PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah

setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di

luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan

menerima upah.

1. Calon ...

PRESIDEN

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah

setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari

kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

1. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI

sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar

negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen,

pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan,

pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara

tujuan.

1. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan

calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama,

maupun sesudah bekerja.

1. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah

memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan

pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

1. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di

negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.

1. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah

instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta,

dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.

1. Perjanjian ...

PRESIDEN

1. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara

pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna

yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka

penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.

1. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana

penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan

kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara

tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna

yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing

pihak.

1. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN

adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur

untuk bekerja di luar negeri.

1. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk

masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.

1. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI

adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang

akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.

1. Surat ...

PRESIDEN

1. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang

diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk

merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk

dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.

1. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.

2. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan.

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan,

persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender,

anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk :

• memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan

manusiawi;

• menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara

tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;

• meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Pasal 4 ...

PRESIDEN

Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk

bekerja di luar negeri.

(1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas

perbantuan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI

di luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban :

• menjamin ...

PRESIDEN

• menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat

melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara

mandiri;

• mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;

• membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon

TKI di luar negeri;

• melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan

perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan

• memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum

pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk :

• bekerja di luar negeri;

• memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan

prosedur penempatan TKI di luar negeri;

• memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di

luar negeri;

• memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta

kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan

keyakinan yang dianutnya;

• memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara

tujuan;

• memperoleh …

PRESIDEN

• memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh

tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

di negara tujuan;

• memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan

martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;

• memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan

kepulangan TKI ke tempat asal;

• memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk :

• menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di

negara tujuan;

• menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;

• membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan

• memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan

kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

BAB IV ...

PRESIDEN

Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari :

• Pemerintah;

• Pelaksana penempatan TKI swasta.

(1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara

tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau

Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI

dari Menteri.

Pasal 13 ...

PRESIDEN

(1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan :

• berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

• memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan,

sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

• menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito

sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah;

• memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri

sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;

• memiliki unit pelatihan kerja; dan

• memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

(2) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jaminan dalam bentuk deposito

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditinjau kembali dan

diubah dengan Peraturan Menteri.

(3) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, dan bentuk serta standar yang harus dipenuhi untuk sarana

dan prasarana pelayanan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14 ...

PRESIDEN

(1) Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun

sekali.

(2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan

kepada pelaksana penempatan TKI swasta selain harus memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) juga harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut :

• telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara

periodik kepada Menteri;

• telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh

lima perseratus) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh

SIPPTKI;

• masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang

ditetapkan;

• memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami

kerugian yang di audit akuntan publik; dan

• tidak dalam kondisi diskors.

Tata cara pemberian dan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Menteri.

Deposito hanya dapat dicairkan dalam hal pelaksana penempatan TKI swasta

tidak memenuhi kewajiban terhadap calon TKI/TKI sebagaimana telah

diperjanjikan dalam perjanjian penempatan.

Pasal 17 ...

PRESIDEN

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menambah biaya keperluan

penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito

yang digunakan tidak mencukupi.

(2) Pemerintah mengembalikan deposito kepada pelaksana penempatan TKI

swasta apabila masa berlaku SIPPTKI telah berakhir dan tidak

diperpanjang lagi atau SIPPTKI dicabut.

(3) Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencairan, dan

pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(1) Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila pelaksana penempatan TKI

swasta :

• tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13; atau

• tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau

melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar

negeri yang diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tidak mengurangi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta

terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri.

(3) Tata cara pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19 …

PRESIDEN

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau

memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain.

(1) Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta

wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan.

(2) Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan

peraturan perundang-undangan di negara tujuan.

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat membentuk kantor cabang di

daerah di luar wilayah domisili kantor pusatnya.

(2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI

swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab

kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan kantor cabang pelaksana

penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22 …

PRESIDEN

Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat memberikan kewenangan

kepada kantor cabang untuk :

• melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;

• melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI;

• menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan;

dan

• menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama

pelaksana penempatan TKI swasta.

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan

TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menjadi tanggung jawab

kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.

(1) Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha

di negara tujuan.

(2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan

hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di

negara tujuan.

(1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Mitra

Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Hasil …

PRESIDEN

(2) Hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pertimbangan Perwakilan

Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan atas dokumen yang

dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri.

(3) Berdasarkan hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Republik Indonesia

menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah dalam daftar

Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah.

(4) Pemerintah mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah

secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan penetapan Mitra Usaha dan

Pengguna baik bermasalah maupun tidak bermasalah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

(1) Selain oleh Pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan dapat menempatkan

TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaannya sendiri atas dasar

izin tertulis dari Menteri.

(2) Penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :

• perusahaan …

PRESIDEN

• perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk

berdasarkan hukum Indonesia;

• TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri;

• perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian

pekerjaan yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia;

• TKI telah memiliki perjanjian kerja;

• TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja

dan/atau memiliki polis asuransi; dan

• TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.

(3) Ketentuan mengenai penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan

perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Pertama Umum

(1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan

yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah

Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan

perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

(2) Berdasarkan …

PRESIDEN

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan

atas pertimbangan keamanan Pemerintah menetapkan negara-negara

tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri.

Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Menteri.

(1) Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang

tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan

kemampuan.

(2) Penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia,

perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan

tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat

pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma

kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di

negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian ...

PRESIDEN

Bagian Kedua Pra Penempatan TKI

Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi :

• pengurusan SIP;

• perekrutan dan seleksi;

• pendidikan dan pelatihan kerja;

• pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

• pengurusan dokumen;

• uji kompetensi;

• pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan

• pemberangkatan.

Paragraf 1 Surat Izin Pengerahan

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan

wajib memiliki SIP dari Menteri.

(2) Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus

memiliki :

• perjanjian kerjasama penempatan;

• surat permintaan TKI dari Pengguna;

• rancangan perjanjian penempatan; dan

• rancangan perjanjian kerja.

(3) Surat …

PRESIDEN

(3) Surat permintaan TKI dari Pengguna, perjanjian kerja sama penempatan,

dan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, huruf b, dan huruf d harus memperoleh persetujuan dari pejabat

yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(4) Tata cara penerbitan SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau

memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan

calon TKI.

Paragraf 2 Perekrutan dan Seleksi

(1) Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon

TKI sekurang-kurangnya tentang :

• tata cara perekrutan;

• dokumen yang diperlukan;

• hak dan kewajiban calon TKI/TKI;

• situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan

• tata cara perlindungan bagi TKI.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara

lengkap dan benar.

(3) Informasi …

PRESIDEN

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung

jawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana

penempatan TKI swasta.

Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan

terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan :

• berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon

TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-

kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

• sehat jasmani dan rohani;

• tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan

• berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

(1) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada

instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan.

(2) Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37 …

PRESIDEN

Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dari pencari

kerja yang terdaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (1).

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani

perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan

memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.

(2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui

oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

Kabupaten/Kota.

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI,

dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta.

Ketentuan mengenai tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Menteri.

Paragraf ...

PRESIDEN

Paragraf 3 Pendidikan dan Pelatihan Kerja

(1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan

persyaratan jabatan.

(2) Dalam hal TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pelaksana penempatan TKI swasta wajib

melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan

dilakukan.

(1) Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai

dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

(2) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dimaksudkan untuk :

• membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompe-tensi kerja

calon TKI;

• memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat

istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri;

• membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan;

dan

• memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban

calon TKI/TKI.

Pasal 43 ...

PRESIDEN

(1) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan

tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi

persyaratan.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.

Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti

pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan

pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam bentuk

sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah

terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi

kompetensi kerja.

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang

tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.

Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk

dipekerjakan.

Pasal 47 ...

PRESIDEN

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Menteri.

Paragraf 4 Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk

mengetahui derajat kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian

kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara

tujuan.

(1) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi

yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang

menyelenggarakan pemeriksaan psikologi, yang ditunjuk oleh

Pemerintah.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan

psikologi bagi calon TKI dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga

yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Pasal 50 ...

PRESIDEN

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang

tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.

Paragraf 5 Pengurusan Dokumen

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen

yang meliputi :

• Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau

surat keterangan kenal lahir;

• surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah

melampirkan copy buku nikah;

• surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;

• sertifikat kompetensi kerja;

• surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan

psikologi ;

• paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;

• visa kerja;

• perjanjian penempatan TKI;

• perjanjian kerja; dan

• KTKLN.

Pasal 52 …

PRESIDEN

(1) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf

h dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana

penempatan TKI swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih

dalam perekrutan.

(2) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sekurang-kurangnya memuat :

• nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;

• nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;

• nama dan alamat calon Pengguna;

• hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar

negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang

ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama

penempatan;

• jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan Pengguna;

• jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam

hal Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai

perjanjian kerja;

• waktu keberangkatan calon TKI;

• biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara

pembayarannya;

• tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;

• akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh

salah satu pihak; dan

• tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

(3) Ketentuan ...

PRESIDEN

(3) Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.

(4) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai

cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian

penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah,

kecuali atas persetujuan para pihak.

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap perjanjian

penempatan TKI kepada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI.

Bagian Ketiga Perjanjian Kerja

(1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja

disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

(2) Setiap ...

PRESIDEN

(2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang

bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.

(3) Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh

pelaksana penempatan TKI swasta.

(5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),

sekurang-kurangnya memuat :

• nama dan alamat Pengguna;

• nama dan alamat TKI;

• jabatan atau jenis pekerjaan TKI;

• hak dan kewajiban para pihak;

• kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara

pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial;

dan

• jangka waktu perjanjian kerja.

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan

dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.

(3) Ketentuan mengenai jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang

dikecualikan dari jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 57 …

PRESIDEN

(1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (1), dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkutan

atau melalui pelaksana penempatan TKI swasta.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh

para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja

pertama berakhir.

(1) Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan perjanjian

kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada

Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(2) Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pelaksana

penempatan TKI swasta.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan

perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Menteri.

TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian

kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan

harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

Pasal 60 …

PRESIDEN

Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka

pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang

menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.

Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa

berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan,

atau pindah Pengguna, maka perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta

wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian kerja

baru dan melaporkannya kepada Perwakilan Republik Indonesia.

(1) Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen

KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

(2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu

identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.

(1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat diberikan

apabila TKI yang bersangkutan :

• telah …

PRESIDEN

• telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri;

• telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan

• telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memperoleh

KTKLN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang

tidak memiliki KTKLN.

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab atas kelengkapan

dokumen penempatan yang diperlukan.

Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan

pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi dengan fasilitas yang

memenuhi syarat.

Pasal 67 …

PRESIDEN

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar

negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian

penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).

(2) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap

keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di

negara tujuan.

(3) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat.

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang

diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.

(2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang

akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir

pemberangkatan.

(2) Pembekalan …

PRESIDEN

(2) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberi

pemahaman dan pendalaman terhadap :

• peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan

• materi perjanjian kerja.

(3) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab

Pemerintah.

(4) Ketentuan mengenai pembekalan akhir pemberangkatan (PAP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Masa Tunggu di Penampungan

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat menampung calon TKI sebelum

pemberangkatan.

(2) Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis

pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.

(3) Selama masa penampungan, pelaksana penempatan TKI swasta wajib

memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi.

(4) Ketentuan mengenai standar tempat penampungan dan lamanya

penampungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian ...

PRESIDEN

Bagian Kelima Masa Penempatan

(1) Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan

Republik Indonesia di negara tujuan.

(2) Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan

oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak

sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian

kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.

Bagian Keenam Purna Penempatan

(1) Kepulangan TKI terjadi karena :

• berakhirnya masa perjanjian kerja;

• pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;

• terjadi ...

PRESIDEN

• terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;

• mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa

menjalankan pekerjaannya lagi;

• meninggal dunia di negara tujuan;

• cuti; atau

• dideportasi oleh pemerintah setempat.

(2) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e, pelaksana penempatan TKI berkewajiban :

• memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling

lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya

kematian tersebut;

• mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan

memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia

dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;

• memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak

serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya

penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;

• mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas

persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang

berlaku di negara yang bersangkutan;

• memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk

kepentingan anggota keluarganya; dan

• mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.

(3) Dalam …

PRESIDEN

(3) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Perwakilan

Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI,

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah bekerja sama mengurus kepulangan

TKI sampai ke daerah asal TKI.

(1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan

kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.

(2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan

oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

(1) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi

tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.

(2) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi hal :

• pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;

• pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan;

dan

• pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan

adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan

dapat merugikan TKI dalam kepulangan.

(3) Pemerintah ...

PRESIDEN

(3) Pemerintah dapat mengatur kepulangan TKI.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan TKI sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Menteri.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebankan biaya

penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya :

• pengurusan dokumen jati diri;

• pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan

• pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.

(2) Biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Menteri.

(3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus

transparan dan memenuhi asas akuntabilitas.

(1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai

dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna

penempatan.

Pasal 78 ...

PRESIDEN

(1) Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI

di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum

dan kebiasaan internasional.

(2) Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat

menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik

Indonesia tertentu.

(3) Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar

negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI

yang ditempatkan di luar negeri.

(1) Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan

antara lain :

• pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan

internasional;

• pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja

dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.

(2) Ketentuan ...

PRESIDEN

(2) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan

TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan

kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja

sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan

dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu

atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.

(2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan

pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.

(3) Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan

perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

Pasal 83 …

PRESIDEN

Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan

maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib

mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.

Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI

swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah

pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara

bermusyawarah.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah

satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota,

Provinsi atau Pemerintah.

BAB VIII ...

PRESIDEN

PEMBINAAN

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang

berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di

luar negeri.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta,

organisasi dan/atau masyarakat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86,

dilakukan dalam bidang :

• informasi;

• sumber daya manusia; dan

• perlindungan TKI.

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 87 huruf a, dilakukan dengan :

• membentuk ...

PRESIDEN

• membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar

kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;

• memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai

penempatan TKI di luar negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin

terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan :

• meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon

TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas

kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;

• membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan

standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilakukan dengan :

• memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra

penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;

• memfasilitasi ...

PRESIDEN

• memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI

dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI;

• menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna

bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

• melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga

yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI

di luar negeri.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam

bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

PENGAWASAN

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan

TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Pengawasan ...

PRESIDEN

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan

TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di

negara tujuan.

(3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan

perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan

hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan

perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan

tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Menteri.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan

perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung

jawab yang terpadu.

(2) Untuk ...

PRESIDEN

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.

(3) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen

yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota

Negara.

(1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di

bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara

terkoordinasi dan terintegrasi.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas :

• melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara

Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna

berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1);

• memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan

pengawasan mengenai :

1. dokumen;

2. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);

3. penyelesaian masalah;

4. sumber-sumber ...

PRESIDEN

1. sumber-sumber pembiayaan;

2. pemberangkatan sampai pemulangan;

3. peningkatan kualitas calon TKI;

4. informasi;

5. kualitas pelaksana penempatan TKI; dan

6. peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

(1) Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri

dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat

melibatkan tenaga-tenaga profesional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur

organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

diatur dengan Peraturan Presiden.

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan

Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan

Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan/atau tempat

pemberangkatan TKI yang dianggap perlu.

(2) Balai ...

PRESIDEN

(2) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan kemudahan pelayanan

pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.

(3) Pemberian pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan instansi yang terkait.

(1) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 98 berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan.

(2) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi Balai Pelayanan

Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

(1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1),

Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal

38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal

76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105.

(2) Sanksi …

PRESIDEN

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

• peringatan tertulis;

• penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha

penempatan TKI;

• pencabutan izin;

• pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau

• pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Menteri.

PENYIDIKAN

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi

dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana

diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Penyidik …

PRESIDEN

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana

di bidang penempatan dan perlindungan TKI;

• melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan

tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;

• meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum

sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan

perlindungan TKI;

• melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam

perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;

• melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang

tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;

• meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan

TKI;

• menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang

membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan

perlindungan TKI.

(3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII ...

PRESIDEN

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp

15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang :

• menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

• menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

atau

• menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak

pidana kejahatan.

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah), setiap orang yang :

• mengalihkan ...

PRESIDEN

• mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19;

• mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

• melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

• menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;

• menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan

psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;

• menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;

• menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau

• memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi

selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70

ayat (3).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak

pidana kejahatan.

(1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang :

• menempatkan ...

PRESIDEN

• menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana

dipersyaratkan dalam Pasal 24;

• menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan

sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (1);

• mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan

pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;

• menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki KTKLN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau

• tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah

memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 67.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak

pidana pelanggaran.

(1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan melapor pada

instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

dan Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Selain ...

PRESIDEN

(2) Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, TKI yang

bekerja di luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN.

(1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk

memperoleh perlindungan.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin penempatan

TKI di luar negeri sebelum berlakunya Undang-undang ini wajib

menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini paling

lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.

(2) Bagi ...

PRESIDEN

(2) Bagi pelaksana penempatan TKI swasta yang menempatkan TKI sebelum

berlakunya Undang-undang ini, maka jangka waktu penyesuaian

terhitung mulai sejak Undang-undang ini berlaku sampai dengan

berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir yang ditempatkan sebelum

berlakunya Undang-undang ini.

(3) Apabila pelaksana penempatan TKI swasta dalam jangka waktu yang

ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan

persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini, maka izin

pelaksana penempatan TKI swasta yang bersangkutan dicabut oleh

Menteri.

Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling

lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2004

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2004

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands