KEAMANAN PANGAN

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1) Huruf a Persyaratan Sanitasi dalam ketentuan ini telah mencakup persyaratan higienis. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan antara lain penggunaan bahan biologi yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan penggunaan bahan dengan tujuan pemalsuan. Huruf b Cukup jelas Huruf c Rantai Pangan dalam ketentuan ini juga mencakup budi daya dan penanganan pascapanen.

Huruf d SK No 019285 A

PRESIDEN

-J--

Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Ayat (3) Pedoman cara yang baik ditujukan untuk para Pelaku Usaha Pangan agar dalam melaksanakan kegiatannya juga selalu memperhatikan Keamanan Pangan. Pedoman cara yang baik dapat ditcrapkan secara sukarela namun jika suatu kegiatan dianggap kritis maka pedoman tersebut dapat ditetapkan secara wajib. Kegiatan yang dianggap kritis adalah kegiatan dalam Rantai Pangan yang membutuhkan pcnanganan sangat hati-hati, schingga tidak mungkin dilaksanakan dengan baik jika hanya diserahkan secara sukarela kepada pelaku kegiatan tersebut. Sebagai contoh, pedoman cara penanganan susu segar yang baik dapat drjadikan wajib karena risiko pencemaran biologis yang tinggi sehingga membutuhkan penanganan yang sangat hati-hati. Pedoman cara yang baik antara lain cara budi daya tanaman yang baik, cara budi daya ternak yang baik, cara pembenihan ikan yang baik, cara budi daya ikan yang baik, cara pengelolaan pakan yang baik, cara penangkapan ikan yang baik, cara penanganan pascapanen Pangan yang baik, cara Produksi Pangan Olahan yang baik, cara Penyimpanan Pangan yang baik, cara Pengangkutan Pangan yang baik, cara Peredaran Pangan yang baik, cara Perdagangan Pangan yang baik, cara produksi Pangan Olahan Siap Saji yang baik, cara penjajaan Pangan jajanan yang baik, dan cara pengelolaan restoran yang baik. Cara Produksi Pangan Olahan yang baik termasuk cara produksi yang baik untuk Pangan Olahan tertentu. Pangan Olahan tertentu mencakup Pangan Olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu, misalnya formula bayi, Pangan yang diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui, Pangan untuk kcperluan medis khusus, Pangan lain sejenis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia. Termasuk pula Pangan yang diproduksi dengan proses tertentu rnisalnya Pangan Produk Rekayasa Gcnctik, Pangan hasil Iradiasi Pangan, dan Pangan organik.

Ayat (4)

SK No 019286 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESI,A

Ayat (a) Cukup jelas

Ayat (I) Persyaratan Cemaran Pangan mcliputi jenis dan batas maksimal Cemaran Pangan. Yang dimaksud dcngan "Pangan Segar" meliputi:

• Pangan yang belum mcngalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atau yang sudah mcngalami perlakuan minimal be rupa pcncucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotonS4an, penggaraman, pembekuan, pencampttran, pelilinan, danlatau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan; dan
• Pangan yang belum mcngalami pengolahan yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.

Ayat (2) Persyaratan Cemaran Pangan meliputi jenis dan batas maksimal Cemaran Pangan.

Ayat (3) Persyaratan Cemaran Pangan meliputi jenis dan batas maksimal Cemaran Pangan.

Ayat (a) Cukup jelas.

SK No 019490 A

PRESIDEN

Ayat (1) Peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan antara lain peralatan yang digunakan untuk pengolahan air yang ditujukan untuk dikonsumsi langsung, seperti depo air minum isi ulang, alat penyaring air, dan alat untuk mengubah tingkat keasatnan air. Mengedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk Pangan sepcrti gudang.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (a)

SK No 019287 A

PRESIDEN

Ayat (a) Cukup jelas.

Ayat (s) Cukup jelas.

Huruf a Diedarkan dalam kcLentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk sepcrti gudang. Bahan Tambahan Pangan tidak dikonsumsi sebagai makanan dan bukan merupakan ingredienfs makanan, dan mempunyai atau tidak mempunyai nilai Gtzi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, danlatau Pengangkutan Pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat makanan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan Tambahan Pangan tidak mencakup bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai Grzi. Contohnya asam askorbat bukan merupakan Bahan Tambahan Pangan antioksidan, jika tujuan penambahannya untuk memperbaiki nilai Gizi. Yang termasuk Bahan Tambahan Pangan antara lain pewarna, pengawet, antioksidan, pemanis, pcnguat rasa, perisa, anti kempal, dan pengental.

Huruf b Yang dimaksud dengan "bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan" adalah bahan yang karena sifat bahayanya atau mcngandung bahan yang berbahaya sehingga dilarang ditambahkan pada proses produksi dan distribusi Pangan.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "spesifikasi" Bahan Tambahan Pangan adalah standar atau monografi yang mencakup antara lain pemerian, kelarutan, kemurnian, dan uji identifikasi.

Ayat (2) Cukup jclas

Cukup jelas

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Perubahan jenis Baharr 'lambahan Pangan meliputi penambahan dan/atau pengurangan jenis Bahan Tambzrhan Pangan.

