PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. 6a. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral. 6b. Perjanjian .

SK No 036362 A

PRESIDEN

6b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara. 6c. Perrzinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usah a dan I atau kegiatannya.

1. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah tzin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
2. Dihapus.
3. Dihapus.
4. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
5. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tzin usaha pertambangan khusus.
6. Dihapus.
7. Dihapus. 13a. Surat lzin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. 13b. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. l3c.lzin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara. 13d. Izin...

SK No 036363 A

PRESIDEN

13d.lzin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.

1. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 14a. Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara.

2. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untukmemperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

3. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

4. Operasi Produksi adaiah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

5. Konstruksi adaiah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

6. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

7. Pengolahan

SK No 036364 A

FRESIDEN

1. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiayar.gtidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. 2Oa. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melaiui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian iebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri. 20b. Pengembangan danlatau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.

2. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.

3. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

4. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 23a.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.

6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

7. Reklamasi

SK No 036365 A

PRESIDEN

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

2. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wiiayah Penambangan.

3. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun koiektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. 28a. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh rlrang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.

4. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional.

5. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

6. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.

7. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.

8. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

9. Wilayah .

SK No 036366 A

PRESIDEN

1. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, danf atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.
2. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. 35a. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang

tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

(2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengeloiaan, dan pengawasan.

1. Ketentuan

SK No 036367 A

PRES IDEN

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.

(2) Untuk melaksanakan kepentingan nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral

dan/atau Batubara untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan jumlah produksi, Penjualan, serta harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasai 6

(1) Pemerintah Fusat dalam pengelolaan Pertambangan

Mineral dan Batubara, berwenang:

• menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
• menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
• menetapkan peraturan perundang-undangan;
• menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
• melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
• menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
• menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
• menetapkan. . .

SK No 036368 A

PRESIDEN

• menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
• menetapkan WIUPK;
• melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
• menerbitkan Perrzinan Berusaha;

1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh peme gan g P erizinan Berusaha;

• menetapkan kebijakan produksi, pemasararL, pemanfaatan, dan konservasi;
• menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan M asy ar akat;
• melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
• melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
• melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
• melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;
• melakukan pengembangan dan peningkatan niiai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;
• melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.
• menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;
• melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
• melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan;

(2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Pusat menetapkan batasan nilai investasi

atau jumlah persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di bidang Pertambangan.

1. Ketentuan .

SK No 036369 A

PRES IDEN

1. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
3. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni

BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

1. Di antara Pasal8 dan Pasal9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni

Pasal 8A dan Pasal 88 sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan

Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. (21 Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

• daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik;
• pelestarian lingkungan hidup;
• rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi;
• perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• tingkat pertumbuhan ekonomi;
• prioritas pemberian komoditas tambang;
• jumlah dan luas WP;
• ketersediaan lahan Pertambangan;
• jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan
• ketersediaan sarana dan prasarana.

(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan:

• rencana pembangunan nasional; dan
• rencana pembangunan daerah.

(4) Rencana .

SK No 036370 A

PRESIDEN

(4) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Mineral dan Batubara.

(1) WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan

merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan.

(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) terdiri atas:

• WUP;
• WPR;
• WPN; dan
• WUPK.

(2) Penetapan

SK No 036371 A

PRESIDEN

(2) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (21dilaksanakan:

• secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
• secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
• dengan memperhatikan aspirasi daerah. 1 1. Ketentuan Pasal 1 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 1

Menteri melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WP. t2 Ketentuan Pasal 13 dihapus. 13 Ketentuan Pasal 14 dihapus. t4 Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WUP harus memenuhi kriteria:

• memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, danf atau data cadangan Mineral dan/atau Batubara;
• memiliki 1 (satu) atau lebih jenis Mineral termasuk Mineral ikutannya dan I atau Batubara;
• tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan/atau WUPK;
• merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan secara berkelanjutan ;
• merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut; dan/atau
• merupakan wilayah hasil penciutan atau pengembalian wilayah IUP.

1. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

2. Ketentuan

SK No 036372 A

PRESIDEN

-t4-

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP

Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur.

(2) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP

Batubara yang berada pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

(3) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan

WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi kriteria:

• terdapat data sumber daya Mineral logam atau Batubara; dan/atau
• terdapat data cadangan Mineral logam atau Batubara. (41 Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara berdasarkan pertimbangan:
• ketahanan cadangan;
• kemampuan produksi nasional; danlatau
• pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

(5) Dalam hal WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara

telah ditetapkan oleh Menteri, pemanfaatan potensi sumber daya alam yang terdapat di dalamnya diprioritaskan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.

1. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 178 sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah

SK No 036373 A

PRESIDEN

(21 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin

penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri dapat memberikan penugasan kepada

lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara.

(2) Luas dan batas wilayah penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha

yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah penugasannya ditetapkan sebagai WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian

penugasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan

WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 harus mempertimbangkan:

• rencana pengelolaan Minerai dan Batubara nasional;
• ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan
• status kawasan.

(2) Data...

SK No 036374 A

PRESIDEN

-t6-

(2) Data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau

Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:

• hasil kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri;
• hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang dikembalikan atau diciutkan oieh pemegang IUP; dan/atau
• hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang IUP berakhir atau dicabut.

1. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:

• mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
• mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 10O (seratus) meter;
• endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
• luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;
• menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
• memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal22A

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.

1. Ketentuan

SK No 036315 A

PRESIDEN

-L7-

1. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dihapus.

(2) WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas

wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Dihapus.

(41 WPN yang diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah statusnya menjadi WUPK.

1. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal2TA Wilayah dalam WP yang dapat ditetapkan sebagai WPN harus memenuhi kriteria:

• memiliki formasi batuan pembawa Mineral logam dan/atau Batubara berdasarkan peta atau data geologi;
• memiliki sumber daya dan/atau cadangan Mineral logam dan/ atau Batubara;
• untuk keperluan konservasi Mineral logam dan/atau Batubara; dan/atau
• untuk keperluan konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) menjadi WUPK dapat

dilakukan dengan mempertimbangkan :

• pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
• sumber devisa negara;
• potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
• perubahan

SK No 036376 A

PRESIDEN

• perubahan status kawasan; dan/atau
• penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

(2) Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi WUPK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

• eks WIUP yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan menjadi WUPK; atau
• eks WIUPK, wilayah KK, atau PKP2B yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUPK.

1. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 dilakukan setelah memenuhi kriteria:

• pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• ketahanan cadangan;
• kemampuan produksi nasionaT; danlatau
• pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin

tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin

penerbitan pertzinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan

SK No 036377 A

PRESIDEN

-i9-

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

• nomor induk berusaha;
• sertifikat standar; dan/atau
• izin.

(3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

terdiri atas:

• IUP;
• IUPK;
• IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontraklPerjanjian;
• IPR;
• SIPB;
• izin penugasan;
• Izin Pengangkutan dan Penjualan;
• IUJP; dan
• IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan

pe mberia n P erizinan Berusaha se bagaiman a d imaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:

• Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
• Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

(2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh

kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Di antara . . .

SK No 036378 A

PRESIDEN

1. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran. 29 Ketentuan Pasal 37 dihapus. 30 Ketentuan huruf c Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

IUP diberikan kepada:

• Badan Usaha;
• koperasi; atau
• perusahaan perseorangan.

1. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:

• profil perusahaan;
• lokasi dan luas wilayah;
• jenis komoditas yang diusahakan;
• kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;
• modal kerja;
• jangka waktu berlakunya IUP;
• hak dan kewajiban pemegang IUP;
• perpanjangan IUP;
• kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
• kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
• kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;

1. kewajiban men5rusun dokumen lingkungan; dan

• kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

1. Ketentuan

SK No 036379 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

1. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

diberikan untuk 1 (satu)jenis Mineral atau Batubara.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau IUPK.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21hanya

berlaku bagi:

• IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; atau
• IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan.

(4) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang

lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

(5) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan

komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri.

(6) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut.

(7) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepemilikan

lebih dari 1 (satu) IUP dan pemberian prioritas pengusahaan komoditas tambang lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama:

• 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;
• 3 (tiga)

SK No 036380 A

PRESIDEN

• 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
• 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu;
• 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; atau
• 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara.

1. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal42A

(1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 hwruf a dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 43 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 44 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 45 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan

Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

(2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi

Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk

melakukan kegiatan Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan . .

SK No 036381 A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:

• untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• untuk Pertambangan Mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• untuk Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• untuk

SK No 036382 A

PRESIDEN

• untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi dengan ke giatan Pen gembangan dan / atau Pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 40 Ketentuan Pasal 48 dihapus. 4t Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) WIUPMineral logam diberikan kepada Badan Usaha,

koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang.

(2) Lelang WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

• luas WIUP Mineral logam yang akan dilelang;
• kemampuan administratif/manajemen;
• kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan
• kemampuan finansial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang WIUP Mineral

logam diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 42 Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Mineral

iogam diberi WIUP paling luas 100.000 (seratus ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Mineral logam

dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.

(21 (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.

(4) Dalam...

SK No 036383 A

FRESIDEN

(41 Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat(2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

1. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri.

1. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Mineral

bukan logam diberi WIUP paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Mineral bukan

logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda.

(21 (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama. (41 Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 45.Ketentuan...

SK No 036384 A

trRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri.

1. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi batuan

diberi WIUP paling luas 5.OO0 (lima ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP batuan dapat

diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang Mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.

(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk

mengusahakan Mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (21, pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan Mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 47.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

( 1) WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang. (21 Lelang WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

• luas WIUP Batubara yang akan dilelang;

• kemampuan administratif/manajemen;

• kemampuan SK No 036459 A

PRESIDEN

• kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan
• kemampuan finansial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang WIUP

Batubara diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi

Batubara diberi WIUP paling iuas 5O.OO0 (lima puluh ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Batubara dapat

diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (21

diiakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.

(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk

mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat(2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

1. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara,

Pemegang IUP untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP kepada Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan SK No 036386 A

PRESIDEN

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang

melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

administratif, teknis, lingkungan, dan hnansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan huruf d Pasal 66 dihapus sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Kegiatan Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:

• Pertambangan Mineral logam;
• Pertambangan Mineral bukan logam; atau
• Pertambangan batuan.

1. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) IPR diberikan oleh Menteri kepada:

• orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
• koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

(2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri.

1. Ketentuan

SK No 036387 A

PRES IDEN

1. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan

kepada:

• orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare; atau
• koperasi paling luas 1O (sepuluh) hektare.

(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10

(sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

1. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemegang IPR wajib:

• melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
• mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
• mengelola lingkungan hidup bersama Menteri;
• membayar iuran Pertambangan rakyat; dan
• menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.

1. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain.

1. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal72 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 57.Ketentuan...

SK No 036388 A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Menteri melaksanakan pembinaan di bidang

pengusahaan, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan IPR.

(2) Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

kaidah teknis pada IPR yang meliputi:

• keselamatan Pertambangan; dan
• pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pascatambang.

1. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.

(3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.

(4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

(5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

• luas WIUPK yang akan dilelang;
• kemampuan administratif/manajemen;
• kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan
• kemampuan linansial.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan SK No 036389 A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 81 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 82 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok Usaha Pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:

• luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi Pertambangan Mineral logam diberikan paling iuas 100.000 (seratus ribu) hektare;
• luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara diberikan paling luas 50.000 (lima puluh ribu) hektare;
• luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Mineral logam atau Batubara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK;
• jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan Mineral logam dapat diberikan selama 8 (delapan) tahun;
• jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara dapat diberikan selama 7 (tujuh) tahun;
• jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h.jangka...

SK No 036390 A

PRESIDEN

• jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan danf atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 83A dan Pasal 83B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 83 huruf d dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian

perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara,

Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUPK kepada Menteri. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni

BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

1. Di antara

SK No 036391 A

PRESIDEN

1. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 86A, Pasal 868, Pasal 86C, Pasal 86D,

Pasal 86E, Pasal 86F, Pasal 86G, dan Pasal 86H sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1) SIPB diberikan untuk pengusahaan pertambangan

batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

(2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diterbitkan kepada:

• badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;
• Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
• koperasi; atau
• perusahaan perseorangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batuan jenis tertentu

atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

(5) Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan,

dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (41, permohonan SIPB harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.

(6) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

tahap kegiatan perencanaan, Penambangan, Pengolahan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

(7) Pemegang SIPB dapat langsung melakukan

Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan.

(8) Dokumen .

SK No 036392 A

PRESIDEN

(8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (71terdiri atas:

• dokumen teknis yang memuat paling sedikit informasi cadangan dan rencana Penambangan; dan
• dokumen lingkungan hidup.

Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima puluh) hektare.

SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864. tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian SIPB.

Pemegang SIPB berhak:

• mendapat pembinaan di bidang keselamatan Pertambangan, lingkungan, teknis Pertambangan, dan manajemen dari Menteri;
• memiliki batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
• melakukan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang SIPB wajib:

• menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;

• menyelesaikan SK No 036393 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

• menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
• menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Menteri.

Pemegang SIPB dilarang:

• memindahtangankan SIPB kepada pihak lain; atau
• menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SIPB diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 87A, Pasal 878, Pasal 87C, dan Pasal 87D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menteri wajib menyediakan data dan informasi Pertambangan untuk:

• menunjang penyiapan WP;
• mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
• melakukan alih teknologi Pertambangan.

(1) Penyediaan data dan informasi Pertambangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dilakukan oleh pusat data dan informasi Pertambangan yang dikelola oleh Menteri.

(2) Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengelola informasi paling sedikit tentang:

• peta informasi geospasial dasar dan tematik;

• peta WP;

• jumlah pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB;

• potensi sumber daya;

• sebaran potensi;

• jumlah investasi;

• informasi peruntukan dan tata ruang wilayah;

• volume . SK No 036394 A

PRESIDEN

• volume produksi;
• Reklamasi dan Pascatambang;
• data geologi;
• sarana dan prasarana Usaha Pertambangan;
• peluang dan tantangan investasi; dan
• pendidikan, pelatihan, pen5ruluhan, dan pendampingan.

Hasil Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib disampaikan kepada Menteri.

(1) Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 87B ayat (1) wajib menyajikan informasi Pertambangan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemegang Perizinan Berusaha dan masyarakat.

(2) Jenis data dan informasi Pertambangan yang dapat

diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

1. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A paling sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87, data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87A, pengelolaan data dan informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 878, jenis data yang dapat diakses atau tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87D ayat (2),, dan pengelolaan data sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan

SK No 036395 A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 9l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan

Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.

(2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerjasama dengan:

• pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
• pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.

(3) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemegang IUP dan IUPK dapat memberikan akses

kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan IUPK.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

kewajiban penggunaan jalan Pertambangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral ikutan radioaktif.

1. Ketentuan

SK No 036396 A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP dan IUPK dilarang

memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diberikan setelah Pemegang IUP dan IUPK memenuhi persyaratan paling sedikit:

• telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan
• memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

1. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 93A, Pasal 93B, dan Pasal 93C sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK dilarang

mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:

• telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan
• memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahtanganan IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 serta pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal93A diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 93C. . .

SK No 036454 A

PRES IDEN

Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjaminkan IUP atau IUPK, termasuk komoditas tambangnya, kepada pihak lain.

1. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:

• ketentuan keselama.Lan Pertambangan;
• pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang;
• upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan
• pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

1. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib men5rusun dan

menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.

(2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan

sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.

(3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan

sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:

• memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan
• melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemegang...

SK No 036398 A

PRESIDEN

40

(4) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan

yang telah dilakukan Reklamasi danf atatt Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 1O0 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan

menempatkan dana jaminan Reklamasi danlatau dana jaminan Pascatambang. (21 Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

1. Ketentuan Pasal 1O1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan termasuk kegiatan Reklamasi danl atau Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, penyusunan dan penyerahan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Di antara Pasal 101 dan Pasal 1O2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 101A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi ketentuan penetapan jumlah produksi dan penjualan nasional.

1. Ketentuan . . SK No 036399 A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal lO2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1O2

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi

Produksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan melaiui:

• Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam;
• Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; dan/atau
• Pengolahan untuk komoditas tambang batuan.

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi

Produksi dapat melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.

(3) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan

Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana ( 1) wajib memenuhi batasan dimaksud pada ayat minimum Pengolahan danf atau Pemurnian, dengan mempertimbangkan antara lain:

• peningkatan nilai ekonomi; dan/atau
• kebutuhan pasar. (4\ Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimum Pengolahan danf atau Pemurnian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi

Produksi Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2 wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.

(2) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK pada tahap

kegiatan Operasi Produksi telah melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian. 78.Ketentuan... SK No 036400 A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal lO4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi

Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:

• pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan danlatau Pemurnian secara terintegrasi; atau
• pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi

Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.

1. Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1O4A dan Pasal 1O4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1O4A

(1) Dalam rangka Pengembangan dan/atau Pemanfaatan

Batubara, Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan pengembangan proyek pada wilayah penugasan.

(2) BUMN

SK No 036401 A

PRESIDEN

(2) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha

swasta yang telah melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan dalam rangka pengembangan proyek pada wilayah penugasan mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP atau WIUPK Batubara.

Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 82.Ketentuan... SK No 036402 A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib men1rusun program

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana

untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.

(3) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

1. Ketentuan Pasal ll2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 12

(1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap

kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 5lo/o (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional. (21 Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Menteri dapat secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, BUMN, danlatau badan usaha milik daerah mengkoordinasikan penentuan skema divestasi dan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli.

(3) Dalam hal pelaksanaan divestasi saham secara

berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat terlaksana, penawaran divestasi saham dilakukan melalui bursa saham Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

dan jangka waktu divestasi saham diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Di antara

SK No 036403 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

45

1. Di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal ll2L sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ll2L

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi

Produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara. (2\ Dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana ketahanan

cadangan Mineral dan Batubara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat

diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK jika terjadi:

• keadaan kahar;
• keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau
• kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya.

(2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.

(3) Permohonan suspensi kegiatan Usaha Pertambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri.

(4) Menteri wajib mengeluarkan keputusan tertulis

tentang persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan. 86.Ketentuan...

SK No 036404 A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal ll4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 14

(1) Jangka waktu suspensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 113 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

• diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan untuk keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 113 ayat (1) huruf b; dan

• diberikan paiing lama 2 (dua) tahun untuk kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c. (21 Apabila dalam jangka waktu suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP atau IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri.

(3) Apabila sampai dengan jangka waktu suspensi

berakhir karena kondisi daya dukung lingkungan pemegang IUP atau IUPK belum dapat melakukan kegiatan operasinya, pemegang IUP atau IUPK wajib mengembalikan IUP atau IUPK kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu suspensi.

(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak

berakhirnya jangka waktu suspensi, pemegang IUP atau IUPK tidak mengembalikan IUP atau IUPK, Menteri dapat mencabut IUP atau IUPK.

(5) Menteri mencabut keputusan suspensi setelah

menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

87.Ketentuan...

SK No 036405 A

PRES IDEN

1. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 18

(1) Pemegang IUP atau IUPK dapat mengembalikan IUP

atau IUPK dengan pernyataan tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan yang jelas.

(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah pemegang IUP atau IUPK memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh Menteri.

1. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 19

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

• pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
• pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

1. Ketentuan Pasal I21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal IUP atau IUPK berakhir sebagaimana

dimaksuddalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal l2O, eks pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi dan

menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Menteri.

1. Ketentuan

SK No 036406 A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) IUP atau IUPK yang telah berakhir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12I ayat (1) dikembalikan kepada Menteri.

(2) WIUP atau WIUPK yang IUP atau IUPK berakhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 9I. Ketentuan Pasal t23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal IUP atau IUPK berakhir, eks pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Menteri.

1. Di antara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal l23A dan Pasal l23B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal l23A

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi

Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan LOOo/o (seratus persen).

(2) Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK

berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2l ayat (1) wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan TOOo/o (seratus persen) serta menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.

(3) Dalam

SK No 036407 A

PRESIDEN

(3) Dalam hal WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan ditetapkan menjadi milik Pemerintah Fusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

Reklamasi dan Pascatambang serta penempatan dana jaminan jaminan Reklamasi dan latau dana Pascatambang pada WIUP atau WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal l23B

(1) Mineral dan/atau Batubara yang diperoleh dari

kegiatan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau SIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g-undangan. (21 Mineral atau Batubara yang berada pada fasilitas penimbunan pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut, dapat dilakukan Penjualan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal L24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan

perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.

(2) Dalam

SK No 036408 A

PRESIDEN

(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa

Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.

(3) Jenis usaha Jasa Pertambangan yaitu pelaksanaan di

bidang:

• Penyelidikan Umum;
• Eksplorasi;
• Studi Kelayakan;
• Konstruksi Pertambangan;
• Pengangkutan;
• lingkungan Pertambangan;
• Reklamasi dan Pascatambang;
• keselamatan Pertambangan; dan/atau
• Penambangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan

perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan ayat (2) Pasai 125 diubah sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan

Jasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha Pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.

(2) Kegiatan usaha Jasa Pertambangan dapat dilakukan

oleh BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pelaku usaha Jasa Pertambangan wajib

mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal.

1. Ketentuan

SK No 036409 A

FRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar

pendapatan negara dan pendapatan daerah. (21 Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas:

• pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; dan
• bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

• iuran tetap;
• iuran produksi;
• kompensasi data informasi; dan
• penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• pajak daerah;
• retribusi daerah;
• iuran pertambangan ralryat; dan
• lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf c menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 96.Ketentuan...

SK No 036410 A

FRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga Pasal I29 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi

untuk Pertambangan Mineral logam dan Batubara wajib membayar sebesar 4o/o (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 60/o (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

(2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

• Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar l,5o/o (satu koma lima persen);
• Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5o/o (dua koma lima persen); dan
• Pemerintah Daerah kabupatenlkota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2o/o (dua persen).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan,

pelaporan, dan pembayaran bagian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 128 ayat (41 merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya berdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah. (21 Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah disetor ke kas daerah setelah disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Di antara

SK No 036411 A

PRESIDEN

1. Di antara Pasal 137 dan Pasal 138 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal I37 A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal l37A

(1) Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian

permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hak

atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menteri bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontraklPerjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.

1. Ketentuan Pasal l4O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB,lzin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP. 1O1. Ketentuan Pasal I4l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan

yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal l4O, antara lain:

• teknis Pertambangan;
• produksi dan pemasaran;
• keuangan. .

SK No 036412 A

PRESIDEN

• keuangan;
• pengolahan data Mineral dan Batubara;
• konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
• keselamatan Pertambangan;
• pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatamb*g;
• pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
• pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;
• pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
• penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf e, huruf f, hurlf g, dan huruf k dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan

prasarana, serta operasional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Menteri.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, huruf c, huruf d, huruf, h, huruf i, dan huruf j, dilakukan oleh pejabat pengawas Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan

prasarana, serta operasional pejabat pengawas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Menteri.

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (4) dilakukan secara berkala dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IO2. Di antara

SK No 036455 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

lO2. Di antara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal l4IA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal l4lL Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal l4O diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 142 dihapus
2. Ketentuan Pasal 143 dihapus
3. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung

dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:

• memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
• mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena

dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Menteri berhak memberikan sanksi administratif

kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41,

Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58

Ayat (a) SK No 036414 A

FRES IDEN

REPUBLIK TNDONESIA

ayat (4ll, Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 7OA,

Pasal 7l ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (61,

Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1),

Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96,

Pasal 97,Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan

ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal LO2 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 1O5 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal lO7, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal ii1 ayat (1), Pasal ll2 ayat (1), Pasal ll2f. ayat (1), Pasal ll4 ayat (2)',

Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan

ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3),

Pasal 126 ayat (1), Pasai 128 ayat (1), Pasal 729

ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

• peringatan tertulis;
• denda;
• penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
• pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan. lO7. Ketentuan Pasal 152 dihapus. 1O8. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 109 Ketentuan Pasal 157 dihapus. 110 Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.OOO.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

1. Ketentuan. . . SK No 036415 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESI^4,

1. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau

Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan

keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). ll2. Ketentuan ayat (1) Pasal 160 dihapus sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dihapus.

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada

tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paiing banyak Rp 1 00.00O.000.O00,O0 (seratus miliar rupiah).

1. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan danf atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau

Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.00O.00O,00 (seratus miliar rupiah).

1. Di antara

SK No 036416 A

PRESIDEN

ll4. Di antara Pasal 161 dan Pasal 162 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 161A dan Pasal 1618 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 7OA, Pasal 86G huruf a, dan

Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pindana penjara paling

lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.0O0.00O,00 (lima miliar rupiah).

(1) Setiap orangyang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir

dan tidak melaksanakan:

• Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
• penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rpi00.000.000.0O0,0O (seratus miliar rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

1. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu keglatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

1. Ketentuan

SK No 036417 A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158,

Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618,

dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

• perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
• perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
• kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. TT7. Ketentuan Pasal 165 dihapus.

1. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Untuk meningkatkan investasi di bidang Pertambangan, Pemerintah Pusat dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 169A, Pasal 1698, dan Pasal 169C sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi

IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

• kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
• kontrak SK No 036418 A

PRESIDEN

• kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

(2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

• pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; danf atau;
• luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perj anj ian sesuai rencana pengembangan seluruh wiiayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.

(3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai

Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1698. . .

SK No 036419 A

FRESIDEN

-6t-

SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A harus memuat paling sedikit:

• nama pemegang SIPB;
• nomor pokok wajib pajak;
• lokasi dan luas wilayah;
• modal kerja;
• jenis komoditas tambang;
• jangka waktu berlakunya SIPB; dan
• hak dan kewajiban pemegang SIPB.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2, Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 103 dan Pasal lO4, dan tata cara pemberian

penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104A, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 1O5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1O5

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha

Pertambangan yang akan menjual Mineral danf atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.

(2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.

(3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

1. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 169A diberikan, wilayah rencana pengembangan

seluruh wilayah yang disetujui Menteri menjadi WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi.

(2) Untuk memperoleh IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang KK dan PKP2B harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir.

(3) Menteri dalam memberikan IUPK sebagai Kelanjutan

Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan Mineral atau Batubara dalam rangka konservasi Mineral atau Batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi, serta kepentingan nasional.

(4) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai

Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik.

(5) Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan

permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangannya. Pasal l69C Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

• IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
• IUP...

SK No 036420 A

PRESIDEN

• IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
• gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya jangka Undang-Undang ini kepada Menteri dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
• ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
• IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini disesuaikan menjadi pertzinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
• Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4), pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
• seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

1. Di antara SK No 036421 A

PRESIDEN

l2O. Di antara Pasal l7O dan Pasal l7l disisipkan l(satu) pasal, yakni Pasal ITOA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal LTOA

(1) Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK

Operasi Produksi Mineral logam yang:

• telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;
• dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; danf atau
• telah melakukan kerjasama Pengolahan danf atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan danf atau Pemurnian, dapat melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. (2\ Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjualan produk

Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tert