Pasal 10

(1) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) terdiri atas:

• WUP;
• WPR;
• WPN; dan
• WUPK.

(2) Penetapan

SK No 036371 A

PRESIDEN

(2) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (21dilaksanakan:

• secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
• secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
• dengan memperhatikan aspirasi daerah. 1 1. Ketentuan Pasal 1 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 1

Menteri melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WP. t2 Ketentuan Pasal 13 dihapus. 13 Ketentuan Pasal 14 dihapus. t4 Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut: