Pasal 93

(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan

hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan

perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan

tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Menteri.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.