PENYELENGGARAAN KESD'AHTERAAN SOSIAL

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

3. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

4. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

5. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

6. Pemberdayaan

SK No 0071 55 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

1. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

2. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

3. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945. 1 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Menteri SK No 007156 A

PRESIDEN

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan :

• memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
• menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
• meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
• mewujudkan masyarakat inklusi.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas.

(1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait,

gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• Rehabilitasi Sosial;
• Jaminan Sosial;
• Pemberdayaan sosial; dan
• Perlindungan Sosial.

Pasal5... SK No 007157 A

PRESIDEN

(1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait,

gubernur, dan bupati/wali kota wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial.

(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesatu Umum

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Sasaran Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada:

• Penyandang Disabilitas;
• keluarga Penyandang Disabilitas;
• kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau
• komunitas Penyandang Disabilitas.

Pasal 8 .

SK No007158 A

trRESIDEN

(1) Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada sasaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.

(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, dan

Lembaga.

(1) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara

persuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) berupa ajakan, anjuran, dan himbauan agar

Penyandang Disabillitas atau kelompok Penyandang Disabilitas bersedia terlibat dalam Rehabilitasi Sosial.

(2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar Penyandang Disabilitas atau kelompok Penyandang Disabilitas terlibat dalam Rehabilitasi Sosial.

(3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa tindakan pemaksaan oleh pekerja sosial profesional terhadap Penyandang Disabilitas dalam kondisi tertentu dalam proses Rehabilitasi Sosial.

(4) Tindakan koersif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan sebagai upaya terakhir demi

kepentingan terbaik bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 10. . .

SK No OO7159 A

PRESIDEN

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 terdiri atas:

• Rehabilitasi Sosial dasar; dan
• Rehabilitasi Sosial lanjut.

(2) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam dan di luar panti.

(3) Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam dan di luar:

• balai besar rehabilitasi vokasional;
• balai besar Rehabilitasi Sosial;
• balai Rehabilitasi Sosial; dan
• loka Rehabilitasi Sosial.

Pasal 1 1

(1) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab gubernur dan bupati/wali kota.

(2) Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 12...

SK No007160 A

trRESIDEN

Rehabilitasi Sosial dasar atau lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan asesmen pekerja sosial profesional.

(1) Rehabilitasi Sosial diberikan kepada Penyandang

Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas.

(2) Dalam hal Penyandang Disabilitas yang akan

diberikan Rehabilitasi Sosial belum terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dapat diberikan bersamaan dengan proses pendaftaran dalam data nasional Penyandang Disabilitas.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bentuk Rehabilitasi Sosial

(1) Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam bentuk

• motivasi dan diagnosis psikososial;
• perawatan dan pengasuhan;
• pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d bimbingan mental spiritual; e bimbingan fisik;

f.bimbingan...

SK No 007161 A

PRESIDEN

• bimbingan sosial dan konseling psikososial;
• pelayanan Aksesibilitas;
• bantuan dan asistensi sosial;
• bimbinganresosialisasi;
• bimbingan lanjut; dan/atau
• rujukan. (21 Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dapat berupa:
• terapi fisik;
• terapi mental spiritual;
• terapi psikososial;
• terapi untuk penghidupan berkelanjutan;
• dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
• dukunganAksesibilitas; dan/atau
• bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas.

(3) Bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian

sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf g ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan hasil asesmen akan kebutuhan Rehabilitasi Sosial.

(1) Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk menyiapkan Penyandang Disabilitas mengikuti Rehabilitasi Sosial dan memahami permasalahan psikososial Penyandang Disabilitas.

(2) Motivasi

SK No 007162 A

trRESIDEN

(2) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara mengajak, mendorong, dan mengarahkan Penyandang Disabilitas agar bersedia mengikuti proses Rehabilitasi Sosial. (21 (3) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat . dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau kelompok sesama Penyandang Disabilitas.

(4) Diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan setelah melaksanakan asesmen terhadap aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural dari Penyandang Disabilitas dan kelompok Penyandang Disabilitas.

(5) Diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada

ayat (41dilakukan oleh pekerja sosial profesional.

(6) Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar dan Rehabilitasi Sosial lanjut.

(1) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh Penyandang Disabilitas.

(2) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan perlindungan khusus.

(3) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 dilakukan oleh keluarga Penyandang Disabilitas atau keluarga pengganti dengan didampingi oleh pekerja sosial profesional.

(4) Perawatan

SK No 007163 A

FRESIDEN

(4) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar dan Rehabilitasi Sosial lanjut.

(1) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Penyandang Disabilitas agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

(2) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, dan menciptakan aktivitas yang produktif, serta mengembangkan relasi.

(3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan pelatihan oleh instruktur danlatau tenaga berdasarkan hasil asesmen terhadap minat, bakat, potensi, kebutuhan, dan rencana Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.

(4) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial lanjut.

(1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan untuk menguatkan penerimaan diri Penyandang Disabilitas atas kondisi kedisabilitasannya.

(2) Bimbingan...

SK No 007164 A

PRES IDEN

(2) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa pemberian pengetahuan tentang keimanan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut.

(3) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan oleh pembimbing mental spiritual. (a) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar.

(1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (1) huruf e merupakan aktivitas yang dilakukan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari.

(2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara meningkatkan kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat serta melatih keterampilan hidup sehari-hari dan memberikan alat bantu.

(3) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan oleh pekerja sosial profesional. (a) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar.

(1) Bimbingan sosial dan konseling psikososial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan penyesuaian diri Penyandang Disabilitas dalam lingkungan, keluarga, dan masyarakat.

(2) Bimbingan

SK No 007165 A

trRESTDEN

(2) Bimbingan sosial dan konseling psikososial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara konsultasi, pertemuan keluarga, dan pelibatan dalam kegiatan masyarakat.

(3) Bimbingan sosial dan konseling psikososial

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh pekerja sosial profesional. (a) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat melibatkan sesama Penyandang Disabilitas.

(5) Bimbingan sosial dan konseling psikososial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar.

(1) Pelayanan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam Rehabilitasi Sosial guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan.

(2) Pelayanan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan cara penataan lingkungan fisik dan nonfisik.

(3) Pelayanan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota.

(4) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar dan Rehabilitasi Sosial lanjut.

(1) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h merupakan upaya yang ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

(2) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa.

(3) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota.

(4) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar dan Rehabilitasi Sosial lanjut.

(1) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas dan kelompok Penyandang Disabilitas untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat.

(2) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan cara melaksanakan:

• bimbingan kesiapan Penyandang Disabilitas dan kelompok Penyandang Disabilitas;
• bimbingan kesiapan keluarga Penyandang Disabilitas dan lingkungan masyarakat;
• bimbingan sosial hidup bermasyarakat; dan
• pemantapan dan penyaluran.

(3) Bimbingan .

SK No 007167 A

PRESIDEN

_ 15_

(3) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (21dilakukan oleh pekerja sosial profesional. (a) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial lanjut.

(1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (1) huruf j merupakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pemantapan kemandirian Penyandang Disabilitas.

(2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan cara:

• memantau perkembangan kesehatan dan perubahan perilaku Penyandang Disabilitas;
• memantau aktivitas Penyandang Disabilitas dalam keluarga Penyandang Disabilitas atau keluarga pengganti dan komunitas Penyandang Disabilitas;
• melakukan konsultasi keluarga mengenai kendala yang terjadi dan upaya penanganannya;
• memantau dukungan atau peran tokoh masyarakat dan lingkungan; dan/atau
• memantau perkembangan Penyandang Disabilitas dalam bekerja atau berwirausaha.

(3) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan oleh pekerja sosial profesional.

(a) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial lanjut.

Pasal25...

SK No007168 A

trRESIDEN

-t6-

(1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(1) huruf k merupakan pengalihan layanan kepada

pihak lain agar Penyandang Disabilitas memperoleh layanan lanjutan dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:

• mengidentifikasi masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas ;
• mengidentifikasi layanan rujukan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
• menghubungi dan menyerahkan kepada lembaga penerima rujukan.

(3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh pekerja sosial profesional.

(4) Rujukan sebagair4ana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar dan Rehabilitasi Sosial lanjut.

(1) Terapi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan fungsi fisik Penyandang Disabilitas.

(1) (2) Terapi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan dengan cara latihan terapeutik, prjat, urut dan terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan dan dukungan psikososial terhadap Penyandang Disabilitas.

(3) Terapi

SK No 007169 A

PRESIDEN

-t7-

(21 (3) Terapi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh terapis sesuai dengan kompetensinya.

(4) Terapi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada Rehabilitasi Sosial lanjut.

(1) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (21 huruf b merupakan terapi yang

menggunakan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa Penyandang Disabilitas dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi.

(2) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimaksudkan untuk membantu Penyandang Disabilitas menemukan makna hidup, mengatasi kecemasan, dan depresi.

(3) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dilakukan dengan cara meditasi, terapi musik, ibadah keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan harmoni dengan alam.

(4) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan oleh rohaniwan, pekerja sosial profesional, danf atau tenaga profesional lainnya.

(5) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial lanjut.

(1) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan kumpulan terapi

untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi Penyandang Disabilitas dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat.

(2) Terapi...

SK No OO7170 A

PRESIDEN

18

(2) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dimaksudkan untuk memperkuat dan

memobilisasi potensi Penyandang Disabilitas serta meningkatkan kemampuan pengelolaan diri dalam lingkungan sosialnya.

(3) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi

untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, dan sosial.

(4) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan oleh pekerja sosial profesional dan/atau

tenaga profesional lainnya.

(5) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial lanjut.

(1) Terapi untuk penghidupan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan produktivitas kehidupan dan memelihara kepemilikan aset Penyandang Disabilitas.

(2) Terapi untuk penghidupan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan dalam lingkungan kerja dan/atau berwirausaha dan lingkungan sosialnya serta memberikan bantuan dukungan mobilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(3) Terapi untuk penghidupan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pekerja sosial profesional danlatau tenaga profesional lainnya.

(4) Terapi

SK No 007171 A

PRESIDEN

(4) Terapi untuk penghidupan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial lanjut.

( 1) Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e merupakan upaya untuk membantu memenuhi standar kebutuhan pekerja/buruh lajang Penyandang Disabilitas untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan.

(2) Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

• memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh lajang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan standar pemenuhan hak hidup layak;
• meningkatkan keterampilan dan daya saing bagi Penyandang Disabilitas agar mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi; dan
• memberikan advokasi kepada pengusaha agar memenuhi standar pemenuhan hak hidup layak.

(3) Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh Menteri dan/atau menteri/pimpinan lembaga terkait.

(4) Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial lanjut.

Pasal 31 . .

SK No 007172 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES!A

(1) Dukungan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f merupakan upaya untuk membantu Penyandang Disabilitas memperoleh akses yang setara terhadap peralatan, pelayanan publik, dan lingkungan fisik dan nonfisik.

(2) Dukungan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi sosial kepada pemangku kepentingan.

(3) Dukungan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga terkait. (a) Dukungan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial lanjut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Tahapan Rehabilitasi Sosial

(1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:

• pendekatan awal;

• pengungkapan dan pemahaman masalah;

• pen5rusunan rencana pemecahan masalah;

• pemecahan masalah;

• resosialisasi;

• terminasi; dan

• bimbingan

SK No 007173 A

PRESIDEN

• bimbingan lanjut.

(2) Tahapan berupa penyusunan rencana pemecahan

masalah dan pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan bentuk Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial profesional.

(1) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas:

• sosialisasi dan konsultasi'
• identifikasi;
• motivasi;
• seleksi; dan
• penerimaan.

(2) Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a berupa upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai Lembaga guna memperoleh dukungan data, sumber, dan mengetahui kelayakan program yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial.

(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan upaya mengenal dan memahami kebutuhan Penyandang Disabilitas.

(4) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat Penyandang Disabilitas serta dukungan keluarga untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial.

(5) Seleksi

SK No 007174 A

FRESIDEN

(5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

merupakan upaya pemilihan dan penetapan Penyandang Disabilitas.

(6) Penyandang Disabilitas yang telah lolos seleksi

ditetapkan sebagai penerima layanan.

(7) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan Penyandang Disabilitas dalam layanan Rehabilitasi Sosial.

(1) Pengungkapan dan pemahaman masalah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan asesmen untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam layanan Rehabilitasi Sosial.

(2) Pengungkapan dan pemahaman masalah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• persiapan;
• pengumpulan data dan informasi;
• analisis; dan
• temu bahas kasus.

(3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a merupakan upaya membangun hubungan antara pekerja sosial profesional dan Penyandang Disabilitas.

(4) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi Penyandang Disabilitas.

(5) Analisis...

SK No OO7175 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

23

(5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c

merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

(6) Temu bahas kasus sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d merupakan kegiatan untuk

mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan Penyandang Disabilitas.

(1) Penyusunan rencana pemecahan masalah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana layanan bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Penyusunan rencana pemecahan masalah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• membuat skala prioritas kebutuhan Penyandang Disabilitas;
• menentukan bentuk dan waktu keterlibatan Penyandang Disabilitas dan kelompok pendukungnya;
• menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
• membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

(3) Dalam penyusunan rencana pemecahan masalah

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, penyelenggara layanan mengupayakan keterlibatan aktif Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d merupakan tahapan penyelesaian masalah berdasarkan rencana pemecahan masalah bagi Penyandang Disabilitas.

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(1) huruf e merupakan upaya persiapan pengembalian

Penyandang Disabilitas ke dalam keluarga dan masyarakat.

( 1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f merupakan tahap pengakhiran layanan Rehabilitasi Sosial.

(2) Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• evaluasi pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial;
• rencana bimbingan lanjut; dan
• kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan kehidupan Penyandang Disabilitas.

(1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantapan kemandirian Penyandang Disabilitas setelah memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial.

(2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diberikan kepada Penyandang Disabilitas

yang belum mencapai kondisi keberfungsian sosial yang diharapkan.

(3) Dalam

SK No OO7177 A

PRESIDEN

(3) Dalam hal Penyandang Disabilitas telah mencapai

kondisi keberfungsian sosial yang diharapkan, dilakukan terminasi akhir.

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf b dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Sasaran Jaminan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas:

• miskin; atau
• yang tidak memiliki penghasilan.

(1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4l diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.

(2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota.

(3) Asuransi

SK No OO7178 A

PRESIDEN

(3) Asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung

berkelanjutan, dan bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data nasional Penyandang Disabilitas.

(4) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus terintegrasi dengan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

(1) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran Jaminan Sosial.

(2) Bantuan iuran Jaminan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.

(1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

(2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

• uang tunai bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam keluarga dan masyarakat; atau
• pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam institusi sosial.

(3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara terus menerus seumur hidup.

(4) Pemberian...

SK No 007179 A

PRESIDEN

(4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

(5) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal

43 ayat ( 1) mencakup:

• pelatihan;
• konseling;
• perawatan sementara; atau d.' bantuan lain yang berkaitan.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dalam bentuk:

• pelatihan keterampilan hidup; atau
• terapi okupasi.

(3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri Penyandang Disabilitas agar dapat menerima kondisi diri, mengevaluasi kelemahan, dan belajar mengatasinya sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial.

(4) Perawatan sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk menjaga, merawat, dan melindungi Penyandang Disabilitas yang bersifat sementara.

(5) Bantuan .

SK No 007180 A

PRESIDEN

(5) Bantuan lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d terdiri atas pelayanan kesehatan, penyediaan alat bantu, dan/atau pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pemberian bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Umum

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf c bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

(1) Sasaran Pemberdayaan sosial ditujukan kepada

Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial profesional.

(3) Pemberdayaan...

SK No 007181 A

PRESIDEN

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data nasional Penyandang Disabilitas.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melalui:

• peningkatan kemauan dan kemampuan;
• penggalian potensi dan sumber daya;
• penggalian nilai dasar;
• pemberian akses; dan/atau
• pemberian bantuan usaha.

Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan dengan cara:

• peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi Penyandang Disabilitas;
• peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
• peningkatan peran dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

Penggalian potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan dengan cara:

• identifikasi

SK No OO7182 A

PRESTDEN

• identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh. pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial; dan
• asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

Penggalian nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 huruf c dilakukan dengan cara:

• penelitian terkait nilai dasar yang hidup di masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas; dan
• dialog dan diskusi dengan masyarakat lokal terkait dengan peningkatan pemahaman penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang:

• pendidikan;
• kesehatan;
• sosial;
• ketenagakerjaan; dan/atau
• ekonomi.

Pasal54...

SK No 007183 A

PRESIDEN

Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 huruf e dilakukan dengan cara memberikan:

• fasilitasi ke lembaga keuangan;
• bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau
• bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua Bentuk

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan dalam bentuk:

• diagnosis dan pemberian motivasi;
• pelatihan dan pendampingan;
• pemberian stimulan;
• peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
• penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
• bimbingan lanjut.

(1) Diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

huruf a dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan dari hasil asesmen.

(2) Pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55 huruf a dilakukan dengan cara memberikan

bimbingan dan motivasi untuk mendukung penumbuhan iklim dan pengembangan potensi Penyandang Disabilitas.

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

huruf b dilakukan dengan cara memberikan:

• keterampilan;
• akses pemagangan di perusahaan; dan/atau
• bimbingan teknis pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat dan potensi sumber daya.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

55 huruf b dilakukan dengan cara memberikan:

• pendampingan psikososial; dan/atau
• pendampingan kerja.

(3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan 'kebutuhan Penyandang Disabilitas dan mempertimbangkan hasil asesmen pekerja sosial profesional agar dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan dengan cara membantu modal usaha dalam bentuk uang, barang, dan/atau akses produksi dan pemasaran dengan syarat yang mudah dan bersifat sementara sampai Penyandang Disabilitas mandiri.

Peningkatan akses pemasaran hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilakukan dengan cara:

• memfasilitasi

SK No 007185 A

PRESIDEN

• memfasilitasi pameran produk unggulan;
• bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
• memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
• pengenalan produk/promosi pengenalan barang produk dalam negeri;
• sosialisasi gagasan dan penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
• gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
• memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Penguatan kelembagaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e dilakukan dengan cara:

• memberikan bimbingan dan pelatihan manajemen organisasi;
• membangun jaringan antarkelembagaan dan kemitraan untuk memperkuat Pemberdayaan sosial;
• advokasi peran lembaga dan kemitraan;
• memberikan sosialisasi kepada lembaga, dunia usaha, dan mitra untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kemitraan sosial; dan/atau
• melakukan supervisi dan evaluasi.

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f dilakukan dengan cara:

• memberikan layanan konsultasi;
• melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha; dan/atau
• melakukan pemberian bimbingan dan pemantapan.

SK No 007186 A

PRESIDEN

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Sasaran Perlindungan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melalui:

• bantuan sosial;
• advokasi sosial; dan/atau
• bantuan hukum.

Pasal65...

SK No 006001 A

PRESIDEN

(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

64 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

• bantuan langsung;
• penyediaan Aksesibilitas; dan/atau
• penguatan kelembagaan.

(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan lanjut usia.

(1) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) diberikan pada saat terjadi risiko sosial sampai keadaan stabil.

(2) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan

(21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.

(3) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi dari gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

(4) Pemberian

SK No007188 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(4) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Bentuk bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 ayat (2) huruf a berupa:

• sandang, pangan, dan papan;
• pelayanankesehatan;
• pelayanan pendidikan;
• penyediaan tempat penampungan sementara;
• pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
• uang tunai;
• ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
• keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
• penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat;
• alat bantu; dan/atau
• penyediaan pemakaman.

Bentuk penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

• melakukan rujukan;
• mengadakan jejaring kemitraan;
• menyediakan fasilitas; dan/atau
• menyediakan informasi.

Bentuk penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

• menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
• melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga;
• melakukan pengembangan sistem;
• memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
• mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (21 dapat diberikan secara langsung atau melalui LKS.

(1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

64 huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.

(2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

(3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:

• penyuluhan;

• pemberian informasi; dan/atau

• diseminasi. . .

SK No 007190 A

PRESIDEN

• diseminasi.

(4) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan dengan:

• pendampingan dalam pemenuhan hak; dan/atau
• bimbingan.

(5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan dengan:

• pemberian layanan khusus; dan/atau
• pemulihan hak yang dilanggar.

( 1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan oleh:

• perseorangan;
• keluarga;
• kelompok;

d.organisasi...

SK No 007191 A

PRESIDEN

• organisasi keagamaan;
• organisasi sosial kemasyarakatan;
• lembaga swadaya masyarakat;
• organisasi profesi;
• badan usaha; dan
• LKS.

Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 meliputi:

• melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat;
• memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
• memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
• melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan Kesejahteraaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
• menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas ;
• memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan Kesejahteraaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas ;
• menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau
• melakukan pemantauan atas penyelenggaraan Kesejahteraaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

SK No OO7192 A

FRESIDEN

40

(1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait,

gubernur, dan bupati/wali kota bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangan.

(2) Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

PENDANAAN

Pendanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas berasal dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
• sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BABIX...

SK No OO7193 A

PRESIDEN

Pasal77 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 007194 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2079

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2Ol9

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

m dan Perundang-undangan,

1

lvanna D.laman

SK No OO7?1? A

PRESIDEN