Pasal 1 1

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Dalam menyusun Peraturan Kepala Badan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnva.

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Kajian paparan Bahan Tambahan Pangan dilakukan dengan menggunakan antara lain:

• nilai asupan harian yang dapat diterima (Acceptable Daily Intake-ADI), asupan maksimum harian yang dapat ditoleransi (Moximum Tolerable Daily Intake-MTDI), atau asupan mingguan sementara yang dapat ditoleransi (Prouisional Tolerable Weekly Intake-YIWI) ; dan
• jumlah konsumsi Pangan.

Cukup jelas.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "bahan yang dilarang" adalah bahan yang karena sifat bahayanya atau mengandung bahan yang berbahaya sehingga ciilarang ditambahkan pada proses produksi dan distribusi Pangan. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) SK No 019289 A

PRESIDEN

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "Pangan Seqar" meliputi:

• Pangan yang bclum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atal yang sudah mengalami perlakuan rninimal berupa pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pcmotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pclilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan; dan
• Pangan yang bclum mcngalami pengolahan yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan. Ayat (a) Cukup jelas

Ayat (1) Diedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk Pangan seperti gudang. Ayat (2) Mengedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk Pangan scperti gudang. Ayat (3) Pcrsetujuan Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik dinyatakan sebagai sertifikat Kcamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik. Ayat (a) Cukup jelas.

Ayat (1) Huruf a Metodc rekayasa gcnetik meliputi informasi genetik, deskripsi organisme donor, deskripsi modifikasi genetik, karakterisasi modifikasi genetik, dan informasi Keamanan Pangan. Huruf b Kandungan Grzi Pangan Produk Rekayasa Genetik meliputi karbohidrat, protein, abu, lemak, serat, asam amino, asam lernak, mineral, dan vitamin. Huruf c Cukup jelas.

Huruf d

SK No 019290 A

PRESIDEN

Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Bidang Keamanan Pangan adalah tim yang diberi tugas membantu Komisi dalam melakukan evaluasi dan pengkajian teknis Keamarran Pangan Produk Rekayasa Genetik. Ayat (5) Huruf a Kelengkapan administrasi termasuk identitas pemohon yang meliputi akta pendirian/legalitas hukum dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Huruf b Cukup jelas. Huruf c Institusi yang berkompeten antara lain universitas dan/atau lembaga penelitian yang memiiiki fasilitas dan kemampuan yang mcmadai. Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (1) Balai Kliring Kearnanan Hayati Produk Rekayasa Genetik adalah perangkat Komisi yang Lrerfungsi sebagai sarana komunikasi antara Komisi dengan pemangku kepentingan. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) SK No 019291 A

PRESIDEN

Ayat (2) Persetujuan Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik dinyatakan sebagai sertifikat Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Laboratorium dalam ketentuan ini merupakan laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau laboratorium yang telah menerapkan good laboratory practices.

Ayat (3) Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas.

Cukup jelas

Pasal24 Ayat (1) Bahan Kemasan Pangan antara lain kertas dan plastik.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam

kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak n-rcmbahayakan kesehatan manusia.

(2) Bahan Kcmasan Pangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang bersentuhan langsung dengan Pangan wajib menggunakan Zal Kontak Pangan yang aman dan memcnuhi persyaratan batas migrasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengcnai Zat Kontak Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Cukup jelas.

Pasal26...

SK No 019292 A

PRESIDEN

10

Ayat (1) Kemasan akhir Pangan adalah kemasan produk Pangan yang lazirn dilakukan pada tahap akhir proses pengemasan pada kegiatan Produksi Pangan dan siap diedarkan.

Ayat (2) Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "setiap orang yang memperdagangkan" perdagangan termasuk distributor, pedagang, pengecer, dan secara elektronik.

Ayat (2) Penelitian dalam ketentuan ini termasuk riset dan uji pasar.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (a) Cukup jelas

Ayat (1) Pangan Sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu merupakan upaya pcncegahan yang perlu diperhatikan danlatau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Pangan yang yang aman bagi keschatan manusia dan bermutu, lazirnnya diselenggarakan sejak awal kegiatan Produksi Pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan dan merupakan selalu sistem pe ngawasan dan pengendalian mutu yang berkembang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (1) Pangan Sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu merupakan pengakuan tertulis atas penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan scbagai pemenuhan terhadap standar Kcamanan Pangan dan Mutu Pangan. Sertifikat jaminan Keamaniln Pangan dan Mutu Pangan meiiptrti sarana dan produk.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (a) Cukup jelas

Ayat (1) tempat Diedarkan dalam ketentuan ini tcrmasuk pada penyimpanan produk Pangan seperti gudang. Yang dimaksud dengan "bahan lainnya" adalah bahan yang tidak termasuk bahan baku maupun Bahan Tambahan Pangan.

Ayat (2) Yang dimaksud dcngan "bahan penolong" adalah bahan, tidak termasuk peralatan, YenB lazimnya tidak dikonsumsi sebagai Pangan, yang digunakan dalam pengolahan Pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tcrtentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu danlatau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan resiko tcrhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (a) Cukup jelas

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) .

SK No 019294 A

PRESIDEN

12

Ayat (2) Pangan yang mempunyai tingkat risiko Keamanan Pangan yang tinggi misalnya Pangan Olahan tertcntu. Pangan Olahan tertentu mencakup Pangan Olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu, misalnya formula bayi, Pangan yang diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui, Pangan untuk keperluan medis khusus, Pangan lain sejcnis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitaskesehatan manusia. Termasuk pula Pangan yang diproduksi dengan proses tertentu misalnya Pangan Produk Rekayasa Genetik, Pangan iradiasi, dan Pangan organik.

Ayat (1) Diedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk Pangan seperti gudang. Ayat (2) Pclaku Usaha Pangan tertentu adalah Pelaku Usaha Pangan yang termasuk dalam Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah dilakukan Kajian Risiko Keamanan Pangan. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (1) Diedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk Pangan seperti gudang. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "industri rumah tangga" adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis. Ayat (2) Cukup jeias. Ayat (3)

SK No 019295 A

PRESIDEN

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (a) Cuk

Kewajiban rnemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 dan kewajiban memiliki izin produksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 dikecualikan terhadap Pangan Oiahan yang:

• memiliki umur simpan kurang darr 7 (tujuh) hari;
• digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku Pangan dan tidak dijual secara langsung kcpada konsumcn akhir; dan
• dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Repubiik Indonesia dalam jumlah terbatas untuk keperluan:

1. permohonan surat persetujuan pendaftaran;
2. penelitian; atau
3. konsumsi sendiri.

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan Siap

Saji untuk diperdagangkan harus menggunakan sarana produksi yang memiliki sertifikat untuk menjamin Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh bupati/wali kota.

(3) Dalam hal sarana produksi Pangan Olahan Siap Saji

berada di wilayah pclabuhan, bandar udara, atau pos pemeriksaan lintas batas, sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan peme rintahan di bidang kesehatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pcmerintahan di bidang kesehatan. Paragraf 4 Pemberian Nomor Registrasi untuk Pangan Segar Asal Hewan dan Pemberian Nomor Pendaftaran untuk Pangan scgar Asal Tumbuhan

(1) Setiap Pangan Scgar asal hewan yang diedarkan di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor registrasi.

(2) Setiap...

SK No 019418 A

PRES!DEN

(2) Setiap Pangan Segar asal tumbuhan yang diedarkan di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor pendaftaran.

(3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan nomor pcndaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh mentcri yang menyelenggarakan urusan pcmerintahan di bidang pertanian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Persyaratan dan tata cara penerbitan nomor registrasi

dan nomor pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 5 Pemberian Sertifikat untuk Pangan Segar Asal Ikan

(1) Setiap Pangan Segar asal ikan yang diedarkan di wilayah

Ncgara Kcsatuan Rcpublik Indonesia yang diproduksi di dalam negcri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan program manajemen mutu tcrpadu, dan sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan.

(2) Sertifikat scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dengan melibatkan pemerintah daerah.

(3) Persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesueri dengan ketentuan pcraturan perundang- undangan. Paragraf 6 Penguj ian Laboratorium

(1) Pengujian laboratorium mcrupakan persyaratan dalam

rangka:

• pcmberian sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;

• pendaftaran SK No 019479 A

PRESIDEN

• pendaftaran sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
• pemberian tzin edar Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 34;
• pemberian sertifikat produksi Pangan Olahan industri nrmah tangga sebagairnana dimaksud dalam

Pasal 35;

• penerbitan nomor registrasi dan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan
• penerbitan sertifikat untuk pangan segar asal Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

(2) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit meliputi:

• jenis Pangan;
• parameter uji; dan
• metode pengujian.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pertanian atau mcntcri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan berwenang rncnctapkan persyaratan Keamanan Pangan dan mutu Pangan Segar yang harus diuji secara laboratoris sebclum diedarkan.

(4) Kepala Badan menetapkan persyaratan Keamanan

Pangan dan Mutu Pangan Olahan yang harus diuji secara laboratoris scbelum diedarkan.

(5) Dalam hal Pangan Olahan bcrupa Pangan Olahan Siap

Saji, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Olahan Siap Saji yang harus diuji sccara laboratoris.

(6) Penetapan persyaratan pengujian laboratorium

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan secara bertahap berdasarkan Kajian Risiko Keamanan Pangan.

(7) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di laboratorium yang ditunjuk olch dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari mcnteri yang mcnyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang rnenyelenggarakan uru.san pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang kesehatan, atau Kepala Badan. Paragraf 7

SK No 019480 A

PRESIDEN

Paragraf 7 Pangan Tcrccmar

Pasal 4 1

(1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.

(2) Pangan tcrcemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bcrupa Pangan yang:

• mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
• mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
• mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kcgiatan atau proscs Produksi Pangan;
• mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
• diproduksi dcngan cara yang dilarang; danlatau
• sudah kedaluwarsa. Paragraf 8 Impor Pangan Pasal42

(1) lmpor Pangan yang dilakukan untuk memenuhi

kcbutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi:

• standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
• tidak bertcntangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

(2) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu

Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayal (3) dan ayat (4).

(3) Ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan yang tidak

bertentangan dcngan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang yang mengimpor Pangan untuk diperdagangkan wajib memcnuhi standar Kcamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayaL (3) dan ayat (4).

(1) Impor Pangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 42

dan Pasal 43 wajib mendapatkan persetujuan impor.

(1) (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat

diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi:

• Pangan telah diuji, diperiksa, danf atau dinyatakan memcnuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan oleh pihak yang berwenang di Indonesia serta tidak bcrtentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; atau
• Pangan telah diuji, diperiksa, danfatau dinyatakan memcnuhi perslraratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan oleh pihak yang berwenang di negara asal yang telah menjalin kesepakatan saling pengakuan dengan pihak yang berwenang di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pangan yang berdasarkan kajian diduga dapat

menimbulkan risiko keschatan, persetujuan impor Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah dilakukan pengujian laboratorium olch pihak yang berwenang di Indonesia.

(4) Dalam hal Pangan impor tidak mendapat atau tidak

memiliki persetujuan impor, Pelaku Usaha Pangan wajib memusnahkan atau mengeluarkan Pangan dari wilayah Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh

persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penanganan Pangan yang tidak mendapat atau tidak memiliki persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, mcnteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

Persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) juga berlaku untuk impor di wilayah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta kawasan berikat.

Bagian . SK No 019482 A

PRESIDEN

Bagian Ketujuh Jaminan Produk Halal Bagi yang Dipersyaratkan

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan

pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.

(2) Pencrapan sistem jaminan produk halal bagi yang

dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum

(1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan

Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Segar dilaksanakan oleh menteri yang menyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan

Kcamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Olahan dilaksanakan oleh Kepala Badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan

Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kcpala Badan danlatau bupati/wali kota secara sendiri atau bersama-sama.

(4) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan

Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Olahan Siap Saji dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka penerapan SNI. spesifikasi teknis, danlatau pedoman tata cara secara wajib, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan penerapan dan pemberlakuan SNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(1) Pengawasan tcrhadap Kemasan Pangan dilakukan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam hal tertentu, pengawasan terhadap Kemasan

Pangan ditindaklanjuti melalui koordinasi menteri yang mcnyelcnggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, Kepala Badan, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka penguatan pengawasan terhadap Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gtzi Pangan, Kepala Badan mengoordinasikan kegiatan:

• Kajian Risiko Keamanan Pangan;
• manajemcn risiko Keamanan Pangan; dan
• komunikasi risiko Keamanan Pangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan

(1) Pelaksanaan penga\ /asan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 diselenggarakan secara berkala, intensif dalam

waktu tcrtentu, dan dalam hal adanya dugaan pclanggaran.

(2) Pelaksanaan

SK No 019484 A

PRESIDEN

(2\ Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kegiatan atau proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan I atau Perdagangan Pangan.

(2) (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan dengan:

• memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi, Penyimpanan, Pcngangkutan, danlatau Perdagangan Pangan untuk mcmeriksa, meneliti, dan mcngambil contoh Pangan dan segala scsuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan I atau Perdagangan Pangan;
• menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam Pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;
• membuka dan meneliti setiap Kemasan Pangan;
• memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, danlatau Perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mcngutip keterangan;
• mcmerintahkan untuk memperlihatkan tzin usaha danlatau dokumen lain yang sejenis; danlatau
• melakukan pengujian.

(1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran persyaratan

Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan di setiap Rantai Pangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat:

• menghentikan kegiatan atau proses Produksi;
• menghentikan kegiatan distribusi; dan/atau
• melakukan pengamanan Pangan.

(2) Dugaan

SK No 019485 A

PRESIDEN

(2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melipuli:

• tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi;
• tidak menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia;
• penggunaan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;
• penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang mclampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
• penggunaan bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan;
• mcmproduksi, menggunakan, danlatau mengedarkan Pangan Produk Rekayasa Genetik yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan;
• melakukan kegiatan Iradiasi Pangan di fasilitas iradiasi yang belum memiliki tzin pemanfaatan sumber radiasi pengion;
• tidak memenuhi persyaratan Iradiasi Pangan;
• pe nggunaan bahan Kemasan Pangan dan bahan Kemasan Pangan yang mengandung Zat Kontak Pangan yang membahayakan kesehatan manusia; j penggunaan ZaL Kontak Pangan yang belum ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan batas migrasi untuk bahan Kemasan Pangan yang berscntuhan langsung dengan Pangan;
• membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kcmbali dan diperdagangkan, kecuali terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazirn dikcmas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan;

1. pcnggunaan bahan lainnya yang tidak diizinkan;

• pengedaran Pangan tercemar;
• tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta bertentangan dcngan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk Pangan impor;
• tidak mcmiliki rzin edar; danlatau
• tidak memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, dan sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan untuk Pangan Segar asal ikan.

(3) Dugaan

SK No 019486 A

PRESIDEN

(3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

ayal (2\ harus didukung dengan hasil pemeriksaan atau hasil pengujian dari laboratorium yang ditunjuk oleh menteri yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, mentcri l/ang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan, atau bupati/wali kota sesuai dcngan kcwenangannya, dan/atau yang telah mempcroleh akreditzrsi dari Pemcrintah Pusat.

Pasai 53

(1) Pelaksanaan pengawasan untuk Pangan Olahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pangan Olahan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan oleh pengawas Pangan.

(2) Pelaksanaan pengawasan untuk Pangan Olahan Siap Saji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan oleh pengawas Pangan danlatau sanitarian.

(1) (3) Pengawas Pangan scbagaimana dimaksud pada ayat

dan ayat (2) harus memiliki kompetensi di bidang Keamanan Pangan yang mencakup Sanitasi Pangan, Cemaran Pangan, Bahan Tambahan Pangan, bahan yang dilarang scbagai Bahan Tambahan Pangan, dan Kemasan Pangan.

(4) Sanitarian scbagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kesehatan.

(5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pcrintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengcnal.

(6) Dalam hal pengawasan tidak dilengkapi dengan surat

perintah pcngawasan danf atau pemeriksaan serta tanda pengenal, Pelaku Usaha Pangarr dapat menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (3).

(7) Dalam. . .

SK No 019487 A

PRESIDEN

(7\ Dalam hal penga^/asan Keamanan Pangan Olahan industri rumah tangga dan Pangan Olahan Siap Saji, bupati/wali kota mengembangkan sistem pengawasan Keamanan Pangan dan sumbcr daya di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 ayat (1) untuk Pangan Segar dilakukan oleh

pengawas Pangan yang ditunjuk oleh menteri yang menyelcnggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, atau bupati/wali kota.

(2) Pengawas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanrs memiliki kompetensi pengawas keamanan Pangan Segar.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Inspektur Mutu, Pembina Mutu, dan Pengawas Keamanan Pangan Segar yang memiliki kompetensi di bidang Keamanan Pangan.

(4) Pengawas Pangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan suraL perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan scrta tanda pengenal.

(5) Dalam hal pengawas Pangan tidak dilengkapi dengan

surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengcnal, Pelaku Usaha Pangan dapat menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).

(6) Gubernur atau bupati/wali kota dalam melaksanakan

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan sistem pengawasan Keamanan Pangan dan sumber daya di daerah sesuai dengan ketentuan pcraturan pcrundang-undangan.

(1) Persyaratan kompetcnsi pengawas Pangan Olahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) ditctapkan oleh Kepala Badan.

(2) Persyaratan

SK No 019488 A

PRESIDEN

(21 Persyaratan kompetensi pengawas Keamanan Pangan Segar sebagaimana dinraksud dalam Pasal 54 ayat (2) ditetapkan olch menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.

(3) Mcnteri yang mcnyelcnggarakan urusan pemerintahan di

bidang pertanian, mcnteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang mcnyelcnggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kcpaia Badan, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengawas Pangan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7) dan Pasal 54 ayat (6), bupati/wali kota wajib mcmpunyai unit yang bertanggung jawab dalam pengawasan dcngan mendayagunakan sumber daya di daerah.

(1) Menteri yang mcnyclenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang kelautan dan perikanan, mcnteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan, gubernur, dan/atau bupati/u'ali kota scsuai dengan kewenangannya dapat mengumumkan hasil pengawasan produk Pangan mclalui media massa.

(2) Sebelum pengumuman hasil pengawasan produk Pangan

melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mcntcri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kclautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urlrsan pemerintahan di bidang kcsehatan, Kepala Badan, gubernur, danf atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kcmenterian/lembaga pemerintah nonkementerian tcrkait.

(1) Dalam rangka pengawasan terhadap Keamanan Pangan,

Mutu Pangan, dan Gizi Pangan dilaksanakan surveilan Keamanan Pangan. (21 Surveilan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan berdasarkan profil risiko.

(3) Hasil pclaksanaan surveilan Keamanan Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan Keamanan Pangan.

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pertanian, mentcri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keschatan, atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait surveilan Keamanan Pangan.

SANKSI ADMINiSTRATIF

(1) Setiap Orang yang meianggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1),

Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2),

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26

ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (1),

Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, dan/atau Pasal 44 ayat (l)

dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

• denda;
• penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan;
• pcnarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
• ganti rugi; danlatau
• pencabutart rzin.

(3) Ketentuan mcngenai ganti rugi dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 dilaksanakan:

• bertahap;
• tidak bertahap; danlatau
• kumulatif.

(1) (21 Pengcnaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan olch menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemcrinLahan di bidang perindustrian, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewcnangannya.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaks,-rC dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) untuk pcrtama kali dikenai peringatan tertulis.

(2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa denda. (2\ (3) Dalam hal dcnda sebagaimana dimaksud pada ayat diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan I atau Peredaran Pangan. kegiatan, (4) Dalam hal penghentian sementara dari Pangan Produksi Pangan, danlatau Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa penarikan Pangan dari Peredaran Pangan olch produsen. oleh (5) Dalam hal pcnarikan Pangan dari Peredaran Pangan

(4) produsen sebagaimana dimaksud pada ayat

diabaikan, dikcnai sanksi administratif berupa pencabutan tzin.

(1) Setiap Orang yang mclanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) untuk kcdua kaii, dikcnai sanksi administratif secara bertahap yang meliputi: a.penghentian...

SK No 019491 A

PRES IDEN

• penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan;
• dalam hal penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen; dan
• dalam hal penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen scbagaimana dimaksud dalam huruf b diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan rzin.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) untuk kctiga kali, dikenai sanksi administratif berupa:

• denda dan disertai dengan perintah untuk penarikan Pangan dari Peredaran Pangan; dan
• pencabutan tzin.

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) lebih dari tiga kali, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan rzin.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pasal 14 ayat (1),

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28

ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 41 ayat (2) huruf b,

Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, dan/atau Pasal 44 ayat (l)

untuk pertama kali dikenai peringatan tertulis.

(2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen.

(3) Dalam hal pcnarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh

produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa denda.

(4) Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diabaikan, dikcnai sanksi administratif berupa pencabutan rzin.

(i) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pasal 14 ayat (1),

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28

ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 41 ayat (2) huruf b,

Pasal 42 ayaL (1), Pasal 43, danlatau Pasal 44 ayat (l)

untuk kedua kali dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa penghcntian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, darr/atau Peredaran Pangan.

(2) Dalam hal penghentian sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pasal 14 ayat (1),

Pasal 24 ayal (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayal (1), Pasal 28

ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 41 ayat (2) huruf b,

Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, danlatau Pasal 44 ayat (l)

untuk ketiga kali dikenai sanksi administratif berupa pencabutan rzin.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pasal 13 ayat (1),

Pasal 15 ayat (1) dan ayat \2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23

ayat (2), Pasal 26 ayat (1), dan/atau Pasai 41 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e untuk pcrtama kali dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, Peredaran Pangan, danf atau penarikan Pangan dari Percdaran Pangan oleh prodLrsen.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa pcncabut an rzin.

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pasal 13 ayat (1),

Pasal 15 ayat (1) dan ayat(2, Pasal 22 ayaL (2), Pasal 23

ayal (2), Pasal 26 ayal (1), dan/atau Pasal 41 ayaL (2) hurl f a, hurr.rf c, humf d, dan/atau huruf e urrtuk kedua kali dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

(1) Setiap Orang yang mclanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4l ayaL (2) huruf f untuk pertama kali dikenai peringatan tertulis.

(2) Dalam hal peringatan tcrtulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen.

(3) Dalam hal penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh

produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, dikcnai sanksi administratif berupa pencabutan rzin.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4l ayat (2) huruf f untuk kedua kali dikenai sanksi administratif secara kumulatif berupa denda, perintah penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen, dan penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, danlatau Peredaran Pangan.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa pencabut an tzin.

(3) Sc1-iap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4l ayat (2) huruf f untuk ketiga kali dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 62,

Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 67 besaran denda

ditentukan berdasarkan kritcria pelanggaran dan skala usaha.

(2) Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• pelanggaran ringan;
• pelanggaran sedang; dan
• pcianggaran berat.

(3) Skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• skala usaha besar;
• skala usaha menengah;
• skala usaha kccil; dan
• skala usaha mikro.

(4) Kriteria .

SK No 019494 A

FRESIDEN

(4) Kriterizr pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

(5) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan sebagai berikut:

• untuk jenis pelanggaran berat dan skala usaha besar, dikenai denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

• untuk jenis pelanggaran berat dan skala usaha menengah, dikenai denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

• untuk jenis pelanggaran berat dan skala usaha kecil, dikenai denda sebesar 2Oo/o (d:ua puluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

• untuk jenis pelanggaran berat dan skala usaha mikt'o, dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

• untuk jenis pelanggaran sedang dan skala usaha bcsar, dikenai dcnda sebesar 50% (lima puluh persen) dari dcnda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

• untuk jenis pelanggaran sedang dan skala usaha mcnengah, dikenai denda sebesar 207o (dua puluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

• untuk jenis pelanggaran sedang dan skala usaha kecil, dikenai denda sebesar lO% (sepuluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

• untuk jenis pelanggaran sedang dan skala usaha mikro, dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari dcnda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

• untuk jenis pelanggaran ringan dan skala usaha besar, dikenai denda sebesar 2O'/o (dwa puluh persen) clari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a; j untuk jenis pelanggaran ringan dan skala usaha menengah, dikenai denda sebesar 7oo/o (sepuluh persen) dari dcnda sebagaimana dimaksud dalam huruf a'

• untuk . .

SK No 019495 A

PRESIDEN

40

• untuk jenis pelanggaran ringan dan skala usaha kecil, dikenai denda sebesar 5%o (lima persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
• untuk jcnis pelanggaran ringan dan skala usaha mikro, dikenai denda sebesar 2%o (dua persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62,

Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 67 merupakan penerimaan

negara bukan pajak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan.

Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, danlatau Peredaran Pangan dan penarikan Pangan dari Peredaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62,

Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67,

pelaksanaannya didasarkan pada:

• hasil pengambilan contoh dan/atau pengujian;
• temuan kriteria hasil audit atau inspeksi atas pedoman cara yang baik; danlatau
• hasil keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelcnggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, mentcri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Kepala Badan, gubenur, atau bupati/wali kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman pcnarikan Pangan dari Peredaran Pangan, dan pedoman pencabutan rzin diatur dengan peraturan menteri yang menyclcnggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, peraturan Kepala Badan, peraturan gubernur, atau peraturan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

SK No 019496 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES!A

4t

Bagian kesatu Kejadian Luar Biasa

(1) Setiap Orang yang mengetahui adanya dugaan

keracunan Pangan yang dialami lebih dari 1 (satu) orang harus melaporkan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (21 Dalam hal dugaan keracunan Pangan terdapat di wilayah pelabuhan, bandar udara, atau pos pemeriksaan lintas batas, Setiap Orang yang mengetahui adanya dugaan keracunan Pangan yang dialami lebih dari 1 (satu) orang wajib mclaporkan kepada kantor kesehatan pelabuhan, bandar udara, atau pos pemeriksaan lintas batas setempat.

(3) Dalam hal terdapat indikasi KLB Keracunan Pangan,

Fasilitas Pelayanan Kcsehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kantor kesehatan pelabuhan, bandar udara, atau pos pemeriksaan lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib segera mengambil contoh Pangan yang diduga atau patut diduga sebagai penyebab KLB Keracunan Pangan.

(4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib memberikan laporan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Kepala Badan dalam waktu paling lama \x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

(5) Kepala kantor kesehatan pelabuhan, bandar udara, atau

pos pemcriksaan lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayaL (2) wajib segera melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Badan, gubernur, dan bupati/wali kota dalam waktu paling lama lx24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

(6) Kepala. . .

SK No 019497 A

PRESIDEN

42

(6) Kepala Badan berdasarkan ternbusan laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melakukan penyelidikan dan/atau pengujian laboratorium terhadap contoh Pangan untuk mendukung pencntuan penyebab KLB Keracunan Pangan.

(1) Kepala kantor kesehatan pelabuhan, bandar udara, pos

pemeriksaan lintas batas, atau bupati/wali kota wajib melakukan pengkajian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dalam waktu paling lama Ix24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.

(2) Dalam hal hasil pengkajian menunjukkan terjadinya KLB

Keracunan Pangan, kepala kantor kesehatan pelabuhan, bandar udara, pos pemeriksaan lintas batas, atau bupati/wali kota wajib menetapkan KLB Keracunan Pangan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak hasil pengkajian diperoleh.

(3) Kepala kantor kesehatan pelabuhan, bandar udara, atau

pos pcmeriksaan lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penanggulangan KLB Keracunan Pangan serta melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keschatan dan ditembuskan kepada Kepala Badan.

(4) Bupati/wali kota scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib melakukan penanggulangan KLB Keracunan Pangan serta melaporkan pelaksanaan penanggulangan KLB kepada gubernur dan ditembuskan kepada Kepala Badan.

(5) Kcpala kantor kesehatan pelabuhan, bandar udara, pos

pcmeriksaan lintas batas, atau bupati/wali kota harus mencabut pcnetapan suatu kejadian sebagai KLB Keracunan Pangan, apabila berdasarkan laporan perkcmbangan situasi KLB Keracunan Pangan sudah tidak ditcmukan adanya korban baru.

(1) Upaya penanggulangan KLB Keracunan Pangan

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) meliputi pertolongan pada korban, penyelidikan epidcmiologi, dan pencegahan.

(2) Bupati...

SK No 019498 A

FRESIDEN

43

(2) Bupati/wali kota, kepala kantor kesehatan pelabuhan,

bandar udara, atau pos pemeriksaan lintas batas dalam melakukan upaya pcncegahan meluasnya KLB Keracunan Pangan berkoordinasi dengan Kepala Badan.

(3) Ketentuan lebih lanjrrt mengenai pelaporan, pengkajian,

penetapan, pencabutan, dan penanggulangan KLB Keracunan Pangan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(4) Ketentuan lcbih ianjut mcngenai tata cara pengambilan

contoh Pangan, pcngujian laboratorium, dan pelaporan penyebab kcracunan Pangan diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagian Kedua Kedaruratan Keamanan Pangan

(1) Masalah Keamanan Pangan berpotensi menjadi

Kedaruratan Keamanan Pangan.

(2) Kedaruratan Keamanan Pangan scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

• bercdarnya Pangan yang sangat membahayakan kesehatan;
• beredarnya informasi Keamanan Pangan yang menyesatkan di masyarakat; dan latau
• terjadinya masalah Kcamanan Pangan akibat bencana.

(3) Menteri yang menyelcnggarakan urusan pemerintahan di

bidang pertanian, rnenteri yang menyelenggarakan urusan pcmerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya segera melakukan tindakan penanganan cepat terhadap Kedaruratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Tindakan penanganan ccpat terhadap Kedaruratan

Keamanan Pangan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

• kajian risiko Kedaruratan Keamanan pangan;

• manajemen

SK No 019499 A

PRES IDEN

• manajcmen risiko Kedaruratan Keamanan Pangan; dan
• komunikasi risiko Kedaruratan Keamanan Pangan.

(5) Ketentuan lebih lanjrrt mengenai tata cara penanganan

cepat Kedaruratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang keiautan dan perikanan, peraturan rrrenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, atau peraturan Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

(6) Dalam hal Kedaruratan Keamanan Pangan bersifat lintas

sektor, penanganan Kedaruratan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Bagian Kesatu Umum

Masyarakat dapat berperan serta dalam mengampanyekan Keamanan Pangan melalui media cetak atau media elektronik dan bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang disampaikan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap Keamanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta dalarn menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Keamanan Pangan.

Bagian

SK No 019500 A

PRESIDEN

Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian Permasalahan, Masukan, dan/atau Cara Penyelesaian Masalah Keamanan Pa-ngan

(1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan

dan/atau mcmberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap Keamanan Pangan kepada menteri yang mcnyelenggarakan urusan pemerintalran di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelcnggarakan urusan pcmcrintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menyampaikan permasalahan dan/atau memberikan

masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan, agama, norma kesusilaan, dan kesopanan.

(1) Pcrmasalahan dan/atau masukan dari masyarakat yang

disampaikan sccara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 harus disertai:

• data mengenai idcntitas pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dcngan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
• keterangan mengcnai dugaan adanya pelanggaran tcrhadap Kemananan Pangan dilengkapi dengan bukti- bukti pcrmulaan.

(2) Menteri .

SK No 019280 A

PRESIDEN

46

(2) Menteri yang menyclenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kcpala Badan, dan/atau bupati/waii kota merahasiakan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Terhadap permasalahan danlatau masukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklarifikasi lebih ianjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Masyarakat berhak memperoleh pclayanan dan jawaban

dari Kepala Badan dan/atau bupati/wali kota atas permasalahan danlatau masukan yang disampaikan kepada Ke.pala Badan dan/atau bupati/wali kota.

(2) Dalam hal tertentu Kcpala Badan danlatau bupati/wali

kota dapat menolak memberikan isi informasi atau membcrikan jawaban atas masukan atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian masalah dan/atau masukan dari masyarakat ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keiautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, atau Kcpala Badan scsuai dengan kewenangannya.

BABVII ...

SK No 019281 A

PRESIDEN

Dalam rangka membcrikan kemudahan untuk memperoleh pertzinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dilakukan melaltii pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektrorrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tcntang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4424) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini; dan
• Peraturan Pcmerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lO7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4424) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 019310 A

PRESIDEN

48 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pcnrerintah ini dengan penempatannya cialam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019

INDONBSIA,

rtd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desembe r 2019

rtd

Salinan sesuai dengan aslinya

m dan Pcrundang-undangan,

tlr.s

r(

i.i;'' 1 1a ilvanna Djaman

SK No 019283 A

PRESIDEN

PEI.'trLASAN

ATAS

TENTANG

UMUM Keamanan Pangan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem Pangan. Penyelenggaraan Keamanan Pangan bertujuan agar negara dapat mcmberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi Pangan yang aman bagi keschatan dan keselamatan jiwanya. Untuk menjamin Pangan yang ters;cdia aman dikonsumsi maka penyelenggaraan Keamanan Pangan harus diterapkan di sepanjang Rantai Pangan, mulai dari tahap produksi (budi daya), pemanenan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, peredaran hingga sampai di tangan konsumen. Kegiatan atau proses produksi untuk menghasilkan Pangan yang aman dikonsumsi di sepanjang Rantai Pangan dilakukan melalui penerapan persyaratan Keamanan Pangan. Kemajuan ilmu pcngetahuan dan teknologi di bidang Pangan serta makin maju dan terbukanya dunia perdagangan baik domestik maupun antarnegara akan menrbawa dampak pada semakin beragamnya jenis Pangan yang beredar dalam masyarakat baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor. Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang cfcktif di bidang Kearrranan Pangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l2 tentang Pangan. Peraturan Pemerintah ini disr-rsun untuk menyelenggarakan Keamanan Pangan yang terpadu sepanjang Rantai Pangan, berbasis analisis risiko, transparansi, ketertelusuran produk. harmonisasi standar, pertanggungjawaban, ketcrpaduan antarotoritas kompeten, konsisten, dan tidak berpihak.

Keamanan SK No 019284 A

PRESIDEN

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dcngan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Ketentuan Keamanan Pangan terkait dengan agama dan keyakinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan pelaksanaannya. Secara umum Peraturan Pemerintah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: penyelenggaraan Keamanan Pangan; pengawasan; sanksi administratif; kejadian luar biasa dan Kedaruratan Keamanan Pangan; dan peran serta masyarakat.