadangan 20% (dua puluh persen); c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3%(tiga persen); d. tantiem 4% (empat persen); e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen). (4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) BPR dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program: a. kemitraan; b. kerjasama operasi (joint operation); dan c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam hal BPR berbentuk Perseroda wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(1) Setiap BPR menjadi anggota Perhimpunan BPR. (2) BPR dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah. (3) Perhimpunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rencana kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk pembinaan pada BPR.

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan BPR dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BPR. (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap BPR dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan BPR di daerah provinsi dilakukan oleh gubernur. (4) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dan BPR di daerah kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota.

Pembubaran BPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai BPR wajib menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan. (2) Dalam hal pemerintah daerah menjalankan usaha dan/atau akan mendirikan BPR Syariah yang belum diatur lebih lanjut, dapat mempedomani Peraturan Menteri ini. (3) Bagi BPR yang saat ini melakukan perhitungan dan penganggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan pada alokasi laba bersih, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Ketentuan hak, penghasilan, dan penghargaan BPR diatur dalam anggaran dasar.

Penggunaan laba BPR yang diatur dalam anggaran dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan BPR, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA