Pasal 129

(1) Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi

untuk Pertambangan Mineral logam dan Batubara wajib membayar sebesar 4o/o (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 60/o (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

(2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

• Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar l,5o/o (satu koma lima persen);
• Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5o/o (dua koma lima persen); dan
• Pemerintah Daerah kabupatenlkota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2o/o (dua persen).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan,

pelaporan, dan pembayaran bagian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: