Pasal 28

(1) Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) menjadi WUPK dapat

dilakukan dengan mempertimbangkan :

• pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
• sumber devisa negara;
• potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
• perubahan

SK No 036376 A

PRESIDEN

• perubahan status kawasan; dan/atau
• penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

(2) Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi WUPK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

• eks WIUP yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan menjadi WUPK; atau
• eks WIUPK, wilayah KK, atau PKP2B yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUPK.

1. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut: