Pasal 58

(1) Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan perjanjian

kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada

Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(2) Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pelaksana

penempatan TKI swasta.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan

perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Menteri.